Sukamakmur | Jurnal Bogor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lakukan penyegelan terhadap dua perusahaan di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur, yang diduga pemicu bencana longsor dan berdampak terhadap 60 rumah warga setempat rusak.
Plt Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto mengatakan, bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pihaknya segel dua developer di Sukamakmur.
“Kami segel penghentian kegiatan terhadap Perumahan Sajiva. Bukan hanya itu, perusahaan menjual kaveling tanah yakni Harmoni juga kami lakukan penyegelan. Kedua perusahaan itu diduga penyebab terjadinya longsor yang mengakibatkan 60 rumah warga retak-retak dan roboh,” ujar Eko kepada Jurnal Bogor, Rabu (4/2).
Ia menambahkan, bahwa kedua kegiatan perusahaan developer di Sukamakmur tersebut belum dapat melanjutkan proyek pembangunan selama segel masih terpasang.
“Nanti tunggu hasil kajian tim geologi untuk kelanjutan dua perusahaan yang telah kami segel tersebut. Untuk sekarang dihentikan,” kata Eko.
Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, bahwa pembangunan tidak boleh menimbulkan dampak buruk terhadap keseimbangan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Pertama, aspek lingkungan harus menjadi prioritas. Kedua, kami tidak ingin ada pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Ketiga, kami juga mengacu pada surat edaran Gubernur Jawa Barat yang meminta penghentian sementara proses perizinan perumahan,” tegas Rudy.
Lebih lanjut Rudy memaparkan, pihaknya telah menghentikan sementara aktivitas di beberapa titik lokasi dan meminta perangkat daerah terkait untuk menginventarisasi seluruh kegiatan pembangunan, khususnya di Kecamatan Sukamakmur.
“Siapa pun yang berinvestasi di Kabupaten Bogor akan kami fasilitasi sesuai aturan, namun jangan sampai investasi berdampak negatif bagi warga sekitar,” papar Rudy. n Noverando H
Upaya pencarian terhadap MD (8), bocah yang dilaporkan hanyut di aliran Sungai Cisadane sejak Selasa (3/2/2026), akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan korban pada Rabu (4/2/2026) pagi dalam kondisi meninggal dunia.
Jasad korban ditemukan tersangkut kurang lebih 2 kilometer dari titik awal kejadian, yakni di wilayah Gang Kosasih RT 003/RW 001, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Dimas Tiko, mengonfirmasi bahwa penemuan terjadi saat tim melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai sejak pagi hari.
“Betul, korban atas nama Muhammad Dirga sudah ditemukan pagi ini oleh tim gabungan. Lokasi penemuannya berjarak sekitar 2 kilometer dari titik lokasi kejadian (LKP). Kondisinya saat ditemukan sudah meninggal dunia,” ujar Dimas Tiko saat dikonfirmasi.
Mengenai kondisi fisik korban, Dimas menjelaskan bahwa terdapat beberapa luka luar pada tubuh bocah malang tersebut. Luka-luka ini diduga kuat akibat benturan saat korban terbawa arus sungai yang cukup deras.
“Secara visual, memang ditemukan ada beberapa luka atau lecet pada tubuh korban. Hal ini diduga akibat benturan dengan material sungai atau bebatuan saat korban hanyut,” tambahnya.
Penyerahan ke Pihak Keluarga Setelah berhasil dievakuasi dari aliran sungai, petugas langsung membawa jenazah Muhammad Dirga ke rumah duka untuk segera diserahkan kepada pihak keluarga.
“Saat ini korban sudah berada di rumah duka untuk proses pemulasaraan. Kami dari BPBD dan unsur terkait turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan,” tutup Dimas.
Dengan ditemukannya korban, operasi SAR di wilayah Kelurahan Gunung Batu dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat telah kembali ke satuan masing-masing.
Jakarta | Jurnal Bogor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Bogor dalam sebuah agenda yang berlangsung di kantor DPP Perindo, Jakarta, Selasa (3/l22026).
