Cijeruk | Jurnal Bogor Jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Cijeruk dengan Cigombong, tepatnya di Kampung Cibadak Citiis, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, mengalami kerusakan. Kondisi jalan terlihat berlubang dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, aspal jalan berlubang dengan kedalaman sekitar 5 sentimeter. Kerusakan tersebut semakin berisiko saat musim hujan karena lubang tertutup genangan air sehingga sulit terlihat oleh pengendara.
Salah seorang pengendara, Surahman, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi jalan tersebut. Ia menilai jalan berlubang sangat berbahaya, terutama bagi pengendara sepeda motor, terlebih saat malam hari dengan penerangan yang terbatas.
“Kalau malam hari sangat rawan kecelakaan. Apalagi saat hujan, lubangnya tidak kelihatan,” ujar Surahman, Selasa (14/01/26).
Ia berharap instansi terkait segera melakukan perbaikan jalan. Pasalnya, menurut warga, kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung sekitar enam bulan namun belum ada penanganan dari pihak berwenang.
“Harapannya segera diperbaiki demi keselamatan pengguna jalan,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi UPT Pelaksana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah III Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor mengatakan tahun ini masuk dalam pemeliharaan.
Parung | Jurnal Bogor Hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah Jabodetabek di Senin (12/1/2026) dinihari, membuat suasana di Mapolsek Parung yang terletak di Jalan Raya Jakarta-Bogor Kecamatan Parung, tenang dan syahdu seperti langit yang menangis dan bumi yang tersenyum. Namun suasana itu justru dijadikan kesempatan emas bagi tahanan Mapolsek Parung untuk melarikan diri, Senin (12/1/2026) diperkirakan di waktu menjelang subuh sekira pukul 04.00 WIB. Rentang waktu menjelang subuh memang waktu terbaik di kala kelopak mata yang tertahan begadang sudah mulai lelah dan kuyu. Apalagi suasana hujan membuat hawa tubuh inginnya ditemani selimut sambil menggulir tampilan layar handphone. Belum diketahui identitas tahanan yang berhasil melarikan diri di tengah kelengahan petugas jaga. Namun Kapolsek Parung Kompol Maman Firmansyah membenarkan informasi itu. “Aduh, mas tahu aja. Dapat info darimana,” kata Kapolsek di ujung telepon saat dikonfirmasi Jurnal Bogor Senin siang. Kapolsek Maman Firmansyah yang baru menjabat di Parung ini mengaku tidak bisa mengelak dari informasi kaburnya tahanan laki-laki dari sel tahanan kantor yang dipimpinnya. Namun dirinya enggan menyebut secara detil identitas tahanan kabur itu. “Nanti saja saya cerita sambil ngopi-ngopi,” ujarnya yang mengaku sudah melaporkan peristiwa ini ke Kapolres Bogor AKBP Wikha di Cibinong. Lokasi Mapolsek Parung memang tepat di pinggir jalan utama nasional yang pasti lancarnya arus lalin di Parung dijadikan peluang terbaik tahanan mapolsek kabur. Apalagi suasana sepi sangat mendukung aksi tahanan.n Herry Setiawan
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Riza Patria menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan pangan nasional.
Menurut Riza Patria, pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu program strategis yang dijalankan adalah makan bergizi gratis, yang dinilai sebagai langkah konkret untuk menyiapkan generasi yang sehat dan produktif.
“Presiden Prabowo memiliki visi 3T, yakni terbaik, terbanyak, dan terbangun. Ini menjadi arah kebijakan pembangunan nasional,” ujar Riza Patria. pada acara Silaturahmi dan Diskusi Publik yang diadakan BAPERSIPIL di Bento Kopi jalan Alternatif GOR Pakansari, Cibinong. Senin (12/1/2026) Sore
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mendorong pembangunan lebih dari 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat ekonomi rakyat dari desa. Koperasi desa diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Riza Patria menegaskan bahwa pada tahun 2025 Indonesia ditargetkan tidak lagi bergantung pada impor beras. Pemerintah menargetkan swasembada pangan, khususnya beras, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa.
“Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan keamanan negara. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya.
