Jember | Jurnal Inspirasi

Dinilai mengabaikan hak interpelasi dan angket, DPRD Kabupaten Jember sepakat mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Jember, Faida dalam rapat paripurna, Rabu (22/7). “Keberadaan bupati sudah tidak diinginkan oleh DPRD Jember selaku wakil rakyat,” kata Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi usai rapat paripurna hak menyatakan pendapat di DPRD Jember dikutip dari CNN, Kamis (23/7).

Syauqi menyatakan hak menyatakan pendapat merupakan tindak lanjut dari dua hak yang sudah dilakukan oleh DPRD Jember. Menurutnya rekomendasi dewan saat melayangkan hak interpelasi dan angket diabaikan Faida. “Kami menganggap bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap melalui hak menyatakan pendapat kompak bahwa bupati dimakzulkan,” ujarnya.

Politikus PKB Jember itu menyadari DPRD secara administratif tidak bisa memberhentikan bupati. Menurutnya yang bisa memecat adalah Menteri Dalam Negeri melalui fatwa Mahkamah Agung. “Kami akan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung, sehingga kami akan meminta fatwa MA terkait keputusan paripurna itu,” katanya.

Sementara itu, Faida tidak hadir dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat. Namun, ia mengirimkan jawaban secara tertulis pendapatnya perihal usul hak menyatakan pendapat DPRD Jember sebanyak 21 halaman.

Dalam surat jawaban itu, ada tiga poin yang disampaikan Faida yakni perihal konsekuensi hasil rapat koordinasi dan asistensi penyelesaian permasalahan pemerintahan di Jember yang melibatkan kepala daerah dan DPRD.

Kemudian pemenuhan aspek prosedural/aspek formil usul hak menyatakan pendapat oleh DPRD Jember, dan pendapat bupati Jember perihal materi yang menjadi alasan pengajuan hak menyatakan pendapat DPRD Jember.

“Hak menyatakan pendapat bukanlah hak yang sifatnya bebas, melainkan hak yang dalam pelaksanaannya terikat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur penggunaan hak tersebut,” kata Faida.

Faida menyebut hak menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Bleid tersebut tertulis pengusulan hak menyatakan pendapat disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit, materi dan alasan pengajuan usulan pendapat serta materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan atau hak angket.

“Surat DPRD Jember yang kami terima tak memiliki lampiran dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat seperti yang diatur dalam aturan tersebut,” ujarnya.

Dalam surat jawaban tersebut, Faida mengaku telah melakukan semua rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan mencabut belasan keputusan bupati dan mengembalikan para pejabat yang diangkat dalam jabatan pada 3 Januari 2018.

Faida sempat berencana menghadiri rapat paripurna hak menyatakan pendapat melalui video conference. Namun, 45 anggota DPRD Jember yang hadir dalam rapat menolak usulan video conference tersebut dan memintanya hadir secara fisik.

Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember (AMJ) mendukung DPRD Jember menggunakan hak menyatakan pendapat dengan menggelar demonstrasi di bundaran DPRD Jember.

Aksi massa yang dipimpin K.H. Syaiful Rijal (Gus Syef) berkumpul di lapangan Talangsari. Mereka berjalan menuju bundaran DPRD Kabupaten Jember dengan membawa sejumlah poster yang berisi kecaman terhadap Faida.

“Kami sangat mendukung sepenuhnya DPRD Kabupaten Jember menjalankan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Bupati Jember Faida,” kata koordinator aksi, Kustiono Musri.

Menurut Kustiono, penggunaan dua hak konstitusi DPRD Kabupaten Jember, yakni hak interpelasi dan hak angket, tidak membuat Faida berbenah untuk memperbaiki hubungan dengan lembaga legislatif sebagai mitranya dalam menjalankan pemerintahan.

“Faktanya Pemkab Jember di bawah kendali Bupati Faida justru makin berjalan sendiri dan mengabaikan eksistensi lembaga legislatif tersebut,” ujarnya.

Kustiono menjelaskan persyaratan untuk membahas APBD 2020 agar bupati mematuhi dan menjalankan terlebih dahulu perubahan KSOTK sesuai dengan Surat Mendagri dan Gubernur Jawa Timur tak juga dijalankan sehingga Perda APBD 2020 makin mustahil disepakati bersama.

“Makin parah dengan adanya pandemi Covid-19 karena perencanaan anggaran penggunaan APBD yang hanya berdasarkan peraturan bupati praktis tanpa peran DPRD sama sekali, bahkan dewan tidak diberi tembusan terkait dengan anggaran dana Covid-19,” katanya.