Penyerahan SK tersebut menjadi bagian dari langkah konsolidasi organisasi partai dalam memperkuat struktur kepengurusan di tingkat daerah, khususnya menjelang agenda politik mendatang. SK Plt Ketua DPD Perindo Kabupaten Bogor diserahkan langsung oleh Ferry Rizki Juliyansyah selaku Sekretaris Jenderal DPP Perindo kepada Idrus Iskandar yang kini resmi mengemban amanah baru tersebut. Dalam sambutannya, perwakilan DPP Perindo menyampaikan harapan agar kepemimpinan baru dapat membawa semangat konsolidasi, memperkuat soliditas kader, serta meningkatkan kerja-kerja politik partai di tengah masyarakat Kabupaten Bogor. “Kami berharap Plt Ketua yang baru dapat segera melakukan konsolidasi internal, menyusun program kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat, serta membesarkan Partai Perindo di Kabupaten Bogor,” ujar Ferry Rizki Juliyansyah dalam keterangannya. Sementara itu, Idrus Iskandar menyatakan kesiapan dirinya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh DPP. Ia menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh kader dan pengurus di tingkat cabang hingga ranting. “Ini adalah amanah besar. Saya siap bekerja maksimal, memperkuat struktur partai hingga ke akar rumput, serta menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” ungkapnya. Dengan penyerahan SK tersebut, diharapkan roda organisasi DPD Perindo Kabupaten Bogor dapat berjalan lebih efektif dan solid dalam menjalankan visi serta misi partai. Acara penyerahan SK ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara jajaran pengurus DPP Perindo dan perwakilan DPD Perindo Kabupaten Bogor. n-Rahman Efendi
Jakarta | Jurnal Bogor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan produsen minyak goreng MinyaKita yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah tegas ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan agenda Kesiapan dan Pengamanan Harga serta Stok Pangan Strategis Menjelang Ramadan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv Singh, mengungkapkan bahwa pelaporan tersebut merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Pasar Tagog, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (28/1/2026).
“Kemarin di Pasar Tagog Padalarang saya mendampingi Pak Menteri. Produsennya, perusahaannya Sinar Mas, kita laporkan. Yang melaporkan Pak Menteri dan Komisi,” tegas Rajiv Singh dalam rapat kerja, Selasa (03/02/2026)
Rapat Komisi IV DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap langkah cepat dan tegas Kementerian Pertanian dalam menindak pelanggaran harga pangan, khususnya komoditas strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan.
Sebelumnya, saat melakukan sidak di Pasar Tagog, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan mayoritas harga pangan strategis masih berada dalam kondisi aman dan di bawah HET. Harga telur ayam ras tercatat sekitar Rp28.000 per kilogram, daging ayam Rp30.000–Rp37.000 per kilogram, serta daging sapi Rp125.000 per kilogram.
Namun, sidak tersebut juga menemukan pelanggaran serius pada komoditas minyak goreng MinyaKita yang dijual Rp18.000 per liter, jauh di atas HET pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
“Ini sudah offside. Tidak boleh ada yang menjual di atas HET. Selama setahun ini kita lakukan imbauan, tapi sekarang penindakan. Saya langsung laporkan dan serahkan ke Dirkrimsus untuk ditelusuri dan ditindak tegas. Kalau perlu, izinnya dicabut,” tegas Mentan Amran.
Harga MinyaKita diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 dengan HET Rp15.700 per liter di tingkat konsumen. Pemerintah juga memperkuat pengendalian pasokan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 yang mewajibkan produsen memasok minimal 35 persen realisasi Domestic Market Obligation (DMO) kepada Perum Bulog dan ID FOOD sebagai distributor lini 1.
Mentan Amran menekankan bahwa pemerintah tidak lagi hanya mengedepankan pendekatan persuasif, melainkan akan mengambil langkah hukum tegas terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat.
“Saya minta aparat melacak dari hulu ke hilir. Siapa yang menetapkan harga harus ditelusuri. Ini komitmen kami melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.
Komisi IV DPR RI menilai langkah pelaporan dan penindakan tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi masyarakat dari praktik dagang yang merugikan. DPR menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor antara Kementerian Pertanian, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.
Pengawasan intensif akan terus dilakukan melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha guna memastikan distribusi pangan berlangsung tertib dan harga tetap terjangkau selama Ramadhan dan Idulfitri.
Jakarta | Jurnal Bogor Komisi IV DPR RI mengapresiasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas keberhasilan mencapai swasembada pangan nasional lebih cepat dari target yang ditetapkan Presiden RI. Capaian ini dinilai memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan stabilitas stok beras menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, I Ketut Suwendra, dalam Rapat Kerja terkait Kesiapan dan Pengamanan Harga serta Stok Pangan Jelang Ramadan yang digelar di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Ia menegaskan capaian ini merupakan hasil kerja keras Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian.
