Pengendara yang melintas di Jalan Raya Cigudeg dan warga yang berkerumun di tempat keramaian Pasar Cigudeg, termasuk di area Bank BRI menjadi sasaran Satgas Covid Cigudeg untuk terus melakukan Operasi Yustisi dalam penegakan disiplin. Puluhan warga kedapatan tidak menggunakan masker dan diganjar hukuman push up hingga menyanyikan lagu nasional.
“Ada puluhan orang yang terjaring hari ini. Kepada mereka kita berikan sanksi sosial seperti push up, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyebutkan butir Pancasila,” kata Kanit Patroli Polsek Cigudeg IPDA Suyadi kepada wartawan, Senin (20/9).
“Tadi kita operasi sejak pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Dari operasi yang kita lakukan tadi memang cukup banyak warga yang kita dapatkan tidak menggunakan masker, tapi rata-rata yang melanggar itu kaum milenial,” imbuhnya.
Yadi menyebut, razia masker digelar sebagai upaya pendisiplinan warga dalam menjalani protokol kesehatan di tempat umum. Kegiatan yang dilakukan oleh Muspika Kecamatan Cigudeg ini merupakan pendisiplinan warga dalam menerapkan protokol akan terus dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran Covid – 19.
“Saat ini kita bersama Koramil dan Pol PP di wilayah Kecamatan Cigudeg rutin melakukan Operasi Yustisi untuk penanganan Covid-19, dalam rangka untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” terangnya.
Terpisah Kasi Pol PP Kecamatan Cigudeg Saepul Hupad menambahkan, pihaknya melakukan Operasi Yustisi ini guna menjalankan intruksi Bupati Bogor untuk menekan angka penyebaran dan memutus mata rantai penularan Covid – 19 di wilayah Kecamatan Cigudeg.
“Jadi memang tidak hanya memberikan sanksi saja, kita juga membagi-bagikan masker bagi warga yang kedapataan tidak memakai masker. Kita tidak bekerja sendiri, ada kawan dari TNI dan Polri, serta Sat Pol PP. Kita juga sterilkan dengan menghimbau untuk memakai masker di area objek vital Bank BRI dan Pasar Cigudeg karena memang disini area pelayanan warga dan tempat transaksi,” tukasnya.
nHampir 9 Bulan Terjadi Pergeseran Tanah di Kampung Cepaktangkil
Nanggung l Jurnal Inspirasi
Puluhan warga di Kampung Cepaktangkil yang tersebar di RT 01,02 dan RT 04, lingkungan RW 05, Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung dihantui rasa was-was setelah wilayah tersebut dilanda bencana pergerakan tanah terjadi beberapa bulan lalu.
Sekretaris Desa Sukaluyu Iip Maulana menyatakan, musibah pergerakan tanah di Kampung Cepaktangkil terjadi sudah hampir sembilan bulan. Namun hingga sekarang belum ada petugas yang berkompeten menangani masalah ini. “Kejadian ini sebelumnya sudah kami laporkan ke Pemkab Bogor, tetapi sampai sekarang belum juga disuvei,” kata Iip kepada Jurnal Bogor, Senin (21/9).
Wilayah itu, kata Iip terdapat sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya retak-retak akibat bencana alam pergeseran tanah. “Selain RT 0 1,02 dan RT 04 terancam termasuk warga di RT 03 juga mengaku was-was, lantaran tanah di bagian atas tertarik hingga kebawah,” terang Iip.
Iip menerangkan, kejadian pergerakan tanah di wilayahnya hampir berbarengan terjadi pada awal tahun Januari 2020 lalu. “Sebetulnya pergeseran tanah di wilayah Kampung Cepaktangkil seringkali terjadi tetapi sekali sampai saat ini pihak terkait belum ada yang datang ke lokasi,” kata dia.
“Belum ada survei padahal sebelumnya sudah disampaikan ke pihak terkait hal ini Kabupaten Bogor, minta dipastikan tanah yang ditempati masyarakat aman apa tidak. Akibat keretakan tanah tersebut, berdampak pada bangunan rumah retak retak termasuk pada bagian kamar mandi berikut kamar tidur tidak bisa dipngsikan, karena keretakannya cukup besar,” ucap Iip.
