Jakarta | Jurnal Inspirasi
Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi adanya respon cepat yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate. Justeru Menkominfo diharapkan berlaku objektif dan berlaku adil. Denny Siregar memposting sebuah foto anak kecil dengan tulisan “Adek2ku Calon Teroris Yang Abang Sayang”.

Menurutnya, ketika penguasa berlaku tidak adil, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. “Sudah semestinya Kominfo berlaku obyektif dalam persoalan ini, dan Polri mesti bersikap professional, tidak tebang pilih karena yang bersangkutan kerap bikin gaduh dan pada akhirnya wibawa pemerintah akan dipertaruhkan,” ujarnya dikutip dari Gelora, Selasa (7/7).

Seharusnya, kata Satyo, pemerintah untuk segera menertibkan buzzer yang dapat merugikan pemerintahan Joko Widodo di tengah Pandemik Covid-19. Sebab, kehadiran mereka kontraproduktif dalam situasi penanganan krisis akibat pandemik Covid-19 dan juga cuma membuat instabilitas negara.

Selain itu, mantan Sekjen ProDEM ini mengingatkan kepada Menkominfo Johnny G Plate untuk tidak memanfaatkan jabatan untuk membela pihak tertentu. “Menteri Kominfo jangan abuse of power dan insubordinasi kewenangan, birokrasi bisa jadi disfungsi akibat  fragmentasi di birokrasi dan dapat mengancam profesionalitas dan netralitas birokrasi,” pungkas Satyo.

Menkominfo Johnny G Plate disebut meminta PT Telkomsel untuk bergerak melakukan investigasi terkait bocornya data pribadi. Hal itu disampaikan Johnny G Plate melalui siaran pers yang dipublikasikan di website Kominfo

“Kementerian Kominfo telah meminta kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler terkait, untuk melakukan investigasi internal dan menelusuri apakah telah terjadi pencurian atau kebocoran data pelanggan telekomunikasi seluler. Diharapkan hasil investigasi ini dapat segera disampaikan,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/7).

Namun demikian, siaran pers nomor 81/HM/KOMINFO/07/2020 itu belum diketahui apakah berkaitan dengan keluhan Denny Siregar atas di ungkapnya data pribadinya di media sosial atau tidak.

Meskipun begitu masih, dalam siaran pers tersebut, Johnny menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Kominfo 12/2016, penyelenggara jaringan seluler wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan serta wajib memiliki sertifikasi paling rendah ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam mengelola data pelanggan.

Bahkan, Johnny pun menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum atas data pribadi akan diproses secara hukum. “Kementerian Kominfo juga menegaskan kembali agar setiap orang tidak menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran hukum terkait data pribadi milik orang lain. Segala pelanggaran akan diproses secara hukum,” jelasnya.

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerapkan kebijakan minus growth mulai tahun 2020 ini dengan tidak merekrut secara “sporadis” CPNS. Selain itu, rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020-2024 juga dilakukan moratorium alias disetop sementara.

“Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kementerian Keuangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi existing SDM Kementerian Keuangan,” jelas Kemenkeu dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 dikutip dari CNBC, Selasa (7/7).

Total pegawai Kemenkeu per 1 Januari 2020 adalah sejumlah 82.451 orang. Berdasarkan unit eselon I, pegawai Kemenkeu terbanyak berada di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sejumlah 46.468 orang atau 56,35% (lima puluh enam koma tiga lima persen) dan terbanyak kedua adalah pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah 16.909 orang atau 20,5%.

“Proporsi dalam generasi adalah sebanyak 25% generasi Z, 40% generasi Y, 29% generasi X, dan 6% generasi Baby Boomer.”

Diproyeksikan pada tahun 2024 mendatang, dengan mempertimbangkan proyeksi pegawai pensiun, berhenti, dipekerjakan, dan diperbantukan, jumlah pegawai generasi milenial (generasi Y dan Z) Kemenkeu akan mencapai 69% dari total pegawai di tahun tersebut.

“Berdasarkan perhitungan, diperoleh proyeksi kebutuhan SDM Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 dengan asumsi minus growth sebesar -1,2%  s.d. -2,2% per tahun dan proyeksi jumlah pegawai Kemenkeu pada 31 Desember 2024 sejumlah 75.263 orang.”

“Dengan rata-rata penurunan jumlah pegawai per tahun yang diharapkan adalah sebesar minimal 800 s.d. 1.800 orang,” tulis Kemenkeu lagi.

ASS|*

Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kementerian Keuangan tahun 2020-2024

a. Arahan Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan minus-growth mulai tahun 2020;
b. Pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020-2024;
c. Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar non pensiun sampai dengan lima tahun ke depan. Jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per Januari 2020;
d. Pemenuhan pegawai baru tahun 2020 berasal dari rekrutmen umum tahun 2019;
e. Kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Syarat rapid test dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan transportasi publik di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) digugat ke Ombudsman RI. Sebelumnya aturan syarat rapid test tersebut juga dilayangkan ke Mahkamah Agung.