“Kami mengapresiasi prestasi yang dicapai Kementerian Pertanian. Target swasembada pangan yang awalnya dipasang Presiden empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, dengan kerja keras tim Pak Menteri akhirnya bisa dicapai hanya dalam satu tahun. Ini sudah diumumkan langsung oleh Bapak Presiden dan Pak Menteri juga memperoleh penghargaan atas capaian tersebut,” ujar I Ketut Suwendra.
Senada, Firman Subagyo, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Tengah, juga memberikan apresiasi atas kinerja cepat dan terukur Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
“Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang telah mampu mencapai target swasembada pangan dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan target yang ditetapkan Presiden. Ini menunjukkan kerja nyata dan kepemimpinan yang kuat,” ungkap Firman.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ajbar, memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah dan Kementerian Pertanian dalam melewati masa sulit kebijakan tanpa impor beras.
“Saya ingin memberi apresiasi kepada kita semua, terutama kepada Menteri Pertanian dan seluruh jajaran. Masa sulit dan menantang dengan kebijakan tanpa impor beras pada 2025 berhasil kita lewati dengan baik. Ujian terberat ada pada Desember 2025 dan Januari 2026, dan Alhamdulillah semuanya dapat dilalui dengan baik. Bahkan hingga saat ini cadangan beras pemerintah masih tersedia lebih dari 3 juta ton. Ini adalah hasil kerja sama yang patut kita apresiasi bersama,” ujar Ajbar.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional selama Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Berdasarkan prakiraan kalender nasional, puasa Ramadan diperkirakan berlangsung pada 18 Februari hingga 19 Maret 2026, dengan Idul Fitri jatuh pada 20–21 Maret 2026, menunggu keputusan sidang isbat.
“Berdasarkan hasil pemantauan, proyeksi neraca pangan, serta evaluasi lapangan yang kami lakukan bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, kondisi produksi, pasokan, dan stok pangan strategis nasional berada dalam kondisi cukup dan aman untuk menghadapi Ramadan,” ujar Mentan Amran.
Ia menjelaskan, untuk komoditas utama seperti beras, jagung, bawang merah, cabai merah, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng, kebutuhan nasional diperkirakan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Secara khusus untuk beras, Mentan Amran memaparkan bahwa kondisi nasional sangat terkendali. Pada periode Ramadan, Indonesia memiliki stok awal sekitar 11,61 juta ton, ditambah produksi sekitar 7,98 juta ton, dengan kebutuhan sekitar 5,12 juta ton. Dengan demikian, neraca beras nasional menunjukkan surplus sekitar 14,48 juta ton, sementara stok beras nasional per Januari 2026 tercatat sekitar 3,34 juta ton, yang dinilai sangat memadai untuk menjaga stabilitas hingga Idul Fitri.
“Kami juga terus melakukan pengamanan produksi di tengah musim hujan dan panen raya, distribusi pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, monitoring harga harian melalui early warning system, koordinasi intensif dengan pelaku usaha dan BUMN pangan, serta operasi pasar dan pengawasan bersama Satgas Pangan,” jelasnya.
Dengan kondisi pasokan yang memadai dan langkah pengamanan yang konsisten, Mentan Amran menyatakan optimistis ketersediaan dan stabilitas harga pangan strategis selama Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah dapat terjaga dengan baik, sekaligus tetap melindungi kepentingan petani dan peternak nasional.
“Kami berharap dukungan dan arahan dari Komisi IV DPR RI agar upaya ini dapat berjalan semakin efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Cirebon | Jurnal Bogor Pemerintah memastikan pasokan bawang merah asal Kabupaten Cirebon dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Kepastian tersebut disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) saat pelaksanaan panen raya bawang merah di Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Sabtu (31/1/2026).
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, Agung Sunusi, mengatakan produktivitas bawang merah di Kecamatan Pangenan rata-rata mencapai 10 ton per hektare. Capaian tersebut dinilai sangat baik, mengingat wilayah Cirebon dalam beberapa bulan terakhir terdampak cuaca ekstrem.
