Postpage | JURNALINSPIRASI.CO.ID | Menjaga Kepercayaan

Sexual Consent Dinilai Bisa Terabas Norma Agama dan Budaya Indonesia

Edukasi

Sayyev

-

September 23, 2020

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Presentasi yang disampaikan oleh Puska Gender UI kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia dalam Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKBM) 2020 mendapat banyak sorotan. Pendekatan Sexual Consent dalam materi presentasi “Peduli, Hindari, dan Cegah Tindak Kekerasan Sexual” berpolemik karena paradigm Sexual Consent bisa menerabas norma agama dan budaya Indonesia.

Kritik perihal Sexual Consent pun diungkapkan Mantan Direktur Kemahasiswaan UI, Kamarudin. Dia mengaku telah menyaksikan langsung bahwa ada materi itu yang dimuat di akun YouTube resmi milik Direktorat Kemahasiswaan UI. “Menurut saya pendekatan sexual consent (persetujuan para pihak dalam melakukan aktivitas seksual) dalam materi tentang kekerasan seksual itu kontroversial. Apalagi yang disampaikan berasal dari rancangan undang-undang yang belum resmi jadi undang-undang,” ujar Kamarudin dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (22/9).

Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, banyak koleganya para dosen UI yang juga tidak setuju dengan materi tersebut dan mendukung pihak Direktorat Kemahasiswaan menarik materi tersebut dari akun YouTube. “Banyak teman-teman dosen UI yang tidak setuju dengan materi tersebut,” ujarnya.

Menurut Kamarudin, seharusnya pemateri tidak hanya membingkai materi pencegahan kekerasan sexual dengan pendekatan sexual consent tetapi seharusnya menggunakan pendekatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, norma-norma agama dan budaya Indonesia.

Paradigma Sexual Consent, sambung dia, adalah paradigma feminisme liberal barat yang justru memberikan justifikasi untuk menerabas batas-batas norma di Indonesia sebagai bangsa yang menghormati norma agama dan budaya ketimuran.

“Jadi dengan pendekatan sexual consent, tidak penting hukum halal-haram dalam agama, tidak penting melanggar hukum atau tidak, tidak penting apakah itu pantas atau tidak pantas, yang paling penting adalah kedua belah pihak setuju atau consent untuk melakukan aktivitas sex. Ini tentu bahaya,” tegas dia.

Seharusnya, lanjut Kamaruddin, pendidikan seks itu mengajarkan mana yang boleh dan tidak boleh dalam bingkai norma hukum dan agama. Bukan sekadar consent atau persetujuan dua pihak yang menimbulkan sikap permisif terhadap perilaku seks bebas. “Materi pencegahan kekerasan seksual harus komprehensif tidak boleh parsial,” katanya.

Menurut Kamarudin, materi seperti ini tidak ada ketika dirinya diamanahkan sebagai Direktur Kemahasiswaan UI. “Mungkin Direktur Kemahasiswaan UI saat ini punya misi khusus sehingga materi ini diwajibkan ada untuk mahasiswa baru,” ujarnya.

Kamarudin menyarankan, agar ke depannya pihak Direktorat Kemahasiswaan dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa baru sehingga tidak membuat mahasiswa dan orang tua siswa terkejut dan khawatir dengan materi yang disampaikan oleh pemateri. “Saya bersyukur Direktorat Kemahasiswaan UI sudah menariknya. Artinya mereka menyadari ini sebuah kesalahan yang seharusnya tidak dilanjutkan.” ujarnya.

Ke depan, Kamarudin mengatakan, sebaiknya Direktorat Kemahasiswaan UI harus lebih hati-hati dan selektif memilih materi yang disampaikan kepada mahasiswa baru. “Agar tidak membuat kontroversi dan kekhawatiran terhadap mahasiswa baru dan orang tua,” katanya.

