Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya menekan laju penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan menyiapkan karantina mikro pada di setiap kelurahan. Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa fasilitas isolasi mandiri tersebut khusus diperuntukkan bagi warga yang merupakan suspect virus corona.

“Sejauh ini, beberapa kelurahan sudah menyiapkan tempat karantina untuk isolasi mandiri bagi Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP),” ujar Dedie kepada wartawan, Selasa (2/6).

Menurut dia, kelurahan yang sudah menyiapkan karantina mikro adalah Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Bubulak, Loji dan Menteng Kecamatan Bogor Barat, dan Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah.

“Sedangkan Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat sedang dipersiapkan. Kemudian Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Timur masih dalam tahap sosialisasi,” ucap Dedie.

Ia mengatakan bahwa karantina mikro merupakan gagasan dari Pemerintah Jawa Barat untuk diterapkan di wilayah kelurahan atau RT/RW sebagai upaya penanggulangan Covid-19 di kota dan kabupaten di Jabar.

Lebih lanjut, kata Dedie, karantina mikro diarahkan untuk memperkuat dan mengintensifkan isolasi mandiri khususnya pada titik penyebaran kasus positif yang tinggi atau lebih dari enam kasus di satu kelurahan. Ia juga menuturkan, laju pertumbuhan kasus baru Covid-19 pada rentang 14 hari atau kelurahan yang masuk dalam level kewaspadaan kritis.

Dedie menegaskan, prosedur karantina mikro pada kelurahan level kewaspadaan lainnya, dapat dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota Bogor. “Idealnya karantina mikro di rumah masing-masing, kemudian diawasi tim surveilance puskesmas dibantu tim RW Siaga Corona. Kemudian harus dipasok juga logistik oleh kelurahan melaui program Gasibu, dapur umum dan lumbung logistik kelurahan,” paparnya.

Terkecuali, sambung Dedie, pada beberapa tempat yang mampu dibangun oleh warga bersama Kelurahan. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kkta Bogor pada Selasa (2/6), jumlah pasien terkonfirmasi positif corona tidak bertambah yakni 113 orang. Kendati demikian, ada penambahan satu orang pasien yang dinyatakan sembuh. Sedangkan korban meninggal dunia tetap di angka 15 orang.

Kepala Dinkes, dr. Sri Nowo Retno mengatakan bahwa hingga Selasa (2/6) terjadi pengurangan 10 kasus PDP, sehingga pasien yang masih dirawat ada 51 orang. “Sedangkan OTG bertambah delapan kasus sehingga menjadi 44,” ucapnya.
Sri menambahkan, untuk ODP berkurang tiga orang, dan masih ada 65 orang yang terus dipantau rumah sakit.

n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) diperpanjang penghentian operasionalnya hingga 7 Juni mendatang oleh Badan Pengelola  Transportasi Jabodetabek  (BPTJ). Melalui keterangan tertulisnya, Kepala BPTJ  Polana Pramesti mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor  KM 116/2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri.

Alhasil, ada beberapa terminal di Jabodetabek yang dilarang mengangkut penumpang yakni, Terminal Baranangsiang, Jatijajar Depok, Poris Plawad Kota Tangerang, Pondok Cabe Tangerang, Kampung Rambutan,  Kalideres, Tanjung Priok, serta Bekasi. Dengan demikian, hanya terminal Pulogebang, Jakarta yang diizinkan beroperasi untuk melayani angkutan AKAP terbatas. “Langkah ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan  perjalanan yang mendapatkan kriteria pengecualian dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan,” katanya, Selasa (2/6).

Menurut dia, pengoperasian terbatas Terminal Pulogebang untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan perjalanan yang mendapatkan kriteria pengecualian dan memenuhi kriteria sesuai syarat.

Namun, kata dia, penghentian operasi layanan tak berlaku bagi angkutan perkotaan dan lintas wilayah Jabodetabek. “Jadi sejak t24 April sampai 25 Mei 2020, beberapa terminal masih memberikan layanan

angkutan perkotaan dan lintas wilayah dalam Jabodetabek,” katanya.

Ia mengatakan, beberapa terminal yang masih terdapat permintaan layanan untuk angkutan perkotaan dan angkutan lintas wilayah dalam Jabodetabek antara lain Baranangsiang yang selama periode tersebut setiap hari rata-rata melayani kurang lebih 77 penumpang. Kemudian, Pulogebang rata-rata 34 penumpang perhari, Tanjung Priok 86 Penumpang perhari, Terminal Kalideres sejumlah 246 penumpang perhari dan Kampung Rambutan rata-rata 1.036 penumpang perhari.

