Rp 1.000 Jadi Rp 1

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Wacana penyederhanaan nilai rupiah alias redenominasi muncul lagi. Kementerian Keuangan memasukkan rencana redenominasi ke daftar beleid yang akan dibahas pada 2020-2024. Intinya, redenominasi akan membuat nominal rupiah lebih sederhana. Nantinya Rp 1.000 akan diubah menjadi Rp 1, menyederhanakan tiga digit.

Dikutip dari CNBC, Senin (6/7), pada 2017, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sempat mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun RUU itu masih nyangkut di Senayan, belum ada pengesahan sampai sekarang.

Padahal andai disahkan, maka Rp 1.000 menjadi Rp 1 akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Setelah masa transisi selama lima tahun, redenominasi bakal berlaku penuh pada 2025. Apa yang menjadi latar belakang pemerintah dan BI memandang redenominasi sebagai sebuah hal yang penting?

“Bahwa pada saat ini pecahan Rupiah memiliki jumlah digit yang terlalu banyak, sehingga untuk efisiensi transaksi perekonomian dan meningkatkan kredibilitas Rupiah, perlu dilakukan penyederhanaan jumlah digit pada denominasi uang rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga, atau nilai tukarnya,” sebut konsiderans huruf c RUU Perubahan Harga Rupiah.

Ya, rupiah memang agak keterlaluan. Di Asia, hanya don Vietnam yang punya kurs lebih panjang di hadapan dolar AS. Akibatnya, pencantuman nominal rupiah, terutama dalam jumlah besar, menjadi sangat tidak praktis.

Misalnya dalam kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, penerimaan negara ditargetkan Rp 1.669.948.459.678.000. Kalau dibaca nominalnya akan berbunyi satu kuadriliun enam ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh delapan ribu rupiah.

Sementara belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2.739.165.851.403.000. Kalau dibaca menjadi dua kuadriliun tujuh ratus tiga puluh sembilan triliun seratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah.  Redenominasi bukan barang baru, beberapa negara sudah menerapkannya. Ada yang berhasil ada pula yang gagal total.

Contoh negara yang bisa dibilang sukses adalah Turki. Pada 2003, pemerintah Turki mengesahkan UU redenominasi yang menghapus enam nol di mata uang lira. Bukan hanya tiga, seperti yang rencananya dilakukan Indonesia. Meski UU disahkan pada 2003, butuh dua tahun untuk memberlakukan kebijakan ini. Pada 2005 Turki menerbitkan dua lira, yaitu yang lama dan yang baru. Kemudian baru pada Januari 2009 Turki memberlakukan lira baru secara penuh.

Langkah Turki melakukan redenominasi dinilai berhasil. Jeffey Kim, Profesor Sungkyunkwan University (Korea Selatan), dalam kolomnya di The Korea Times menyebut ada empat hasil positif dari redenominasi di Negeri Kebab. Pertama, kredibilitas mata uang meningkat. Kedua, penyusunan laporan keuangan menjadi lebih sederhana.

Ketiga, nilai nominal mata uang lira menjadi bisa disandingkan dengan mata uang lainnya. Misalnya, US$ 1 dan EUR 1 setara dengan sekira TRY 7. Tidak sampai belasan ribu sepert rupiah. Keempat, penyederhanaan harga mata uang juga mampu menjangkar ekspektasi inflasi. Sebelum redenominasi, inflasi Turki bisa mencapai puluhan bahkan ratusan persen. Selepas redenominasi, laju inflasi relatif bisa lebih terjaga.

“Turki adalah contoh sukses penerapan redenominasi di suatu negara. Pengalaman Turki memberi pelajaran bagi negara yang ingin menerapkan kebijakan serupa” sebut Profesor Kim. Namun tidak semua redenominasi berakhir manis. Di Zimbabwe, redenominasi malah gagal total dan dolar Zimbabwe kini punah.