Sebelumnya politikus PKS Al Muzzammil Yusuf mengkritik dengan menyebut kampus UI memberikan edukasi seks bebas kepada para mahasiswa baru. Muzzammil dalam akun Instagram-nya. Dalam video berdurasi 3 menit 14 detik itu, Muzzammil mulanya mengomentari soal pakta integritas yang wajib ditandatangani mahasiswa baru UI tahun 2020. Dia menyebut, pakta integritas tersebut tidak sesuai dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan pasal HAM dan dapat mengekang potensi mahasiswa mulai dari potensi akademik hingga organisasi.

Muzzammil kemudian menyampaikan dirinya mendengar sejumlah keluhan dari beberapa orang tua. Keluhan itu terkait adanya pendidikan consensual sex saat Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Dia juga menyertakan link yang menjadi rujukannya tersebut.

“Saya dengar keluhan dari orang tua murid nanti saya berikan link-nya di sini. Adanya pendidikan consensual sex, seks dengan persetujuan dengan mahasiswa/mahasiswi. Seks yang dianggap tanpa kekerasan yaitu consensual sex dengan persetujuan, dengan kesadaran, dianggap itu seks yang sehat, yang sah dengan konsep consensual sex barat, maka itu bukan kekerasan. Saya kira ini sangat tidak patut untuk dikembangkan diajarkan kepada mahasiswa kita di mana pun di Indonesia ini,” kata Muzzammil dalam rekaman video tersebut.

Namun pihak Universitas Indonesia membantah materi Sex Consent atau persetujuan seksual dalam Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2020 tak mengarah kesitu. UI menegaskan materi itu adalah penggalan dari rangkaian perkuliahan pencegahan kekerasan seksual..

“Kami sudah menyampaikan bahwa informasi yang banyak beredar saat ini dari sepenggal slide yang berjudul sexual consent dalam konteks kekerasan seksual. Jadi pada saat diberikan kepada Maba (mahasiswa baru) jadi slide tersebut adalah satu dari serangkaian, atau banyak slide yang berhubungan dengan banyak tema cegah kekerasan seksual,” kata Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusia, Selasa (22/9).

Amelita mengatakan materi tersebut guna memberikan pemahaman kepada mahasiswa baru bagaimana melindungi diri dari kekerasan seksual. Namun, materi tersebut ramai diperbincangkan karena hanya memenggal sebagian dari materi. “Jadi tujuannya itu sebetulnya mata kuliah tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa baru untuk dapat memproteksi diri mereka. Tapi ternyata ini menimbulkan interpretasi dan asumsi yang berbeda-beda, kalau melihat dari salah satu slide atau slide yang terlepas begitu saja dari rangkaian yang tadi sudah saya sebutkan,” katanya.

Sebelum masuk pada perkuliahan itu, Amelita mengatakan dosen yang bersangkutan, telah lebih dulu menjelaskan tujuan perkuliahan. Apabila ada di antara mahasiswa yang keberatan mengikuti kelas, Amelita menyebut yang mahasiswa baru itu akan diberikan pendampingan. “Sebelum mereka masuk ke materi perkuliahan tersebut itu ada pernyataan dari dosen yang menyampaikan dia akan memberikan penjelasan tujuan perkuliahan untuk apa. Kemudian disampaikan ‘jika anda merasa kurang nyaman mengikuti perkuliahan ini bisa stop dulu, bisa mendapatkan konseling’ jadi ada persyaratan yang sudah disebutkan di awal. Kemudian masuk ke dalam penjelasan-penjelasan tentang apa yang harus kita lakukan untuk mengenali apa yang dimaksud sebagai kekerasan tersebut,” sebut Amelita.

“Masalah ini di UI kan memang ada beberapa pengaduan, nah kita ingin memahami persoal ini. Apa sih kekerasan seksual. Jadi ketika dia masuk ke topik yang memang topik ini memang sensitif, ketika masuk ke topik yang sensitif ada before, kemudian penjelasannya, setelahnya itu satu rangkaian yang diberikan dari materi ini,” tuturnya.