“Jika mengacu pada data BPS, rata-rata nasional berada di kisaran 11 hingga 12,5 ton per hektare. Dengan kondisi hujan hampir setiap hari dan cuaca ekstrem, capaian Cirebon ini sudah di atas ekspektasi dan sangat luar biasa,” ujar Agung.
Ia mencontohkan, pada satu hamparan lahan seluas 26 hektare di Desa Ender saja, potensi produksi bawang merah dapat mencapai sekitar 260 ton. Jumlah tersebut baru berasal dari satu lokasi panen.
Agung menjelaskan, berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan Champion Bawang Merah setempat, hingga menjelang Lebaran terdapat sekitar 350 hektare lahan bawang merah siap panen yang tersebar di empat kecamatan sentra produksi. Dengan asumsi produktivitas rata-rata 10 ton per hektare, pasokan bawang merah dari Cirebon dinilai cukup untuk mengamankan kebutuhan selama Ramadan hingga Lebaran.
“Artinya, Kabupaten Cirebon siap mengamankan pasokan bawang merah untuk puasa dan tentunya Lebaran,” tegasnya.
Menurut Agung, pola tanam bawang merah di Cirebon berlangsung secara berkelanjutan. Setelah panen, petani langsung melakukan pengolahan lahan dan penanaman kembali tanpa jeda panjang. Saat ini, selain 350 hektare yang sedang dipanen, terdapat sekitar 500 hektare lahan yang sudah kembali ditanami.
“Tidak ada istilah lahan tidur. Panen ada, tanam juga ada. Ini sejalan dengan arahan Bapak Menteri Pertanian agar produksi dan harga bawang merah tetap aman dan stabil,” ujarnya.
Dari sisi distribusi, bawang merah hasil panen Cirebon hanya memerlukan waktu pengeringan sekitar dua hingga tiga hari sebelum dipasarkan, termasuk ke wilayah Jabodetabek. Hal ini dinilai mendukung kelancaran pasokan nasional.
Terkait harga, Agung menyebut harga bawang merah di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp25.000 per kilogram. Dengan kondisi tersebut, diharapkan harga di tingkat konsumen berada di kisaran Rp35.000 per kilogram, sesuai dengan harga acuan pemerintah.
“Harga berada di rel yang tepat. Petaninya tersenyum, konsumennya juga tenang dan bisa fokus beribadah menyambut Ramadan,” katanya.
Ketua Champion Bawang Merah Kabupaten Cirebon, Syaiful, mengakui bahwa produktivitas bawang merah di Kecamatan Pangenan sedikit menurun akibat cuaca ekstrem. Dalam kondisi normal, produktivitas bisa mencapai 12–14 ton per hektare, namun saat ini rata-rata berada di angka 10 ton per hektare.
“Meski turun, petani masih untung. Dengan luas panen sekitar 350 hektare dan produktivitas 10 ton per hektare, pasokan bawang merah Cirebon aman hingga pasca-Lebaran,” ujar Syaiful.
Ia menambahkan, harga bawang merah di tingkat petani untuk ukuran sedang berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, sementara kualitas super di pasaran dapat mencapai Rp30.000 per kilogram. Dengan biaya produksi sekitar Rp15.000–Rp18.000 per kilogram, margin keuntungan petani dinilai masih sangat layak.
“Petani untung, konsumen tersenyum. Semua senang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Makam Wada, Nashori, menyampaikan bahwa pada harga Rp20.000–Rp25.000 per kilogram, petani sudah berada pada posisi menguntungkan. Namun demikian, ia menyoroti masih kuatnya peran tengkulak dalam rantai perdagangan bawang merah di Cirebon.
“Rata-rata bawang di sini sudah dibeli tengkulak sejak usia tanaman 45 hari, dan transaksi dilakukan langsung di lahan,” ungkapnya.
Ia menyebut sebagian besar bawang merah Cirebon dibeli oleh tengkulak dari Brebes, sehingga di pasar sering dikenal sebagai bawang Brebes meski berasal dari Cirebon. Ke depan, ia berharap adanya dukungan pemerintah berupa permodalan dan fasilitas pergudangan.
“Harapan kami, Cirebon bisa difasilitasi menjadi kawasan sentra bawang merah seperti Brebes, sehingga nilai tambahnya tetap berada di daerah,” ujarnya.
