Cibinong | Jurnal Inspirasi
Kisruh pembebasan lahan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor dan pemilik Dr Adjit SG terus berlanjut. Dokter Adjit biasa disapa, mempertanyakan proses pengukuran ulang atas tanah bidang nomor 37 miliknya yang terletak di Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung yang gagal dilakukan ukur ulang oleh pihak BPN Kabupaten Bogor tanpa alasan dan pemberitahuan kepada dirinya dan orang yang dikuasakan.

“Saat itu tanggal 10 Januari 2020 BPN Kabupaten Bogor melayangkan surat pengukuran ulang kepada saya (dr Adjid) untuk tanah di bidang no 37, pada tanggal 16 Januari 2020, namun pada tanggal yang sudah ditentukan tersebut justru pihak BPN tidak hadir dan tidak ada pemberitahuan kepada kami, baik untuk rescedul atau pembatalan,” jelas Dr Adjid, via telpon selular baru-baru ini.

Menurutnya, sampai pukul 15.00 wib orang yang dikuasakannya sudah stand by di lokasi tanah tersebut menanti pihak BPN Kabupaten Bogor, namun sampai sore tidak ada pemberitahuan juga pihak BPN Kabupaten Bogor tidak datang, padahal mereka mengantongi nomor telepon saya juga nomor telepon orang yang saya kuasakan.

“Keadilan ini dimana, saya itu bukan menolak program pembebasan, bukan juga menolak uang yang akan diberikan tapi saya ingin menyaksikan pengukuran ulang tanah milik saya sesuai dengan surat yang saya miliki, kenapa harus dilakukan konsinyasi, hanya karena saya menuntut lewat dari waktu yang sudah ditentukan, pertanyaan nya kapan waktu pengukuran pun itu saya tidak tau,” kata dia.

“Bahkan dengan mudahnya BPN Kabupaten Bogor memakai nama Dadan sebagai penunjuk batas-batas tanah saya, sedang saya sebagai pemilik tidak pernah memberikan kuasa kepada Dadan untuk menunjukan batas, sekarang disaat orang yang saya kuasakan sudah di lokasi tanah untuk menyaksikan pengukuran ulang justru BPN Kabupaten Bogor tidak hadir, birokrasi macam apa seperti ini, ” ungkapnya dengan nada kecewa.

Ditempat berbeda, Dede Supriatna Kasie Bagian Pengadaan Lahan BPN Kabupaten Bogor saat disambangi Jurnal Bogor di ruangannya mengatakan bahwa dirinya tidak punya kapasitas untuk memberikan statement perihal pembebasan lahan tersebut dan harus menanyakan langsung ke Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor.

“Saya gak punya kapasitas untuk memberikan keterangan dan bisa lebih jelasnya agar Kepala Kantor yang memberikan keterangan karena beliau merupakan Ketua P2T nya, jadi pertanyaan -pertanyaan awak media tidak bisa kita jawab, ” singkatnya.

Namun, saat Jurnal Bogor kembali menyambangi Kantor BPN Kabupaten  Bogor untuk meminta keterangan  Kepala Kantor justru kembali melempar kepada Dede Supriatna sebagai tim teknis di lapangan. “Bapak sedang ada tamu, itu masalah teknis silahkan tanya pak Dede Supriatna,” kata salah satu staf BPN.

** Nay Nurain

Kualitas Suplier Dipertanyakan

Pamijahan  | Jurnal Inspirasi
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belakangan ini terus menjadi sorotan. Pasalnya, selain disinyalir jadi ajang proyek berebut ingin jadi suplaier, kualitas barang pun ditemukan di beberapa kecamatan memiliki kualitas buruk.

Aktivis Mahasiswa Pemuda Bogor mengendus BPNT dari Kementerian Sosial yang diberikan kepada warga atau keluarga yang tergolong kategori miskin di Pamijahan disinyalir terdapat praktik KKN. “BPNT yang diberikan kepada keluarga miskin tersebut diduga jauh dari kualifikasi panganan rakyat. Beberapa pekan terakhir ini memantau ada beberapa komoditi yang tidak layak konsumsi, ada kualitas komoditi yang diberikan kepada warga sangat tidak sesuai dengan tujuan bantuan non tunai tersebut,” kata aktivis asal Pamijahan Yogi, baru -baru ini.