Zimbabwe melakukan tiga kali redenominasi yaitu pada 2006, 2008, dan 2009. Pada 2006, harga dolar dolar Zimbabwe ‘disunat’ tiga digit. Uang ZWN 1.000 berubah menjadi ZWN 1, seperti yang rencananya diterapkan di Indonesia. Namun karena melimpahnya uang beredar akibat pencetakan uang gila-gilaan, inflasi Zimbabwe tidak terkendali. Pada 2007, inflasi Zimbabwe sempat mencapai 1.000%!

Belum lagi bank sentral sama sekali tidak punya independensi, dengan menyebut inflasi sebagai barang haram. Dunia usaha tidak boleh menaikkan harga, yang kemudian malah memicu merebaknya aktivitas ekonomi ‘bawah tanah’. Di pasar gelap, US$ 1 bisa dihargai sampai ZWN 600.000.

Kemudian pada 2008, redenominasi dilakukan kembali dan dolar Zimbabwe mengalami perubahan kode dari ZWN menjadi ZWR. Kala itu, ZWN 10.000.000.000 berubah menjadi ZWR 1.

Akan tetapi, redenominasi jilid II tidak mengubah kenyataan bahwa dolar Zimbabwe adalah uang yang tiada berharga. Sebab, bank sentral tetap harus mencetak uang gila-gilaan untuk membiayai rezim pemerintahan Presiden Robert Mugabe. Saat redenominasi jilid II berlaku, penggunaan mata uang asing menjadi semakin biasa di negara itu, karena dolar Zimbabwe yang nyaris tidak berharga sama sekali.

Lalu pada 2009, dolar Zimbabwe lagi-lagi mengalami redenominasi dengan perubahan kode dari ZWR menjadi ZWL. Bukan kaleng-kaleng, langsung 12 nol dipangkas. Jadi ZWR 1.000.000.000.000 setara dengan ZWL 1.

Redenominasi ketiga pun tidak sukses, karena ekonomi Zimbabwe praktis sudah menggunakan dolar AS sebagai mata uang yang berlaku sehari-hari. Uang beredar yang terlalu banyak membuat inflasi Zimbabwe pada 2008 sempat mencapai 250.000%. Mesin ATM sampai tidak bisa mengeluarkan uang karena jumlah nol yang kebangetan banyaknya.

Akhirnya Zimbabwe menyerah. Pada 2014, bank sentral Zimbabwe menyatakan bahwa dolar AS, rand Afrika Selatan, pula Botswana, poundsterling Inggris, euro, dolar Australia, yuan China, rupee India, dan yen Jepang adalah alat pembayaran yang sah. Kemudian pada pertengahan 2015, bank sentral Zimbabwe secara resmi ‘menyuntik mati’ dolar Zimbabwe dan beralih ke dolar AS sebagai mata uang utama.

Jadi, inti dari keberhasilan redenominasi adalah mengendalikan inflasi. Ketika inflasi bisa terkendali, maka redenominasi akan sangat membantu untuk menjangkar ekpektasi. Namun ketika rakyat hilang kepercayaan terhadap kondisi ekonomi, maka redenominasi tidak akan banyak membantu.

ASS|*

Bogor | Jurnal Inspirasi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan dua dari empat Kebun Raya di bawah pengelolaannya  yaitu Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Cibodas akan dibuka kembali untuk kunjungan umum mulai Selasa (7/7) hari ini. Pembukaan Kebun Raya ini merujuk pada Surat Keputusan Kepala LIPI Nomor 155/F/2020 tentang Pembukaan Kembali Layanan Kebun Raya di Lingkungan LIPI. 

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko mengatakan, pembukaan itu setelah pihaknya mempersiapkan secara matang terkait penyiapan sarana dan prasarana sesuai protokol pencegahan penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan juga koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat.

“LIPI akan membuka kembali Kebun Raya yang dikelola untuk kunjungan umum dengan Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Cibodas sebagai tahap awal dengan protokol kunjungan yang baru,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7). 

 Handoko berharap pengunjung dapat mengikuti protokol kunjungan yang berlaku di Kebun Raya untuk bersama-sama membantu mencegah penyebaran virus Corona. “Mari ciptakan lingkungan Kebun Raya yang aman, nyaman, juga ramah lingkungan di semua aspek,” ucapnya.