Dengan fokus pada pembangunan desa, sumber daya manusia, dan sektor pangan, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera. n Herry Setiawan
Bogor | Jurnal Bogor Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengapresiasi hasil survei KedaiKOPI terkait program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang menunjukkan dukungan publik terus meningkat dan bertambah tinggi. Mengacu pada hasil survei tersebut dapat menjadi acuan bagi Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk merumuskan strategi yang tepat untuk terus meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap program strategis tersebut. “Ini menjadi pertaruhan bagi kita semua bahwa Kopdes Merah Putih ini harus sudah benar-benar beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat,” kata Menkop Ferry Juliantono saat memimpin Rapat Kerja (Raker) Kemenkop di Bogor, Senin (12/1/2026). Hadir dalam raker tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenkop. Turut hadir juga Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio. Selain itu Menkop juga mendorong agar sumber daya yang saat ini dimiliki Kemenkop untuk dioptimalkan agar program Kopdes/Kel Merah Putih dapat lebih digaungkan dan digelorakan untuk anak muda terutama bagi generasi Gen Z. Menkop Ferry menyadari bahwa Gen Z saat ini juga dihadapkan pada kondisi terbatasnya lapangan kerja yang dapat mereka akses sehingga keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan dapat menjadi jawaban dari keresahan masyarakat. “Harapannya kita bisa menyasar pada segmen milenial dan Gen Z yang sekarang menjadi perhatian dari pemerintah agar bagaimana Kopdes ini bisa membantu memecahkan masalah penyediaan lapangan kerja bagi mereka,” ujar Menkop Ferry. Menkop Ferry berkomitmen kuat untuk memastikan program Kopdes/Kel Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis dan prioritas dari Presiden Prabowo dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu sinergi, kolaborasi dan penguatan Sumber Daya Manusia di Kemenkop perlu untuk ditingkatkan agar proses pengawalan program dapat berjalan secara simultan. “Kita juga tidak boleh lupa untuk menyiapkan SDM dan modul-modul terkait untuk peningkatan kapasitas pengurus, pengawas atas pengelola Koperasi Desa Merah Putih,” ucapnya. Survei yang dilakukan KedaiKOPI pada 10–15 Desember 2025 secara online terhadap 2.044 responden memperlihatkan bahwa 76,1 persen masyarakat sudah mengetahui program Kopdes/Kel Merah Putih. Sementara 82,7 persen menyatakan setuju dengan implementasinya. Bahkan di daerah yang sudah memiliki Kopdes berjalan, tingkat kepuasan mencapai 96,3 persen. “Hasil survei ini menjadi energi positif bagi kita semua. Artinya, masyarakat menaruh harapan besar pada koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal,” ujar Menkop Ferry. Sementara itu Founder KedaiKOPI Hendri Satrio menyatakan bahwa citra koperasi selama ini masih kuat dengan stigma simpan pinjam. Namun masyarakat kini memiliki pandangan dan harapan baru dengan adanya program Kopdes/Kel Merah Putih dengan ekspektasi program ini dapat membawa perubahan signifikan bagi nama besar koperasi di Indonesia. “Insyaallah dengan dukungan publik yang kuat, kita bisa menjadikan tahun 2026 sebagai tonggak keberhasilan koperasi Merah Putih,” kata Hendri. Hendri memaparkan sebanyak 70 persen responden menyadari tujuan utama koperasi adalah kesejahteraan anggota dan masyarakat, sementara 81,3 persen memahami koperasi dijalankan dengan asas kekeluargaan. “Untuk sebuah program pemerintah yang baru diluncurkan itu hasil survei sangat baik sekali, hal ini tidak lepas dari peran bapak ibu semua untuk melakukan sosialiasi sehingga ini harusnya bisa digenjot,” katanya. Menutup presentasi hasil surveinya, Hendri menekankan beberapa hal penting bagi sebuah koperasi untuk dipastikan dapat berjalan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung usaha warga, dan menyediakan harga murah. Harapan masyarakat terhadap Kopdes/Kel Merah Putih juga diharuskan untuk mengedepankan aspek transparansi dan bebas dari praktik korupsi. “Publik ingin koperasi bebas dari praktik korupsi dan dikelola secara profesional. Testimoni keberhasilan nyata dan komunikasi sederhana akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan,” jelas Hendri.n Herry Setiawan
