27.8 C
Bogor
Friday, November 7, 2025

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1592

Bupati: Cegah Corona, Jaga Wudhu

0

Sukabumi, Jurnal Inspirasi

Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami meminta masyarakat untuk tidak panik menyikapi wabah virus Corona. Bupati mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap penyebaran virus yang berasal dari Wuhan, China itu. Menurut Bupati, yang paling penting sebetulnya bagi umat muslim sudah ada pencegahannya salah satunya dengan menjaga wudhu. “Tetap menjaga wudhu,” jelasnya saat ditemui di Pendopo Sukabumi Jln Achmad Yani, Rabu (4/3).

“Yang perlu dilakukan juga adalah tetap menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat dan bugar, sering mencuci tangan dengan benar. Menggunakan masker jika terserang flu dan batuk saat beraktivitas di ruang publik, menahan diri untuk tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengonsumsi hewan yang berpotensi menularkan virus Corona,” jelasnya.

Bupati meminta bagi masyarakat yang memiliki tanda tanda atau gejala yang mirip dengan gejala virus Corona agar segera memeriksakan diri. “Gejala misal seperti batuk, pilek dan sesak nafas segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas dan rumah sakit,” ujarnya.

H.Marwan Hamami menegaskan bahwa kesehatan berawal dari prilaku diri sendiri dengan menerpakan pola hidup sehat. “Tidak perlu panik, meski potensi yang ada di Kabupaten Sukabumi begitu besar, banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang ada dilingkungan tempat kita tinggal, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena buah-buahan banyak mengandung vitamin C,” pungkasnya.

Hepie H

Polisi Periksa Estafet IR dan FA

0

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Mendapati uang tunai senilai Rp120 juta, Polisi Resort (Polres) Bogor masih menahan dua dari tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor. Kepala Satrekrim Polres Bogor, AKP Benny Cahyadi mengatakan, pihaknya telah telah memulangkan empat dari enam orang yang diamankan kemarin di kantor DPKPP.

“Masih dalam proses pemeriksaan secara estafet dua ASN yakni IR dan FA, empat orang lagi yang juga kami amankan kemarin itu sudah dipulangkan. Ada uang tunai yang kami amankan yakni 120 juta rupiah,” ujar AKP Benny kepada Jurnal Bogor, Rabu (4/3).

Mantan Kasat Reskrim Polres Cianjur ini menerangkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas pengamanan enam orang beserta uang tunai jutaan rupiah di salah satu ruangan kerja DPKPP.

“Sampai hari ini kami telah memeriksa enam orang yakni 3 ASN dan 3 bukan statis ASN. Sejauh ini, semuanya masih dalam terperiksa. Kami masih kembangkan terkait dengan fakta perbuatan melawan hukumnya,” terangnya.

Ia menambahkan, laporan masyarakat menjadi dasar adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penindakan oleh pihaknya. “Ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Masyarakat itu unsurnya banyak,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal memberikan Bantuan Hukum (BanHuk) kepada para ASN yang diamankan Polisi itu. “Beliau kan masih berstatus ASN, jadi di Pemkab Bogor ada bafian BanHuk yang akan mendampingi selama proses hukum yang dihadapi oleh mereka,” kata Ade Yasin.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman menerangkan, pihaknya berharap ini menjadi pelajaran bagi semua unsur Pemkab Bogor. “Tidak ada anggaran yang kas sekarang itu. Kalau misalkan harus bayar, ya bayar. Makanya Komisi I ini ingin Perda Perijinan harus jelas,” terangnya.

Lebih lanjut pria yang bergelar Sarjana Hukum ini memaparkan, seluruh elemen tunggu hasil pasti pihak kepolisian atas diamankannya para ASN tersebut.

“Kita tunggu dulu lah penyidik Polres Bogor untuk menuntaskan pemeriksaan yang masih berlangsung,” tandas Usep.

