Cibungbulang | Jurnal Inspirasi
Camat Cibungbulang Yudi Nurjaman selama bertugas di Kecamatan Cibungbulang mengaku baru mengetahui ada warganya yang menderita sakit parah yang cukup menyita perhatian. Warga tersebut Nila Sari (35) yang tinggal di Kampung Gandarasa, RT 01 RW 09, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang yang saat ini sedang dilakukan perawatan di RSUD Leuwiliang setelah ramai karena saat itu dikunjungi Anggota DPRD Kabupaten Bogor.

“Saya baru tahu sekarang ada warga Desa Situ Udik yang menderita penyakit parah, saya baru tahu Sebelum gak tahu,”kata Camat Cibungbulang Yudi Nurjaman kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Lebih lanjut Yudi mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari Ketua RT setempat dan pihak desa, memang Nila Sari itu sudah menderita penyakit sejak lama, namun kata Yudi itu bukan gizi buruk, melainkan ada kelainan sejak kecil.

“Bukan gizi buruk kan usianya juga udah dewasa, itu memang sejak kecil, mungkin pihak RT setempat bukanya gak tahu tahu dan itu sudah dilakukan pemeriksaan juga oleh pihak puskesmas setempat dan memang untuk parahnya sejak dua bulan terakhir dari informasi pihak desa, saya sebelumnya gak tahu,” kata Camat.

Sementara untuk bantuan sosial karena dampak Covid-19 pihak desa pun diakui Camat sudah memberikan. “Menurut pemerintah desa udah katanya diberikan bantuan bansos dari Bupati dan sekarang juga pasien sudah di RSUD Leuwiliang,” katanya.

Sebelumnya, rombongan DPRD Kabupaten Bogor yang langsung dipimpin oleh Ketuanya, Rudy Susmanto yang didampingi Wakil Ketua DPRD, Agus Salim dan beberapa anggota DPRD Lainnya yaitu Sastra Winara, Aan Triana Al Muharom, Permadi Dalung, Daen Nuhdiana dan Ruhiyat Sujana pada Senin (6/7) mengunjungi RSUD Leuwiliang untuk melihat kondisi Nila Sari. Namun menurut pihak rumah sakit pasien statusnya PDP akhirnya belum bisa dilihat.

“Maksud kedatangan saya dan teman-teman hadir ke RSUD Leuwiliang hari ini tujuan utamanya adalah menjenguk salah satu warga Kabupaten Bogor bernama Ibu Nila yang menurut informasi dirawat di RSUD Leuwiliang ini karena informasi alami gizi buruk, tapi setelah mendengar hasil analisa medis dari dokter disini bahwa pasien tidak bisa dijenguk dulu karena butuh istirahat dan statusnya PDP sehingga sedang menjalani isolasi,”ungkap Rudy.

Terkait banyaknya permasalahan kesehatan di wilayah Kabupaten Bogor yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar di hampir semua wilayah, Rudy meminta agar Pemerintah di semua tingkatan dan warga untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap keadaan di lingkungan masing-masing.

“Wilayah Kabupaten Bogor kan luas, semua pihak harus gotong-royong, saling perhatian dan membina hubungan baik dengan sesama agar setiap permasalahan yang terjadi di semua wilayah bisa ditangani segera, jika terjadi masalah segera beritahu Pemerintah Desa, Kecamatan atau Dinas terkait, DPRD juga akan terus memberikan perhatian khusus terhadap masalah-masalah seperti ini agar semakin hari kasus-kasus seperti ini bisa kita tekan dengan kepedulian dan perhatian kita semua,”pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Cileungsi | Jurnal Inspirasi
Organisasi para istri Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau yang akrab disebut Jalasenastri, memperingati HUTnya dengan berbagi sembako kepada masyarakat di 3 titik lokasi kecamatan di Kabupaten Bogor, Rabu (8/7). Rombongan pengurus pusat Jalasenastri yang dipimpin oleh Veronica Yodomargono sebagai ketua umum, tiba di Balai Kesehatan, Perumahan TNI AL Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi yang disambut hangat oleh sepasang dokter cilik.