Banjarbaru | Jurnal Bogor Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Namun, pembangunan tersebut, menurut Presiden, harus disertai dengan keberanian untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat. “Pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan. Suatu sistem yang tidak cepat mengusahakan, mengupayakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa,” ucap Presiden saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat, Senin (12/01/2026) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan negara harus berpihak pada seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok. “Tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita menggarisbawahi itu,” ujar Kepala Negara. Presiden menyampaikan apresiasi atas peran dan dukungan seluruh pihak termasuk kepala daerah yang turut menjadi faktor penting keberhasilan program Sekolah Rakyat. Melalui peresmian Sekolah Rakyat ini, pemerintah telah membuka harapan baru bagi anak-anak dari keluarga yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan. “Ini bukti kita berbuat, sehingga anak-anak kita hari ini yang tadinya mungkin sulit sekolah, sekarang mereka punya harapan. Dan saya terkesima hari ini, terus terang saja, terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa, luar biasa,” lanjutnya. Kepala Negara pun berharap Sekolah Rakyat menjadi fondasi lahirnya generasi unggul Indonesia yang berdaya saing global. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.nHerry Setiawan
PKS Kota Bogor menunjukan kepeduliannya terhadap bencana yang terjadi di Sumatera. Salah satunya dengan memotong gaji 11 anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor untuk disumbangkan ke para korban bencana.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mengatakan bahwa DPD PKS juga menyumbangkan anggaran sebesar Rp100 juta yang berasal dari kas hasil rereongan kader PKS ‘Kota Hujan’.
“Jadi gaji anggota DPRD dipotong selama sebulan dan disumbangkan untuk korban bencana Sumatera,” ujar Endah kepada wartawan, Senin (12/1/2026).
Selain itu, sambung Endah, DPD PKS Kota Bogor bersama DPW PKS Jawa Barat juga mengirimkan puluhan relawan untuk penanganan pasca bencana banjir bandang dan longsor.
“Para relawan juga bertugas untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan yang rusak akibat bencana,” ungkap Endah.
Endah yang kini menjanat sebagai MPW Komisi Kajian dan Kebijakan Strategis DPW PKS Jabar itu menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan PKS Kota Bogor sudah sesuai dengan instruksi DPP.
“Kehadiran PKS harus dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terutama mereka yang membutuhkan. Kami buktikan bahwa PKS itu selalu hadir di tengah masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata Endah, anggota Fraksi PKS juga secara swadaya menggalang bantuan bagi korban bencana melalui jejaring masing-masing.
Cigudeg | Jurnal Bogor Menanggapi aksi unjuk rasa, Bupati Bogor Rudy Susmanto didampingi Wakil Bupati Jaro Ade turun langsung berdialog dengan massa di Cigudeg, Senin (12/1/2026) sore. Pertemuan yang digelar pukul 16.00 WIB itu menghasilkan sejumlah penjelasan dan komitmen pemerintah daerah terkait dua isu utama: bantuan sosial (bansos) dan jalan khusus angkutan tambang.
Di hadapan massa, Bupati Rudy menegaskan pemerintah tidak diam. Mengenai bansos, ia menyatakan komunikasi intensif telah dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pencairan bansos untuk wilayah tersebut, yang penerimanya bertambah dari data awal 6.000 menjadi sekitar 15.000 orang, dipastikan akan dilakukan pada pekan depan.
“Paling cepat dibayarkan hari Rabu minggu depan, paling lambat Kamis. Selisihnya cuma sehari,” jelas Rudy.
Terkait wacana pembuatan jalan khusus angkutan tambang, Rudy menepis bahwa kebijakan itu muncul akibat aksi demo. Ia mengklaim proses perencanaan telah berjalan sejak 2025, dengan anggaran pembebasan lahan telah masuk dalam APBD 2026. Wakil Bupati Jaro Ade ditunjuk sebagai ketua tim pembebasan lahan pada tahun lalu, dan prosesnya ditargetkan berjalan pada tahun ini.