**ass

Konvoi Pilkada Dilarang dan Kapolri Keluarkan Maklumat

Politik

Sayyev

-

September 23, 2020

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah dan seluruh parpol bersepakat melarang arak-arakan atau konvoi dari para simpatisan calon kepala daerah usai pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada Serentak 2020. Demikian kesimpulan pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan seluruh sekretaris jendral partai politik, Selasa (22/9). “Para Sekjen diharapkan menghimbau agar pasangan calon tidak menggerakan massa saat penetapan calon,” kata Johnny dalam keterangan resminya, Selasa (22/9).

Untuk diketahui, penetapan paslon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan Rabu (23/9) hari ini. Lebih lanjut, Johnny menyatakan KPU dan KPU wilayah akan menggelar rapat pleno secara tertutup untuk menetapkan Paslon yang akan berlaga di Pilkada hari ini. Ia pun menjelaskan pengambilan nomor urut peserta pilkada hanya boleh diikuti pasangan calon dan satu orang perwakilan tim suksesnya.

Oleh karena itu, Johnny menyatakan para parpol dan peserta Pilkada tidak diperkenankan mengerahkan massa berbondong-bondong ke kantor KPU di wilayahnya masing-masing. “Jadi parpol dan peserta tidak menggerakan massa. Pengambilan nomor urut hanya diikuti paslon dan satu orang tim,” kata pria yang juga dikenal sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tersebut.

Soal larangan arak-arakan atau konvoi di tengah situasi pandemi Covid-19 itu sendiri sebetulnya sudah diatur secara tertulis dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020. Johnny juga menyatakan pemerintah dan sekjen partai politik sudah sepakat agar masa pencoblosan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang wajib dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ajang Pilkada 2020, kata dia, diharapkan tak menjadi klaster baru penularan virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Sementara Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menandatangani Maklumat Kapolri Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Dimana di dalamnya mengatur agar seluruh peserta pilkada mematuhi standar protokol kesehatan dalam setiap tahapan pesta demokrasi tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan diterbitkannya maklumat tersebut dan optimis jika semua pihak mau menerapkan protokol kesehatan maka dapat dipastikan tindakan tersebut dapat menekan dan mencegah terjadinya penyebaran klaster baru Covid-19 pada pelaksanaan Pilkada 2020. “Diharapkan dengan adanya Maklumat Kapolri ini bisa menekan sekecil mungkin klaster di tahapan Pilkada,” kata Argo.

Maklumat Kapolri

(nomor: Mak/3/IX/2020 tertanggal 21 September 2020)

1. Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi Undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat:

Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan COVID-19.

Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan Kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

**ass

KAMI dan Elemen Lainnya Ungkap Alasan Penolakan Pilkada

Politik

Sayyev

-

September 23, 2020

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Tetap menggelar Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, pemerintah dan DPR disebut keras kepala. Warga pun disarankan tak ikut tahapan pesta demokrasi. Hal itu terungkap dalam pernyataan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan PA 212. “Sikap keras kepala Pemerintah dan DPR tersebut jelas menunjukkan pengabaian dan pengingkaran terhadap aspirasi rakyat. Pada saat yg sama sikap demikian dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap aspirasi dan amanat rakyat,” cetus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin, dalam keterangannya, Selasa (22/9).

“Mereka (masyarakat sipil) semata-mata ingin menyelamatkan rakyat dari wabah dan marabahaya. Namun sayang suara moral dan kemanusiaan tersebut diabaikan dan tidak didengar oleh Pemerintah dan DPR,” lanjutnya.

Bagi Din, keputusan tersebut juga bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah sendiri, yakni Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak. Dalam Pasal 201A, Ayat 3 Perppu tersebut, Din menyebutkan, Pilkada serentak dapat ditunda karena musibah nasional Pandemi Covid-19.

“Hal ini mengandung arti bahwa Pemerintah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang ada,” ujar Din, “Sungguh menunjukkan apa yang disebut dengan Kediktatoran Konstitusional.”