Senada, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni, menjelaskan bahwa penurunan produktivitas dari kondisi normal 12–14 ton per hektare menjadi sekitar 10 ton per hektare merupakan dampak langsung dari cuaca ekstrem. Meski demikian, capaian tersebut masih tergolong aman dan menguntungkan bagi petani.
“Dengan luas panen sekitar 350 hektare dan produktivitas rata-rata 10 ton per hektare, pasokan bawang merah Cirebon tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan menjelang Ramadan hingga pasca-Lebaran,” katanya.
Deni menambahkan, dari sisi harga, kondisi di tingkat petani masih berada dalam koridor yang sehat. Harga bawang merah di kisaran Rp20.000–Rp25.000 per kilogram, bahkan hingga Rp30.000 per kilogram untuk kualitas super, masih memberikan margin keuntungan yang memadai. Namun, pihaknya mencatat adanya tantangan tata niaga, khususnya ketergantungan pada tengkulak serta keterbatasan permodalan dan fasilitas pascapanen.
“Masukan dari kelompok tani menjadi perhatian kami. Ke depan, kami akan mendorong fasilitasi pembiayaan dan penguatan pascapanen agar bawang merah Cirebon memiliki identitas sendiri dan mampu bersaing sebagai kawasan sentra,” pungkasnya.
Jakarta | Jurnal Bogor Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi produksi, pasokan, dan stok pangan strategis nasional berada dalam keadaan cukup dan aman menghadapi bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Hal tersebut disampaikan Mentan Amran dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI.
“Proyeksi produksi pangan strategis nasional guna memastikan kecukupan pasokan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, sekaligus menggambarkan kondisi harga komoditas pangan di tingkat produsen,” ujar Mentan Amran, Selasa (03/02/2026)
Mentan Amran sebut sejumlah komoditas utama seperti beras, jagung, bawang merah, cabai merah, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng, ketersediaan dipastikan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sementara itu, komoditas seperti kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula konsumsi dipenuhi melalui kombinasi produksi dalam negeri dan menjaga stabilitas pemenuhannya dari luar negeri.
“Kami terus melakukan antisipasi Ramadhan dan Idul Fitri melalui penghitungan prognosa pangan strategis serta pemantauan harga secara intensif. Hingga akhir Maret 2026, stok seluruh komoditas pangan strategis dalam kondisi cukup,” jelas Mentan Amran.
Untuk komoditas beras, Mentan Amran menegaskan kondisi nasional sangat terkendali. Pada periode Ramadhan, Indonesia memiliki stok awal sekitar 11,61 juta ton, ditambah produksi sekitar 7,98 juta ton, dengan kebutuhan sekitar 5,12 juta ton. Dengan demikian, neraca beras nasional mencatat surplus sekitar 14,48 juta ton, sementara stok beras nasional pada Januari 2026 tercatat sekitar 3,34 juta ton, yang dinilai sangat memadai untuk menjaga stabilitas hingga Idul Fitri.
Mentan Amran juga semoat menyebutkan hilirisasi di sektor perunggasan dengan membangun 30 unit industri ayam melalui pendanaan Danantara, serta mendorong penguatan UMKM dan peternak melalui dukungan APBN dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Terobosan lainnya juga Mentan Amran sebut terkait pengamanan produksi di tengah musim hujan dan panen raya, distribusi pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, monitoring harga harian melalui early warning system, koordinasi intensif dengan pelaku usaha dan BUMN/BUMD pangan, serta pelaksanaan operasi pasar dan pengawasan bersama Satgas Pangan.
“Dengan kondisi pasokan yang memadai serta langkah pengamanan yang terus kami lakukan, kami optimis ketersediaan dan stabilitas harga pangan strategis selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah dapat terjaga dengan baik, sekaligus tetap melindungi petani dan peternak nasional,” tegas Mentan Amran.
Megamendung | Jurnal Bogor Instruksi Bupati Rudy Susmanto kepada setiap kecamatan untuk melakukan pembenahan dan penataan di masing masing wilayahnya, kini terus dilakukan oleh setiap camat di masing-masing wilayah. Mulai dari penanganan sampah penataan jalan terus berlanjut.
Yang terpantau, Camat Megamendung Ridwan S.Sos, secara langsung terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan penataan jalur alternatif Cikopo Selatan. Satu per satu, titik yang sempit badan jalannya, kini terus dilakukan pelebaran dengan berupa tanah hibah dari pemilik tanah yang berada di tepi jalan.
