Oleh: Malia
(Mahasiswa S2 Akuntansi Universitas Pamulang )

Pajak UMKM tetap 0,5 persen. Namun, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, wajah kebijakan pajak UMKM mulai berubah. Perubahannya bukan pada tarif, melainkan pada siapa yang berhak memperoleh fasilitas, bagaimana pemerintah mencegah penyalahgunaan, dan seberapa siap pelaku usaha memenuhi tuntutan administrasi yang semakin tertib.

Hal ini penting karena UMKM bukan sekadar angka dalam statistik penerimaan negara. Di baliknya ada usaha keluarga, pedagang, produsen rumahan, hingga bisnis kecil yang menjadi sumber penghasilan dan membuka lapangan kerja. Karena itu, perubahan aturan pajak akan berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha.

Pertanyaannya kemudian, apakah wajah baru pajak UMKM ini akan menjadi jalan menuju usaha yang lebih tertib dan profesional, atau justru menjadi beban baru bagi mereka yang sedang berjuang untuk tumbuh?

Tarif Tetap, Sasaran Berubah

Hal pertama yang perlu diluruskan adalah tarif. PP 20/2026 tidak menaikkan PPh Final UMKM menjadi 0,5 persen. Tarif tersebut tetap berlaku bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Batas omzet Rp4,8 miliar dalam satu tahun juga tetap menjadi salah satu ketentuan utama.

Bagi wajib pajak orang pribadi, bagian omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun juga tidak dikenai PPh. Jadi, anggapan bahwa pemerintah baru menaikkan pajak UMKM menjadi 0,5 persen tidak tepat.

Perubahan penting justru terletak pada sasaran fasilitas.

Fasilitas PPh Final 0,5 persen diarahkan kepada wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dengan ketentuan tertentu. Sementara itu, CV, firma, PT selain perseroan perorangan, serta BUMDes/BUMDesma tidak lagi menjadi penerima baru fasilitas tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan peralihan.

Dengan demikian, pemerintah sedang berusaha memastikan fasilitas pajak benar-benar diterima oleh usaha yang menjadi sasaran.

Menutup Celah Penyalahgunaan

Salah satu perhatian dalam kebijakan baru adalah firm splitting, yaitu memecah satu kegiatan usaha menjadi beberapa entitas agar masing-masing terlihat sebagai usaha kecil dan tetap memperoleh fasilitas pajak.

Sebagai ilustrasi, sebuah kegiatan usaha memiliki omzet Rp8 miliar. Jika sengaja dipecah menjadi dua entitas dengan omzet masing-masing Rp4 miliar, secara angka keduanya masih berada di bawah batas Rp4,8 miliar.

Jika praktik seperti ini dilakukan untuk mempertahankan fasilitas pajak, tujuan insentif menjadi tidak tercapai. Fasilitas yang seharusnya membantu usaha kecil justru dapat dinikmati usaha yang secara ekonomi lebih besar.

Karena itu, upaya pemerintah menutup celah penyalahgunaan patut diapresiasi. Namun, menutup celah jangan sampai berarti menutup jalan bagi usaha kecil yang benar-benar tumbuh secara wajar.

Tidak Semua CV atau PT Itu Besar

Bentuk badan usaha tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi.

Ada CV yang dikelola keluarga dengan beberapa karyawan dan omzet terbatas. Ada pula usaha yang memilih bentuk CV atau PT karena membutuhkan legalitas untuk mengikuti tender, bekerja sama dengan perusahaan lain, memperoleh pembiayaan, atau memperluas pasar.

Artinya, memiliki bentuk badan usaha tertentu tidak otomatis berarti sebuah usaha sudah besar.

Persoalan tersebut semakin terlihat jika kita membedakan omzet dan laba.

Bayangkan dua usaha sama-sama memiliki omzet Rp2 miliar dalam setahun. Usaha pertama memperoleh keuntungan Rp400 juta, sedangkan usaha kedua hanya memperoleh keuntungan Rp100 juta karena biaya bahan baku, distribusi, sewa, dan operasionalnya lebih besar.

Omzet keduanya sama, tetapi kemampuan ekonominya berbeda.

Maka muncul pertanyaan sederhana: apakah omzet selalu cukup untuk menggambarkan kemampuan sebuah usaha dalam menanggung beban pajak?

Pertanyaan ini bukan berarti UMKM harus dibebaskan dari pajak. Justru, pertanyaan tersebut diperlukan agar kebijakan pajak mampu menemukan keseimbangan antara kemudahan, keadilan, dan kepastian.

Ada Biaya untuk Menjadi Tertib

Pengetatan fasilitas memang dapat membantu mencegah penyalahgunaan. Namun, ketika sebagian badan usaha harus beralih ke sistem perpajakan yang membutuhkan administrasi dan pembukuan lebih baik, ada konsekuensi yang tidak boleh diabaikan: biaya kepatuhan.

Biaya kepatuhan bukan hanya pajak. Ada biaya untuk mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, menggunakan perangkat lunak, hingga kemungkinan menggunakan jasa akuntan atau konsultan.

