Bogor | Jurnal Inspirasi

Jumlah Pasien Dalam Pemantauan (PDP) Covid-19 yang meninggal dunia di Kota Bogor bertambah menjadi lima, Kamis (26/3). Sebelumnya tiga orang terlebih dahulu meninggal pada Rabu (25/3).

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno mengatakan bahwa sebanyak lima orang PDP itu telah dites swab dan sampelnya sudah dikirim ke Litbangkes Kementerian Kesehatan. “Tetapi hasil tesnya belum dikeluarkan,” katanya, Kamis (26/3).

Untuk total jumlah PDP sendiri saat ini terdapat 33 orang, enam diantaranya telah selesai atau sehat. Sementara 22 lainnya masih dalam pengawasan rumah sakit. Lebih lanjut, kata dia, untuk warga yang berstatus orang dalam pemantauan (OPD) per Kamis (26/3) jumlahnya mencapai 567 dari sebelumnya 375 orang. “31 orang diantaranya sudah dinyatakan sehat. Sedangkan 536 masih dalam pemantauan,” ucapnya.

Sementara untuk jumlah positif Covid-19, kata Sri, jumlahnya tidak mengalami penambahan, yakni tujuh orang. Dengan rincian, enam pasien masih menjalani perawatan, sedangkan satu orang meninggal dunia.

Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Babak baru perselisihan antara Amerika Serikat dan China kembali muncul ke permukaan setelah virus Corona atau Covid-19 menjadi pandemi global. Kini, asal usul terjadinya virus Corona dipertanyakan. China bahkkan mendesak agar Amerika merilis hasil kesehatan seorang tentaranya yang datang ke Wuhan pada Oktober 2019 lalu.

China mengklaim bahwa salah satu tentara Amerika bernama Maatje Benassi diduga menjadi pasien 0 alias manusia pertama di dunia yang terjangkit Covid-19. Dia juga diduga menjadi penyebar virus itu saat di Wuhan. Dikutip dari Global Times, netizen dan pakar di China mendesak agar pemerintah Amerika Serikat merilis informasi kesehatan seorang delegasi militer yang pernah datang ke Wuhan.

Tentara tersebut datang ke Wuhan untuk mengikuti Pertandingan Militer Dunia pada Oktober 2019 lalu sebelum virus corona mencuat. China mendesak pembukaan informasi kesehatan tersebut dan mengungkap apakah dugaan mereka bahwa tentara tersebut membawa virus ke Wuhan benar adanya.

Sebelumnya, George Webb, jurnalis investigasi di Washington DC mengklaim bahwa salah satu atlet militer Amerika bernama Maatje Benassi diduga menjadi pasien nol dari virus yang telah melanda hampir seluruh dunia tersebut.

Webb mengungkapkan penelusurannya tersebut melalui video yang ia rilis dan Twitter-nya bahwa seorang atlet pesepeda dari delegasi militer Amerika adalah pasien nol untuk Covid-19. Jika melihat dari data di situ web resmi Departemen Pertahanan AS, Maatje Benassi tercantum sebagai salah satu partisipan lomba balap sepeda 50 mil di Wuhan pada 15 Oktober lalu.

Webb juga menemukan bahwa sebuah laboratorium militer Fort Detrick di Maryland yang menangani organisme penyebab penyakit menular tingkat tinggi seperti Ebola telah ditutup, karena fasilitas dan sistem manajemen yang tidak memenuhi syarat. Meski tanpa bukti kuat, penemuan Webb memicu pertanyaan di media sosial China.

Warganet China pun turut mendesak agar Amerika memeriksa kesehatan Benassi untuk Covid-19.

Li Haidong, seorang profesor studi Amerika Serikat di China Foreign Affairs University di Beijing mengatakan kepada Global Times bahwa pemerintah Amerika perlu menanggapi kontroversi ini serta mempublikasikan informasi yang relevan mengenai catatan kesehatan tentara mereka.

Menurutnya, tindakan ini perlu untuk menghapus keraguan publik dan membantu penelitian mengenai asal mula virus tersebut. Sementara itu, meski para ilmuwan belum menemukan bukti kuat tentang asal mula virus tersebut, namun politisi Amerika berpendapat bahwa virus corona adalah murni “Made in China”.