“Bukan karena bapak ibu demo baru kita tentukan kebijakannya. Saksinya jelas, Pak Jaro Ade,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan telah menjadwalkan pertemuan dengan para pengusaha tambang di Bogor Barat pada Selasa (13/1/2026) sore di Pendopo Kabupaten. Tujuannya, untuk membahas kelanjutan isu pertambangan. Ia juga berharap, setelah bansos cair, perwakilan masyarakat dapat mengaudiensikan persoalan “dua sumbu” dan pembukaan tambang langsung kepada Gubernur Jawa Barat.
“Saya minta ke depan, masyarakat bisa langsung bertanya ke Wakil Bupati yang tinggal di Cigudeg. Pasti gamblang,” ujarnya
Koordinator Aksi, Asep Fadlan, mengaku cukup puas dengan hasil dialog. Ia menegaskan bahwa tambahan kuota bansos adalah janji gubernur, bukan permintaan massa. Namun, ia menyatakan tuntutan belum sepenuhnya selesai.
“Kita tidak meminta, itu janji gubernur,” kata Asep.
Asep juga menyoroti persoalan lapangan kerja dan beban cicilan leasing truk warga. Ia meminta Bupati Bogor mengeluarkan surat edaran untuk mendorong restrukturisasi dan keringanan dari pihak leasing.
Meski puas, Asep memberikan ancaman aksi lanjutan. Jika pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat atau pihak terkait (KDM) tidak membuahkan hasil dan tambang tetap ditutup, massa siap melakukan aksi dengan skala lebih besar.
“Kita khawatir kalau ini berlarut, tingkat kriminalitas meningkat. Ini sudah soal perut, kebutuhan hidup,” ujarnya.
Asep menggambarkan kondisi warga yang terdesak, bahkan ada yang nekat mengambil material sisa tambang di area berbahaya. “Ada warga kami yang sampai digigit ular. Batu di hutan, di sawit, diambil, dipantek, dibelah. Risikonya besar,” tutupnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor kini berada dalam tekanan waktu untuk merealisasikan janji-janjinya, sementara massa aksi bersiap mengawal dan memberi tenggat waktu penyelesaian.
Ribuan warga dari tiga kecamatan, yaitu Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, mendatangi Kantor Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (12/1/2026). Aksi demonstrasi ini bertujuan menyuarakan aspirasi terkait dampak ekonomi yang mereka rasakan pasca penutupan tambang di wilayah tersebut.
Meski diguyur hujan, massa tetap bertahan menuntut kejelasan serta menagih kompensasi yang dijanjikan pemerintah daerah. Mereka mendesak kepastian mengenai nasib ekonomi dan keberlanjutan hidup warga yang terdampak kebijakan tersebut.
Dalam orasinya, perwakilan warga yang akrab disapa Bule (Ahmmad Gojali) dan Asep Fadlan menegaskan, “Aksi ini mendesak Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi atau KDM agar hadir. Kami juga menuntut Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor segera mendengarkan aspirasi masyarakat.”
Aksi sempat memberi kesempatan kepada Camat Cigudeg, Ade Zulfahmi, untuk memberikan tanggapan. Namun, pernyataannya yang menyatakan, “Saya bukan orang pergerakan,” justru memicu kekecewaan massa dan memantik keributan. Warga yang kecewa kemudian melempari kantor kecamatan.
Situasi semakin tidak kondusif ketika massa membakar ban bekas di jalan nasional depan kantor kecamatan, menyebabkan jalan lumpuh total. Mereka juga memasang portal berupa mobil tronton untuk memblokir akses jalan raya.
Hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan atau jawaban resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor maupun Provinsi Jawa Barat terkait tuntutan dan kericuhan yang terjadi.
