Jonggol |Jurnal Bogor

RSUD Cileungsi terus menambahkan fasilitas demi kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain selalu menjaga lingkungan tetap bersih, juga tingkat pelayanan dengan memenuhi standar semua fasilitas kesehatan dan dokter spesialis. Direktur Utama RSUD Cileungsi Wiwik Wahyuni mengatakan, pihaknya akan mendongkrak pelayanan dan menambah fasilitas agar masyarakat merasa nyaman dan bisa dilakukan pengobatan di satu tempat yaitu RSUD Cileungsi.

“Peningkatan-peningkatan terus kami lakukan, baik dari segi pelayanan juga kesediaan fasilitas dan dokter, walaupun saat ini kami (RSUD Cileungsi-red) masih kurang untuk kesediaan tempat tidur, tapi insya Allah dalam tahun 2020 ini kita ada penambahan untuk tempat tidur hampir 80 unit. Jadi total tempat tidur yang akan kita miliki sekitar 210 unit,” Kata Wiwik kepada Jurnal Bogor di ruangannya, Selasa (10/3).

Dirinya menambahkan, masyarakat saat ini bisa melihat kondisi RSUD yang sekarang bukan sekedar mendengar cerita-cerita tentang kondisi RSUD yang terdahulu. Fasilitas dan keberadaan dokter spesialis yang ada di RSUD Cileungsi kini sangat lengkap dan mumpuni. “Target saya kedepan pada tahun ini ingin meningkatkan status terlebih dahulu. Saat ini status RSUD Cileungsi masih C, insya Allah tahun 2020 ini akan naik menjadi B dengan adanya penambahan fasilitas tempat tidur,” jelasnya.

“Nantinya pada tahun ini akan dilakukan DED untuk penambahan ruang rawat inap, jadi target saya tahun 2021 itu kita sudah punya tempat tidur sebanyak 400 ,itu pun sebetulnya jika kita kalkulasi kan dengan jumlah penduduk dan jumlah rumah sakit yang ada di Bogor Timur ini masih kurang.”

“Jadi saya akan upayakan peningkatan-peningkatan dalam fasilitas dan pelayanan, yang nantinya kita tidak perlu melakukan rujukan-rujukan lagi untuk pasien dan bisa dilakukan secara estafet di satu lokasi disini apalagi hampir 90% pasien di RSUD ini merupakan pengguna BPJS,” pungkas Wiwik.

Nay Nur’ain

Caringin | Jurnal Inspirasi

Mayora grup memastikan keberadaan seluruh anak perusahaan harus berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Mulai dari rutin menggelar bakti sosial. Upaya pelestarian lingkungan. Hingga keberadaan pabrik dan anak perusahaan harus bisa menjadi lapangan kerja bagi warga sekitar.

“Salah satunya di PT. Tirta Fresindo Jaya Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ini. Keberadaan kami juga harus bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar,” ujar Industri Relation General Affair (IRGA), PT Tirta Fresindo Jaya (TFJ), Woko Wahtoto dalam rilis yang diterima Jurnal Bogor, Selasa (10/3).

Woko memaparkan, sejak awal berdiri, PT. Tirta Fresindo Jaya telah menciptakan lapangan kerja untuk area sekitar Cimande sebanyak 400-an orang. Bahkan beberapa tahun terakhir berkembang menjadi 500-an orang. “Hal ini menjadi komitmen perusahaan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warga,” paparnya.

Sejak 2015 silam, perusahaan telah membuka lapangan kerja untuk 983 orang. Sebanyak  44,15 persen dari Kecamatan Caringin. Angka itu terus meningkat setiap tahunnya dan kini berada di angka 63,38 persen tenaga kerja dari warga Kecamatan Caringin.

Selain menyedot tenaga kerja, Woko memastikan agenda bakti sosial di lingkungan pabrik rutin dilaksanakan. Seperti pengobatan gratis beberapa waktu lalu di Cimande, bekerja sama dengan aparatur desa setempat. “Kita juga pastikan bantuan untuk sarana peribadatan, sumur warga maupun beragam kegiatan sosial lainnya harus berjalan secara berkala,” tukasnya.

Terlebih pada pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon. Soal ini, Woko bahkan mengajak seluruh anak buahnya untuk ikut aktif menjaga lingkungan. “Dengan begitu, keberadaan perusahaan benar-benar terasa manfaatnya bagi semua. Bagi warga dan lingkungan. Di manapun kita berada, kita harus memberi manfaat positif,” imbuhnya.

Bayu |*

Jasinga | Jurnal Inspirasi

Sebuah mobil  truk bernomor Polisi B 9246 FYP yang diduga hasil curian  menabrak  warung nasi  di Jalan Raya Jasinga Simpang Curug, Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Selasa (10/3) pagi pukul 04.00. Mobil berwana kuning itu menurut pemilik warung nasi, Nanang (45) melaju dari arah Rangkas menuju Bogor.