Sebelumnya, seorang diplomat China Zhao Lijian pernah melempar pernyataan bahwa ia curiga dengan seorang tentara perwakilan Amerika Serikat yang mengikuti Pertandingan Militer Dunia telah membawa virus corona baru ke Wuhan. Zhao mendesak agar Amerika segera mengungkap informasi dan menerapkan transparansi pada kasus virus corona ini ke publik.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pandemi Covid-19 yang kini tegah melanda Indonesia terus memakan korban nyawa. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun menyediakan lahan pemakaman khusus pasien positif Corona di TPU Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal seluas 4,5 hektar. Kepada wartawan, Kepala UPTD Pemakaman Kota Bogor Toto Gunarto mengatakan, Tempat Pemakaman Umum (TPU) khusus bagi korban meninggal karena terpapar Covid-19 adalah kebijakan Pemkot Bogor. “Jadi dipusatkan di TPU Kayumanis,” tegasnya, Kamis (26/3).

Menurut dia, saat ini terdapat tiga jenazah Pasien Dalam Pemantauan (PDP) yang akan dimakamkan di TPU Kayu Manis pada Kamis (26/3). Walau belum dinyatakan positif Covid-19 lantaran masih menunggu hasil tes swab, saat proses pemakaman seluruh petugas penggali kuburan dilindungi dengan alat pelindung diri (APD).

“Petugas penggali kubur yang menggotong jenazah dari ambluance, apabila tenaga media untuk mengangkat mayat kurang,” ungkapnya.

Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Bogor

Sosiolog Ariel Heryanto menanggapi pernyataan Hariz Azhar mengenai pemerintah yang enggan menerapkan kebijakan lockdown di tengan pandemi virus corona Covid-19. Profesor Program Studi Indonesia di Universitas Monash Australia ini melalui akun Twitter pribadinya menanggapi tautan artikel berjudul “Hariz Azhar: Pemerintah Tak Mau Lockdown Karena Enggan Santuni Orang Miskin”.

Terkait hal itu, Ariel menilai mestinya kata “enggan” diganti dengan “tak mampu”. Sebab, pemerintah sampai sekarang masih kesulitan menagih pajak kepada orang-orang kaya sehingga tak mampu menyantuni kalangan menengah ke bawah. “Mungkin bukan ‘enggan’, tapi tak mampu? Memajaki orang-orang kaya masih susah,” tulis Ariel, Kamis (26/2).

Ariel kemudian mengatakan, untuk menerapkan kebijakan lockdown sejatinya membutuhkan banyak pertimbangan, termasuk tentang mekanisme pembayaran santuran ke orang miskin.

“Dana yang dibutuhkan sangat besar mengingat jumlah penduduk yang membutuhkan. Belum lagi rumitnya mengelola santunan darurat,” tambahnya.

Ariel menduga, kebijakan lockdown bakal diterapkan pemerintah dalam waktu dekat bila memang mampu menyantuni orang miskin. Lebih lanjut, dalam cuitan selanjutnya, Ariel menegaskan pemerintah mestinya transparan memberikan informasi kepada publik termasuk mengenai kebijakan lockdown untuk menimalisir berbagai dugaan.

“Itu pentingnya keterbukaan informasi dan data kepada publik: tentang dana, tentang risiko, tentang kebutuhan kelompok rentan, tentang wawasan dan strategi pemerintah. Publik tak perlu bermain duga-dugaan, apalagi curiga,” kata Ariel.

Maka dari itu, Ariel menyimpulkan, “Jadi bukan hanya pengumuman dan keputusan sepihak dari atas”.

Untuk diketahui, anggota Koalisi Masyarakat Sipil Haris Azhar menilai bahwa pemerintah enggan me-lockdown negara karena ingin menghindari tanggung jawab menyantuni masyarakat sipil yang tak bisa bekerja.

Pernyataan ini ia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyers Club di TV One, Selasa (24/3/) malam. “Pemerintah enggak bisa lockdown, ya emang enggak bisa karena tidak ada lockdown dalam hukum kita. Hukum kita kenalnya karantina,” kata Haris.

