Bogor | Jurnal Inspirasi

Walikota Bogor Bima Arya menyatakan, pencegahan penyebaran Virus Covid- 19 di Kota Bogor membutuhkan anggaran dan logistik yang cukup untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. “Antisipasi pembangunan tempat isolasi bagi pasien dalam perawatan yang mungkin saja angkanya bisa meningkat jika melihat perkembangan beberapa hari terakhir,” ungkap Bima Arya di kediamannya, Kamis (19/3).

Bima mengatakan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bogor untuk menggeser semua anggaran yang bisa ditunda atau dibatalkan. Instruksi ini tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang membolehkan pergeseran anggaran untuk kebutuhan mendesak.

“Saya perintahkan seluruh OPD untuk menggeser semua anggaran yang bisa ditunda atau dibatalkan untuk dialokasikan bagi penanggulangan Virus Corona. Anggaran untuk rapat, kunjungan kerja, makan dan minum agar segera digeser untuk penanggulangan Corona.

Pemkot bersama DPRD akan anggarkan juga dari alokasi Biaya Tak Terduga (BTT). Saat ini Dinas Kesehatan dan RSUD tengah lakukan simulasi untuk menghitung perkiraan kebutuhan biaya,” jelasnya. Selain dari APBD, kata Bima, biaya penanggulangan Corona juga akan berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR). “Sejumlah pengusaha sudah nyatakan kesiapannya,” tandasnya.

Rumdin Jadi Crisis Center Bima Arya juga telah menginstruksikan agar Rumah Dinas Walikota Bogor dii Jalan Raya Pajajaran, Bogor Tengah, dijadikan sebagai Crisis Center atau pusat koordinasi dan informasi penanggulangan Covid-19. “Bagi warga yang ingin mengetahui informasi resmi terkait Virus Corona di Kota Bogor bisa diakses di covid19.kotabogor.go.id yang menyuguhkan peta digital jumlah ODP, PDP atau yang positif. Ini sebagai wujud transparansi agar kita semua waspada, jaga-jaga dan jaga jarak untuk sementara waktu agar memutus wabah ini. Hindari keluar rumah apabila tidak ada kebutuhan mendesak,” ujar Bima.

Hingga Kamis, 19 Maret 2020, update data hingga jam 14.00 WIB sebagai berikut: Orang Dalam Pemantauan (ODP) 74 orang dengan 21 orang diantaranya sudah selesai masa inkubasi. Untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 6 orang dengan 1 orang diantaranya sudah dinyatakan selesai pemeriksaan dan sehat. Untuk pasien terkonfirmasi positif di Kota Bogor masih nihil.

“ODP ini karena orang-orang yang baru pulang dari luar negeri. Makanya nambah jadi 74 orang. Jadi, sebaiknya memang terus menjaga-jaga dan jaga jarak. Itu pesan saya. Betul-betul di perhatikan instruksi-instruksi yang sudah disebarkan, tidak keluar rumah kecuali sangat-sangat mendesak,” pungkasnya.

Fredy Kristianto

Cigudeg | Jurnal Inspirasi

Progres pembangunan hunian tetap (huntap) yang berada di Kampung Sigoong, Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, tampaknya belum menunjukan aktivitas pengerjaan lahan. Musababnya, titik yang ditunjuk oleh Pemkab Bogor di kebun sawit milik PTPN 8 Cikasungka masih belum ada perubahan.

Dibenarkan Camat Cigudeg, Acep Sajidin bahwa lahan milik PTPN 8 yang akan dibangun Huntap belum dibangun, meskipun Bupati saat itu menargetkan sebelum puasa sudah selesai. “Ia betul  belum ada pelaksanaan. Meskipun luas lahan untuk huntap akan ditambah,” kata Acep.

Acep menambahkan, kasihan juga jika sebelum puasa huntap itu belum selesai. Apalagi saat ini wabah virus Corona (Covid-19) terus meningkat orang yang positif. “Kemungkinan kalau dilihat progresnya saat ini pesimis tidak akan selesai pada bulan puasa. Tapi mudah-mudahan sih bisa selesai, kasihan mereka,” katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Demokrasi Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi melihat proses pembangunan seharusnya segera dipercepat karena kondisi tinggal di hunian sementara sudah tidak memungkinkan ditambah curah hujan yang tinggi membuat kesehatan tidak terjaga. “Nampaknya ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi menjadi terlambatnya proses penyelesaian pembangunan hunian tetap,” katanya

Bahkan, masih kata Yus melihat, koordinasi struktural pemerintahan yang birokratis seperti tidak berjalan. Meskipun, tanggungjawab pembangunan hunian tetap bukan pemerintah daerah saja melainkan pusat dan provinsi ikut andil.

“Saya melihat tidak taktis responnya, sehingga banyak birokrasi yang harus dilalui. Kedua, masalah relokasi juga terkadang tidak mudah bagi masyarakat, tentu banyak pertimbangan yang dipilihkan masyarakat,” cetusnya.

Ia juga menambahkan, masalah tempat relokasi pun sampai saat ini belum ada kejelasan mau dimana tempatnya, meskipun sudah ada lahannya tapi proses pembangunannya belum ada eksennya.

“Kita lihat saja lahannya sudah ada tapi eksennya belum, dan masyarakat masih bertahan di hunian sementara dengan kondisi seadanya, mau sampai kapan mereka bertahan sedangkan bulan puasa sebentar lagi,” kata Yus mengakhiri.