Noverando H

Cerita di Balik Road Show Dua Komisioner KPU Kabupaten Bogor ke Dapur Redaksi Jurnal

0

Bogor, Jurnal Inspirasi

Rabu, 04 Februari 2020, di tengah cuaca Bogor yang mendung, sekitar pukul 15 : 00 WIB, dua sahabat yang kini menduduki posisi penting di lembaga penyelenggara pemilihan umum menyambangi kantor Jurnal Bogor, yang kantornya sedikit nyumput (sembunyi-red) yang ada di Jalan Dr. Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Obrolan hangat di temani kopi pahit merek asli urang Bogor Liong Bulan (maaf bukan untuk promosi merek kopi-red), bertema kisah perjalanan keduanya dari dua sahabat itu, khususnya Herry Setiawan sebelum menjabat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalir deras, tanpa rem diselingi tawa-tawa ringan, lantaran geli mengenang tindakan atau kelakukan di masa sebelum menjadi orang yang digaji negara.

“Jujur saja, saya tak menyangka, perjalanan dari awalnya seorang jurnalis (wartawan-red) nyangkut di KPU, sebagai komisioner. Inilah rencana dari Yang Maha Kuasa Allah SWT  yang sangat indah bagi diri saya,” kata Herry. Dalam obrolan santainya.

Herry mengaku bersyukur, lantaran pengalamannya sebagai jurnalis ternyata relevan dengan tugas dan fungsi sebagai komisioner divisi sosialisasi, pendidikan pemilihan, penerangan masyarakat dan SDM. “Wartawan itu tugasnya diburu dengan waktu dan itu saya sadari, makanya data atau kejadian pada Pemilu 2019 lalu baik sebelum maupun sesudahnya saya informasikan kepada rekan-rekan wartawan. Intinya saya tahu apa yang dibutuhkan wartawan,”katanya.

Pernyataan senada disampaikan, Asep Saeful Hidayat , komisioner KPU yang membidangi perencanaan, data dan informasi. Aktivis kepemudaan itu menilai media merupakan mitra strategis lembaga dan ikut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. “Sumbangsih rekan-rekan media kepada KPU sangat besar, itulah kenapa ? saya menyebut sebagai mitra strategis bagi KPU,” tegasnya.

Asep menjelaskan, meski Pemilu sudah selesai, namun KPU tidak akan terpaku menunggu hajatan baru lagi, tapi sebaliknya di masa lengang, KPU akan banyak melaksanakan kegiatan edukasi politik kepada masyarakat, salah satunya dengan mensosialisasikan Rumah Pintar Pemilu (RPP).

“Di RPP nanti, pendidikan politik itu berupa tata cara memilih, tapi tidak menggunakan manual, melaikan berbasis elektronik dan sasarannya pelajar yang biasa disebut generasi milenial,” ujarnya.

Asep berharap, media ikut berperan dalam pendidikan politik, sebagai upaya lembaga untuk menjadikan Pemilu 2024 mendatang, lebih baik dan berkualitas di semua aspek mulai dari penyelenggaraan dan naiknya tingkat partisipasi. “Apa yang akan kami lakukan itu intruksi atau perintah langsung dari KPU Pusat kepada semua penyelenggaran Pemilu di daerah,” tegasnya.

Penjabat Sementara (Pjs) Pimpinan Redaksi Jurnal Bogor Mochamad Yusuf merespon positif, upaya dan ajakan KPU kepada media untuk bersama-sama bergandengan tangan menciptakan demokrasi yang berkualitas, beradab dan penuh kegembiraan.

“Kami (Jurnal Bogor-red) 1.000 persen siap membantu hajatan KPU, dengan terlibat aktif dalam pendidikan politik kepada masyarakat, tak sebatas dengan memberitakan saja, tapi dalam bentuk lain, semisal menjadi  narasumber,” katanya.

