Ciampea | Jurnal Inspirasi

Jelang dimulainya tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades), Muspika Kecamatan Ciampea mensosialisasikan Pilkades dan menginstruksikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia Pilkades.

Camat Ciampea, Chaerudin Felani mengatakan, untuk Kecamatan Ciampea yang bakal menggelar Pilkades yakni Desa Benteng, Ciampea dan Cibadak. Menindaklanjuti surat edaran Bupati Bogor tentang pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2020, Muspika Kecamatan Ciampea mensosialisasikan ketiga desa tersebut dan mengintrusikan kepada BPD untuk segera membentuk panitia Pilkades.

“Di Pilkades sekarang, TPS tidak lagi terpusat tetapi tersebar. Minimal satu desa ada tiga TPS dan disesuaikan dengan hak pilih, ” ujar Chaerudin Felani, kepada wartawan, kemarin.

Untuk panitia inti Pilkades nanti, sambung Camat,  ada sembilan orang. Nantinya ada juga panitia tambahan yang disebut KPPS. Petugas KPPS tersebut nantinya bertugas di masing-masing TPS. “Setelah dibentuk panitia Pilkades di tingkat desa lalu dilantik dan disahkan oleh BPD yang dihadiri oleh Camat,” kata dia.

Tahapan selanjutnya, masih kata Camat yakni menyusun tahapan dan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan pagu yang sudah ditetapkan oleh Pemkab. Diperkirakan pada 15 Agustus, sudah mulai pendaftaran bakal calon kepala desa.

“Perbedaan Pilkades sekarang yakni TPS-nya tersebar tidak lagi terpusat dan mengendepankan protokol kesehatan,” katanya.

Untuk anggaran Pilkades ada kenaikan dari sebelumnya per-KK sebesar15 ribu sekarang menjadi Rp 20 ribu. KarenaTPS nya tersebar, pihaknya juga bakal memperketat pengamanan di setiap TPS. Selain dari Muspika Kecamatan, ada juga BKO dari Polres Bogor. “Kita berharap Pilkades di tiga desa berjalan lancar dan aman,” tukasnya.

** Cepi Kurniawan

Caringin | Jurnal Inspirasi

Bantuan presiden (Banpres) untuk warga yang terkena dampak Covid-19 di Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, menuai protes dari warga. Sebab, bantuan tunai langsung (BLT) sebesar Rp1.800.000 yang diberikan pemerintah itu, diduga tidak tepat sasaran.

Apud, warga RT 03/09 Desa Ciderum mengatakan, bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang sudah diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) beberapa hari lalu, tidak tepat sasaran. Karena, warga yang menerima bantuan sebesar Rp1.800.000 itu, masuk kategori warga mampu.

 “Saya merasa aneh saja, masa warga yang masuk kategori mampu secara materi dapat bantuan uang tunai tersebut. Sedangkan warga yang benar-benar tidak mampu, malah tidak mendapatkan bantuan,” ungkapnya kepada wartawan.

Selain itu, lanjutnya, Banpres sebanyak 249 KPM di Desa Ciderum, tidak semua warga setiap rukun tetangga (RT) mendapatkannya. Padahal, hampir di setiap RT kondisi warga banyak yang tidak mampu akibat terkena dampak Covid-19.

 “Di RT saya saja tidak ada yang dapat bantuan tersebut. Ini kan aneh, ada apa dengan pemerintah desa,” tegas Apud yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani.

Harun, ketua RT 03/09 mengaku kesal karena warganya tidak ada satupun yang mendapatkan Banpres. Pihaknya sudah mempertanyakan perihal tidak adanya warga yang mendapatkan bantuan uang tunai itu.

 “Begitu tahu ada bantuan dan satu pun warga saya tidak masuk penerima bantuan, saya langsung menanyakan ke desa. Kata staf desa, semua yang menerima Bansos langsung dari pemerintah pusat,” paparnya.

Tidak hanya warga RT 03/09 saja, kekesalan sama juga dirasakan warga RT 02/09. Dimana di RT itu tidak ada satu warga pun yang menerima Banpres.  “Iya benar, di RT saya juga tidak ada warga yang menerima Banpres,” jelas Jamal, ketua RT 02/09.

Sementara, Obang, staf Desa Ciderum yang bertugas di bagian kesejahteraan sosial mengaku, jika yang menentukan warga mendapatkan bantuan, itu langsung dari pemerintah pusat atau Kementerian Sosial (Kemensos). “Kalau kita hanya mengajukan saja, tapi yang menentukan KPM langsung dari pusat,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Leuwisadeng l Jurnal Inspirasi

Pemerintah Desa Kalong 2, Kecamatan Leuwisadeng, membangun Tembok Penahan Tebingan (TPT)  di Kampung Kalong Jalan. Upaya ini untuk mencegah banjir musiman yang diakibatkan meluapnya kali Cipicung dan kali Cicaung.