Sementara, Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 menyerukan aksi boikot atau menolak terlibat dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. “Menyerukan kepada segenap pengurus, simpatisan pada khususnya dan seluruh umat Islam Indonesia pada umumnya untuk tidak terlibat dalam seluruh rangkaian atau proses pilkada maut 2020,” demikian bunyi petikan dalam rilis, Selasa (25/9).

Rilis tersebut ditandatangani Imam Besar FPI, Rizieq Shihab; Ketua GNPF-U, Yusuf Martak; dan Ketua PA 212, Slamet Ma’arif dikeluarkan pada Selasa (22/9). “Menyerukan untuk dilakukan penundaan dan menghentikan seluruh rangkaian/tahapan proses Pilkada Maut 2020 yang telah terbukti menjadi sebab mobilisasi massa dan menjadi klaster penyebaran Covid-19,” lanjut pernyataan itu.

Terpisah, Ketua Tim Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Netty Prasetiyani mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) baru untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

“Jika pilkada tidak bisa ditunda, maka penerbitan perppu pilkada di masa pandemi sangat mendesak. Peraturan yang ada tidak mencukupi untuk memastikan gelaran pilkada menjamin keselamatan rakyat. Kita tidak ingin pilkada jadi horor,” kata dia, Selasa (22/9).

Dia menyatakan, pemerintah harus menjadikan insiden yang terjadi dalam proses pendaftaran pasangan calon Pilkada 2020, 4 hingga 6 September, sebagai pelajaran penting.

Pasalnya, lanjutnya, kegiatan tersebut banyak melanggar protokol kesehatan dan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Kerumunan massa, berdesakan, tidak menggunakan masker, dan pelanggaran protokol kesehatan lainnya saat pendaftaran paslon menunjukkan bahwa kita tidak bisa menertibkan massa tanpa payung hukum yang kuat. Bahkan, sejumlah calon kepala daerah positif Covid-19,” ujarnya.

“Harus ada perppu yang tegas mengatur pelaksanaan pilkada. Buat sanksi pembubaran kegiatan bahkan diskualifikasi bagi paslon yang melanggar,” lanjutnya.

Meski begitu, Netty meminta Pemerintah juga memastikan Perppu itu nantinya bukan sekadar ada, tapi juga bisa diterapkan. “Perppu ini tidak boleh menjadi macan ompong, dibuat untuk tidak dipatuhi, atau dibuat tapi ada dispensasi. Jika pemerintah tidak siap menjamin pilkada aman, lebih baik pilkada ditunda, karena keselamatan rakyat lebih penting dari segalanya,” tutur Netty.

Menko Polhukam Mahfud MD sendiri menyebut pihaknya tetap melanjutkan tahapan Pilkada 2020 karena pertimbangan potensi kekosongan jabatan kepala daerah definitif jika pilkada ditunda.

Pasalnya, daerah yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) kurang menguntungkan dalam pengambilan keputusan strategis terutama di masa pandemi Covid-19.

Sementara Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) meminta Presiden Joko Widodo dan para pemangku kepentingan untuk menunda Pilkada Serentak 2020 selama pandemi Covid-19 belum terkendali. Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadillah mengatakan pilkada sangat berpotensi mengundang kerumunan selama masa kampanye. Padahal kerumunan jadi salah satu sarana penyebaran virus corona.

“Kalau memungkinkan ditunda dengan ekses yang lebih besar terhadap kelangsungan bangsa, tidak ada salahnya ditunda,” kata Harif, Selasa (22/9).

Harif mempertanyakan selama ini pemerintah menggencarkan kampanye protokol kesehatan. Namun saat ini berencana menggelar pesta demokrasi di 270 daerah yang hampir pasti mengundang kerumunan. Dia menyampaikan kekhawatiran gelombang baru Covid-19 akibat pilkada. Hal itu dapat menambah beban para tenaga kesehatan yang sudah berjuang hampir tujuh bulan.