“Kaget saya baru siap -siap sama istri saya untuk membuka warung.  Warung saya udah rusak, sopir udah gak ada,’ kata Nanang kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Sementara Kapolsek Jasinga, AKP Lukito Sadoto membenarkan ikhwal kecelakan tunggal yang melibatkan mobil truk yang diduga hasil curian. Menurut Kapolsek setelah anggota Reskrim melakukan cek ke TKP pengendara tidak ada dan kunci kontak sudah rusak seperti dibobol.

“Tidak ada korban jiwa sementara hasil pemeriksaan disinyalir mobil itu hasil curian kita masih melakukan pendalaman untuk mengejar supir yang kabur. Dan mobil sudah kita amankan di Mako Polsek Jasinga,”pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Cianjur | Jurnal Inspirasi

Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan di Indonesia termasuk propinsi Jawa Barat. Untuk itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara menjelaskan berbagai stimulus diberikan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan tersebut termasuk memberikan bantuan Program Sembako sebesar Rp.1.287.983.150.000 untuk 2.550.001 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Propinsi Jawa Barat.

“Pemerintah telah bertekad agar jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berkurang. Bantuan ini merupakah salah satu stimulus untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat,” kata Mensos saat meluncurkan Program Sembako di Cianjur dalam rilis yang diterima Jurnal Bogor, Selasa (10/3).

Data Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin kembali menurun keangka 9,22% dibulan September 2019 dari sebelumnya 9,41% dibulan Maret 2019. Jika dilihat dari jumlah maka sudah sekitar 360 ribu orang keluar dari jerat kemiskinan dari Maret 2019 ke September 2019.

BPS juga mencatat tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada September 2019 sebesar 6,82 persen, berarti terjadi penurunan kembali persentase kemiskinan sebesar 0,09 poin persen dibandingkan posisi Maret 2019 sebesar 6,91 persen.

Berdasarkan jumlah, penduduk miskin pada September 2019 sebesar 3,38 juta orang, mengalami pengurangan mencapai 23,27 ribu orang dibandingkan pada posisi Maret 2019. Atau, selama satu tahun pada periode September 2018-September 2019 penduduk miskin di Jawa Barat turun cukup signifikan mencapai 163,51 ribu orang.

Menurut Mensos hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah yang salah satunya adalah Program Sembako dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Mari kita bersama-sama bekerja guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera,” kata mantan ketua Ikatan Motor Besar Indonesia 2 periode tersebut.

Mensos menambahkan program sembako ini merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang lebih bergizi seimbang dan secara umum Program Sembako ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran mayarakat miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan termasuk kabupaten Cianjur.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama mengatakan Bantuan sosial yang diserahkan dari Kementerian Sosial RI untuk kabupaten Cianjur tahun 2020 sebesar Rp.206.436.875.000. Bantuan tersebut terdiri dari Bantuan Program Keluarga Harapan Reguler sebesar Rp.  101.165.275.000 untuk 129.842 KPM dan Bantuan Program Sembako sebesar Rp.105.271.600.000 untuk 209.612 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di periode Januari, Februari dan Maret 2020.

Disamping itu, kabupaten Cianjur juga mendapatkan bantuan bantuan sosial reguler sebesar Rp.3.150.000.000 tahun 2020. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan Kube untuk 80 Kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 800 KPM senilai Rp.1.600.000.000. Bantuan renovasi rumah untuk 100 Unit RS-Rutilahu senilai Rp.1.500.000.000. Bantuan perbaikan sarana lingkungan 1 Lokasi senilai Rp.50.000.000.

“Penyaluran Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cianjur dilaksanakan melalui kerjasama antara Kementerian Sosial Ditjen Penanganan Fakir Miskin dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta para Tim Koordinasi (TIKOR) di Kabupaten Cianjur,” kata Asep.

Antisipasi Covid-19

Terhitung mulai bulan Maret 2020 ini, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menambahkan nilai bantuan sosial (bansos) pangan sebesar Rp50.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta kepada KPM Program Sembako, agar segera memberlanjakan uang tersebut, agar dapat menggerakkan perekonomian.

“Mulai bulan Maret ini, kami sudah menambahkan indeks Program Sembako sebesar Rp50.000 per KPM. Dengan demikian, dari semula indeks Program Sembako Rp150.000/KPM/bulan menjadi Rp200.000/KPM/bulan. Saya mohon kepada KPM untuk segera membelanjakan tambahan dana ini, agar menggerakkan perekonomian,” kata Mensos.

Mensos menyatakan, kenaikan nilai bansos per Maret 2020 ini sebagai bagian dari instrumen fiskal untuk ikut mengatasi dampak penyebaran virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian Indonesia.