Sedangkan Bekasi rata-rata setiap harinya melayani sebanyak 12 penumpang perhari. “Perpanjangan penghentian layanan sementara pelayanan ini diharapkan dapat menghambat pergerakan orang yang bermaksud balik atau masuk ke wilayah Jabodetabek yang berpotensi dapat kembali menyebarkan penyakit covid-19,” paparnya.

Ia menjelaskan, perpanjangan penghentian operasi pelayanan ini tidak berlaku. “Bus yang melayani rute Terminal Baranangsiang-Bekasi tetap beroperasi. Tapi mesti menjalankan protokol kesehatan,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan bahwa penerapan pembatasan layanan AKAP dan AKDP telah berjalan baik selama PSBB diterapkan. “Jadi armada AKAP dan AKDP dilarang masuk wilayah Kota Bogor,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Eko, apabila ada AKDP dan AKAP yang ngotot masuk ke Kota Bogor, maka petugas Dishub akan memutarbalikannya. “Sering kami memutar balikan L-300, ya rata-rata sehari bisa sampai 10 sampai 15 kali,” pungkasnya.

n Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan tidak mengirimkan jemaah haji pada 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Hal ini ditegaskan Menteri Agama Fachrul Razi dalam siaran pers via Zoom, Selasa (2/6). Fachrul Razi menyatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan beberapa hal, diantaranya, Pemerintah Arab Saudi hingga kini belum juga membuka akses penyelenggaraan ibadah haji kepada negara manapun, termasuk Indonesia.

“Akibatnya, pemerintah tidak cukup waktu dalam mempersiapkan pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan hal itu, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriyah atau 2020 Masehi,” ungkap dia.

Menurutnya, memang sejak awal pemerintah Indonesia menunggu kabar dari Kerajaan Arab Saudi. Presiden Joko Widodo memberi tenggat waktu kepada Kementerian Agama hingga 1 Juni untuk diambil keputusan. Maka pada 2 Juni, akhirnya diputuskan bahwa penyelenggaraan Haji 2020 dibatalkan, karena waktu yang tidak cukup. Persiapan yang terlalu mepet jika dipaksakan. Apalagi masih ada penyebaran Covid-19 di kedua negara

Namun Komisi VIII DPR (termasuk membidangi masalah haji), mengkritik pemerintah yang dianggap sepihak memutuskan pembatalan ibadah haji 1441 H atau 2020 Masehi, tanpa pembicaraan terlebih dahulu.Segala keputusan yang berhubungan dengan haji dan umrah seharusnya dibahas bersama dengan DPR, karena haji ini menyangkut ratusan ribu calon jemaah beserta konsekuensi dana haji yang telah dibayarkan.

“Ada kekeliruan Pak Menteri, harusnya itu segala sesuatu tentang haji itu diputuskan bersama DPR, apakah biaya penyelenggaraan haji, anggaran setoran dari calon jemaah, kemudian pemberangkatan dan pemulangan. Itu disepakati semua bersama DPR, termasuk hal yang sangat penting seperti ini, harus bersama-sama DPR untuk memutuskan batal atau tidak,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto kepada wartawan, Selasa (2/6).

Yandri menjelaskan, Indonesia pun hingga saat ini belum mendapatkan laporan dari Kerajaan Arab Saudi soal diperbolehkan atau tidaknya pemberangkatan calon jemaah ke sana. “Gimana kalau Arab Saudi tiba-tiba minggu depan membolehkan berangkat jemaah haji kita, gimana? Pemerintah nggak bertanggung jawab dong,” ujarnya

Terlebih, dia melanjutkan, Komisi VIII DPR dan Menag juga sudah menjadwalkan rapat kerja (raker) pada 4 Juni 2020 pukul 10.00 atas izin pimpinan DPR. “Tapi kan Menteri Agama umumkan hari ini, mungkin Menag enggak tahu undang-undang,” tegasnya.

Yandri menerangkan, dalam Undang-Undang Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diatur secara jelas tentang tata pelaksanaan ibadah haji dan umrah bahwa semua tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah.
Politikus PAN ini menguraikan bahwa Menag mengirimkan surat permintaan raker pada Jumat (29/5). Dia menginginkan rapat bisa dilakukan hari ini. Tetapi, karena rapatnya tidak bisa dilakukan secara virtual karena membahas hal yang sangat penting dan direncanakan akan ada konferensi pers bersama, maka rapatnya baru dijadwalkan Kamis depan oleh pimpinan DPR.