Bagi perusahaan besar, beban tersebut mungkin relatif mudah ditangani. Namun bagi usaha kecil dengan keuntungan tipis, tambahan biaya administrasi dapat menjadi persoalan serius.

Sejumlah pengamat pajak melihat pengetatan fasilitas sebagai langkah untuk mencegah pemecahan usaha. Namun, terdapat pula kekhawatiran bahwa biaya kepatuhan dapat meningkat bagi CV atau PT kecil yang sebenarnya menjalankan usaha secara wajar.

Karena itu, ketika pemerintah meminta UMKM semakin tertib, pemerintah juga perlu memastikan bahwa biaya untuk menjadi tertib masih dapat dijangkau oleh UMKM.

Suara Pelaku UMKM Perlu Didengar

Bagi pelaku usaha, pajak bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Pajak berkaitan dengan uang yang digunakan untuk membeli bahan baku, membayar karyawan, membayar sewa, menjaga persediaan, dan mempertahankan arus kas.

Kekhawatiran pelaku UMKM terhadap bertambahnya administrasi karena perubahan aturan juga perlu diperhatikan. Usaha dengan keuntungan besar mungkin lebih mudah menanggung beban tersebut, tetapi usaha kecil dengan margin tipis dapat merasakan dampaknya secara langsung.

Tentu, kondisi ini bukan alasan bagi UMKM untuk menghindari kewajiban. UMKM justru perlu semakin tertib dan profesional.

Namun, pemerintah juga perlu menjawab pertanyaan sederhana:

Jika UMKM diminta naik kelas, apakah tangga untuk naik kelas sudah disediakan?

Pendampingan menjadi penting. Jangan sampai pelaku usaha hanya menerima aturan baru tanpa mendapatkan pengetahuan dan fasilitas yang cukup untuk memahaminya.

Akuntansi sebagai Jalan Naik Kelas

Di sinilah akuntansi memiliki peran penting.

Bagi sebagian UMKM, pencatatan keuangan masih dianggap sebagai pekerjaan tambahan yang hanya dibutuhkan ketika berurusan dengan pajak. Padahal, akuntansi adalah alat untuk memahami kesehatan bisnis.

Dengan pencatatan yang baik, pengusaha dapat mengetahui keuntungan sebenarnya, mengendalikan biaya, menentukan harga jual, memantau persediaan, mengelola utang, dan menjaga arus kas.

Pembukuan bukan sekadar alat untuk membayar pajak. Pembukuan adalah alat untuk memahami bisnis sendiri.

Karena itu, perubahan kebijakan pajak seharusnya menjadi momentum meningkatkan literasi akuntansi UMKM. Pemerintah dapat mendukungnya melalui pelatihan pembukuan sederhana, aplikasi pencatatan yang mudah digunakan, pendampingan perpajakan, serta konsultasi bagi usaha yang harus beralih ke sistem perpajakan umum.

Dunia pendidikan dan profesi akuntansi juga dapat mengambil peran. UMKM membutuhkan pendampingan yang praktis dan mudah diterapkan, bukan sekadar teori.

Wajah Baru yang Tetap Berpihak

PP 20/2026 menunjukkan upaya pemerintah mencari keseimbangan antara kemudahan bagi UMKM dan pencegahan penyalahgunaan fasilitas pajak.

Menutup celah firm splitting merupakan langkah penting. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa usaha kecil yang menjalankan bisnis secara wajar tidak justru kesulitan karena perubahan administrasi.

Keadilan pajak bukan berarti semua usaha harus diperlakukan persis sama. Keadilan juga berarti mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan beban yang harus ditanggung wajib pajak.

Karena itu, keberhasilan PP 20/2026 tidak cukup diukur dari penerimaan pajak atau berkurangnya penyalahgunaan fasilitas. Kita juga perlu melihat apakah UMKM menjadi lebih tertib mencatat transaksi, lebih memahami kewajiban perpajakan, lebih profesional mengelola usaha, dan tetap mampu berkembang.

Pada akhirnya, wajah baru pajak UMKM seharusnya bukan wajah yang menakutkan. Ia harus menjadi wajah kebijakan yang lebih tertib, lebih adil, dan mampu mendorong UMKM naik kelas.

Pemerintah perlu menutup celah penyalahgunaan tanpa menutup jalan pertumbuhan. Pelaku usaha perlu memperbaiki administrasi dan pembukuan. Dunia pendidikan, akuntansi, dan perpajakan perlu ikut menyediakan pendampingan.

Sebab keberpihakan kepada UMKM bukan berarti membiarkan mereka terus bergantung pada kemudahan.

Keberpihakan berarti memberikan aturan yang jelas, beban yang wajar, pendampingan yang nyata, dan kesempatan untuk berkembang.

UMKM tidak membutuhkan belas kasihan. UMKM membutuhkan ekosistem yang membuat mereka mampu tumbuh, tertib, dan naik kelas.

***