Kegiatan diawali dengan melepaskan pasukan penyemprotan disinfektan, melihat lokasi rumah sakit darurat Covid-19, pemeriksaan kesehatan rapid test, penanaman pohon durian Musang King, penyerahan bantuan APD, wastafel, susu dan vitamin bayi, bibit sayuran, serta sembako kepada masyarakat Desa Pasir Angin.

Dalam wawancaranya dengan awak media, Ketum Jalasenastri mengatakan bahwa kegiatan ini memang sudah direncanakan mengingat kondisi saat ini ekonomi masyarakat sangat sulit maka pihaknya memberikan bingkisan berupa sembako dan nasi bungkus untuk masyarakat Desa Pasir Angin.

“Antusias masyarakat sangat luar biasa, dimana yang kami targetkan ada 250 warga yang ikut rapid test dan pembagian sembako ternyata melebihi yang sudah disediakan, sekarang sudah hampir 290 warga dan itu bisa saja bertambah,” ucap Veronica Yudomargono.

Ia melanjutkan, kegiatan Jalasenastri membagikan sembako di 3 titik lokasi yakni Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi dan terakhir di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol.

“Harapan saya masyarakat peduli dan sadar akan kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, hingga besar harapan saya dengan kegiatan bakti sosial ini warga sekitar Pasir Angin tidak ada lagi yang terdampak dari Covid-19, yang kita harapkan kita semua sehat dan yang hadir disini serta mengikuti tes rapid hari ini hasilnya negative,” kata dia.

Di tempat yang sama, Mayor Laut Kesehatan Wanita Dr. Diah Vinianti, spesialis dokter penerbangan, Kasie Dukes Diskes Lamtamal III Jakarta mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial non bencana alam kali ini diadakan sekaligus untuk memperingati HUT Jalasenastri yang ke-74. Adapun kegiatan berupa pembagian sembako dan rapid tes kesehatan untuk warga sekitar Desa Pasir Angin.

“Sumbangan rapid test ini berasal dari ibu Kasal, dengan target 250 tapi pendaftar sudah mencapai 290an, untuk pendaftaran sendiri sudah kita mulai dari 2 minggu sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sampai tadi malam tercatat 290. Sampai detik ini belum ada hasil yang reaktif semuanya negatif. Tapi bila memang nanti ada hasil yang reaktif sudah kita sediakan fasilitas dan kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Puskesmas Pasir Angin, yang sudah kita siapkan untuk Swab, sementara untuk saat ini belum ada yang berlanjut untuk dilakukan Swab,” jelas Dr. Vini.

Ia melanjutkan, adapun jika nanti ada masyarakat yang reaktif dan harus dilakukan Swab maka pihaknya telah menyiapkan tempat untuk isolasi disini, yaitu rumah sakit darurat Covid-19. “Sampai menunggu hasil Swab keluar untuk masyarakat yang hari ini dinyatakan reaktif. Tapi kita semua berharap jika semua masyarakat yang saat ini ikut rapid test hasilnya negatif dan dinyatakan sehat,” katanya.

** Nay Nur’ain

Solo | Jurnal Inspirasi
Tenaga medis di Kota Solo kecewa dengan insentif penanganan Covid-19 yang tak kunjung cair. Salah satu pegawai rumah sakit membeberkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Solo, Siti Wahyuningsih sudah menanyakan soal insentif bagi tenaga medis yang menangani pasien Covid-19. Namun Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, malah enggan membahas masalah tersebut. “Kita tidak usah membahas itu,” demikian kata Terawan, menurut sumber yang enggan disebut namanya itu dikutip dari CNN, Rabu (8/7).