“Karena ini menyangkut hajat umat Islam, ratusan ribu nasibnya. Tapi kalau Pak Menteri begini, saya nggak tahu Pak Menteri ngerti nggak tata aturan bernegara,” kritik Yandri.

Legislator Dapil Banten II ini menambahkan, seharusnya dalam raker diputuskan kedua belah pihak, dibahas apa persoalannya, bagaimana solusinya, bagaimana mengatasi persoalannya, dan sebagainya. Sehingga, pemerintah dan DPR menghadapi publik bersama-sama. “Kalau sekarang kan kelihatannya pemerintah buang badan, emang enggak siap. Ya Kemenag baca undang-undang lah. Jangan grasak grusuk,” pungkasnya.

Sementara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membantah memanfaatkan dana simpanan umat untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji 2020 sebesar Rp135 triliun per Mei 2020 digunakan untuk kepentingan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Dari siaran pers BPKH, dana sebesar US$600 juta yang akan digunakan untuk kepentingan stabilitas nilai tukar rupiah itu tidak terkait dengan pembatalan haji pada 2020. Dana tersebut memang tersimpan di rekening BPKH dan jika tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji akan dikonversi kedalam mata uang rupiah dan dikelola oleh BPKH. 

Disebutkan bahwa pernyataan mengenai apabila haji 2020 ditiadakan, dana US$600 juta BPKH dapat dipakai untuk memperkuat rupiah, memang pernah diucapkan dalam acara internal halal bihalal Bank Indonesia (BI) pada 26 Mei 2020. 

Pernyataan tersebut diklaim sebagai bagian dari ucapan silaturahmi secara online kepala Badan Pelaksana (BP) BPKH kepada Gubernur dan jajaran Deputi Gubernur BI. Kepada Gubernur dan Deputi Gubernur BI, Kepala BP-BPKH disebutkan menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1441 H dan memberikan update mengenai dana haji, seperti dana kelolaan, investasi dan dana valas serta kerjasama BI dan BPKH mengenai kantor di Bidakara, pengelolaan valas dan rencana cashless living cost haji dan umrah.

“Pada tanggal 2 Juni 2020, Kepala BP-BPKH sama sekali tidak memberikan pernyataan terkait dengan Pembatalan Haji 2020, apalagi menyangkut kaitannya dana 600 juta dolar tersebut,” dikutip dari siaran pers tersebut.

Dana itu, dikatakan, memang tersimpan di rekening BPKH dan jika tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji akan dikonversi kedalam mata uang rupiah dan dikelola oleh BPKH. Dana rupiah itu sendiri dipastikan tetap akan tersedia dalam rekening BPKH yang aman dan dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan ibadah haji.

“Kepala BP-BPKH menyatakan bahwa seluruh dana kelolaan Jemaah haji senilai lebih dari Rp135 triliun per Mei 2020 dalam rupiah dan valuta asing dikelola secara professional pada instrumen syariah yang aman dan likuid,” tulis siaran pers BPKH itu.

Asep Saepudin Sayyev |*

Ciseeng | Jurnal Inspirasi

Tim medis Puskesmas Ciseeng bersama Dinkes Kabupaten Bogor akhirnya berhasil membujuk seorang pasien positif Covid-19 dari wilayah Kecamatan Ciseeng untuk dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19 yaitu RSUD Cibinong.

Sebelumnya, pasien berjenis kelamin laki – laki berusia 21 tahun tersebut sempat menolak dirawat karena merasa ketakutan. Namun berkat pendekatan dan penjelasan dari para tenaga medis, akhirnya yang bersangkutan mau dirawat dan langsung dibawa ke RSUD Cibinong.

“Pasien dibawa tim medis menggunakan mobil ambulance dan sudah diterima pihak RSUD Cibinong untuk menjalani perawatan,” ungkap dokter Wiswandris Kepala UPT Puskesmas Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng saat dikonfirmasi, Selasa (2/6).

Ia  menuturkan, pihaknya mendatangi rumah kediaman pasien guna melakukan rapid tes dan swab tes kepada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 beserta keluarganya. Wiswandris menjelaskan, ada 6 anggota keluarga yang telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis khusus rapid dan swab tes.