Kustiono menyebut banyak fakta keburukan, kegagalan, pelanggaran, dan segala karut-marut sejak kepemimpinan Faida. Apalagi, BPK memberikan disclaimer atau tidak menyatakan pendapat terhadap pengelolaan keuangan APBD 2019.

“Dengan demikian, kami menilai kepemimpinan Bupati Faida dinilai telah gagal menjalankan amanat rakyat untuk mengelola triliunan rupiah uang negara semata-mata demi kesejahteraan rakyat Jember,” ujarnya.

Polisi melakukan pengamanan secara ketat terhadap aksi unjuk rasa dengan memberi kawat berduri sepanjang Gedung DPRD Jember agar massa tidak masuk ke dalam gedung dewan. Sekitar 1.000 personel gabungan Polri dan TNI mengamankan pelaksanaan sidang paripurna hak menyatakan pendapat sekaligus demonstrasi masyarakat di DPRD Jember.

ASS |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut angkat suara soal unggahan ‘Kue Klepon Tidak Islami’ yang berujung viral di media sosial. Aparat penegak hukum diminta MUI mengusut tuntas pengunggah dan penyebar.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am menilai unggahan meme klepon itu termasuk berita bohong hingga memancing keributan dan permusuhan atas dasar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

“Aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas pengunggah dan penyebar unggahan di media sosial karena secara nyata telah menyebabkan kegaduhan,” ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh dikutip dari CNN, Kamis (23/7).

Unggahan ini awalnya muncul dalam bentuk foto kue klepon pada Senin (20/7) malam. Dalam keterangannya menyebut bahwa kue klepon tidak Islami dan harus ditinggalkan. Padahal kue tersebut halal.

Asrorun menilai, unggahan soal klepon itu berpotensi melecehkan ajaran agama. Ia meminta masyarakat tak terprovokasi dengan komentar-komentar miring terutama seputar agama dalam perdebatan soal itu. “Tidak terprovokasi dan terjebak pada komentar-komentar yang melecehkan ajaran agama atau membangun stigma buruk terhadap agama,” katanya.

Dari hasil penelusuran pakar media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, unggahan itu berawal dari Facebook yang kemudian naik di Twitter dari akun @zsumarsono. Ismail menilai, perdebatan kue klepon yang terjadi di media sosial ini merupakan sisa-sisa dari persaingan Pilpres 2019. Menurutnya, perdebatan terjadi antarkedua kelompok tersebut.

Isu itu dianggap menyentuh dan mengangkat isu-isu atau karakter sensitif dan khas dari salah satu kelompok. “Residu pilpres tampaknya masih sangat kuat. Perolehan suara yang tak jauh terpaut bedanya, jelas membuat dua cluster pro-kontra yang relatif seimbang pendukungnya. Ini tentu tidak mudah untuk dileburkan tanpa upaya serius. Setiap saat siap untuk saling ‘serang’,” ucap Ismail melalui akun Twitternya.

Hasil analisis Ismail menunjukkan bagi yang senang dengan isu kue klepon akan membuat unggahan dengan kata kunci ‘kadrun’. Mereka percaya kelompok kadrun adalah kelompok yang membuat isu ini.

Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, foto klepon yang diunggah itu adalah hasil stok foto yang sudah tersebar di web. Penelusuran melalui Google menghasilkan satu foto yang sama digunakan di Pinterest.

Ismail juga menemukan sejumlah akun yang mencoba mencari kebenaran soal unggahan foto klepon tersebut. Analisis Drone Emprit ini mengambil data dari Online News, Twitter, Facebook Page, dan Instagram dengan data paling banyak diperoleh dari Twitter.

Sebelumnya Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring ikut buka suara. Tifatul menduga ada upaya pengalihan isu dengan hebohnya isu klepon bukan jajanan Islami tersebut. Hal ini disampaikannya dalam cuitan yang diunggah ke Twitter, Rabu (22/7). “Apakah ‘kelepon’ ini semacam pengalihan isu pihak-pihak tertentu yang sedang marak akhir-akhir ini?” tanya Tifatul.

Ia melanjutkan, “Kira-kira apa ya isu yang mau ‘ditutupi’ dan ‘dialihkan’ dengan isu ‘kelepon’ ini? Ada yang bisa jawab? Koq saya jadi kepo.” Dalam cuitan sebelumnya, Tifatul juga merasa munculnya isu klepon bukan jajanan Islami mirip propaganda PKI memojokkan Islam dan ulama. “Dilihat modusnya, isu “Kelepon Islami” itu persis cara propaganda pki memojokkan Islam & Ulama dari zaman baheula,” ujarnya.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mengatakan bahwa seolah konten tersebut dibuat kalangan Islam, padahal pihak komunis yang memproduksinya. Tujuannya, kata Tifatul, agar bisa mengolok dan membully Islam dan ulama.

