>> Pengguna Indihome di Kota Cibinong atas Gangguan Massal Akibat Terbakarnya Kabel Fiber Optik

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pada Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar jam 02.30 WIB, telah terjadi kebakaran pada kabel Fiber Optik milik PT. Telkom yang berada disekitar area lokasi Fly-Over kota Cibinong tepatnya di Jalan Raya Bogor-Jakarta KM 41. Dalam keterangan yang disampaikan GM Witel Bogor Muhammad Syibli kepada Jurnal Bogor, pihaknya langsung merespon atas kejadian tersebut.

Kejadian diperkirakan 11 Kabel Fiber Optik dengan total Kapasitas sebanyak 720 SSL, mengalami kebakaran dan berdampak terjadinya gangguan massal terhadap fasilitas layanan Telekomunikasi di sebahagian pelanggan kota Cibinong.

Telah dilakukan upaya percepatan perbaikan pada kabel Fiber Optik yang rusak (putus) sejak tanggal 5 Mei 2020 dengan cara melakukan penarikan kabel baru sebanyak 11 kabel Fiber Optik sepanjang 375 meter. Untuk mengawal proses recovery berjalan maksimal PT. Telkom melibatkan seluruh jajaran PT. Telkom dan Mitra Kerja dengan peralatan yang lengkap, selama 24 jam secara terus menerus (nonstop). 

Adapun proses recovery  terus dilaksanakan dan akhirnya progress penyambungan sudah selesai 100% pada jam 24.00 WIB tadi malam sehingga diharapkan layanan Telekomunikasi pelanggan dapat berjalan dengan baik dan normal kembali.

Sehubungan dengan adanya gangguan pada layanan pelanggan yang disebabkan Gangguan Massal tersebut, PT. Telkom menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat pelanggan Telekomunikasi di kota Cibinong atas ketidaknyamanan akibat kejadian ini. Apabila masih ada pelanggan yang mengalami gangguan, dapat menghubungi Call Center 147, agar  kami dapat segera menindaklanjuti.

Demikian disampaikan, kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan pelanggan PT. Telkom.

** Frast

Bogor | Jurnal Inspirasi
PT. Amanah Indonesia Realti – Dekost Indonesia salah satu Developer Properti Syariah yang sedang berkembang di Kota Bogor, bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan yang penuh keberkahan ini ikut serta peduli sesama khususnya masyarakat Kota Bogor dalam kegiatan kemanusiaan dengan cara menyumbangkan sebanyak 1.000 paket sembako guna penanganan pandemi corona atau Covid-19.

“Sebagai organisasi perusahaan yang wajib peduli pada lingkungan sekitar dan wilayah Kota Bogor, kami berusaha untuk dapat membantu dengan bekerja sama bersama pihak Pemerintah Kota Bogor yang kami percayai untuk dapat saling bersinergi dalam menghadapi bahaya pandemi dari kasus virus covid-19 ini,” papar Direktur Utama Dekost Indonesia, Ahmad Ferza Feriansyah, Jumat (8/5/2020).

Sebanyak 1.000 paket sembako disalurkan melalui Crisis center Gugus Tugas Pemkot Bogor yang diterima langsung oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto di Rumah Dinas Walikota Jalan Raya Pajajaran No.42 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.

“Atas rahmat Allah Subhanahu ta’ala, kami dapat menyalurkan bantuan paket sembako dengan jumlah 1000 Paket yang kami donasikan melalui Pemerintah Daerah Kota Bogor yang secara simbolis diterima langsung oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto di lokasi Rumah Dinas Walikota Bogor atau Crisis center Gugus Tugas Pemkot Bogor,” lanjutnya.

Sebelumnya, pada Senin (4/5/2020) lalu PT. Amanah Indonesia Realti – Dekost Indonesia pun sudah menyalurkan sebanyak 100 paket sembako diwilayah Kelurahan Balumbang jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah dimana perusahaannya berada.

“Semoga dalam penyerahan donasi ini dapat meringankan beban Pemerintah Kota Bogor untuk dapat bermanfaat dan membantu kepada masyarakat yang membutuhkan,” tukasnya.

Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, bantuan ini akan sangat membantu sekali untuk keberlangsungan hidup warga Kota Bogor khususnya, karena selain berupa bantuan tunai yang sudah disalurkan oleh Pemkot Bogor, bantuan sembako sangat dibutuhkan warganya.

“Saya sangat berterimakasih dengan bantuan yang diberikan oleh Dekost Indonesia, ini kami terima dan akan segera kita distribusikan. Karena kebutuhan sembako juga sangat berarti bagi warga saya, sekali lagi semoga apa yang sudah diberikan ini menjadi ladang amal untuk kita semua,” pungkasnya.

Reporter: Handy Mehonk

Bogor | Jurnal Inspirasi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerima tugas untuk melakukan verifikasi klaim pelayanan kesehatan pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di rumah sakit.