“Pemeriksaan berjalan lancar. Keluarga juga sudah dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri dan dipantau tim gugus tugas penanganan Covid-19,” katanya.

Masih kata dokter Wiswandris, dari interview yang dilakukan tim medis dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 ini, diketahui yang bersangkutan selama ini bekerja di wilayah DKI Jakarta. Meski tidak bisa dipastikan secara mutlak, namun dugaan kuat pasien terpapar Covid 19 di wilayah pandemi tersebut.

“Pemeriksaan tadi dilakukan 2 orang ahli ravid dan Swab tes, didampingi 2 orang tenaga medis lainnya dengan menggunakan APD level 3 (lengkap). Kegiatan juga didampingi gugus tugas penanganan Covid-19 dari aparatur Pemdes dan kecamatan setempat,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam laporan informasi resmi harian pada Minggu (31/5) yang dilansir Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Bogor disebutkan, bahwa telah ada penambahan seorang pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang berasal dari wilayah Kecamatan Ciseeng. Dengan adanya kasus baru tersebut, wilayah Kecamatan Ciseeng kembali ditetapkan menjadi wilayah Zona Merah penyebaran virus Corona.

** Cepi Kurniawan

Cigombong | Jurnal Inspirasi

Bukit Alas Bandawasa di Kampung Palalangon, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, mendadak viral setelah beredar foto di media sosial banyaknya pendaki yang memasang tenda di lokasi tersebut ditengah pandemi Covid-19.

Menanggapi hal ini, Plt Camat Cigombong, Asep Achadiat Sudrajat mengaku prihatin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bukit Alas Bandawasa di wilayahnya. Padahal, di Kabupaten Bogor ini masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 4 Juni 2020 mendatang.

Namun begitu, kata dia, setelah tak lama beradar foto tersebut di media social, pihaknya langsung memerintahkan petugas Pol-PP Kecamatan Cigombong berkoordinasi dengan Mupsika untuk mengecek langsung terkait beredarnya foto tersebut.  ”Dan benar banyak pengunjung memasang tenda di lokasi itu,” ujarnya kepada wartawan.

Dari hasil cek lokasi dan melakukan teguran kepada pihak pengelola, lanjut dia, pengelola mengaku baru mengetahui banyaknya pendaki yang memasang tenda tersebut sekitar pukul 12.00 WIB siang pada hari Sabtu (31/05). Alasan ekonomi menjadi dalih pengelola membuka kembali lokasi yang baru berdiri empat bulan lalu ini.

 “Ya katanya saat ditegur, pengelola beralasan kasihan karyawan yang harus digaji, maka terpaksa buka kembali. Sebelumnya, Bukit Alas Bandawasa ini sudah tutup hampir dua bulan. Baru kemarin di buka kembali karena ekonomi,” tutur Asep

Sementara, pihak Muspika baru mengetahui itu sekitar pukul 02.00 WIB setelah foto tersebut beredar di Medsos. Tak lama, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Muspika untuk melakukan tindakan atas kejadian itu. “Dan hari itu juga, Muspika langsung meluncur ke lokasi dan membubarkan para pengunjung itu secara bertahap,” ungkapnya.

Saat ini, sambung Plt Camat Cigombong, lokasi Bukit Alas Bandawasa sudah ditutup dan dilakukan penjagaan oleh anggota Satpol PP kecamatan. “Kami juga sudah memasang spanduk di lokasi pintu masuk Bukit Alas Bandawasa dengan penjagaan ketat anggota Satpol PP,” jelasnya.

Asep Achadiat Sudrajat menjelaskan, penjagaan mulai diberlakukan sejak hari ini, Selasa (02/06) di pintu masuk Bukit Alas Bandawasa oleh Satpol PP kecamatan. Penjagaan ini untuk menghindari terjadinya kunjungan wisatawan seperti sebelumnya.

“Penutupan lokasi camping Bukit Alas Bandawasa ini belum diketahui sampai kapan. Lokasi tersebut akan di buka setelah pemerintah memberikan sinyal bagi pelaku usaha untuk bisa menjalankan aktifitasnya kembali,” tegasnya.

Sementara, pengelola Bukit Alas Bandawasa, Jono menegaskan bahwa lokasi ini sudah dinyatakan tutup kembali sampai adanya keputusan pemerintah.  ”Kami tutup sampai batas waktu yang belum biasa ditentukan,” tukasnya.

** Dede Suhendar