Setelah pernyataan itu diunggah ke Twitter, Tifatul mengaku banyak warganet yang justru marah-marah kepada dirinya. Ia heran dan meminta publik untuk membaca kembali sejarah pembantaian ulama tahun 1948. “Heran dengan yang marah-marah di posting ini. Apa mereka mau sembunyikan sejarah NKRI?” kata Tifatul.

“Coba baca sejarah, bagaimana PKI saat itu memfitnah agar ada alasan membantai Ulama & Santri. Ini mirip dengan modus ‘Isu Kelepon’ kan? Walau dulu lebih sadis & kejam,” imbuhnya.

Menurut Tifatul, dulu PKI memfitnah santri dan ulama kemudian disebar masif oleh kadernya. Pada akhirnya, ulama dan Santri dibantai. “Sekarang: Bikin konten Isu Kelepon –> Dibuzzer masif pertama oleh kalangan ‘yg kita tahu siapa’ –> Islam diolok-olok & dibully oleh ‘mereka-mereka juga’. Bisa lihat pola yang sama kan?” tulis Tifatul.

Untuk diketahui, munculnya isu klepon bukan jajanan Islami mulai ramai diperbincangkan warganet dan menjadi trending topik Indonesia di Twitter, Selasa (21/7).

Gambar klepon yang tersebar di sosial media memiliki narasi seperti berikut. “Kue klepon tidak Islami. Yuk tinggalkan jajanan yang tidak Islami dengan cara membeli jajanan Islami, aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami.”

Masih belum jelas darimana dan siapa pembuat gambar tersebut. Namun, di bagian bawah tertulis nama “Abu Ikhwan Azis”.Kemudian banyak tokoh politik dan publik figur yang mengomentari isu tersebut.

ASS |*

Liverpool | Jurnal Inspiasi

Liverpool mengakhiri laga terakhir Liga Primer Inggris di Stadion Anfield dengan hasil yang memuaskan usai mengalahkan Chelsea 5-3, Kamis (23/7) dini hari WIB. Kemenangan ini terasa spesial mengingat pasca pertandingan Si Merah menerima trofi juara musim 2019/2020.

Liverpool tampaknya tidak menemui hambatan yang berarti selama berhadapan melawan Chelsea. Buktinya, tuan rumah mampu unggul cepat 3-1 di babak pertama.

Pesta kemenangan Liverpool ditandai lewat gol yang dicetak Naby Keita di menit 32. Selanjutnya giliran Trent Alexander-Arnold yang memperlebar kedudukan menjadi 2-0 pada menit 38.

Selang enam menit kemudian, giliran Georginio Wijnaldum yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan Mohamed Salah. Penyerang asal Mesir tersebut tercatat sebagai pemain pertama Liverpool di era Liga Primer dengan mencetak double-double sebanyak dua kali.

Itu berkaitan dengan torehan gol dan assistnya. Di musim 2017/2018, Salah membukukan 32 gol dan 10 assist dan musim ini tradisi itu masih terjaga dengan torehan 19 gol serta 10 assist. 

Pada laga sebelum turun minum, Chelsea mampu memperkecil kedudukan menjadi 3-1 lewat gol yang dicetak Olivier Giroud. Ini merupakan kali pertama The Blues kebobolan tiga gol di interval pertama selama dilatih Frank Lampard di Liga Inggris. 

Di babak kedua, Roberto Firmino menambah penderitaan Chelsea setelah umpan Trent Alexander-Arnold dikonversikan dengan baik oleh pemain berpaspor Brasil tersebut pada menit 55.

Selang enam menit kemudian, Tammy Abraham memperkecil kedudukan menjadi 4-2. Chelsea, yang mengincar tiket Liga Champions musim depan mencoba menekan lini pertahanan Liverpool, namun Pulisic baru bisa membobol gawang Alisson di menit 73.

Skor kembali berubah menjadi 4-3. Alih-alih mencari gol penyeimbang, Chelsea justru kebobolan untuk kelima kalinya. Adalah Alex Oxlade-Chamberlain, yang mengakhiri pesta kemenangan Liverpool di Anfield.

Hingga pertandingan usai skor 5-3 untuk kemenangan Liverpool tak berubah. Setelah peluit panjang dibunyikan, seluruh pemain Liverpool tetap berada di lapangan mengikuti seremoni penyerahan trofi juara Liga Inggris musim ini.

ASS |*