ASS |*

Cibungbulang | Jurnal Inspirasi
Setelah ramai dalam pemberitaan, Nila Sari (35) yang diduga kurang gizi, warga Kampung Gandarasa RT 01, RW 09 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang akhirnya dirawat di RSUD Leuwiliang. Penderitaan yang dirasakan Nila juga membuat banyak pihak prihatin. Ketua DPRD dan sebagian anggota dewan misalnya menyambangi Nila untuk menjenguk dan melihat kondisinya, Senin (6/7).

Namun usai tiba di RSUD, rombongan wakil rakyat itu tak bisa melihat langsung. Pasalnya menurut pihak rumah sakit karena statusnya merupakan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan dilakukan isolasi tidak bisa dijenguk.

“Tadi kami setelah dari Sukajaya serah terima hunian sementara korban longsor langsung ke RSUD untuk melihat kondisi Nila warga Cibungbulang yang kemarin sempat menarik perhatian, namun Nila tidak bisa dijenguk karena menurut pihak rumah sakit statusnya pasien PDP, selain itu juga kami memberikan bantuan kepada keluarga Nila dan APD untuk RSUD Leuwiliang,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada Jurnal Bogor.

Lebih lanjut Rudy mengatakan, DPRD Kabupaten Bogor akan selalu merespon setiap informasi yang ada. Meskipun perlu diketahui Kabupaten Bogor ini begitu luas sehingga perlu ada kerjasama, gotongroyong dan tidak apatis terhadap sesama.

“Luasnya kabupaten Bogor apapun informasi akan kita tanggapi. Jangan apatis dengan tetangga saling membantu, agar tidak terulang harus ada komunikasikan yang baik antar pemerintah desa, kecamatan hingga dinas -dinas terkait, ” kata Rudy.

Sementara Direktur RSUD Leuwiliang dr Hesty mengaku, pihak rumah sakit sudah melakukan penanganan secara prosedur terhadap pasien yang hasil pemeriksaan mengalami penyakit TB paru atau tuberculosis (TBC). Bahkan hasil radiologi pun pasien yang statusnya ini tidak bisa dijenguk.

“Penangan sesuai prosedur kita sarankan untuk tidak ditengok dulu karena kondisi kurang bagus dan sedang istirahat. Pasien ini statusnya PDP,” kata dokter Hesty.

Pihak rumah sakit sambung Hesty meminta pihak keluarga untuk tidak bepergian ke tempat keramaian dan menyarankan untuk isolasi mandiri terkait Nila yang saat ini statusnya masih PDP. “Terkait rapid tes terhadap keluarga tentu kita akan berkoordinasi dengan puskesmas setempat, “ujarnya.

Sementara itu Pjs Desa Situ Udik, Ade Salahudin mengatakan selaku kepala desa menyatakan sudah meresponnya. “Yang beredar kan busung lapar tapi ternyata kan bukan, tapi itu dari kecil ada yang bilang ketergantungan mental. Beberapa bulan sakit tapi bukan busung lapar tapi itu bawaan dari kecil itu kodrat, ” kata Ade.

Ade pun berkilah karena baru dua bulan menjabat Pjs Kades, ia pun sebelumnya mengatakan sudah memberikan bantuan. “Selaku pjs baru dua bulan karena ketidaktahuan karena saya baru dua bulan saya langsung respon kok, yang bawa ke sini (RSUD) itu pihak desa, ” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Parung  | Jurnal Inspirasi
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor terus melakukan upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 dari pasar, terminal dan stasiun. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan swab test di sejumlah pasar yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.

Dari 27 pasar tradisional plat merah milik Pemkab, sudah 7 pasar yang digelar swab test, termasuk pasar Tradisional Parung, Senin (6/7). “Pasar tradisional Parung ini pasar ke-7 yang sudah dilakukan gelar upaya memutus Covid 19. Untuk yang di Pasar Parung ada tiga titik itu semua langsung swab, dengan target 250 orang, ” kata Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-9 Kabupaten Bogor, Burhanuddin kepada  wartawan, kemarin.

