Gunung Putri, Jurnal Inspirasi

Keluh kesah persoalan hukum mengemuka pada kunjungan Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy S.H,S.I.K ke Gunung Putri. Kegiatan silaturahmi Kapolres Bogor tersebut dihadiri Kapolsek Gunung Putri, Danramil Gunung Putri, Camat Gunung Putri, Ketua MUI, Kades se – Kecamatan Gunung Putri, kalangan Ormas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di aula Kecamatan Gunung Putri, Rabu (4/3).

Dalam kunjungannya Kapolres Bogor memperkenalkan diri dan asal tugasnya,serta berharap warga Gunung Putri bisa bersinergi dan tidak mudah terprovokasi dalam menerima informasi dari manapun.

“Saya harap warga Gunung Putri bisa menerima saya dan menjalin kerjasama khusunya dalam bidang keamanan wilayah hukum Kabupaten Bogor,” kata dia.

“Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh karena itu komunikasi harus selalu dijalin agar tidak terjadi gesekan-gesekan di kalangan masyarakat atau ormas. Kalau kita bersinergi pasti persoalan akan terasa ringan. Bogor ini kan rumah kita jadi harus kita jaga, masa rumah kita sendiri kita buat berantakan dan acak-acakan?,” tandas AKBP Roland biasa disapa.

Dalam sesi tanya jawab, Kades Bojong Kulur menyampaikan keluh kesahnya perihal minimnya tingkat keamanan yang ada di Desa Bojong Kulur mengingat desa ini merupakan wilayah perbatasan dengan Bekasi dan rawan tindak kriminal. “Di daerah kami (Desa Bojong Kulur-red) merupakan wilayah yang rawan dengan kriminalitas. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya kunjungan Pak Kapolres kami minta diberikan tambahan personil untuk keamanan Desa Bojong Kulur. Jika bisa kami minta Bojong Kulur jadi Sub Polsektor Kepolisian karena posisi kami di perbatasan dengan Bekasi yang rentan dengan tindak criminal,” jelas Kades Bojong Kulur.

Tak hanya itu, perwakilan Ormas AMS pun ikut menanyakan dengan belum terselesaikannya kasus penganiayaan yang dialami anggotanya. “Saya ucapkan terimakasih kepada Kapolres yang sudah meluangkan waktu untuk silaturahmi dengan warga Gunung Putri. Disini saya hanya ingin menyampaikan Pak jika kasus penganiayaan yang dialami oleh anggota kami yang sudah dilaporkan pada Agustus 2019 lalu sampai saat ini belum ada hasil dan tanggapannya. Setelah olah TKP tidak ada kelanjutannya lagi. Jadi kami mohon untuk kasus penganiayaan yang dialami oleh anggota AMS segera ditindaklanjuti,” keluh Supriayadi, Ketua Rayon AMS Gunung Putri.

Sementara disela-sela kunjungannya dengan warga Gunung Putri, AKBP Roland saat dimintai tanggapannya perihal penangkapan Sekdis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) menjawab dengan singkat dengan guyonan. “Tadi saya sempat menghindar, eh ditanya juga disini. Kasus itu saat ini sedang ditangani Kasat Reskrim masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada terduga pelaku tambahan. Jadi nanti diinformasikan jika sudah selesai penyelidikannya, ” tandasnya.

Nay Nur’ain

Leuwiliang, Jurnal Inspirasi

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Demokrat Ruhiyat Sujana menyoroti keberadaan rumah makan siap saji CFC yang berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang. Musababnya, bakal menutup penghasilan pada pedagang yang diluar.

“Kalau secara regulasi dibolehkan, tapi kita lihat kepentingan keberadaan CFC apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Jangan sampai ini dijadikan sebagai bisnis semata, dan juga merugikan masyarakat (pedangan sekitar yang sudah puluhan tahun Berdagang,” kata Ruhiyat kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ruhiyat juga menegaskan, keberadaan CFC jelas menutup ruang penghasilan para pedagang. Karena ini soal keperpihakan dan ternyata Direksi RSUD Leuwiliang lebih berpihak kepada pengusaha besar dibandingkan warung mayarakat lokal. “Ini kan keblinger padahal sudah jelas keberadaan RSUD bisa meningkatkan perekonomian pedagang kecil tapi malah mempersempit ruang usaha mereka,” tegasnya.

Bahkan, dalam waktu dekat pihak Komisi 4 akan memanggil Direksi RSUD Leuwiliang untuk mempertanyakan keberadaan CFC di lingkungan rumah sakit. “Yang namanya rumah sakit kan domain terbesarnya pelayanan, makanya perlu dilihat dulu apakah pelayanan sudah maksimal atau belum,” ucapnya.