Yusuf mengungkapkan, selama penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu, mulai  dari tahapan sampai pelantikan wakil-wakil rakyat terpilih, KPU bukan hanya berhasil menghelat hajatan politik lima tahunan nasional itu, tapi mampu menjadi pemberi informasi akurat kepada rekan-rekan media yang dituntut sang redaktur info paling anyar.

“Ini tidak terlepas lantaran adanya hubungan personal yang harmonis antara wartawan dengan para komisioner. Apalagi saya dari lima komisioner, tiga diantaranya sangat akrab sebelum mereka menjadi komisioner,” tutupnya.

Gita Purnama

OTT Polres Bogor Diapresiasi

0

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Sejumlah pihak mengapresiasi tindakan Polisi Resort (Polres) Bogor yang mengamankan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor pada Selasa (3/3) kemarin.


“Saya apresiasi kepada Polres Bogor dan Bupati Bogor yang notabane suaminya masih berdinas di Polres Bogor tidak main main dalam OTT di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor,” kata tokoh Bogor Barat, Lulu Azhari Lucky kepada Wartawan, Rabu (4/3/). 

Ia mengungkapkan, OTT itu baru ada pertama kali dalam sejarah yang dilakukan kepolisian resor (Polres) Bogor sejak 10 hari di bawah kepemimpinan Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy.

“Ini kan baru pertama kali sejak beberapa kapolres Bogor yang telah menjabat sebelumnya, baru ini lah OTT yang pertama kali ada dalam sejarah,” ungkapnya. 

Pria yang akrap disapa Kijalu itu juga menambahkan, moment OTT yang dilakukan Satreskrim Polres Bogor harus bisa dijadikan perhatian khusus dari seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintahan Kabupaten Bogor.

“Ini harus jadi perhatian seluruh perangkat SKPD Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, tidak ada kata kompromi,” tegas pria yang juga mantan Anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2004-2014 itu.

Senada, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto memuji tindakan Polres Bogor yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor itu.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja Polri khususnya Satreskrim Polres Bogor dan Kapolres Bogor yang baru,” kata Rudy.

Politikus Partai Gerindra ini mengaku terkesan dengan Kapolres Bogor yang belum lama dilantik, AKBP Roland Ronaldy, tetapi sudah mampu membuat gebrakan di Kabupaten Bogor.

Rudy menganggap mantan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu telah mampu menegakkan supremasi hukum di Bumi Tegar Beriman.

“Dimasa tugas yang belum genap satu bulan, Pak Roland Ronaldy langsung menunjukkan integritas dan keberanian beliau dalam menegakkan supremasi hukum,” paparnya. 

Noverando H

‘Over Budget’ RSUD Cibinong

0

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Bukan hanya persiapkan ruangan isolasi menjadi inkubasi penidap penyakit menular covid-19, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong juga siap over budget karena melambungnya harga masker N95 hingga Rp3 juta perlembarnya.

“Gara-gara kabar penyebaran virus corona harga masker N95 yang dulunya Rp 700 ribu perbuah melambung harganya hingga Rp3 juta perlembarnya. RSUD Cibinong sebagai rumah sakit penanganan dini penyebatan virus corona pun mau tak mau siap-siap over budgeting,” kata perawat RSUD Cibinong Aneke Geruh kepada wartawan, Rabu (4/3).

Wanita asal Manado ini menambahkan, masker N95 ini langsung dibuang pasca pemeriksaan pasien diduga terjangkit virus corona karena pihak RSUD Cibinong tak mau mengambil risiko penyakit cukup mematikan  ini menular kepada para petugas kesehatan, pasien lain ataupun keluarga pasien.

“Sesuai standar operasional prosedur maka tidak hanya masker, sarung tangan dan pakaian yang steril ini pun langsung dibuang, kecuali kaca mata yang kita sterilkan. Kami tak mau mengambil risiko penyakit ini tertular ke perawat, dokter, pasien maupu  masyarakat,” tambahnya.