Karantina yang dimaksud, lanjut Haris bisa berupa karantina nasional atau lokal, atau di tempat-tempat tertentu. Bergantung pada lokasi dan konsentrasi untuk melakukan pemulihan. Haris mengatakan pemerintah justru menyerukan kampanye diam di rumah seperti yang dilakukan oleh para petugas medis.

“Saya bukan tidak peduli sama teman-teman yang memiliki ketahanan ekonomi yang tidak kuat seperti masyarakat kelas menengah. Justru saya minta supaya Undang-Undang Karantina Kesehatan No.6 itu diberlakukan. Dengan begitu ada ketegasan negara. Di situ negara berbeda dengan kelompok-kelompok profesi, kelompok-kelompok pekerja,” katanya menjelaskan.

Ia mengingatkan bahwa Undang Undang Kesehatan No.6 Tahun 2018 tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Maka ia mendesak agar pemerintahan Presiden Jokowi segera menggunakan UU tersebut.

“Saya melihat pemerintah tidak mau lockdown karena pemerintah pusat mau menghindar dari tanggung jawab untuk ngurusin warganya, yang minta kalau dua minggu diam di rumah, kirimin berasnya,” kata Haris memberikan penjelasan.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menerima sebanyak 800 unit alat pendeteksi cepat (Rapid Test) virus corona atau Covid-19 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat pada Rabu (25/3) pagi.

Rapid test pertama dilakukan di GOR Pajajaran dengan sistem drive thru bagi Orang Dalam Resiko (ODR) seperti tenaga medis pada Kamis (26/3). “Hari ini (kemarin, red) khusus tenaga medis dan garda terdepan pelayanan masyarakat,” ujar Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim kepada wartawan.

Menurut dia, rapid test selanjutnya bakal dilakukan secara terpisah pafa delapan lokasi, yakni pada enam Puskesmas Induk setiap kecamatan, RSUD, dan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor. Namun ia belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan rapid test di delapan lokasi tersebut.

“Ya, yang pasti pelaksanaan rapid test pekan ini, tetapi belum bisa memastikan kapan harinya,” kata Dedie.

Menurut dia, perkiraan  untuk pelaksanaan tes setiap unitnya memakan waktu lima menit sehingga membutuhkan waktu sekitar 4.000 menit atau 66,6 jam. “Waktu 66,6 jam itu, jika dibagi 24 jam dalam sehari maka waktu pelaksanaanya diprediksi sekitar 2,7 hari,” katanya.

Dedie memastikan, sebanyak 31 tenaga medis untuk diberikan pelatihan sebagai pelaksana rapid test tersebut. Pihaknya juga telah mendata siapa saja peserta yang bisa mengikuti rapid test nantinya.

Profesi lainnya yang akan menjalani tes adalah orang yang pekerjaannya banyak bersentuhan dengan publik, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, maupun petugas kesehatan di Puskesmas.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor akan menyiasati dengan rencana lainnya, yakni disebar ke sejumlah Puskesmas induk setiap kecamatan, di RSUD, dan di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Kalau dibagi rata menjadi delapan lokasi, maka setiap tempat akan melaksanakan tes bagi 100 orang. Jika asumsi pelaksanaan setiap unitnya sekitar lima menit maka dibutuhkan waktu sekitar 8,3 jam,” tandasnya.

Fredy Kristianto

Bandung | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov)  dan DPRD Jawa Barat sepakat mulai menyalurkan bantuan bagi warga terkait dampak penyebaran virus corona. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan,  Pemprov bersama jajaran pimpinan DPRD Jawa Barat dan para ketua Komisi sudah menyepakati bantuan yang akan disalurkan mulai pekan depan tersebut.

Bantuan dibagi menjadi dua domain, pertama  kata Emil, warga yang memiliki kartu Sembako akan menjadi urusan pemerintah pusat. “Yang kita fokuskan adalah mereka yang rawan miskin baru, mereka yang tadinya normal hidupnya jadi tidak berpenghasilan dalam kondisi ini kita gerak cepat, kalua tidak ada halangan per minggu depan kita salurkan,” katanya dalam keterangan yang diunggah ke dalam podcast Humas Jabar, Kamis (26/03).