Termasuk rumah pak RW Saleh juga terkena dampak pergeseran tanah, dan meminta untuk segera ada tindakan dari pihak yang berkompeten. Sejak hujan pertama melanda wilayahnya, kondisi tanah di kampung tersebut langsung banyak yang retak. “Apalagi, saat ini mulai seringnya turun hujan tidak menutup kemungkinan berpotensi bencana alam pergereseran tanah kembali terjadi,” ujarnya.
Meski keadaannya mengkhawatirkan, papar Iip, tidak ada pilihan lain, sejumlah warga masih menempati rumahnya masing- masing. ” Kami hanya khawatir maka itu, Pemkab Bogor diminta untuk segera cek lokasi dan dipastikan aman tidaknya keadaan kontur tanah tersebut,” pintanya.
Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2020 bakal tetap dilaksanakan, namun Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dipastikan ditunda. Hal ini dikatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyikapi kritikan dan dorongan agar Pemerintah menunda pesta demokrasi Tanah Air karena pandemi Covid-19.
Tito mengatakan, akan diterbitkan Perppu untuk mengatur jalannya Pilkada serentak di masa Pandemi. Namun untuk Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades, Tito tegas memutuskan untuk menunda jalannya Pilkades. Sebanyak 3.000 agenda Pilkades di seluruh Indonesia dibatalkan untuk mengantisipasi adanya penularan Covid-19 saat proses Pilkades.
“Ini Pilkades kita tunda, itu ada tiga ribu Pilkades semuanya sudah kita tunda. Kenapa, karena kita tidak bisa kontrol. Karena itu kan yang melaksanakannya adalah panitianya ini kan Bupati menurut undang undang. Tapi dengan kewenangan saya sebagai Mendagri saya perintahkan dengan surat edaran, saya minta tunda sampai dengan Pilkada selesai kita lihat Bagaimana pilkada dan Pilkades itu ada 3.000 lebih,” kata Tito, dalam diskusi webinar nasional seri 2 KSDI bertema Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi, Minggu (20/9).
Tito mengatakan, untuk Pilkada, penyelenggaraannya adalah KPU di tingkat daerah sehingga prosesnya dapat lebih terkontrol. Manajemen KPU sampai di tingkat daerah juga dinilai akan mampu menyelenggarakan Pilkada di tengah Pamdemi.
Sedangkan untuk Pilkades, panitia pemilihannya akan di atur oleh pemerintah Kabupaten. Untuk itu, jika tidak memiliki manajemen yang baik akan sangat berbahaya dan menimbulkan kekhawatiran penularan COVID-19 semakin meluas.
“Jadi kita sudah mencegah, kemudian karena kalau Pilkada mungkin lebih bisa kita kontrol tapi kalau Pilkades penyelenggaraannya kan tiap-tiap Kabupaten masing-masing. Kalau di manajemen yang baik akan bagus tapi kalau yang nggak baik (manajemennya) rawan sekali, jadi sudah kita tunda,” ujarnya.
Pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda menjadi alasan utama tuntutan penundaan pilkada. Pemerintah pun diminta untuk tidak memaksakan pelaksanaan Pilkada secara serentak yang puncaknya dijadwalkan digelar pada 9 Desember 2020. Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan, kasus kejangkitan virus Corona di Indonesia meningkat hingga 4.000-an orang per hari dalam beberapa pekan terakhir. Pada Sabtu, 19 September 2020, kasus harian Covid-19 memecahkan rekor hingga 4.168 orang.
Mufida prihatin dengan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang belum memutuskan untuk menunda pilkada. Padahal, kegiatan politik seperti pilkada yang niscaya memobilisasi massa dan memicu kerumunan akan makin meningkatkan potensi penularan virus mematikan itu.
Apalagi, katanya, dalam aturan pelaksanaannya masih membolehkan kampanye berbentuk konser musik yang akan menimbulkan kerumunan dan sangat sulit menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
“Pada saat pendaftaran calon saja sudah banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Beberapa calon pasangan kepala daerah yang akan maju juga terkonfirmasi positif,” kata Mufida dalam keterangannya, Senin (21/9).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendukung penuh sikap organisasi Nahdlatul Ulama yang menuntut pemerintah pemerintah untuk menunda pilkada serentak karena darurat pandemi Covid-19.