Tamansari | Jurnal Bogor Kegiatan pisah sambut Kapolsek Tamansari dari AKP Jajang kepada IPTU Azis Hidayat berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, bersama unsur Forkopimcam Tamansari, Selasa (12/01/26)
Acara tersebut dihadiri Kapolsek Tamansari IPTU Azis Hidayat, Kapolsek Caringin AKP Jajang, Camat Tamansari Yudi Hartono, Danramil Ciomas Mayor (K) Zurnalita, Ketua MUI Kecamatan Tamansari Ustadz Tata Badrudin, Kepala Puskesmas Sirnagalih Tamansari, TKSK Kecamatan Tamansari, staf Kecamatan Tamansari, Ketua Ranting Bhayangkari Tamansari beserta anggota, serta para kepala desa se-Kecamatan Tamansari.
Dalam sambutannya, Kapolsek Tamansari AKP Jajang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimcam dan masyarakat Kecamatan Tamansari atas dukungan dan kerja sama selama dirinya menjabat sebagai Kapolsek Tamansari.
“Selama bertugas di Tamansari, saya banyak mendapat dukungan dari Forkopimcam, para kepala desa, tokoh agama, dan masyarakat. Saya berharap sinergi yang sudah terjalin dapat terus dijaga dan ditingkatkan,” ujar AKP Jajang.
Sementara itu, Kapolsek Tamansari yang baru, IPTU Azis Hidayat, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan serta memperkuat sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat dan Forkopimcam.
“Kami siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kamtibmas di wilayah Tamansari. Dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak sangat kami harapkan demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata IPTU Azis Hidayat.
Camat Tamansari Yudi Hartono dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat bertugas kepada IPTU Azis Hidayat dan terima kasih kepada AKP Jajang atas dedikasi selama menjalankan tugas di Kecamatan Tamansari.
Kegiatan pisah sambut berlangsung dengan khidmat dan penuh keakraban, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian pejabat lama sekaligus penyambutan pejabat baru Kapolsek Tamansari.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memastikan tidak akan memberikan anggaran penebusan ijazah bagi siswa SMA, SMK, dan MA pada tahun ini.
Sebagai gantinya, Pemkot Bogor mengalihkannya untuk bantuan siswa miskin (BSM) bagi pelajar di SMA, SMK, dan MA.
Diketahui, pada program penebusan ijazah Pemkot Bogor menganggarkan Rp2 juta untuk satu orang siswa SMA, Rp2,5 juta untuk MA, dan Rp3 juta bagi murid SMK.
Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Bogor, Abdul Wahid mengatakan bahwa penghapusan program penebusan ijazah tersebut sudah berdasarkan kesepakatan dengan DPRD.
“Walau dihapus, tapi program itu dialihkan ke bantuan siswa miskin (BSM) di SMA, SMK, dan MA,” ujar Wahid kepada wartawan, Senin (12/1/2026).
Untuk BSM sendiri, sambung Wahid, Pemkot Bogor menganggarkan Rp3.969.800.000 pada tahun 2026. Dengan rincian, 91 siswa dari tujuh MA, 309 pelajar asal SMA, dan 2.967 murid asal 73 SMK.
“Untuk MA anggarannya Ro105.600.000, SMA Rp370.800.000, dan SMK Rp3.493.400.000,” jelas Wahid.
Sedangkan untuk program penebusan ijazah pada 2026, kata dia, Pemkot menganggarkan Ro2.750.378.500. Dengan rincian untuk SMK Rp2.705.278.500 bagi 972 siswa dari 53 sekolah. Sementara untuk SMA Rp128.550.000 untuk 62 siswa dari 6 sekolah.
“Kemudian untuk MA dianggarkan Rp15.550.000 bagi delapan siswa dari 1 sekolah. Jadi total yang akan ditebus ada 1.042 siswa yang akan ditebus ijazah pada 2026,” jelas Wahid.
Menurut Wahid, pada tahun 2025 terjadi Silpa sebesar Rp1,2 miliar yang berasal dari program tersebut. Hal itu disebabkan oleh banyaknya ajuan penebusan ijazah dari siswa yang berdomisili di Kabupaten Bogor.
“Selain itu, ada juga sekolah yang sebelumnya mengajukan hibah untuk pembangunan fisik. Sehingga dana penebusan ijazah tidak bisa diserap, ada juga diajukan okeh kelas 12 yang notabenenya lulus tengah tahun,” katanya.