Burhan yang juga Sekda Kabupaten Bogor ini mengatakan, sengaja menargetkan pasar, stasiun dan terminal karena ketiga tempat tersebut merupakan titik keramaian yang potensi penyebaran pandemi itu sangat tinggi. “Jadi semua pasar, stasiun dan terminal yang ada di Kabupaten Bogor akan kita gelar rapid dan swab dan itu gratis tidak dipungut biaya, ” ujarnya.

** Cepi Kurniawan

Jakarta | Jurnal Inspirasi
200 ilmuwan lebih dari seluruh dunia menyampaikan surat terbuka ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mereka menentang pandangan resmi tentang penyebaran virus corona. Para ilmuwan itu memperingatkan makin banyak bukti virus tersebut dapat menular melalui udara.

Para ilmuwan mengatakan, virus corona mungkin dapat bertahan sebagai partikel-partikel kecil di udara dalam waktu yang lama dan mengambang beberapa meter. Ruang tertutup dengan ventilasi yang buruk seperti transportasi publik menjadi tempat yang paling mengkhawatirkan.

Sebab, walaupun masyarakat mematuhi peraturan pembatasan sosial seperti jaga jarak, penyebaran virus dapat tetap terjadi. Dalam surat terbuka itu, para peneliti menuduh WHO gagal menyampaikan risiko penularan dengan tepat.

Dilansir dari the New Daily, Minggu (5/7), 239 peneliti mengirimkan surat terbuka ke WHO. Mereka mengatakan bahwa pedoman pencegahan penularan yang dikeluarkan organisasi kesehatan PBB itu mengabaikan bukti penularan di udara.

Selama ini, WHO selalu mengatakan publik hanya perlu memperhatikan dua tipe penularan. Pertama, dari tetesan air liur orang yang terinfeksi sehingga masyarakat harus jaga jarak satu sama lain. Lalu penularan tipe kedua dari permukaan benda yang di mana virus berada sehingga masyarakat diminta tidak menyentuh wajah, mata, hidung, atau mulut saat sedang berada di ruang publik.

Para peneliti yang mengirim surat ke WHO meyakini ada tipe penularan ketiga yang berada dibalik peristiwa yang disebut ‘penyebaran-super’. Penyebaran yang ditemukan terjadi di restoran-restoran di China di awal pandemi.

Pengunjung yang duduk di meja yang terpisah tetap tertular. Penyebaran yang sama juga terjadi pada paduan suara Negara Bagian Washington, Amerika Serikat (AS). Padahal, mereka sudah mengambil tindakan pencegahan.

Para peneliti mengatakan, sejumlah penelitian menunjukkan tetesan air liur yang sangat kecil atau yang dikenal partikel aerosol dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. Partikel tersebut juga dapat mengambang beberapa meter. Hal itu membuat ruangan tertutup dengan ventilasi yang buruk seperti bus sangat berbahaya walaupun masyarakat sudah menjaga jarak 2 meter satu sama lain. “Kami 100 persen yang mengenai ini,” kata profesor ilmu atmosfer dan rekayasa lingkungan  Queensland University of Technology, Lidia Morawska.

Ia salah satu pakar dari 32 negara yang mengirimkan surat terbuka tersebut. Temuan mereka akan dipublikasikan di jurnal ilmiah pekan depan. Surat itu dikirimkan ketika WHO melaporkan pertambahan tertinggi jumlah kasus infeksi dalam satu hari. Dalam 24 jam, WHO melaporkan 212.326 kasus  baru di seluruh dunia.

AS, Brasil, dan India menjadi negara dengan jumlah kasus baru terbanyak. Kasus kematian tetap bertahan di angka 5.000 per hari. Surat terbuka para peneliti itu mengingatkan betapa pentingnya penggunaan masker. Pemakaian masker dapat mencegah aerosol keluar dari mulut atau menghindari partikel-partikel mikroskopis di udara terhirup. 

ASS*