Dia berharap, ormas-ormas besar lain maupun organisasi profesi dan civil society juga mengeluarkan pernyataan yang sama untuk menolak pelaksanaan pilkada serentak. Dia juga akan mengajak koleganya di parlemen dan parpol untuk meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020.
Legislator dari daerah pemilihan DKI-2 itu menyatakan, harusnya pemerintah Indonesia belajar dari Selandia Baru yang memutuskan dengan tegas menunda pemilu meski tingkat kejangkitan Corona di sana jauh lebih rendah daripada Indonesia. Tetapi Indonesia, dengan tingkat infeksi yang terus meninggi, tetap akan menggelar pilkada di 270 daerah.
Beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada, dia mengingatkan, juga masuk dalam zona merah dengan penularan tinggi dan tingkat kematian tinggi seperti di Depok, Tangerang Selatan, dan beberapa daerah lain di Jawa.
Mufida menegaskan, memaksakan pelaksanaan pilkada serentak sangat berpotensi meningkatkan penularan dan membuat berbagai upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 akan berantakan lagi. “Beban tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan akan makin berat di tengah makin banyak dokter dan tenaga kesehatan lain yang berguguran,” katanya.
Mufida minta para elite politik di pemerintahan mengesampingkan kepentingan politik dengan memaksakan pelaksanaan pilkada di tengah tragedi kemanusiaan dan kesehatan yang sedang terjadi.
Pejabat tinggi negara dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo yang positif terinfeksi virus Corona(Covid-19) bertambah. Setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, kini Menteri AgamaFachrul Razi terkonfirmasi positif Covid-19. Namun saat ini kondisi fisik Fachrul dikabarkan dalam keadaan baik.
“Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif. Namun, alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan,” kata Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal dikutip dari Viva, Senin (21/9).
Meskipun dalam kondisi yang baik, saat ini Menag tengah menjalani proses isolasi dan istirahat. Ini bagian dari wujud komitmen beliau dalam menaati peraturan protokol kesehatan dan memutus mata rantai kemungkinan penyebaran.
“Kami mohon doa dari masyarakat, semoga prosesnya berjalan lancar serta Menag bisa lekas sembuh, semoga hasil swab berikutnya negatif, sehingga Menag dapat menjalankan tugas-tugasnya kembali,” katanya.
Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama, Oman Fathurahman menambahkan, Menag sementara ini akan fokus menjalani proses isolasi dan pemulihan kesehatan. Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, Menag sudah mengkoordinasikan dan sekaligus mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama, serta memberi arahan kepada para pejabat terkait.
“Pelaksanaan program Kemenag, utamanya dalam ikut mencegah penyebaran Covid-19 di lembaga pendidikan agama dan keagamaan serta lembaga keagamaan menjadi perhatian Menag. Beliau minta agar itu berjalan dengan baik. Bantuan yang disalurkan juga agar tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Oman menyampaikan pesan Menag.
Lanjut Oman, Menag minta agar program-program dan layanan keagamaan tetap berjalan. Koordinasi akan tetap dilakukan melalui daring.
Menurut Oman, Menag juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. “Siapapun bisa terkena Covid-19 ini, tidak ada kecuali, mari kita saling berempati, saling menguatkan, dan berikhtiar dengan mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini bisa segera teratasi,” tutup Oman.
Pandemi Covid-19 di Kota Bogor belum berakhir. Bahkan penyebarannya kasus terus bertambah. Karenanya pada 30 Agustus 2020, Pemerintah Daerah Kota Bogor mengumumkan Kota Bogor masuk ke dalam zona merah. Serangkaian langkah diambil Wali Kota Bogor dan jajarannya untuk menekan penyebaran Covid-19.
Langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang diambil Kota Bogor harus berdasarkan data dan rekomendasi para pakar. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:
Pembatasan aktivitas warga,
Meningkatkan upaya aktifitas tracing melalui penguatan unit lacak dan unit di kecamatan dan kelurahan serta pengawasan ketat terutama di RW zona merah,
Meningkatkan tes swab masif,
Kampanye tentang protocol kesehatan secara masif yang melibatkan seluruh elemen pemerintah dan organisasi masyarakat melalui pesan 4M : memakai masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Membersihakan diri ketika kembali kerumah
Meningkatkan ruang isolasi kesehatan dan non fasilitas kesehatan.
Upaya-upaya pencegahan oleh pemerintah akan berhasil apabila didukung peran serta dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan organisasi-organisasi yang ada di Kota Bogor.
Sebagai salah satu lembaga kemanusiaan di Kota Bogor, Salam Aid kemudian tergerak memperkuat langkah dan komitmen dalam aksi-aksi nyata membantu masyarakat di tengah pandemic Covid-19. Sejak Maret 2020 atau awal pandemic Covid-19, Salam Aid mulai bergerak dengan sejumlah langkah nyata seperti penyaluran bantuan APD bagi sejumlah rumah sakit yang bahkan tujuannya sudah sampai ke Jawa Timur.
Kemudian pendampingan pasien Covid-19 dengan penyediaan mobil siaga Covid-19 untuk pasien yang akan didampingi melakukan tes swab atau menyalurkan bantuan bagi keluarga yang terdampak Covid-19. Juga keberadaan warung berkah yang menyediakan makanan gratis setiap Jum’at. Total ada 51.779 jiwa yang telah menerima manfaat dari serangkaian program Salam Aid di kurang lebih 29 kota/ kabupaten seluruh Indonesia.
Dan kondisi seperti sekarang ini, mendorong Salam Aid memperkuat semangat membantu masyarakat di tengah pandemic Covid-19 melalui kehadiran program Temanco. Program temanco berbasis pada tiga aksi utama yang intinya membersamai pasien Covid-19 dan keluarganya.
Aksi utama pertama temanco adalah pendampingan psikis antara para relawan yang terdiri dari para survivor Covid-19 dengan para pasien Covid-19. Para survivor akan menjadi teman cerita, teman curhat, dan teman berbagi bagi para pasien Covid-19. Tugasnya bukan mengganti peran dokter atau perawat, tapi bagaimana mereka berbagi pengalaman ketika survive dari Covid-19.
Aksi utama kedua temanco, adalah pendampingan ekonomi bagi keluarga pasien Covid-19 dari keluarga tidak mampu. Kasus Covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi pasien. Temanco ingin membantu warga yang terdampak dengan memastikan kebutuhan pokok mereka tercukupi ketika ada anggota keluarganya harus menjalani isolasi mandiri atau perawatan di rumah sakit..
Sedangkan aksi utama ke tiga temanco adalah edukasi kepada warga ketika ada tetangganya terkena Covid-19. Di lapangan masih ada warga yang panik berlebihan dan justru berdampak pada buruk pada proses penyembuhan pasien Covid-19. Temanco ingin mengajak warga untuk merasakan empati lebih ketika ada tetangganya terkena Covid-19. Khawatir dan hati-hati boleh, tetapi jangan sampai memberikan reaksi yang berlebihan. Temanco akan bergandengan dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan edukasi ini.
Karena berbasis relawan, maka temanco membuka pendaftaran bagi para survivor Covid-19 yang ingin tergabung sebagai relawan Covid-19. Caranya mudah, siapapun tinggal mengakses tautan yang ada di instagram @salamaid dan langsung mendaftar. . Untuk pasien Covid-19 sendiri, program temanco akan ditawarkan kepada setiap pasien Covid-19 melalui Dinas Kesehatan sebagai pemilik database pasien Covid-19. “Mereka yang bersedia didampingi ini, yang kemudian akan dihubungi para relawan survivor untuk berbagi cerita dan pengalaman survive dari Covid-19,” . Untuk masyarakat yang memerlukan pendmapingan survisor temenco bisa menghubungi via whatsapp ke 0811 1439 193.
Program temenco ini melibatkan berbagai elemen masyarakat karena membutuhkan sinergitas dari berbagai aspek yaitu psikologi, spiritual dan ekonomi.