“Kami mengadukan Gugus Tugas ke Ombudsman terkait aturan perubahan kewajiban rapid test bagi penumpang transportasi umum seperti diatur dalam SE Nomor 9 Gugus Tugas,” ujar pelapor, Muhammad Sholeh melalui keterangan tertulis dikutip dari CNN, Selasa (7/7).

Syarat rapid test ini tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta api, maupun kapal laut. Diketahui, ketentuan dalam Surat Edaran tersebut mengubah masa berlaku rapid test yang semula tiga hari menjadi 14 hari.

Ketentuan ini berlaku pula untuk masa berlaku tes PCR yang semula tujuh hari menjadi 14 hari. Sholeh tak mempermasalahkan masa berlaku tes tersebut. Namun menurutnya kewajiban rapid test itu menyusahkan penumpang yang akan bepergian. “Meski sudah diubah dari tiga hari menjadi 14 hari tetap menyusahkan penumpang. Kami menuntut dihapus kewajiban rapid test, bukan diubah masa berlakunya,” katanya.

Sholeh menilai, Gugus Tugas tak berwenang mengatur syarat penumpang. Menurutnya, ketentuan tentang penumpang yang akan bepergian di tengah pandemi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. “Kebijakan rapid test berbiaya mahal ini sangat merugikan calon penumpang. Sebab tidak semua penumpang orang kaya,” ucap Sholeh.

Ia juga mengkritik pihak maskapai penerbangan yang saat ini mengadakan rapid test dengan biaya murah. Sholeh khawatir rapid test itu sekadar menjadi kepentingan bisnis alih-alih kesehatan.

“Ini sangat berbahaya sebab maskapai bukan rumah sakit, bukan lab kesehatan, sehingga tidak berwenang menggelar rapid test,” tuturnya.

Laporan ini disampaikan Sholeh pada Senin (6/7) sore secara daring. Ia meminta Ombudsman segera menginvestigasi syarat wajib rapid test bagi penumpang agar dihapus. Sholeh sebelumnya telah menggugat kewajiban rapid test ke Mahkamah Agung (MA) dengan berpedoman pada SE Gugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut masih mengatur masa berlaku hasil rapid test negatif tiga hari dan tes PCR tujuh hari.

Tak lama muncul Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah masa berlaku hasil rapid test dan tes PCR menjadi 14 hari.

ASS|*

AC Milan versus Juventus

Milan | Jurnal Inspirasi
AC Milan akan menjamu Juventus pada giornata ke-31 Serie A di Stadion San Siro, Rabu (8/7) dini hari WIB. Milan sebelumnya telah menunjukkan performa luar biasa pada laga pekan ke-30 Serie A Italia. Rossoneri menumbangkan Lazio tiga gol tanpa balas. Padahal Lazio lebih diunggulkan mengingat performa anak-anak asuh Simone Inzaghi dan posisinya sebagai penantang Juventus dalam perebutan Scudetto musim ini.

Setelah beristirahat dalam waktu singkat, Milan kembali mendapat lawan berat. Kali ini adalah si Nyonya Tua, Juventus. Pelatih tuan rumah Stefano Pioli meminta anak asuhnya tampil sebaik mungkin, lebih dari sakadar performa luar biasa di markas Lazio. Ia meminta para pemainnya meningkatkan motivasi menghadapi sang juara bertahan. Sehingga awak Il Diavolo Rosso mampu mengekspresikan diri dengan tepat di lapangan. 

“Kami harus melakukan segalanya dengan benar karena kami melawan tim yang telah memenangkan segalanya dalam beberapa tahun terakhir,” kata Pioli dikutip dari RMOL, Selasa (7/7). 

Sejatinya Milan dalam tren positif jelang laga ini. Saat Serie A kembali berlanjut, Rossoneri belum pernah merasakan kekalahan. Dalam empat pertandingan terakhir, Zlatan Ibrahimovic dan rekan-rekan meraih satu hasil imbang, dan tiga kemenangan. Selain Lazio, AS Roma menjadi tim besar lainnya, yang ditumbangkan Milan. 

“Kami menunjukkan performa di level tinggi. Kami menang atas dua tim yang berada di depan kami di klasemen sementara. Tapi melawan Juventus, kami harus menaikkan level lebih tinggi lagi,” tutur Pioli. Ia ingin skuat Merah-Hitam tampil hebat. Sebab tim tamu sedang bagus-bagusnya. Juventus berstatus capolista. Dalam empat pertandingan terakhir, si Nyonya Tua meraih 100 persen kemenangan. 