Tugas tersebut atas dasar surat dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19 dan Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“BPJS Kesehatan dan Kementerian/Lembaga terkait telah menyiapkan hal-hal pendukung seperti kesiapan sistem informasi dan prosedur, aplikasi penunjang, serta sosialisasi kepada verifikator BPJS Kesehatan dan rumah sakit,” Ujar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cibinong Erry Endry melalui video conference bersama awak media, Rabu (5/5/2020).

Erry menjelaskan, alur pengajuan klaim Covid-19 dimulai dari rumah sakit, mengajukan permohonan pengajuan klaim melalui email ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, ditembuskan ke Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk dilakukan verifikasi. Adapun berkas pendukung verifikasi diajukan melalui aplikasi E-klaim INA-CBGs.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat memberikan uang muka paling banyak 50% dari jumlah klaim yang diajukan. Berkas pasien Covid-19 yang dapat diajukan untuk diklaim adalah yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.

Rumah Sakit sudah harus mempersiapkannya sejak sekarang. Setelah rumah sakit mengajukan permohonan dan melengkapi berkas pengajuan klaim dan berkas pendukungnya dalam bentuk softcopy, BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan.

Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kemenkes. BPJS Kesehatan diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk proses verifikasi klaim.

Dan, setelah BPJS Kesehatan menyerahkan berita acara verifikasi, Kemenkes akan membayarkan klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka yang telah diberikan sebelumnya. Biaya klaim akan ditransfer ke rekening rumah sakit oleh Kemenkes dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja.

“Tentu kami mendorong rumah sakit agar sebaik mungkin menyiapkan berkas pengajuan klaim dan berkas pendukungnya dalam bentuk softcopy, sehingga prosesnya tidak mengalami kendala dan sesuai petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Selain itu, klaim yang diajukan belum pernah diklaim pada program apapun agar tidak ada klaim ganda,” jelasnya.

Penggantian biaya pelayanan Covid-19 ini diberikan kepada semua RS yang memberikan layanan Covid-19. Baik itu RS rujukan pemerintah pusat, RS yang ditunjuk pemda, RS darurat, maupun semua RS yang memberikan layanan Covid-19. RS yang tidak ditunjuk oleh pihak mana pun, tetapi memberikan layanan pada pasien Covid-19 harus berkirim surat ke dinas kesehatan setempat bahwa RS tersebut memberikan layanan Covid-19.

Endry menambahkan, kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah Pasien yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta serta ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu WNI ataupun WNA yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tentu BPJS Kesehatan sangat siap melaksanakan penugasan ini. Pengalaman melaksanakan verifikasi klaim yang akuntabel, transparan sesuai dengan prinsip good governance, sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh BPJS Kesehatan khususnya selama mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dengan adanya ketentuan di atas, diharapkan dapat memperlancar tugas BPJS Kesehatan dalam melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Covid-19,” pungkasnya.

Handy Mehonk / **

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tingkat Provinsi Jawa Barat akan mulai berlaku, Rabu (6/5) hari ini. Adapun PSBB bakal menjadi hal baru bagi 17 kabupaten/kota di luar lima daerah Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan lima daerah Bandung Raya yang sudah menerapkan PSBB. PSBB akan berlaku hingga 19 Mei.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Jabar) sekaligus Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Berli Hamdani mengatakan, PSBB penting untuk menghentikan penularan Covid-19, terutama imported case alias penularan dari luar lokasi atau impor.

“(PSBB Jabar) ini momen penting, di mana mudik sudah dilarang, kegiatan sudah berkurang, ditambah dengan situasi puasa (orang beribadah di rumah saja) semakin menyukseskan PSBB,” kata Berli saat konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (4/5). “Saat ini (kasus) yang ada sifatnya penularan lokal dan dari klaster yang dari awal sudah diidentifikasi,” tambahnya.

Berli mengatakan, sebanyak 17 kabupaten/kota itu bisa menerapkan PSBB secara parsial maupun penuh di wilayahnya. Selain itu, kepala daerah diberi kewenangan oleh gubernur untuk menindaklanjuti peraturan gubernur terkait PSBB Jabar. “Ini bukan untuk menimbulkan perbedaan atau kebingungan, tapi memberikan kewenangan secara proporsional antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Berli.

“Dan mendorong keberdayaan masing-masing (daerah) dalam mengatur sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakatnya. Karena ada hal (yang sifatnya) teknis baik soal transportasi atau dampak sosial sehingga diberikan kewenangan kepada kepala daerah,” katanya, menambahkan.

Dalam konferensi pers itu, Berli pun menegaskan bahwa pihaknya terus menambah pelaksanaan tes usap (swab) metode polymerase chain reaction (PCR), teranyar terhadap penumpang KRL. “Sementara untuk rapid test, sampai saat ini Jabar melakukan hampir 100 ribu rapid test dan dari total itu yang positif 237 orang,” tutur Berli. “Dari yang sudah dilakukan tersebut, ini upaya yang penting dalam pelaksanaan PSBB agar paling tidak bisa membatasi penularan terutama dari luar Jabar atau imported case. Secara umum PSBB mampu menekan penularan atau penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Dalam konferensi pers tersebut, Berli pun menyampaikan data terbaru kasus Covid-19 di Jabar. Hingga Senin (5/5) pukul 16:43 WIB, terdapat 1.252 kasus positif di Jabar, 159 orang sembuh, dan 86 meninggal dunia. Adapun orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 41.480 orang, 8.105 orang di antaranya masih dalam pemantauan.