Dinas Kesehatan Kota Bogor menyambut baik hadirnya program temanco. Pemerintah Kota Bogor , tentu saja tidak bisa bergerak dan berjalan sendiri ditengah kenaikan kasus penyebaran Covid-19 ini. Gerakan seperti ini insya Allah adalah bentuk sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat untuk bersama melawan Covid-19 sehingga bersama-sama kita bisa mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19.
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Abdurrahman Al Qari dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
Kiamat tidak akan terjadi hingga Furat (sungai Eufrat) mengumpulkan emas dari gunung, orang-orang berperang karenanya. Setiap seratus orang, sembilan puluh sembilan diantaranya terbunuh dan setiap orang diantara mereka berkata: “Siapa tahu akulah orang yang selamat”.
Telah menceritakan kepadaku Umaiyah bin Bistham, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan kepada kami Rauh dari Suhail dengan sanad ini dengan matan serupa. Ayahku berkata: “Bila kau melihatnya, janganlah mendekat”.
Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Program Studi Diploma 4 Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi PNJ berupaya meningkatkan kemampuan pengelola usaha mikro jamu tradisional di Desa Cijayanti Kp. Pasir Maung, Babakan Madang Kabupaten Bogor, Rabu (2/9), kemarin.
“Pada masa krisis pandemi Covid-19 ini, banyak para pelaku usaha yang merasakan dampaknya dengan menurunnya omzet mereka, karena itu, para pemilik usaha mikro harus mempertimbangkan pengembangan usaha, baik berupa layanan atau pun produknya,” kata Herbirowo Nugroho, SE, Msi Kaprodi D4 akuntansi keuangan.
Lebih jelas Herbirowo mengatakan, untuk itu pihaknya hadir guna memberikan pelatihan dalam pengembangan usaha dan penyusunan pembukuan sederhana untuk usaha mikro jamu tradisional dalan masa pandemi ini, hal tersebut sesuai dengan tema pada kegiatan tahun ini.
“Kami berikan pelatihan dari mulai membuat jamu, pengembangan usaha serta pembukuan sederhana sehingga kami berharap pelatihan ini dapat berdampak pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat di wilayah kegiatan,” jelasnya.
Kegiatan ini sebelumnya dibuka oleh Ketua Jurusan Akuntansi PNJ (R. Elly Mirati, SE, MM) dan Kepala Program Studi D4 Akuntansi Keuangan (Herbirowo Nugroho, SE, MSi). Selanjutnya diberikan materi terkait penyusunan pembukuan sederhana (Dr Titi Suhartati) dan Narsum (Susy Djalal) mengenai pembuatan jamu cair dan serbuk yang berkualitas dan hygienis.
Sementara itu, disela kegiatan mahasiswa dan para dosen Program Studi Diploma 4 Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi PNJ juga memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.
“Selain pelatihan dan pembinaan, kami juga turut membantu dalam kegiatan sosial dengan memberikan bantuan berupa sembako kepada warga sekitar, semoga bantuan tersebut dapat membantu warga yang benar-benar membutuhkan,” tukasnya.
Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang merupakan lanjutan dari pengabdian masyarakat tahun 2019 lalu, Dosen dan mahasiswa Jurusan Program Studi 3 Akuntasi Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) memberdayakan warga Desa Cijayanti Kp. Pasir Maung, Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan tema “Kemandirian Masyarakat dalam Menghadapi Dampak Covid-19 Melalui Budidaya Aquaponik”, Selasa (1/9/2020).
“Tahun ini kita berikan pembinaan dan pelatihan untuk pengembangan sekaligus evaluasi pembudidayaan ikan lele jenis sangkuriang, yang mana sebelumnya diberikan pelatihan metode menggunakan terpal namun kali ini diberikan pelatihan dengan cara Aquaponik menggunakan ember,” ujar Ridwan Zulpi Agha, SE., M.Ak Kepala Program Studi D3 Akuntansi PNJ, kepada Jurnal Bogor.