Tak hanya itu, Ning, sapaan akrab Siti Wahyuningsih juga berusaha mengajak Menkes, meninjau kamar-kamar yang disiapkan untuk merawat pasien Covid-19 di RSUD Bung Karno. Namun diakuinya, Terawan tak merespons dengan baik. “Malah bablas, enggak mau nengok sama sekali,” kata dia.

Terawan mengunjungi RSUD Bung Karno, usai menyalurkan santunan kematian bagi perawat yang meninggal karena tertular Covid-19 di RS dr Oen, Solobaru, Sukoharjo, Jumat (3/7) pagi. Ia sampai di RSUD Bung Karno sekitar pukul 09.55 WIB. Di sana ia memimpin pertemuan tertutup di lantai 5 bersama Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Ning, dan petinggi rumah sakit. Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit.

“Tapi tidak membahas Covid. Malah ngomong soal jamu,” katanya. Saat dikonfirmasi, Ning enggan memberi pernyataan soal kunjungan Terawan di RSUD Bung Karno. “Yang jelas, dari Pak Menteri belum ada jawaban soal insentif tenaga medis,” kata Ning.

Ia menambahkan hingga saat ini belum ada perkembangan terkait insentif Covid-19 bagi tenaga medis di 14 rumah sakit lini 2 dan 3 yang ditunjuk Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sebagai rujukan Covid-19.

“Untuk lini 3 kita ajukan Rp3,1 miliar lebih. Yang lini 2 Rp3,95. Kalau yang lini satu di Solo memang ada satu rumah sakit. Tapi itu yang mengajukan dari Provinsi,” katanya.

Dari 14 rumah sakit tersebut baru RS dr Oen Solo yang sudah menerima insentif. Padahal Pemkot Solo sudah mengajukan berkas persyaratan sejak 19 Mei lalu. “Yang dr Oen itu pun cairnya sudah Kamis (2/7). Sampai hari ini belum ada tambahan lagi,” katanya.

Terpisah, Asisten Manajer Humas RS Kasih Ibu, dr Divan Fernandes membenarkan hingga saat ini belum ada tenaga medis di rumah sakitnya yang menerima insentif yang dijanjikan pemerintah itu. Ia berharap pemerintah segera merealisasikan janji tersebut.

“Bagi rekan-rekan tenaga medis tentu sangat berarti. Selama ini kan mereka menanggung risiko lebih, harus jauh dari keluarga, dan pekerjaannya juga lebih berat karena harus pakai APD (alat pelindung diri). Itu kan panas,” kata dia.

ASS|*

Washington | Jurnal Inspirasi
Setelah lebih dari 70 tahun keanggotaan, Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hal itu pada Selasa (7/7) waktu setempat. Keputusan itu diberlakukan setelah PBB menerima pemberitahuan resmi keputusan oleh Presiden AS, Donald Trump, lebih dari sebulan yang lalu.

“Sekretaris Jenderal … sedang dalam proses verifikasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia apakah semua persyaratan untuk penarikan seperti itu dipenuhi,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dikutip dari RMOL, Rabu (8/7)

Presiden Trump menuduh badan kesehatan dunia menjadi boneka China di tengah pandemi virus Corona. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, China akhir tahun lalu.

Trump harus memberikan pemberitahuan satu tahun sebelum keluar atas keputusannya menarik AS dari lembaga PBB yang berbasis di Jenewa itu. Dalam resolusi bersama Kongres AS 1948, mewajibkan Washington membayar dukungan keuangan dan saat ini negara tersebut berutang kepada WHO lebih dari 200 juta dolar AS.

Presiden AS telah menghentikan pendanaan untuk organisasi beranggotakan 194 negara itu pada April. Dalam suratnya 18 Mei, dia memberi kesempatan kepada WHO selama 30 hari untuk berkomitmen melakukan reformasi. Dia mengumumkan AS akan berhenti dari keanggotaan WHO kurang dari dua pekan kemudian.