Soal  kisruhnya BPNT pun tak hanya diketahui kalangan aktivis, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Ruhiyat Sujana pun menyoroti buruknya kualitas BPNT  di wilayah Kabupaten Bogor. “Banyak berebut jadi suplier tapi soal kualitas tak diperhatikan,” tegas Ruhiyat.

Ia pun menambahkan para suplier jangan hanya melihat sisi bisnis untuk mencari keuntungan sebagai penyalur barang. Namun kualitasnya pun harus jadi perhatian yang utama. “Dan juga saat menyediakan bahan pokok harus juga menanyakan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maunya apa, tanyakan jangan ini KPM dikasih yang tidak sesuai kebutuhan,” kata Ruhiyat.

Ruhiyat pun meminta soal BNPT pemberdayaan produk lokal  juga harus diperhatikan. “Yang utamanya harus memanfaatkan produk lokal harus memperkuat, artinya produk lokal harus diberikan ruang juga,” tegasnya.

Sementara Itu Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bogor Rustandi mengatakan, pihaknya sudah ke lapangan. Namun jika menemukan masalah seperti itu harus dihentikan. “Bantuan regular dan perluasannya kalau kualitas kan saya sudah sering ke lapangan, agen dan suplier harus dihentikan kalau tidak penuhi mutu dan jumlahnya,” kata dia.

“Kalau mau jadi suplier dalam pedumnya bias, namun bila agen belum bisa mandiri, juga harus punya dukungan modal serta jaringan produksi dan jangan asal memilih kualitas kalau itu sampai terjadi harus diganti,” kata Rustandi.

Rustandi  tak menampik ada masalah soal BNPT, ia menemukan bantuan pangan perluasan ditemukan kualitas yang tidak sesuai, contoh ada tempe busuk dan ada nanas yang tidak masuk dalam rumpun sembako. “Intinya ketika ingin jadi suplaier semua pihak komitmen kepada pedum program sambako, jangan asal-asalan,”pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Pegiat media sosial Denny Siregar yang mengunggah foto yang menyakiti Umat Islam dengan tulisan ‘Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang’ banyak dikecam. Partai Gerindra pun menyayangkan dan mengaku kecewa terhadap unggahan itu. “Sebagai wakil rakyat saya benar-benar kecewa dengan tulisan dan pembuatan foto tersebut. Saya akan kawal laporan masyarakat terhadap Denny Siregar agar persoalan ini cepat diselesaikan secara hukum,” kata jubir Gerindra, Habiburokhman dikutip dari Gelora, Minggu (5/7).

Habiburokhman menilai Denny tak bisa berkelit bahwa foto yang digunakannya hanyalah ilustrasi. Sebab, menurutnya, ada beberapa kalimat dalam unggahannya yang merujuk pada foto yang digunakan.

“Lagi pula tidak akan ada orang yang mau fotonya dijadikan ilustrasi sesuatu yang buruk seperti teroris. Coba tanyakan ke Denny, apakah dia mau fotonya dijadikan ilustrasi seorang penjilat dan pemecah belah bangsa, tentu dia nggak akan mau,” tuturnya.

Habiburokhman pun menyarankan Denny segera minta maaf dengan harapan akan meringankan hukumannya kelak. “Saran konkret saya, Denny harus meminta maaf kepada santri cilik yang ada di foto tersebut, mungkin bisa meringankan hukumannnya kelak,” kata Habiburokhman.

Seperti diketahui, pegiat media sosial Denny Siregar dilaporkan ke Polres Tasikmalaya atas dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan penggunaan foto tanpa izin.

Denny dilaporkan atas posting-an di akun Facebook-nya pada 27 Juni 2020 berupa tulisan panjang berjudul ‘Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang’. Forum Mujahid Tasikmalaya selaku pelapor mempermasalahkan foto santri cilik Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Ilmi, Tasikmalaya, yang ada dalam posting-an tersebut.

Terkait pelaporan tersebut, Denny mengelak tidak melakukan penghinaan. Dia juga mengatakan foto tersebut dipakai sebagai ilustrasi. “Nggak ada penghinaan. Di tulisan, saya sudah memberikan keterangan: Foto hanya ilustrasi. Saya juga tidak spesifik menyebut itu santri dari mana,” kata Denny.