Dirinya berharap ada solusi yang dijadikan sebagai rujukan tentang pembukaan usaha di lingkungan rumah sakit karena akan banyak keluhan dari pedagang diluar. “Saya ingin pelayanan dulu dimaksimalkan tanpa mengesampingkan hal lain, dan perlu dilakukan pengecekan mengenai perizinannya CFC juga,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Adminitrasi RSUD Leuwiliang Inlaurizen menuturkan, bahwa pembangunan rumah makan siap saji sudah sesuai dengan prosedur karena melakukan kerjasama dengan rumah sakit. “Boleh saja, kan kita Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) usaha untuk operasional rumah sakit dengan mou serta bersertifikat juga boleh,” pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Ciawi, Jurnal Inspirasi

Rumah dinas (rumdin) Camat Ciawi, Kabupaten Bogor, Agus Hasan Slamet, tidak ubahnya seperti penginapan. Sebab, rumdin yang dibangun pada tahun 2016 menggunakan duit rakyat melalui anggaran pengeluaran belanja daerah (APBD) Kabupaten Bogor  sebesar Rp4.704.787.000, diduga setiap malam selalu digunakan orang lain.

Salah seorang pegawai Kecamatan Ciawi yang namanya tidak mau disebutkan membenarkan jika rumdin camat selalu digunakan orang lain. “Kata camat sih saudaranya dan seorang dosen,” ujarnya kepada wartawan.

Pegawai kecamatan lain pun sambil diliputi rasa takut mengatakan, selama ini rumdin jarang digunakan camat untuk tinggal atau menginap. Sehingga, kunci rumdin diberikan kepada saudaranya tersebut.

“Jadi setiap malam memang ada yang nempatin rumdin,” ungkapnya singkat.

Sementara, Ujang Ka’mun, tokoh di Kecamatan Ciawi mempertanyakan aturan penggunaan fasilitas negara tersebut.  “Aturannya diperbolehkan apa tidak?,” paparnya.

Ia sangat menyayangkan apabila dalam memanfaatkan fasilitas negara itu, melabrak aturan. Terlebih untuk membangun rumdin dan kantor kecamatan serta mushola di lingkungan pemerintahan Ciawi ini, menghabiskan uang miliaran rupiah.  “Informasinya dosen juga pegang kunci rumdin. Jadi bukan rumah dinas camat lagi, tapi rumah penginapan dosen,” imbuh Ujang Ka’mun.

Hingga saat ini, belum ada komentar dari Camat Ciawi, Agus Hasan Slamet terkait rumdin yang digunakan dosen tersebut. Dede Suhendar

Leuwiliang, Jurnal Inspirasi

Jalan Lingkar Pasar Leuwiliang hingga kini tak kunjung dibangun, Kondisi ini membuat sejumlah pedagang Pasar Leuwiliang meminta Bupati Bogor untuk turun tangan  lantaran jalan menuju jalur pasar itu mengalami kerusakan sudah belasan tahun dan saat ini masih belum jelas statusnya. Terlebih, PD Pasar Tohaga Leuwiliang dengan  UPT PUPR  wilayah V Leuwiliang tidak memberikan kepastian kapan jalan tersebut akan dibangun.

Ketua Paguyuban Pasar Leuwiliang  H. Tobang meminta Bupati Bogor Ade Yasin untuk turun langsung  guna menyesaikan permasalahan Jalan Lingkar Leuwiliang yang hingga kini belum juga dibangun. “Sudah 15 tahun kondisi jalan itu dibiarkan rusak dan tak pernah dibangun,” katanya kepada Jurnal Bogor, Rabu (4/3).

Padahal, lanjut H. Tobang mengatakan, 10  tahun kebelakang jalan itu pernah dibangun oleh PD Pasar. “Nah pertanyaannya kenapa sekarang tidak bisa?,” tanya H Tobang heran.

Menurutnya, sekarang begini PD Pasar atau BUMD itu milik Pemda kenapa sih sulit amat.” Pemerintah ngambil uang dari sini, tolong dong inikan salah satu hak masyarakat  menuntut  untuk kepentingan umat bahwa jalan mesti segera dibangun. Ia menuturkan, kerusakan jalan lingkar pasar sepanjang sekira 250 meter,” ujar, H Tobang.

“Gak usah minta ke APBN cukup dibangun pakai anggaran APBD Kabupaten Bogor. Kan APBD sangat besar masa tidak mampu  untuk bangun jalan itu saja,” paparnya.

Terpisah, Kepala Unit PD Pasar Leuwiliang, Aldino Novianto, mengaku bahwa sampai saat ini status tanah Jalan Lingkar Pasar Leuwiliang  belum ada pembahasan secara kongrit. Menurut dia, PD pasar berdiri pada tahun 2007 dan  sebelumnya dinas. “Sebelum ada disini itu sudah masuk radar kita masalah akses dari pintu belakang  lewat jalan itu kemudian sekitar 2008, 2009 kami menayakan perihal itu.

Status jalan, kaerna saat itu tidak ada tanggapan yang kongkrit, kami pernah swadaya sendiri  PD pasar  mengaspal jalan itu,” ucap Aldino.

Tetapi kata dia, PD Pasar, UPT PUPR dan Pemerintah Desa Leuwiliang pada Maret ini akan duduk bareng mencoba untuk  menyelesaikan permasalahan keberadaan Jalan lingkar leuwiliang. ” Nanti kami siapkan data  rinciannya agar semua ada kejelasan keberadaan status jalan tersebut,” pungkasnya.

Arip Ekon