Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menunda pelaksaan ratusan proyek yang bersumber dari APBD pada tahun ini. Hal itu lantaran dana tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Kepala Dinas PUPR, Chusnul Rizaqi mengatakan bahwa pada tahun ini anggaran pekerjaan fisik senilai Rp206 miliar. Dengan rincian Rp189 miliar dari APBD baru terserap Rp91 miliar. Sementara dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp22 miliar.

Sedangkan untuk anggaran yang berumber dari APBD Jawa Barat ada sebesar Rp70 miliar. “Kemudian dana dari DKI Jakarta ada Rp16.5 miliar juga ditarik kembali karena digunakan untuk penanganan Covid-19,” kata Chusnul kepada wartawan, Senin (13/7).

Kata dia, DKI Jakarta mengalokasikan anggaran pada tahun 2020 ke Kota Bogor, rencananya akan digunakan untuk penanganan kolam retensi di Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, dan sisanya untuk penanganan banjir sungai Ciliwung.

Chusnul menegaskan bahwa dampak pandemi memang berdampak besar, tak hanya bagi sektor usaha tetapi pada proyek strategis di Kota Bogor. Kata dia, refocusing dan realokasi anggaran ini, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2020. Dalam instruksi itu disebutkan agar seluruh kepala daerah melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu.

Lebih lanjut, sambung Chusnul, salah satu proyek straregis yang batal dikerjakan adalah pelebaran Jembatan Otto Iskandardinata. “Desain sudah ada, lelang tahap pertama telah dilakukan. Tapi pekerjaan distop,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika Jabae menunda kegiatan tersebut lantaran keuanganya tidak ada. Selain itu, sambungnya, Pemkot Bogor juga mengkaji kembali rencana lelang di Kota Bogor. Dengan demikian, hal itu berarti rencana pelebaran Jembatan Otto Iskandardinata akan kembali digelontorkan Jabar.

Chusnul menyatakan, Jabarenggelontorkan APBD senilai Rp30 miliar untuk pembangunan jembatan dan pelebaran jalan. Selain itu, Kota Bogor juga menganggarkan Rp10 miliar untuk pembebasan lahan. “Jadi totalnya ada 55 persen anggaran yang ditunda pada tahun 2029, dari pagu yang sudah dianggaran,” paparnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor akhirnya menetapkan JRR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana operasional sekolah dasar pada kegiatan UTS, UAS dan try out dan ujian sekolah yang menggunakan dana BOS tahun 2017, 2018 dan 2019, Senin (13/7).

Kepala Kejari Kota Bogor, Bambang Sutrisna mengatakan bahwa JRR bertindak sebagai kontraktor penyedia dalam UTS, UAS, try out, ujian kenaikan kelas dan ujian sekolah pada seluruh sekolah dasar.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 22 saksi dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akhirnya kami menetapkan JRR sebagai tersangka,” ujar Bambang kepada wartawan.

Menurut dia, berdasarkan penghitungan, kerugian negara dalam kasus dugaan rasuah itu mencapai Rp17.189.919.828, sebagai akibat dari kegiatan pengadaan soal ujian SD se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) pada tahun 2017, 2018 dan 2019. “Itulah kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” jelasnya.

Seharusnya, kata Bambang, soal ujian dikelola oleh pihak sekolah bersama Komite Sekolah. Namun dalam kasus ini, pengelolaan justru dilakukan oleh K3S. “Ini jelas tidak boleh dilakukan,” tegasnya.

Bambang menyatakan, tersangka JRR sempat mengembalikan dana Rp100 juta dari total kerugian negara. “Dikembalikan Rp100 juta, dana BOS yang diduga diselewengkan digunakan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Saat disinggung terkait mengalir kemana sisa uang hasil dari perbuatan tersebut. Bambang enggan berkomentar. “Itu teknis penyidikan lihat saja nanti perkembangannya,” ucapnya.

Ditanya mengenai apakah ada potensi penetapan tersangka baru. Bambang menegaskan bahwa hal itu bisa saja terjadi. “Yang pasti kami masih berupaya mencari otak dibalik kasus tersebut. Dana BOS harusnya digunakan untuk biaya pendidikan warga miskin,” paparnya.

Tersangka JRR, kata Bambang, dijerat dengan pasal bwrlapis. Yakni Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Jo.Pasal 18 UU No.31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dgn UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP. “Ancaman hukumannya maksimal selama 20 tahun penjara,” ungkap pria berkacamata itu.

Lebih lanjut, kata dia, tersangka JRR saat ini telah ditahan di Lapas Paledang dengan status tahanan Kejari Kota Bogor hingga 14 hari kedepan. “Sebelum ditahan, tersangka dirapid test dahulu, dan hasilnya non reaktif. Protokol kesehatan mesti dijalankan di tengah pandemi Covid-19,” tandasnya.

Sementara itu, tersangka JRR enggan berkomentar ketika diberondong pertanyaan oleh awak media. “Waduh saya jadi artis nih,” katanya sambil masuk ke mobil tahanan kejaksaan.n Fredy Kristianto

Kemang  | Jurnal Inspirasi
Irfansyah Pohan (38) warga Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor tertangkap basah pihak Kecamatan dan Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang. Dia memalsukan tandatangan Kepala Desa Semplak Barat dan tandatangan beberapa warga untuk kebutuhan surat persetujuan warga, Senin (13/7).