Sementara total pasien dalam pengawasan (PDP) adalah 5.130 orang, 2.045 orang di antaranya masih dalam pengawasan. “Dengan adanya PSBB Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan Bandung Raya secara umum memberikan dampak positif terhadap penurunan baik itu laju penambahan kasus positif maupun PDP dan ODP secara jumlah menurun,” ujar Berli.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sengkarut penyaluran bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak Covid-19 di Kota Bogor nyatanya tidak cuma soal pungli yang beberapa hari lalu santer. Dari masalah pendataan juga sampai saat ini masih jadi polemik di kalangan masyarakat.

Berdasarkan data posko pengaduan yang ada di Balaikota, selama empat hari posko aduan dibuka, sudah ada 3.400 warga yang mengadu dan datang ke Balaikota karena belum terdata ataupun belum mendapatkan bantuan.

“Memang antusias masyarakat cukup tinggi, mayoritas yang datang kesini itu ibu rumah tangga dan janda,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Rahmat Hidayat kepada wartawn, Selasa (5/5).

Menurut Rahmat, jumlah aduan yang masuk ke posko pengaduan di Balaikota juga setiap harinya meningkat. Dengan rincian, hari pertama 107 aduan, hari kedua 346 aduan, hari ketiga 1.619 aduan dan hari keempat 1.401 aduan.

Khusus hari keempat ini, Rahmat menerangkan bahwa warga Kecamatan Tanah Sareal paling banyak mengadu ke Balaikota dengan total 352 aduan. Sedangkan untuk kecamatan Bogor Tengah terdapat 300 aduan, Kecamatan Bogor Barat 255 aduan, Kecamatan Bogor Utara 254 aduan, Kecamatan Bogor Timur 179 aduan dan Kecamatan Bogor Selatan 45 aduan.

“Masyarakat dari luar Kota Bogor juga ada yang mengadu ke kami, totalnya ada 16 aduan,” ungkapnya.

Tetapi, kata dia, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinsos, menurut Rahmat, 80 persen warga yang mengadu sudah terdata sebagai penerima bantuan. Baik itu dari Pemerintah Kota Bogor maupun Provinsi Jawa Barat.

“Kami sarankan sebaiknya warga mengecek di aplikasi Salur sebelum datang ke balaikota, karena kan sayang biaya transportasi untuk ke balaikotanya kan,” ungkapnya.

Untuk posko pengaduan di Balaikota Bogor, buka setiap hari, mulai dari pukul 09.00 WIB sampai 15.00 WIB. Dalam waktu dekat juga Pemkot Bogor akan melaunching aduan via aplikasi secara online.

** Fredy Kristianto

Bandung | Jurnal Inspirasi

Penambahan 163 kasus baru pada Senin (4/5), menempatkan Provinsi Jawa Barat kembali ke posisi kedua kasus positif Covid-19 terbanyak setelah DKI Jakarta. Fakta ini agak mengejutkan karena sepekan terakhir tren penambahan kasus positif harian di Jabar mengalami penurunan, bahkan pernah tercatat nol penambahan.

Tambahan 163 kasus baru ini tersebut bahkan melampaui DKI Jakarta yang hanya bertambah 79 kasus. Dengan tambahan kasus baru itu pasien positif Covid-19 di Jabar kini berjumlah 1.252 orang. Angka tersebut memang masih di bawah DKI Jakarta dengan jumlah pasien mencapai 4.539 orang. Urutan ketiga Jawa Timur dengan jumlah pasien sebanyak 1.124 orang setelah ada penambahan 7 kasus baru.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar, Berli Hamdani mengatakan, lonjakan kasus baru tersebut tak lepas dari kegiatan proaktif Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, terutama dalam melakukan screening melalui tes polymerase chain reaction (PCR). “Ini salah satu strategi kita untuk menghadapi Covid-19 di Jabar supaya kita bisa menemukan kasus tersebut lebih dini dan kita bisa mengatasinya pada level yang belum membahayakan masyarakat,” ujar Berli, Senin (4/4). 

Menurut Berli, saat ini, dari total 40.000 reagen PCR yang tersedia di Jabar, 5.000 di antaranya sudah digunakan. Dia menyebut, secara jumlah, tes PCR yang sudah dilakukan di Jabar sudah mengungguli provinsi lain. Lewat upaya proaktif tersebut, kata Berli, pihaknya akan terus mengoptimalkan tes PCR. Bahkan, pihaknya menargetkan akan melakukan 1.000 tes PCR setiap harinya.

“Mudah-mudahan, pekan ini kita sudah running memaksimalkan kapasitas pemeriksaan di Labkesda Jabar, termasuk di laboratorium-laboratorium lain yang sudah mendapatkan rekomendasi dan bekerja sama dengan Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.

Asep Saepudin Sayyev |*