“Penataan dan pelebaran badan Cikopo Selatan ini masih terus dilakukan. Berkat dukungan dari masyarakat pemilik tanah di tepi jalan, satu persatu titik yang jalannya sempit kini mulai tertangani. Swadaya masyarakat untuk program ini cukup bagus, mulai dari menghibahkan tanah hingga untuk penataannya mereka peduli. Ini diperlukan terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintahan kecamatan bersama warganya,” ujar camat.
Menyikapi hal tersebut, beberapa tokoh masyarakat Megamendung juga Kepala Desa cukup mengapresiasi.
” Dengan lebar badan jalan itu akan memberikan kenyamanan bagi warga dan juga pengendara. Yang kita amati, bukan hanya dilebarkan saja, melainkan penataannya juga dilakukan. Seperti yang dilihat di Kampung Maleber ruas jalan Cikopo Selatannya terlihat rapi dan lebar. Diharapkan, sepanjang jalur ini akan terjadi seperti yang berada di Kampung Maleber, lebar dan indah, ” pungkas Budi Mamat.
Cigudeg l Jurnal Bogor Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor salah satu berfokus pada pendidikan dan kesehatan.
Musrenbang yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Cigudeg, Selasa (3/2/2026) dihadiri staf ahli Bupati Bogor bidang administrasi dan keuangan, anggota DPRD Dapil 5 Fraksi PAN Usep Nukliri, Forkopimcam Cigudeg, para kepala desa, tokoh agama dan masyarakat.
Camat Cigudeg Ade Zulfahmi mengatakan, melalui Musrenbang salah satu fokusnya pada pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pasalnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2027 menitikberatkan pada sektor pembangunan pendidikan.
“Selain insfratruktur, melalui Musrenbang ini pendidikan dan kesehatan menjadi pembahasan serius,” kata Camat Cigudeg Ade Zulfahmi, Selasa (3/2/2026) kepada Jurnal Bogor.
“Pendidikan dan kesehatan korelasinya menjadi bagian program membangun ekonomi baru di Bogor Barat,” tandasnya.
“Karena pendidikan bisa tersambung dalam menciptakan dan membangun ekonomi. Program membangun ekonomi baru seperti rencana dibangunnya gedung SMK Negeri di Cigudeg,” papar Camat.
Kendati begitu, isu penting dalam meningkatkan SDM disampaikan juga anggota DPRD Kabupaten Bogor Isep Nukliri, menurutnya, pendidikan dan kesehatan menjadi program prioritas.
Prioritas pendidikan, dengan mengikuti pelatihan pelatihan bagaimana para pengajar untuk meningkatkan kualitas SDM. Termasuk kondisi sekolah mulai TK, SD, SMP hingga SMA tentu kondisi bangunannya harus menjadi perhatian. Sarana prasarana pendidikan di Cigudeg benar-benar harus diperhatikan terlebih tingkat keamanan kondisi bangunan sekolah tersebut.
Tak hanya pendidikan, begitu program kesehatan semisal fasilitas kesehatan di RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang, menurut Usep, seringnya pasien IGD lama mengantre dan menunggu lama untuk mendapatkan ruang rawat inap lantaran keterbatasan ruangan.
“Agar fasilitas di RSUD bisa terpenuhi, Komisi IV akan mendorong terutama ruang rawat inap agar bisa mencukupi sehingga pasien RSUD tak lama mengantri,” jelasnya.
Sebanyak 51 jabatan dari mulai tingkat kelurahan hingga kecamatan mengalami kekosongan. Kabarnya, hal tersebut sudah terjadi sejak setahun lebih.
Tak hanya itu, kekosongan juga terjadi pada level kepala bidang (kabid) pada beberapa instansi. Salah satunya Dinas Sosial (Dinsos), dimana dari tiga bidang dua di antaranya kosong.
Begitupun dengan posisi kepala dinas, dimana terdapat dua dinas yang kosong, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Kepala Satpol PP.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Dani Rahardian mengatakan bahwa pengisian kekosongan jabatan tersebut akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Saat disinggung apakah pekan depan akan dilaksanakan pelantikan untuk mengisi kekosongan jabatan, Dani membenarkannya. Menurutnya, BKPSDM sedang menunggu pertimbangan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk mengisi kekosongan.