ASS|*

Cigombong | Jurnal Inspirasi
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menyatakan bahwa fasilitas yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah jauh sangat baik. Sehingga Kemensos akan melakukan studi banding agar mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Demikian disampaikan Mensos Juliari saat melakukan kunjungan kerja di BNN Lido Cigombong, Kabupaten Bogor, baru-baru ini.

Menurutnya,  studi banding yang akan dilakukannya tersebut karena Kemensos sendiri mengelola lima Balai Rehabilitasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Berbahaya (Napza). “Ya, kami (Kemensos) memiliki 5 balai rehabilitasi Napza serta 100 lebih Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ada di seluruh Indonesia,” kata Mensos kepada wartawan.

Karena itu, Mensos meminta Direktorat Jenderal (Dirjen) Rehabilitasi Sosial Kemensos, khususnya yang menangani masalah Napza agar dapat mempererat hubungan kerja sama sekaligus membuat  Memorandum of Understanding (MoU) dengan BNN.

“Kerja samanya tidak hanya masalah rehabilitasi saja, tapi juga mengenai pemberdayaan. Mengapa, karena mereka yang stelah di rehabilitasi pastinya ingin kembali ke masyarakat. Nah, disinilah kita harus berdayakan mereka supaya lebih optimis dalam kehidupan barunya lagi,” tegas Mensos.

Fasilitas di BNN saat ini memang sudah lebih baik. Oleh sebabnya, Mensos meminta kepada Dirjen untuk  membawa kepala-kepala balai rehabilitasi napza guna melakukan studi banding atau belajar di BNN tersebut.

Mengingat secara khusus selain memiliki lembaga sertifikasi profesi, konseler di BNNnya juga sangat profesional. “Nanti tim di balai kita akan belajar disini supaya memiliki sertifikasi dari BNN. Agar nantinya juga pengetahuan mereka dalam bekerja bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dari ke-5 balai rehabilitasi milik Kemensos fungsinya tidak jauh beda dengan balai-balai yang ada di BNN. Dimana guna merehabilitasi para pasien pecandu narkotika. “Jadi, kalau ga bisa direhab di BNN, maka bisa di balai kita, atau di balai milik daerah maupun swasta,” imbuhnya

Rehab sendiri, kata Mensos, sifatnya ada yang wajib seperti hasil putusan pengadilan. Misalnya harus di rehab dimana, apakah BNN Lido di Bogor. Kemudian ada juga yang sifatnya kerelaan dengan datang sendiri.

“Dalam hal kerelaan ini, karena mungkin dia seorang pecandu, sehingga minta direhab. Intinya, kita akan belajar banyak ke BNN dalam rangka perbaikan kualitas SDM bagi balai – balai rehab Napza,” terang Mensos.

** Deny

Kemang | Jurnal Inspirasi
Forum Solidaritas Warga Telaga Kahuripan (SWTK) didampingi Polsek, Koramil dan Pol PP Kemang, serta Puskesmas Jampang melakukan sosialisasi terhadap warga yang melakukan kegiatan olahraga  di Plaza Haiho Perum Telaga Kahuripan, Kemang, Kabupaten Bogor.  Selain itu juga warga yang tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak saat berolahraga diusir dari lokasi tersebut.

“Forum SWTK didampingi Puskesmas Jampang, Polsek Kemang, Koramil Kemang dan Satpol PP Kecamatan Kemang memberikan penyuluhan terhadap warga yang berolah raga agar patuh protokol kesehatan,” kata Ketua Forum SWTK  Dany kepada Jurnal Bogor, Minggu (5/7).

Dany menambahkan,  hal itu dilakukan karena ribuan warga yang berolahraga di Plaza Haihoo dan kawasan Perumahan Telaga Kahuripan masih belum paham dengan masa PSBB Tansisi menuju New Normol.

“Sehingga saat tadi dilakukan penyuluhan dan imbauan, karena banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak memakai masker tidak menjaga jarak. Sehingga tadi saat kita lakukan sosialisasi banyak yang kita suruh pulang karena tidak mematuhi protokol kesehatan, “kata Dany.

Lebih lanjut kegiatan itu pun akan terus dilakukan setiap minggunya selama PSBB Transisi jelang  New Normal di Kabupaten Bogor. Bahkan untuk selanjutnya jika saat penyuluhan ditemukan warga tidak memakai masker akan dikenakan sanksi sosial.