Kepala Desa Semplak Barat, ABD Rahman mengatakan tandatangan dan stempel desa sudah dipalsukan. Bukan hanya itu, ada beberapa tandatangan warga juga yang dipalsukan. Pelaku memalsukan tandatangan dan stempel desa untuk perizinan ruko di wilayah Kampung Lumbung RT 03, RW 07, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang.

“Dari pihak yang akan membangun ruko sudah beberapa kali datang ke desa. Karena yang datang bukan pemohon, saya tidak tandatangani, pelaku ditangkap setelah pihak kecamatan mempertanyakan surat perizinan kepada pihak desa, setelah ditanya oleh staf saya mendatangani surat itu atau tidak, saya jawab tidak, langsung pihak kecamatan dan desa langsung memancing pelaku untuk bertemu di lokasi, dan langsung meringkus pelaku,” ujarnya.

Masih kata Kades karena  ini sudah masuk ranah hukum dan pidana pihaknya akan melaporkan tersangka ke pihak kepolisian, dan dirinya mengaku kecawa karena pelaku sudah memalsukan tandatangan dan stempel desa karena hal itu  terkait pribadi dan instansi pemerintah Desa Semplak Barat. Dirinya juga berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

“Biar ada efek jera. Kita serahkan ke pihak kepolisian untuk pengembangan lebih lanjutnya, saya sudah berulang – ulang memberitahukan kepada pihak yang akan membangun ruko untuk datang ke desa. Pihak desa tidak pernah mempersulit segala proses perizinan jika sesuai prosedur,” imbuhnya.

Di tempat yang sama pelaku pemalsu tandatangan kepala desa dan stempel Desa Semplak Barat, Irfansyah Pohan mengakui perbuatanya. Dirinya mengaku memalsukan tandatangan kades dan stempel desa. “Iya saya mengakui perbuatan saya. Saya memalsukan tandatangan dan stempel desa untuk pengurusan perizinanan pendirian bangunan ruko,” kata pelaku.

** Cepi Kurniawan

Kemang | Jurnal Inspirasi
Proyek cut and fill perumahan di wilayah Kemang kembali dikeluhkan pengendara dan warga sekitar. Musababnya, selain kotor kondisi lalu lintas pun menjadi macet ketika setiap truk melintas. Padahal, pihak Pemerintah Kecamatan Kemang sudah pernah menegur proyek tersebut agar diatur jam operasionalnya.

Menanggapi hal ini, Plt Camat Kemang Ria Marlisa Aritonang menjelaskan, memang sejak ada proyek cut and fill tersebut kondisi jalan raya Kemang menjadi macet meskipun hanya terjadi pada jam-jam tertentu. “Betul macet karena truk memutar arah ke wilayah Tangerang, dan jalan menjadi macet tapi nanti kami tindaklanjuti kembali untuk informasi ini ke pelaksana,” ucapnya saat dikonfirmasi, kemarin.

Ia menjelaskan, proyek tersebut sudah punya izin dari Kementrian PUPR Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Jabar. Meski demikian, memang harus bisa mengatur jam operasionalnya supaya tidak terjadi kemacetan. “Jam operasionalnya dan teknisnya sudah diambil alih oleh balai besar tetapi kita sebagai Pemcam Kemang memantau juga karena berada di wilayah sini,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Tajurhalang | Jurnal Inspirasi
Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, membenarkan jika Hotel Pinus yang berada di wilayah Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang hingga saat ini belum memperbaharui Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Hal ini diungkapkan Iman Budiana saat dikonfirmasi Senin (13/7).

Pihaknya mengatakan hal ini terkait adanya pertanyaan warga tentang kelengkapan perijinan dari hotel tersebut.  “Tapi (Hotel Pinus) sudah memiliki IUP dan sudah disarankan untuk diubah ke TDUP,” ungkap Iman Budiana.

Iman berjanji akan menindak lanjuti informasi tersebut. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih menangani masalah Covid-19 dulu, sekaligus persiapan untuk membuka kembali beberapa tempat wisata. “Kami terus memonitoring sambil mendata ulang kembali. Setiap informasi akan kita tindak lanjuti, termasuk beberapa tempat yang belum memenuhi perijinan,”ujarnya.

Seperti diketahui, keberadaan Hotel Pinus saat ini telah banyak beralih fungsi dan cenderung menjadi tempat hiburan malam (THM). Menurut penuturan seorang warga, Hotel Pinus memiliki 10 kamar dan 13 ruang karaoke. “Mereka juga menyediakan minuman beralkohol serta wanita Pemandu Lagu (PL) yang datang berkunjung ke tempat tersebut,” ujar seorang yang enggan namanya disebutkan.

Warga ini juga membeberkan, tarif ruang karaoke di Hotel Pinus berkisar antara Rp 60.000 hingga Rp 90.000 per jam. Sedangkan untuk wanita PL bertarif Rp 60.000 per jam. “Kami berharap Pemkab Bogor dan instansi terkait segera menindak tegas hotel tersebut,” harapnya.

** Cepi Kurniawan