“Iya (pekan depan), Insya Allah. Pengajuan sudah, tinggal nunggu pertek BKN turun,” ucap mantan Kepala Dinsos Kota Bogor itu.
Saat disinggung mengapa banyak terjadi kekosongan jabatan. Dani menegaskan bahwa hal itu dilandasi beberapa faktor. Di antaranya meninggal dunia dan adanya pejabat yang terkena mitasi atau promosi, namun belum ada gantinya.
Sementara itu, Pengamat Politik dab Kebijakan Publik, Yusfitriadi mengatakan bahwa kekosongan jabatan di level kecamatan hingga kelurahan akan menyebabkan berbagai masalah. Di antaranya dapat memunculkan pertanyaan dan spekulasi publik lantaran wali kota dan pihak berwenang seakan membiarkan kekosongan pada jabatan struktural.
“Nanti akan muncul pertanyaan lagi, baik pada aspek profesionalitas, kapasitas wali kota maupun kemungkinan adanya unsur politis. Karena kita paham betul yang namanya politik ada gerbong-gerbongan, dan di tubuh pemerintah bukan hal yang baru,” ungkap Yus.
Kemudian, sambung dia, kekosongan jabatan akan menyebabkan pelayanan tidak optimal. Sebab, salah satu fungsi jabatan struktural di pemerintahan adalah pada aspek pelayanan masyarakat.
“Jika ada banyak struktural pemerintahan yang kosong sudah hampir bisa dipastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan optimal. Sehingga yang dirugikan adalah masyarakat,” katanya.
Selain itu, kekosongan jabatan akan memperlemah serapan anggaran secara normal. Sebab, kinerja pemerintah daerah tergantung struktural yang ada, jika banyak yang kosong, maka perangkat daerah juga akan lemah.
“Secara otomatis penyerapan anggaran juga tidak akan optimal. Kalaupun kekosongan jabatan diisi oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas, maka tidak bisa merencanakan dan melaksanakan program strategis. Pengeluaran anggaran bisa saja habis, namun tidak normal, bahkan cenderung berpotensi bermasalah jika bukan oleh instansi dan jabatan yang berwenang,” jelasnya.
Yusfitriadi juga menilai, bila kekosongan jabatan akan mengurangi kepercayaan publik. Padahal, penyelesaian permasalahan dalam kontruksi birokrasi dilaksanakan oleh kelembagaan teknis yang menangani bidang masing-masing, bukan oleh wali kota dan wakil wali kota. Sehingga ketika kondisi ini dibiarkan akan berpotensi mengurangi kepercayaan dalam setahun pemerintahan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin.
Yua menyebut, terjadinya kekosongan jabatan pada masa yang cukup lama terjadi lantaran diduga kurangnya kapasitas SDM pegawai, atau sangat dimungkinkan kepala daerah bingung lantaran belum menemukan orang yang pas untuk mengimplementasikan visi dan misinya menjadi program kerja.
Kemungkinan lainnya, kata Yus, lantaran lemahnya manajerial yang menyebabkan kebingungngan dalam menata SDM terlebih di lingkungan Pemkot Bogor. Dimana wali kota tidak bisa bertindak cepat dan mengambil keputusan secara cepat dalam menata SDM di lingkungqn pemerintah.
“Unsur politis kemungkinan ada, mungkin titik kompromi politik belum ketemu antara stakeholder Pemkot Bogor. Antara wali kota dengan wakil wali kotadengan lembaga legialatif maupun dengan stakeholser politik lainnya.
“Justru ini yang sangat dikhawatirkan, unsur politis mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Yang harus segera dilakukan oleh wali kota dan wakil wali kota adalah, segera mengisi jabatan kosong. Walaupun secara bertahap agar roda pemerintah berjalan optimal dan pelayanan tidak terganggu,” tuturnya.
Kemudian, kata Yus, pola rekruitmen harus dilakukan yang transparan dan akuntabel. Sehingga publik bisa mengawasi apalah jabatan tersebut diberikan kepada orang yang berkompeten atau ada unsur-unsur lain yang bersifat tidak obyektif.
“Bila perlu melibatkan pihak ketiga dalam melaksanakan assesment jabatan yang kosong, sehingga akan obyektif, jauh dari intervensi stakeholder politik,” tandasnya.