Wanita paruh baya ini menjelaskan, ruangan isolasi di RSUD Cibinong walaupun baru ada beberapa ranjang sudah cukup steril karena terpisah dengan pasien lainnya. 

“Di ruangan isolasi, pasien diduga terjangkit virus corona tidak diperkenankan dijenguk dan keluar dari kamar perawatan, kamar mandi pun kami siapkan di dalam hingga pasien terisolasi dari pasien lain agar penyakit menular ini tidak tersebar,” paparnya. 

Noverando H

Usep Siap Nahkodai DPC PPP Kabupaten Bogor

0

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman siap menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor.

“Kita itu harus siap. Kalau misalkan saya ditunjuk tapi tidak siap, salah. Jangan masuk partai jika tidak siap diamanahkan menjadi pimpinan,” ujar Usep kepada Jurnal Bogor, Rabu (4/3).

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, dirinya telah melakukan konsolidasi semenjak menjadi wakil rakyat di legislatif Kabupaten Bogor.

“Selalu konsolidasi terhadap konstituen tentang pokok-pokok pikirian yang harus saya perhatikan,” katanya.

Pria yang baru menjabat satu periode di DPRD Kabupaten Bogor ini menerangkan, dorongan dari para kader partai Ka’bah di wilayah Bumi Tegar Beriman itu memiliki pengaruh terhadap pimpinan.

“Dorongan dari bawah itu menjadi pertimbangan untuk pimpinan partai di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, untuk menjadi ketua DPC,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, semua kader harus siap jika dipercayakan untuk menjadi ketua partai. “Bukan hanya Usep, tapi semua kader harus siap pimpin PPP Kabupaten Bogor,” paparnya.

Pemkab Bogor Tunggu PT Perkebunan Nusantara VIII Cikasunka

0

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih menunggu persetujuan PT Perkebunan Nusantara VIII Cikasunka untuk melakukan penebangan 501 pohon sawit yang lahannya akan dibangun hunian tetap (huntap) di Desa Sukaraksa, Cigudeg.

“Pemkab Bogor harus punya etika administrasi hingga kami menunggu persetujuan tertulis dahulu dari PT. Perkebunan Nusantara VIII Cikasungka,” ujar Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah Dwikorawati kepada Wartawan, Rabu, (4/3).

Ia menambahkan, target Pemkab Bogor,  penebangan 501 pohon sawit ini akan dilakukan dalam waktu dekat hingga di awal bulan April, pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun huntapnya.

“Hingga akhir bulan ini kan akan habis masa transisi lalu di Bulan April mulai masa rekontruksi, oleh karena itu pembangunan Huntap akan mulai dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada awal Bulan April,” katanya.

Ia.menerangkan, selain sibuk membangun 238 unit Huntap, Pemkab Bogor juga akan mencari lahan 25 hektare untuk nantinya dibangun 1.200an lagi unit huntap di Desa Sukaraksa, Cigudeg.

“Huntap yang harus dibangun itu kan 2.000an unit dan 1.500an unit di Desa Sukaraksa, sedangkan yang dalam waktu dekat terbangun itu baru 238 unit hingga kita masih banyak membutuhkan lahan tambahan dari PT. Perkebunan Nusantara VIII Cikasungka. Selain lahan Huntap di Desa Sukaraksa, kami berencana juga akan membangun Huntap di Desa Harkat Jaya, Desa Urug, Desa Kiara Sari, Kecamatan Sukajaya dan Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin memaparkan, bangunan Huntap yang akan dibangun memiliki type 36/90, lalu para pengungsi juga dibangunkan prasarana sarana utilitynya (PSU) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU – Pera).

“Selain mereka yang bangun, semua biaya pembangunan Huntap, insfrastruktur jalan, sarana olahraga dan rumah ibadah akan ditanggung oleh KemenPU – Pera, untuk biaya pembanguna Huntap sendiri dianggarkan Rp 50 juta perunit atau rumah,” papar Ade.