Pemerintan menyiapkan instrumen fiskal senilai Rp10 triliun, dimana Kementerian Sosial dapat Rp4,56 triliun. Tambahan sembako Rp50.000 ditambakan ke rekening 15,2 juta KPM Program Sembako selama enam bulan ke depan, atau sampai bulan Agustus 2020.

Kebijakan ini ditempuh, kata Mensos Juliari, karena diperkirakan dampak dari penyakit yang disebabkan virus corona itu cukup serius, yakni dikhawatirkan menimbulkan perlambatan perekonomian Indonesia.

Tentu saja, hal ini perlu diantisipasi, agar tingkat konsumsi masyarakat, termasuk KPM penerima bansos, terjaga.

“Ini crash programme , yakni merupakan respon pemerintah untuk menjaga konsumsi di lapisan terbawah agar tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi,” kata Mensos Juliari.

Handy Mehonk |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA) karena masyarakat melakukan Judicial Review (hak uji materil) harus menjadi pelajaran berharga bagi Presiden Joko Widodo agar tidak sembarangan membuat kebijakan. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang tidak tepat dilakukan oleh pemerintah. Ini lantaran daya beli masyarakat sedang sulit.
“Memang harusnya kenaikan iuran BPJS (Kesehatan) tidak dilakukan di saat daya beli masyarakat sedang tertekan,” ucap Bhima Yudistira, Selasa (10/3).
Dengan adanya penolakan dari MA tersebut kata Bhima, Presiden Jokowi diharapkan untuk tidak lagi sembarangan mengeluarkan kebijakan. Apalagi kebijakan yang mencekik rakyat sehingga mendatangkan gelombang penolakan. “Ini jadi isyarat bahwa pemerintah kalau mau buat kebijakan hati-hati. Jangan blunder ke ekonomi yang sedang kena corona,” tegasnya.
Bhima menambahkan, Presiden Jokowi harus mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan defisit BPJS Kesehatan tanpa membebani rakyat Indonesia. Caranya, kata Bhima, Presiden Jokowi harus membenahi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang hingga saat ini belum sinkron.

“Di sisi yang lain perlu dicari jalan keluar terkait masalah defisit BPJS (Kesehatan) tanpa membebani peserta. Kan soal kepatuhan pembayaran masih rendah, kemudian data PBI yang belum sinkron. Itu dulu yang dioptimalkan sebelum mau naikan iuran,” pungkasnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Gempa mengguncang wilayah Sukabumi pada Selasa sore, 10 Maret 2020. Getarannya dilaporkan sampai ke Bogor dan Jakarta. Dikutip dari akun Twitter resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), @infoBMKG, gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 5,0, dan terjadi pada pukul 17:18:05 WIB. BMKG kemudian memutakhirkan informasi menjadi M 4,9. Gempa terjadi akibat aktivitas sesar lokal.

Episenter gempa terletak pada koordinat 6.81 LS dan 106.66 BT atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 23 Km arah timur laut Pelabuhan Ratu, Sukabumi dengan kedalaman 10 Km.

Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. “Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar (Strike-Slip Fault),” kata Kabag Humas BMKG, Taufan Maulana.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjamin pembayaran tunggakan polis jatuh tempo para nasabah PT Asuransi Jiwasraya akan mulai dilakukan pada Maret 2020, setelah direstui oleh DPR. Salah satu skema yang akan ditempuh adalah dengan memanfaatkan dana dari penjualan aset perusahaan itu.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Jiwasraya memiliki sejumlah aset yang bisa dimanfaatkan sebagai dana segar untuk membayar polis jatuh tempo tersebut. Terutama, kantor-kantor yang dimilikinya hingga Cilandak Town Square atau biasa disebut Citos.

“Kantor-kantor, Citos dijual juga, tapi kalau Citos mungkin dijual ke pihak swasta kali ya, atau pihak mana yang mau. Karena Citos ini aset yang cukup bagus,” kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.

Namun, lanjut dia, jika menggunakan skema tersebut tentu prosesnya akan memakan waktu yang lama. Apalagi, aset-aset tertentu nantinya hanya akan dijual kepada sub-holding perusahaan asuransi yang rencananya juga akan dalam waktu dekat akan dibentuk.

“Nanti bisa dibeli oleh sub holding, sehingga uang cash-nya bisa dapat langsung. Kalau enggak nanti kan lama, proses penjualan aset bisa lama. Sekarang kan jual bangunan bisa setahun dua tahun baru laku, apalagi harganya jangan sampai enggak optimal,” tuturnya.

Arya mengaku, pemerintah sudah mulai melakukan penawaran beberapa aset tersebut dan peminatnya cukup banyak. Meski begitu, dia belum bisa merincikan besaran potensi dana yang akan terkumpul melalui skema tersebut.

“Sudah mulai ditawarkan, tapi saya belum tahu pihak mana yang mau. Tapi cukup banyak yang minat. (Citos) ada kemarin yang bilang Rp2–3 triliun,” tegasnya.

Asep Saepudin Sayyev |*