WHO adalah badan internasional independen yang bekerja dengan PBB. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan bahwa WHO sangat kritis terhadap upaya dunia untuk memenangkan perang melawan Covid-19.

Trump telah lama mencela multilateralisme karena berfokus pada agenda “Amerika Pertama”. Sejak menjabat, dia telah keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, badan budaya PBB, perjanjian global untuk menangani perubahan iklim, dan kesepakatan nuklir Iran. Dia juga telah memotong dana populasi PBB dan lembaga PBB yang membantu para pengungsi Palestina.

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Wacana pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menyeruak. Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengomentari isu sensitif yang hangat di Indonesia. Dahlan bicara, bukan soal kapan waktunya, namun lebih kepada penyebab munculnya isu tersebut dan seberapa urgen langkah itu dilakukan. Dia menilai, banyak sebab yang membuat isu itu mencuat.

“Misal, lemahnya pengawasan oleh OJK itu. Sampai-sampai terjadilah mega skandal. Seperti kasus Jiwasraya,” ujar Dahlan dari catatannya di Disway.id dikutip dari Vivanews, Rabu (8/7).

Selain itu, maraknya kasus pembobolan kartu kredit juga jadi penyebabnya. Salah satunya dialami oleh Ilham Bintang. “Tapi bukan hanya dua api itu yang membuat asap hitam OJK membumbung tinggi. Isu pembubaran itu lebih terkait dengan program penyelamatan ekonomi nasional. Terutama akibat Covid-19,” kata dia. 

Menurut Dahlan, Presiden Jokowi sudah memutuskan perlunya stimulus ekonomi, termasuk untuk usaha kecil yang nilai totalnya di atas Rp100 triliun. “Sampai sekarang, dana yang sudah cair baru sekitar 1 persen. Inilah yang melatarbelakangi ucapan presiden dalam marahnya pekan lalu: jangan sampai pengusaha dibiarkan mati dulu baru dibantu. Akan sia-sia,” ujar Dahlan. 

Dalam Perppu, Presiden Jokowi memang mempermudah prosedur pencairan stimulus. Terutama untuk pinjaman yang di bawah Rp10 miliar. Salah satu kemudahannya adalah pengusaha yang kredit bermasalah bisa mendapat stimulus itu. “Tentu OJK keberatan, meski tidak pernah diucapkan. Itu termasuk melanggar ‘rukun iman’ perbankan yang harus pruden,” kata dia.

Menurutnya, dari situlah awalnya wacana pembubaran OJK bermula, yaitu dari sebuah kemarahan yang tak tahu muncul dari mana. Seperti hukum karma saja, lanjut dia, OJK dulu dibentuk juga oleh kemarahan, ketika pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia kurang baik yang puncaknya terjadi pada skandal Bank Century.

“Fungsi pengawasan Bank Indonesia dianggap lemah. Maka perlu dibentuk lembaga di luar BI, khusus untuk memperkuat pengawasan. Terbentuklah OJK itu. Ternyata masih terjadi skandal seperti Jiwasraya,” jelas dia.

Saat itu, Inggris menjadi contoh pemisahan BI dan OJK yaitu antara pengaturan moneter dengan pengawasan bank. Pada tahun 2013, akhirnya terbentuklah OJK.  “Lucunya Inggris berubah sikap. Di tahun 2013 itu Inggris kembali menyatukan fungsi pengawasan ke bank sentralnya,” beber Dahlan.

Ibarat kapal yang lagi berlayar, lanjut dia, kapal itu sedang diguncang badai. “Janganlah di saat kapal lagi oleng justru kita hantam dengan pukulan. Rakyat pada umumnya sebenarnya tidak peduli ada atau tidak adanya OJK. Rakyat tidak tahu mengapa dulu OJK dibentuk dan mengapa pula kini harus dibubarkan,” tutup Dahlan.

ASS|*