Pjs Kepala Desa Kalong 2, Engkos Kosasih mengatakan, pembangunan TPT di wilayah RT 03, 04 dan RT 05 di lingkungan RW 01 merupakan kebutuhan yang urgen. “Kami bangun TPT diawali dengan doa bersama bahwa pembangunan TPT tersebut telah mulai,” ujar Engkos kepada Jurnal Bogor, Senin (27/7).

Selain itu kata Kades, sejumlah masyarakat yang tinggal tidak jauh dengan bantaran kali meminta segera dibuatkan TPT. Sebab, kali Cipicung dan kali Cicaung  meluap ke pemukiman warga ketika hujan turun. “Kalau hujan turun saluran air meluap dan menggenangi rumah-rumah warga setinggi lutut orang dewasa, ” ujarnya.

Engkos menambahkan,  pembangunan TPT sepanjang 200 meter dan tinggi 3 meter bersumber dari DD tahap dua. Untuk pembangunan TPT, melibatkan warga sekitar agar warga merasa memiliki dan timbul rasa kebersamaan.

Engkos kosasih yang juga sebagai kasi Ekbang di Kecamatan Leuwisadeng menuturkan, pembangunan TPT ditargetkan selesai selama 25 hari. “Mudah mudahan ketika rampung dibangun sejumlah warga sekitar tidak terkena banjir lagi,” katanya.

Sementara itu, Plt Camat Leuwisadeng Hendarsah mengatakan, meski jabatan Pjs kepala desa sifatnya sementara, tetapi selama menjabat harus meninggalkan kesan dan pesan yang baik di masyarakat dan ini yang dilakukan Engkos Kosasih.

Ia juga berharap apa yang menjadi program desa bisa berjalan dengan baik, termasuk pembangunan TPT. “Saya juga berpesan agar setiap pembangunan yang dikerjakan Pemdes bersama masyarakat tetap memperhatikan kualitas bangunan,” katanya.

Terpisah, warga sekitar yang rumah tinggalnya tidak jauh dengan bantaran kali, Emah (50) mengaku senang ketika TPT ini dibangun. Dia merasakan ketika hujan lebat turun, bersama keluarga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. “Kalau udah ada TPT ini kita aman, tidak lagi khawatir banjir akibat kali meluap, ” tandasnya.

** Arip Ekon

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Musim kemarau mulai berlangsung di wilayah Puncak yaitu Cisarua dan Megamendung yang kini mulai kekeringan. Sumur-sumur yang ada di rumah warga sebagian besar sudah tidak mengeluarkan air bersih. Kalau pun ada tidak bisa dikonsumsi karena airnya berwarna hijau.

Untuk kebutuhan airnya, sebagian warga kini mulai mendatangi sumber-sumber air yang jauh dari rumahnya. Atau mereka meminta kepada warga yang sumurnya masih memiliki air bersih. “Sudah satu minggu ini kita meminta air ke Saung Nirwan. Karena sumur di rumah airnya hijau. Kita setiap pagi dan sore beramai ramai mengantre ambil air bersih itu,” ujar Yadi, salah satu warga.

Tidak hanya sumber mata air saja yang didatangi oleh warga yang membutuhkan air tersebut. Namun, kali atau salursn irigasi yang dinilainya bersih juga dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci. Seperti, sebagian warga yang berada di Desa Kopo. Mereka mengambil air ke kali Cobogo. Meskipun saluran sir itu banyak sampahnya namun warga tetap memanfaatkan air tersebut.

“Tiap pagi saya mengambil air ke kali ini. Memang banyak sampah sih tapi airnya bening. Jadi kami pergunakan saja untuk mandi dan mencuci. Kalo untuk minum kami minta ke tetangga yang sumurnya masih berair,” tutur Rohim.

Sementara itu di Kantor Desa Citeko juga kini kesulitan air bersih. Pihak desa akan mengambil airnya ke sumber mata air yang ada dibawah kantor desa. “Untuk kebutuhan air bersih di kantor desa, kita akan menyedot menggunakan mesin dari mata air yang ada dibawah kantor desa,” pungkas Sekretaris desa Citeko, Firmansah.

** Dadang S

Ciampea  | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Desa Tegal Waru mengumpulkan 39 RT dan 6 RW di di Pendopo Jasun, Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea untuk diberikan pemahaman dan penekanan soal transparansi bantuan dampak Covid-19 yang turun ke desa.

Kepala Desa Tegal Waru Nunung Nuriah  mengatakan, selain perihal tersebut upaya ini agar ada pertanggungjawaban laporan pemberian bantuan.

Menurut Nunung, di Desa Tegal Waru bantuan untuk dampak Covid-19 ada 7 sumber yakni PKH, BPNT BNI dan Mandiri,  BLT Desa, Bansos Bupati-Banprov dan Banpres.

“Dari total bantuan 7 sumber  dengan jumlah 3.973 Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan bantuan, untuk dampak Covid-19 itu 2.889 KK sisanya sekitar seribu lebih nanti akan dibantu dengan BLT Dana Desa ,” kata Nunung kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Lebih lanjut ia pun sekali lagi menekankan kepada RT dan RW untuk membagikan sesuai mekanisme yang ada dan mensosialisasikan kepada masyarakat setiap bantuan yang turun ke desa.