Cepi Kurniawan

Gunung Sindur | Jurnal Inspirasi

Lapas Gunung Sindur melakukan langkah preventif dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Lapas Gunung Sindur dengan  menghentikan sementara kunjungan bagi tahanan dan narapidana. “Langkah itu diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona di lingkungan lapas,”kata Kalapas Gunung Sindur, Mulyadi kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Mulyadi menyampaikan ditiadakan kunjungan bagi tahan itu sampai 28 Maret. Namun jika memang kondisinya makin mengkhawatirkan akan diperpanjang dan Covid-19 makin mewabah maka akan diperpanjang. “Sementara sampai tanggal 28  bisa jadi diperpanjang jika situasi belum membaik,”kata Mulyadi.

Mulyadi mengatakan, langkah preventif itu dilakukan menyusul arahan Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait langkah preventif merespons kondisi terkini soal penyebaran Covid-19 di Indonesia, khususnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) waspada atas Covid-19.

“Lapas, Rutan dan LPKA di seluruh Indonesia sudah mengantisipasi penyebaran Covid, dengan empat langkah, yaitu pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan karena status pada Lapas, Rutan dan LPKA sendiri merujuk pada dua zona, yakni  zona kuning dan merah,”pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Pamijahan | Jurnal Inspirasi

Maraknya  bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia saat ini, GP Ansor PAC Pamijahan Kabupaten bogor menggelar istighosah dan do’a bersama  sebagai bentuk kepedulian terhadap penyebaran virus Corona. Kegiatan tersebut dilaksanakan, di Aula kantor Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Rabu (18/03) pada pukul 20.00 WIB. Kegiatan ini diikuti Anggota Gp Ansor, MDS dan Banser PAC Pamijahan yang dipimpin oleh Ustadz Jafar.

Bendahara Gp Ansor PAC Pamijahan Ahmad Royani menyampaikan, do’a bersama yang mengusung tema “Doa Bersama Dalam Rangka Keselamatan Bangsa Dari Wabah Penyakit dan Virus Corona”

“Kegiatan ini digelar karena bentuk keprihatinan dan kepedulian kita terhadap musibah virus Corona yang melanda Indonesia bahkan dunia. Semoga dengan doa bersama ini kita semua terhindar dari virus tersebut,” kata Ahmad.

Sementara Ketua Gp Ansor PAC Pamijahan Ma’ruf Pribowo mengajak semua pihak untuk melakukan istigosah dan berdo’a kepada Allah SWT untuk terhindar dari berbagai penyakit, bencana dan agar berbagai persoalan bangsa cepat terselesaikan. “Bencana dan penyakit  itu siapapun tidak bisa menolak, hanya Allah yang bisa, maka dengan usaha beristighosah, semoga kita semua dapat menolak bala dengan berdoa, memohon kepada Allah agar bangsa Indonesia khususnya  warga Pamijahan tidak kena wabah virus Corona,” kata Ma’ ruf.

Kang MP mengajak semua masyarakat untuk tetap tenang, waspada dan menjaga kesehatan untuk menghadapi virus COVID 19 tersebut. Lanjut Ma’ruf Pribowo selaku penggagas kegiatan tersebut juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pihak dalam acara istighosah dan do’a bersama ini sehingga dapat mempererat persaudaraan diantara pengurus GP Ansor PAC Pamijahan. 

Cepi Kurniawan

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) manfaatkan media dalam jaringan (daring) yakni dengan teleconference dalam melakukan klasifikasi Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) mulai Kamis (19/3). Cara ini dilakukan untuk mesiasati pembatasan kegiatan dinas luar karena mewabahnya virus Corona (Covid 19), sesuai arahan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi.

Teleconference melibatkan Osi Wida Rosita Kepala Seksi Program dan Kerjasama, didampingi Widyaiswara selaku enumerator di Ruang Rapat Utama Komplek Candra dan Pengelola P4S didampingi PPL pendamping di lokasi P4S.

Meskipun klasifikasi hanya  dengan teleconference tetapi prosesnya  tetap berlangsung hangat.  Dengan sigap pengelola P4S menjawab pertanyaan – pertanyaan yang dilontarkan sambil sesekali menyelipkan guyonan yang mengundang tawa.

Pertanyaan meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki, meliputi lahan usaha tani (Ha), kapasitas ruang belajar dan sarana belajar, sekretariat dan sarananya, peralatan pertanian, perpustakaan, asrama dan sarana MCK, penerangan, akses jalan hingga pengembangan usaha dan jejaring kerja.

“Walaupun tidak dengan kunjungan, melalui meeting online ini kita berusaha untuk kita merasa ada dilokasi, dengan cara pengelola P4S dan PPL dari Dinas menunjukan secara langsung melalui kamera sarana yang dimiliki, secara detil,“ ujar Osi.

Dengan demikian kata Osi, enumerator bisa melihat dan hal tersebut dijadikan sebagai bahan untuk memberikan nilai yang kemudian menjadi acuan untuk menentukan kelas sekaligus sebagai bahan untuk pengajuan penyaluran bantuan pemerintah tahun 2020.

Klasifikasi P4S secara daring akan berlangsung hingga Selasa (24/3) mendatang. Tidak kurang dari 16 P4S penumbuhan di Jawa tengah dan DKI Jakarta dijadwal untuk melakukan teleconference.

RG/PPMKP