Politisi PPP ini berharap pembangunan Huntap bisa selesai sebelum bulan Ramadhan. “Semua tergantung pada tim teknis baik yang ada di Kabupaten Bogor maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tandasnya.

Noverando H

Kunjungan Kapolres Bogor Dihujani Keluh Kesah

0

Gunung Putri, Jurnal Inspirasi

Keluh kesah persoalan hukum mengemuka pada kunjungan Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy S.H,S.I.K ke Gunung Putri. Kegiatan silaturahmi Kapolres Bogor tersebut dihadiri Kapolsek Gunung Putri, Danramil Gunung Putri, Camat Gunung Putri, Ketua MUI, Kades se – Kecamatan Gunung Putri, kalangan Ormas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di aula Kecamatan Gunung Putri, Rabu (4/3).

Dalam kunjungannya Kapolres Bogor memperkenalkan diri dan asal tugasnya,serta berharap warga Gunung Putri bisa bersinergi dan tidak mudah terprovokasi dalam menerima informasi dari manapun.

“Saya harap warga Gunung Putri bisa menerima saya dan menjalin kerjasama khusunya dalam bidang keamanan wilayah hukum Kabupaten Bogor,” kata dia.

“Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh karena itu komunikasi harus selalu dijalin agar tidak terjadi gesekan-gesekan di kalangan masyarakat atau ormas. Kalau kita bersinergi pasti persoalan akan terasa ringan. Bogor ini kan rumah kita jadi harus kita jaga, masa rumah kita sendiri kita buat berantakan dan acak-acakan?,” tandas AKBP Roland biasa disapa.

Dalam sesi tanya jawab, Kades Bojong Kulur menyampaikan keluh kesahnya perihal minimnya tingkat keamanan yang ada di Desa Bojong Kulur mengingat desa ini merupakan wilayah perbatasan dengan Bekasi dan rawan tindak kriminal. “Di daerah kami (Desa Bojong Kulur-red) merupakan wilayah yang rawan dengan kriminalitas. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya kunjungan Pak Kapolres kami minta diberikan tambahan personil untuk keamanan Desa Bojong Kulur. Jika bisa kami minta Bojong Kulur jadi Sub Polsektor Kepolisian karena posisi kami di perbatasan dengan Bekasi yang rentan dengan tindak criminal,” jelas Kades Bojong Kulur.

Tak hanya itu, perwakilan Ormas AMS pun ikut menanyakan dengan belum terselesaikannya kasus penganiayaan yang dialami anggotanya. “Saya ucapkan terimakasih kepada Kapolres yang sudah meluangkan waktu untuk silaturahmi dengan warga Gunung Putri. Disini saya hanya ingin menyampaikan Pak jika kasus penganiayaan yang dialami oleh anggota kami yang sudah dilaporkan pada Agustus 2019 lalu sampai saat ini belum ada hasil dan tanggapannya. Setelah olah TKP tidak ada kelanjutannya lagi. Jadi kami mohon untuk kasus penganiayaan yang dialami oleh anggota AMS segera ditindaklanjuti,” keluh Supriayadi, Ketua Rayon AMS Gunung Putri.

Sementara disela-sela kunjungannya dengan warga Gunung Putri, AKBP Roland saat dimintai tanggapannya perihal penangkapan Sekdis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) menjawab dengan singkat dengan guyonan. “Tadi saya sempat menghindar, eh ditanya juga disini. Kasus itu saat ini sedang ditangani Kasat Reskrim masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada terduga pelaku tambahan. Jadi nanti diinformasikan jika sudah selesai penyelidikannya, ” tandasnya.

Nay Nur’ain

CFC di Rumah Sakit Dianggap Rugikan Pedagang Kecil

0

Leuwiliang, Jurnal Inspirasi

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Demokrat Ruhiyat Sujana menyoroti keberadaan rumah makan siap saji CFC yang berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang. Musababnya, bakal menutup penghasilan pada pedagang yang diluar.