“Jadi dalam pembagian untuk dampak Covid-19 perlu adanya transparansi dan pertanggungjawaban laporan dari para ketua RT dan perlu diketahui masyarakat jika memang dari hasil Musdes ada hal yang lain, seperti ada pembagian yang harus dibagi rata itu pun harus ada musyawarah dengan para penerima agar tidak terjadi gejolak di masyarakat,” kata Nunung.

Sementara Ketua Paguyuban RT Desa  Tegal Waru Junaedi mengatakan, mekanisme bantuan  selama Covid-19 tidak ada masalah karena selalu diadakan koordinasi.

“Kita selalu kumpulan dengan masyarakat yang jadi KPM untuk koordinasi dengan para RT dan bersepakat sebelum kita menerima bantuan kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih dan itu semua sudah kesempakatan masyarakat hasil musyawarah bersama,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Pandeglang | Jurnal Inspirasi

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Mandalawangi dan BPP Kecamatan Cipeucang didaulat menjadi model BPP Kostratani di Kabupaten Pandeglang. Kedua BPP tersebut dinilai berkinerja cukup baik, memenuhi syarat utama dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.  Yakni fasilitas yang sudah memadai dengan adanya listrik, jaringan internet dan memiliki perlengkapan IT. Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Yusral Tahir dalam sosialisasi Kostratani di Pandeglang, Rabu (22/7).

“Berdasarkan hasil survey ke lokasi, kedua BPP ini memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan jadi model BPP kostratani.  Atas kesepakatan  bersama antara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang dengan kami dari PPMKP maka ditetapkan BPP Model Kostratani BPP Mandalawangi dan BPP Cipeucang, “ ujar  Yusral.

Hal tersebut disambut baik penyuluh baik di kecamatan Cipeucang maupun Mandalawangi. Dudi Supriyadi, koordinator penyuluh BPP Mandalawangi menuturkan, semua penyuluh di BPPnya siap dan semangat meningkatkan kinerja dan kualitas dalam penguasaan teknologi informasi (TI) dan keahlian lain di bidang teknologi pertanian terbaru.

“Alhamdulillah semakin semangat, apalagi saat ini percepatan teknologi pertanian dipadukan dengan bisnis sangat luar biasa e commerce salah satunya menjadi pendorong untuk penyuluh meningkatkan kualitas dalam penguasaan TI,“ tuturnya. 

Kecamatan yang memiliki luas lahan sawah 1,933 ha dan darat 2,942,6 ha ini memiliki komoditas unggulan padi, untuk tanaman pangan, durian disektor hortikultura, kopi untuk perkebunan dan umbi – umbian talas beneng.

Kantor BPP yang terletak di Jalan Raya Mandalawang-Carita, KM 5, Pandegalang, Banten sudah dilengkapi dengan rumah pintar petani (RPP) serta demplot yang menjadi sarana petani belajar dan sering dijadikan lokasi magang mahasiswa. Tidak hanya itu kecamatan yang memiliki 15 desa dengan enam orang penyuluh ini telah pula merasakan manfaat dari program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP). “Dengan program IPDMIP merasa terbantu dari ketenagaan dengan adanya pendamping. Petani bergerak lagi untuk menata kelompok ,” tuturnya.

Berbeda dengan BPP Mandalawangi, Koordinator Penyuluh BPP Cipeucang Yoyoh Rachmatunnisa mengungkapkan, BPP Cipeucang saat ini sedang dalam tahap identifikasi untuk melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang IPDMIP. “Pelaksanaan SL IPDMIP sudah masuk ke tahap identifikasi  tentang bagaimana kondisi kantor, petani, jaringan internet,fasilitas yang ada di BPP,dan tentang  kelompok tani, “ ucapnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menegaskan, Kementan telah menginisiasi pembentukan BPP model Kostratani.  Semangat dan keinginan penyuluh merupakan komponnen penting dalam menunjuk BPP model. Sebab  Kostratani merupakan gerakan pembangunan pertanian dengan basis kecamatan dalam rangka optimalisasi fungsi penyuluh.

Kostratani yang digagas Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo meningkatkan tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring dan kemitraan.

Untuk itu Ia menekankan BPP tidak hanya sebatas ruang lingkup penyuluhan saja sebagaimana selama ini berjalan. Kostratani mewadahi seluruh unsur yang berperan dalam pembangunan pertanian, diantaranya penyuluh, pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT), petugas kesehatan hewan serta unsur lain bahkan lintas sektor. Selain itu, BPP diperankan dalam proses pengumpulan data lapangan yang akurat terpadu dengan BPS. Hal ini bertujuan untuk  untuk sinergi dengan para pihak terkait dalam upaya menuju single data, terutama dengan BPS dan ATR BPN.

Regi/ PPMKP