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Perum Bulog menyatakan tidak akan mempermasalahkan pemutusan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah atau instansi manapun jika memang terdapat ketidakcocokan dalam praktek pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial. Hal itu dikatakan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, namun ia meminta agar para pihak terkait tidak melakukan upaya mendiskreditkan Bulog sebagai penyalur beras.

“Bulog memahami pemerintah daerah memiliki otoritas dalam melakukan penunjukkan distributor pelaksana Program Penyaluran Bansos. Namun, Bulog sudah menetapkan kebijakan untuk memberikan kualitas beras terbaik meskipun untuk Program Bansos”, kata Budi Waseso dikutip dari RMOL, Selasa (7/7).

Diketahui, terdapat masalah pada penyaluran beras bansos di Kabupaten Bogor. Di mana, beras Bulog disebut berkualitas jelek. Buwas pun mengatakan, dari pemeriksaan dan laporan yang diterima manajemen Bulog, penyaluran program beras Bansos di Kabupaten Bogor untuk tahap I sudah terlaksana dengan menyalurkan beras kualitas terbaik sebanyak 6.000 ton.

“Kami mensinyalir adanya upaya untuk mengganti posisi Bulog sebagai distributor beras Bansos untuk tahap II di Kabupaten Bogor namun kami tidak mempermasalahkan hal itu. Tetapi sekali lagi jangan menjelek-jelekkan Bulog, kami tidak akan tinggal diam jika ada unsur yang tidak sehat dan akan menggunakan jalur hukum,” kata Budi.

Sebelumnya, Bulog membantah pemberitaan yang menyatakan bahwa beras Bulog untuk program Bansos di Kabupaten Bogor dinilai berkualitas jelek. Ia memastikan bahwa untuk Program Bansos sudah menggunakan beras kualitas baik sesuai kerjasama yang disepakati dengan Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu penyediaan beras medium untuk Bansos di Kabupaten Bogor.

Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin agar kualitas beras Bansos yang disalurkan ke masyarakat adalah kualitas terbaik.

“Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi  yang bertugas untuk koordinasi dengan Tim Pemkab Bogor (Bupati Bogor, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, DPRD Bogor) dan memastikan agar proses penyaluran Bansos berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan standar kualitas beras yang diamanatkan kepada Perum Bulog,” kata Tri.

Ia pun menegaskan bahwa upaya mendiskreditkan kualitas maupun kemasan Bulog yang tidak didasarkan bukti-bukti yang kuat akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan. Hal itu harus dipahami masyarakat dan para pihak mengenai perbedaan beras kualitas medium dan premium sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan RI.

ASS|*

Rp 1.000 Jadi Rp 1

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Wacana penyederhanaan nilai rupiah alias redenominasi muncul lagi. Kementerian Keuangan memasukkan rencana redenominasi ke daftar beleid yang akan dibahas pada 2020-2024. Intinya, redenominasi akan membuat nominal rupiah lebih sederhana. Nantinya Rp 1.000 akan diubah menjadi Rp 1, menyederhanakan tiga digit.

Dikutip dari CNBC, Senin (6/7), pada 2017, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sempat mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun RUU itu masih nyangkut di Senayan, belum ada pengesahan sampai sekarang.

Padahal andai disahkan, maka Rp 1.000 menjadi Rp 1 akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Setelah masa transisi selama lima tahun, redenominasi bakal berlaku penuh pada 2025. Apa yang menjadi latar belakang pemerintah dan BI memandang redenominasi sebagai sebuah hal yang penting?

“Bahwa pada saat ini pecahan Rupiah memiliki jumlah digit yang terlalu banyak, sehingga untuk efisiensi transaksi perekonomian dan meningkatkan kredibilitas Rupiah, perlu dilakukan penyederhanaan jumlah digit pada denominasi uang rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga, atau nilai tukarnya,” sebut konsiderans huruf c RUU Perubahan Harga Rupiah.

Ya, rupiah memang agak keterlaluan. Di Asia, hanya don Vietnam yang punya kurs lebih panjang di hadapan dolar AS. Akibatnya, pencantuman nominal rupiah, terutama dalam jumlah besar, menjadi sangat tidak praktis.

Misalnya dalam kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, penerimaan negara ditargetkan Rp 1.669.948.459.678.000. Kalau dibaca nominalnya akan berbunyi satu kuadriliun enam ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh delapan ribu rupiah.

Sementara belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2.739.165.851.403.000. Kalau dibaca menjadi dua kuadriliun tujuh ratus tiga puluh sembilan triliun seratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah.  Redenominasi bukan barang baru, beberapa negara sudah menerapkannya. Ada yang berhasil ada pula yang gagal total.