Pemprov kata Emil sudah menghitung, bantuan tunai yang akan diberikan pada warga sebesar Rp500.000 per warga terdampak. Anggarannya ini sepertiga berbentuk tunai, sisanya berupa barang Sembako dan pangan.“Konsekuensi memberikan pertolongan ini sudah dikaji Universitas Pajajaran (Unpad) dan Bappeda, jika Covid -19 ini akan membawa dampak bagi 1 juta orang,” tuturnya.

Menurut Emil  angka ini sudah dihitung dan dipastikan membutuhkan pertolongan karena terdampak corona bukan warga miskin yang sudah terdata sebelumnya. Karena itu, anggaran sekitar Rp5 triliun disiapkan untuk bantuan tersebut. “Konsekuensinya kita siapkan Rp5 triliun lebih untuk menolong warga yang terdampak COVID-19,” katanya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuijaya sepakat dengan rencana Pemprov menyalurkan bantuan kepada warga yang rawan miskin, karena tak memiliki penghasilan  akibat terdampak Covid – 19.

Namun demikian, Asep pun mengingatkan, Pemprov pun melakukan advokasi kepada para tenaga kerja kesehatan juga, misalnya soal ketersedian Alat Pelindung Diri (APD) untuk para petugas medis dan tenaga kesehatan.“Menurut saya, hal itu pun harus jadi prioritas. Para tenaga medik itu kan merupakan pasukan yang berada di garda depan penanganan wabah yang terjadi saat ini,” tegasnya.

Selain itu, kata Asep, Pemprov juga harus memastikan ketersediaan ruang isolasi di RSUD yang ada di 27 kota/kabupaten. “Itu mestinya dipikirkan juga,” tutupnya.

Mochamad Yusuf | *

Kemang  | Jurnal Inspirasi

Bupati Bogor Ade Yasin bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tengah mempersiapkan rumah sakit darurat untuk menangani Covid-19 yang ada wilayah Kabupaten Bogor. Pada Kamis siang (26/3), Bupati telah meninjau dan mengecek wisma Diklat Kemendagri di Jalan Raya Parung, Desa Jampang, Kecamatan Kemang. “Wisma Diklat Kemendagri itu nantinya akan digunakan untuk masyarakat Kabupaten Bogor yang ODP (orang dalam pengawasan) dan PDP (pasien dalam pengawasan). Mereka akan menempati wisma ini dengan ditangani secara medis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor,” kata Bupati Bogor Ade Yasin, kepada wartawan, kemarin.

Ade Yasin mengatakan, setelah dicek secepatnya gedung wisma Diklat milik Kemendagri itu akan digunakan untuk rumah darurat ODP dan PDP. “Secepatnya akan digunakan. Saya akan perintahkan Dinkes untuk menyiapkan fasilitas medis untuk digunakan di wisma Diklat Kemendagri itu,”kata Ade Yasin.

Bupati  pun merinci setelah dicek  wisma Diklat itu ada 147 bad, dengan 44 kamar. Diharapkan warga yang statusnya ODP dan PDP bisa dikarantina di tempat itu. “Dengan tujuan agar masyarakat yang ODP  dan PDP tidak dikucilkan di lingkungan tempat ia tinggal, dan juga untuk menjaga keluarganya agar tidak tertular meskipun ODP dan PDP,” katanya

Sementara dengan begitu jelas Bupati, 5 RSUD yang ada di Kabupaten Bogor bisa fokus untuk menangani pasien yang positif Covid 19. “Karena wabah ini terus merebak di Kabupaten Bogor, ODP ada 161 orang dan PDP 58 orang, sedangkan yang positif 8 orang, 1 meninggal dunia,”kata Ade Yasin.

Bupati Bogor pun akanmMelakukan rekruitmen relawan tenaga medis untuk membantu penanganan Covid 19 di Rumah Sakit Darurat yang sudah ditentukan Pemkab Bogor. “Pemkab Bogor pun akan melakukan rekrutmen relawan untuk ditetapkan di rumah sakit darurat ini ,”pungkasnya. 

Cepi Kurniawan