“Kalau secara regulasi dibolehkan, tapi kita lihat kepentingan keberadaan CFC apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Jangan sampai ini dijadikan sebagai bisnis semata, dan juga merugikan masyarakat (pedangan sekitar yang sudah puluhan tahun Berdagang,” kata Ruhiyat kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ruhiyat juga menegaskan, keberadaan CFC jelas menutup ruang penghasilan para pedagang. Karena ini soal keperpihakan dan ternyata Direksi RSUD Leuwiliang lebih berpihak kepada pengusaha besar dibandingkan warung mayarakat lokal. “Ini kan keblinger padahal sudah jelas keberadaan RSUD bisa meningkatkan perekonomian pedagang kecil tapi malah mempersempit ruang usaha mereka,” tegasnya.

Bahkan, dalam waktu dekat pihak Komisi 4 akan memanggil Direksi RSUD Leuwiliang untuk mempertanyakan keberadaan CFC di lingkungan rumah sakit. “Yang namanya rumah sakit kan domain terbesarnya pelayanan, makanya perlu dilihat dulu apakah pelayanan sudah maksimal atau belum,” ucapnya.

Dirinya berharap ada solusi yang dijadikan sebagai rujukan tentang pembukaan usaha di lingkungan rumah sakit karena akan banyak keluhan dari pedagang diluar. “Saya ingin pelayanan dulu dimaksimalkan tanpa mengesampingkan hal lain, dan perlu dilakukan pengecekan mengenai perizinannya CFC juga,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Adminitrasi RSUD Leuwiliang Inlaurizen menuturkan, bahwa pembangunan rumah makan siap saji sudah sesuai dengan prosedur karena melakukan kerjasama dengan rumah sakit. “Boleh saja, kan kita Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) usaha untuk operasional rumah sakit dengan mou serta bersertifikat juga boleh,” pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Rumdin Ciawi Diduga Digunakan Menginap Dosen

0

Ciawi, Jurnal Inspirasi

Rumah dinas (rumdin) Camat Ciawi, Kabupaten Bogor, Agus Hasan Slamet, tidak ubahnya seperti penginapan. Sebab, rumdin yang dibangun pada tahun 2016 menggunakan duit rakyat melalui anggaran pengeluaran belanja daerah (APBD) Kabupaten Bogor  sebesar Rp4.704.787.000, diduga setiap malam selalu digunakan orang lain.

Salah seorang pegawai Kecamatan Ciawi yang namanya tidak mau disebutkan membenarkan jika rumdin camat selalu digunakan orang lain. “Kata camat sih saudaranya dan seorang dosen,” ujarnya kepada wartawan.

Pegawai kecamatan lain pun sambil diliputi rasa takut mengatakan, selama ini rumdin jarang digunakan camat untuk tinggal atau menginap. Sehingga, kunci rumdin diberikan kepada saudaranya tersebut.

“Jadi setiap malam memang ada yang nempatin rumdin,” ungkapnya singkat.

Sementara, Ujang Ka’mun, tokoh di Kecamatan Ciawi mempertanyakan aturan penggunaan fasilitas negara tersebut.  “Aturannya diperbolehkan apa tidak?,” paparnya.

Ia sangat menyayangkan apabila dalam memanfaatkan fasilitas negara itu, melabrak aturan. Terlebih untuk membangun rumdin dan kantor kecamatan serta mushola di lingkungan pemerintahan Ciawi ini, menghabiskan uang miliaran rupiah.  “Informasinya dosen juga pegang kunci rumdin. Jadi bukan rumah dinas camat lagi, tapi rumah penginapan dosen,” imbuh Ujang Ka’mun.

Hingga saat ini, belum ada komentar dari Camat Ciawi, Agus Hasan Slamet terkait rumdin yang digunakan dosen tersebut. Dede Suhendar