“Kita akan terus melakukan penyuluhan ini di tempat keramaian seputar lingkungan perumahan Kahuripan, bahkan kalau masih ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 akan diberikan hukuman suruh nyapu, “pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Pengurus RT Hingga Desa Harus Dievaluasi

Cibungbulang | Jurnal Inspirasi
Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ruhiyat Sujana mengunjungi warga Kampung Gandarasa RT 01, RW 09 Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang yang menderita gizi buruk dari kecil hingga sekarang ini sudah berusia 35 tahun. Melihat kondisi satu keluarga yang sudah puluhan tahun tak mendapat perhatian pemerintah yang kini sangat memprihatinkan tersebut, Ruhiyat Sujana merasa geram terhadap kepengurusan perangkat RT hingga Desa Situ Udik.

“Dari pengurusan RT dengan melihat kondisi warga yang cukup membuat saya geram dari kondisi keluarga itu mulai dari anaknya yang sakit gizi buruk, kemudian ada kakaknya yang yatim dan yang sakit struk ringan sudah tahunan,” tegas Ruhiyat kepada wartawan, kemarin.

Ruhiyat meminta, adanya evaluasi dari perangkat Desa Situ Udik mulai dari tingkat RT agar mampu memotret persoalan di tingkat bawah. “Yang punya warga itu adalah desa ada RT dan lain sebagainya sehingga mampu memotret persoalan di bawah, sehingga ini harus diperbaiki sebagai bentuk evaluasi, sekali lagi saya berharap peran maksimal tadi peran desa,” kata Ruhiyat.

Ruhiyat menegaskan, jangan karena persoalan keterbatasan, ketidak pahaman perangkat desa sehingga acuh terhadap warga yang seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. “Jangan-jangan ini adalah persoalan ketidakpahaman, ketidaktahuan atau apapun itu, keterbatasan punten dari perangkat RT misalnya, sehingga menjadi acuh. Ini catatan besar lah,” tegasnya.

Sementara itu keluaraga yang mengalami gizi buruk, Ratu Wiraksini mengatakan karena keterbatasan ekonomi pihak keluarga hanya bisa pasrah karena untuk berobat saja hanya bisa  ke puskesmas dan klinik 24 jam. “Mau pakai BPJS kan kita nunggak tidak punya uang,” kata dia.

Keluarga itu mengaku sudah kesal karena pihak terkait tutup mata terhadap masalah yang dihadapinya. “Matanya melihat tapi pada buta, kupingnya mendengar tapi pada tuli,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Ciampea | Jurnal Inspirasi
Setelah dilakukan pengecekan ulang, bangunan yang berdiri di lahan fasilitas umum perumahan Dramaga Pratama bakal dibongkar. Bahkan, Pol PP Kecamatan Ciampea sempat tidak mengetahui ada bangunan liar kalau tidak ada laporan dari pengurus warga.

“Yang jelas kita sudah lapor ke Pak Camat, karena jujur kami awalnya tidak mengetahui, dan pihak ketiga tidak memberikan tembusan kepada kami, itu pun setelah mendapat laporan dari pengurus warga sekitar,” kata Kasi Trantib Poll PP Kecamatan Ciampea Dudung kepada Jurnal Bogor baru -baru ini.

Ia juga menambahkan, bangunan sudah patut ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya, bahkan ke arah pembongkaran. Namun, belum melakukan penyegelan dan masih menunggu instruksi dari Pol PP Kabupaten Bogor.

“Itu sudah masuk pidana dan masuk penyerobotan tanah, karena berdiri diatas lahan yang seharusnya buat fasilitas umum. Bahkan, satu bangunan sudah ada yang mengontrak,” tambahnya.

Bahkan, Dudung membantah jika ada pembiaran karena awalnya tidak mengetahui sama sekali, kalau tak ada laporan dari pengurus warga, jika sudah tahu sejak awal pasti dipantau.

“Saya harap kedepan pihak UPT Penataan Bangunan bisa memberitahukan informasi di wilayah, minimal koordinasi dan jalan bersama melakukan pemantauan semua bangunan, dan bukan saling lempar tanggungjawab hanya sejak awal memang tidak ada koordinasi,” kilahnya.

** Cepi Kurniawan