Contoh negara yang bisa dibilang sukses adalah Turki. Pada 2003, pemerintah Turki mengesahkan UU redenominasi yang menghapus enam nol di mata uang lira. Bukan hanya tiga, seperti yang rencananya dilakukan Indonesia. Meski UU disahkan pada 2003, butuh dua tahun untuk memberlakukan kebijakan ini. Pada 2005 Turki menerbitkan dua lira, yaitu yang lama dan yang baru. Kemudian baru pada Januari 2009 Turki memberlakukan lira baru secara penuh.

Langkah Turki melakukan redenominasi dinilai berhasil. Jeffey Kim, Profesor Sungkyunkwan University (Korea Selatan), dalam kolomnya di The Korea Times menyebut ada empat hasil positif dari redenominasi di Negeri Kebab. Pertama, kredibilitas mata uang meningkat. Kedua, penyusunan laporan keuangan menjadi lebih sederhana.

Ketiga, nilai nominal mata uang lira menjadi bisa disandingkan dengan mata uang lainnya. Misalnya, US$ 1 dan EUR 1 setara dengan sekira TRY 7. Tidak sampai belasan ribu sepert rupiah. Keempat, penyederhanaan harga mata uang juga mampu menjangkar ekspektasi inflasi. Sebelum redenominasi, inflasi Turki bisa mencapai puluhan bahkan ratusan persen. Selepas redenominasi, laju inflasi relatif bisa lebih terjaga.

“Turki adalah contoh sukses penerapan redenominasi di suatu negara. Pengalaman Turki memberi pelajaran bagi negara yang ingin menerapkan kebijakan serupa” sebut Profesor Kim. Namun tidak semua redenominasi berakhir manis. Di Zimbabwe, redenominasi malah gagal total dan dolar Zimbabwe kini punah.

Zimbabwe melakukan tiga kali redenominasi yaitu pada 2006, 2008, dan 2009. Pada 2006, harga dolar dolar Zimbabwe ‘disunat’ tiga digit. Uang ZWN 1.000 berubah menjadi ZWN 1, seperti yang rencananya diterapkan di Indonesia. Namun karena melimpahnya uang beredar akibat pencetakan uang gila-gilaan, inflasi Zimbabwe tidak terkendali. Pada 2007, inflasi Zimbabwe sempat mencapai 1.000%!

Belum lagi bank sentral sama sekali tidak punya independensi, dengan menyebut inflasi sebagai barang haram. Dunia usaha tidak boleh menaikkan harga, yang kemudian malah memicu merebaknya aktivitas ekonomi ‘bawah tanah’. Di pasar gelap, US$ 1 bisa dihargai sampai ZWN 600.000.

Kemudian pada 2008, redenominasi dilakukan kembali dan dolar Zimbabwe mengalami perubahan kode dari ZWN menjadi ZWR. Kala itu, ZWN 10.000.000.000 berubah menjadi ZWR 1.

Akan tetapi, redenominasi jilid II tidak mengubah kenyataan bahwa dolar Zimbabwe adalah uang yang tiada berharga. Sebab, bank sentral tetap harus mencetak uang gila-gilaan untuk membiayai rezim pemerintahan Presiden Robert Mugabe. Saat redenominasi jilid II berlaku, penggunaan mata uang asing menjadi semakin biasa di negara itu, karena dolar Zimbabwe yang nyaris tidak berharga sama sekali.

Lalu pada 2009, dolar Zimbabwe lagi-lagi mengalami redenominasi dengan perubahan kode dari ZWR menjadi ZWL. Bukan kaleng-kaleng, langsung 12 nol dipangkas. Jadi ZWR 1.000.000.000.000 setara dengan ZWL 1.

Redenominasi ketiga pun tidak sukses, karena ekonomi Zimbabwe praktis sudah menggunakan dolar AS sebagai mata uang yang berlaku sehari-hari. Uang beredar yang terlalu banyak membuat inflasi Zimbabwe pada 2008 sempat mencapai 250.000%. Mesin ATM sampai tidak bisa mengeluarkan uang karena jumlah nol yang kebangetan banyaknya.

Akhirnya Zimbabwe menyerah. Pada 2014, bank sentral Zimbabwe menyatakan bahwa dolar AS, rand Afrika Selatan, pula Botswana, poundsterling Inggris, euro, dolar Australia, yuan China, rupee India, dan yen Jepang adalah alat pembayaran yang sah. Kemudian pada pertengahan 2015, bank sentral Zimbabwe secara resmi ‘menyuntik mati’ dolar Zimbabwe dan beralih ke dolar AS sebagai mata uang utama.

Jadi, inti dari keberhasilan redenominasi adalah mengendalikan inflasi. Ketika inflasi bisa terkendali, maka redenominasi akan sangat membantu untuk menjangkar ekpektasi. Namun ketika rakyat hilang kepercayaan terhadap kondisi ekonomi, maka redenominasi tidak akan banyak membantu.

ASS|*