“Setidaknya dengan memberikan pelatihan dan pembinaan bagaimana cara membudidaya lele dengan metode ember ini diharapkan warga dapat memahaminya dan kedepan hasilnya nanti bisa dikonsumsi sendiri ataupun memang untuk dijual sehingga dapat keuntungan yang bisa mendongkrak perekonomian warga yang sedang terpuruk akibat pandemi,” sambunganya.
Sementara itu, dilokasi yang sama Susi Djalal Narasumber dalam kegiatan kali ini menambahkan, materi yang disampaikannya merupakan teknik dasar bagaimana cara budidaya lele sangkuriang yang benar, dan dirinya berharap warga yang mengikuti kegiatan ini saat pulang ke rumah dapat memahami materi yang disampaikannya.
“Materi yang saya sampaikan sebagian besar berupa dasar cara mengelola pembudiyaan ikan ini, dari mulai pemilihan benih hingga perawatan yang hasilnya dapat dinikmati bersama, karena saya rasa warga yang hadir dapat secara mudah memahaminya dengan menerapkannya dikemudian hari,” ucap Susi yang juga ketua DPC PETANI (Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia).
Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bogor mengalami lonjakan. Dalam sehari di ‘Bumi Tegar Beriman’ terkonfirmasi bertambah 41 orang hingga total menjadi 1.374 orang. Data tersebut berdasarkan laporan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Minggu (20/9).
“Total kasus postif di Kabupaten Bogor melonjak drastis menjadi 1.374 orang. Kasus positif ini tersebar di 17 kecamatan,” Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah dalam keterangan pers tertulisnya.
Syarifah menjelaskan, selain kasus positif juga ada tambahan 27 kasus baru suspek dan 27 kasus sembuh. “Kasus meninggal dunia hari ini juga bertambah 4 orang, dari kasus suspek 3 orang dan positif 1 orang,” ungkapnya.
Dari data Satgas, ada 472 kasus konfirmasi aktif, 808 kasus sembuh, 47 kasus meninggal dunia dan 6 kasus pindah alamat keluar Bogor. Sementara kasus suspek ada 310 orang, probable 25 orang dan probable meninggal 189 orang. Sedangkan Kecamatan Cileungsi mencatat rekor tertinggi penambahan kasus baru dengan jumlah 17 orang. Di belakang Cileungsi ada Jonggol dengan 7 kasus, Cibinong 2 kasus, Bojonggede 2 kasus, dan 1 kasus di Babakan Madang, Caringin, Cisarua, Citeureup, Cibungbulang, Parungpanjang dan Klapanunggal. Sedangkan kasus sembuh baru ada di Ciomas 5 kasus dan Jonggol 4 kasus.
Dengan masih tingginya kasus positif Covid-19, masyarakat diminta mematuhi protokol kesehatan dan membiasakan hidup bersih. Sekarang ini Kabupaten Bogor masih memberlakukan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sejak 11 hingga 29 September mendatang.
Adapun dengan adanya PSBB Pra AKB, pengunjung di lokasi tempat wisata dibatasi maksimal 50 persen atau separuh kapasitas tempat. Satpol PP Kabupaten Bogor pun akan melakukan razia mulai menindak tempat usaha dan wisata seperti di kawasan Puncak. Termasuk, untuk jam operasional kegiatan usaha dibatasi hingga pukul 19.00 WIB malam.
“Setiap lokasi wisata wajib mengurangi 50 persen kapasitas tempat usaha. Seluruh kegiatan usaha baik restoran, cafe kemudian tempat wisata, minimarket, mal, semua harus tutup jam 7 malam,” ujar Kasatpol PP Agus Ridhallah.
Pihaknya juga memantau kegiatan wilayah Puncak dan melakukan pengecekan terhadap batas dari mulai Gadog hingga batas Cianjur. “Dan kita harapkan kepada seluruh pelaku usaha agar taat terhadap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor,” ucapnya.
“Karena untuk denda bagi pelaku usaha ini lumayan besar jadi maksimal ya 50 juta. Nah ini nanti tergantung usahanya sebesar apa. Kalau memang mereka usaha yang besar tempat wisata ya tentu nanti bisa kena denda maksimal,” jelasnya.