Harif juga sebelumnya mengungkap sebanyak 85 perawat meninggal dunia karena Covid-19. Di saat yang sama, ada 3.019 perawat di DKI, Jatim, Sulsel, dan Bali yang terpapar Covid-19. “Fasilitas kesehatan yang terbatas, jumlah tenaga kesehatan yang terbatas. Sementara kalau jumlahnya naik terus kan beban bertambah,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember. Rapat itu dilakukan setelah desakan penundaan pilkada menguat.

Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan pilkada tetap digelar di tengah pandemi. Lewat Juru Bicara Fadjroel, ia mengatasnamakan hak konstitusi rakyat untuk tetap menggelar pilkada.

**ass

Lahan SBR Rupanya Belum Disertifikat

News

Sayyev

-

September 23, 2020

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor akhirnya angkat bicara mengenai polemik ruislag lahan fasilitas sosial (fasos) fasilitas umum (fasum) perumahan elit Danau Bogor Raya yang sempat disewakan kepada Sekolah Bogor Raya (SBR), dan kini telah diruislag dengan bidang tanah di Cilendek, Kecamatan Bogor Barat dan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal.

“Persetujuan DPRD soal ruislag itu sudah diserahkan pada 2019. Tapi saya nggak tahu pastinya,” ujar Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Evandhy Dahni kepada wartawan, Selasa (22/9).

Menurut dia, saat ini dua lahan yang berlokasi di Cilendek dan Kayumanis, masih dalam tahap proses pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor. “Jadi setelah itu hanya tinggal serah terima berita acara saja dengan pihak SBR,” ucapnya.

Sementara itu, Kasubid Aset BKAD. Andi menyatakan bahwa status lahan fasos fasum di Bogor Raya masih belum menjadi milik SBR. Hal itu lantaran tanah di Kayumanis dan Cilendek masih dalam tahap proses sertifikat. “Belum, karena lahan Cilendek dan Kayumanis juga belum disertifikatkan oleh mereka (SBR), begitu juga dengan lahan pemkot di Bogor Raya,” katanya.

Andi juga mengakui bahwa hingga kini fasos fasum yang disewa SBR belum di-HPL-kan oleh pengembang Bogor Raya. “Belum karena dalam perjanjian, HPL dibebankan ke Pemkot Bogor. SBR sewa per lima tahun, soal angkanya saya lupa, yang pasti lumayan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Andi menyatakan bahwa sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014, pemkot lah yang mengajukan keinginan ruislag dengan SBR, tapi batal karena ada regulasi itu. Kemudian setelah keluar Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, SBR yang mengajukan ruislag ke kami,” paparnya.

Kata dia, ruislag itu diterima oleh Pemkot Bogor lantaran adanya kajian dari tim internal yang diketuai oleh Sekretaris Daerah mengenai kebutuhan perkantoran OPD. “Untuk izin warga Bogor Raya soal ruislag itu sudah ada di kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, kata Andi, lahan di Cilendek memiliki luas 17 ribu meterpersegi, sementara yang di Kayumanis luasnya mencapai 26 ribu. “Kalau untuk fasos fasum yang di SBR luasnya 15 ribu meterpersegi,” paparnya.

Rencananya, sambung dia, lahan di Cilendek akan dibangun menjadi tempat pengujian KIR milik Dinas Perhubungan. “Kalau untuk Kayumanis kan eksisting sekarang sudah ada BPBD dan PUPR. Sedangkan sisa laham nanti akan ada kajkan FS,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Laniasari mengatakan bahwa ada mekanisme terlewat dalam proses persetujuan ruislag tersebut. “Ya, kan harusnya persetujuan soal ruislag itu adanya di awal, bukan di akhir,” tegasnya.

Diketahui, saat Sidang Paripurna 2019 lalu yang mengesahkan soal ruislag SBR, Fraksi PDI Perjuangan sempat mengintrupsi dan menolak kebijakan tersebut.

** Fredy Kristianto

Siap Direlokasi, Paguyuban PKL Malabar Bersatu Capai Titik Temu

News

Sayyev

-

September 23, 2020

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Rencana penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Malabar oleh Pemkot Bogor sepertinya akan berjalan mulus. Pasalnya, negoisasai antara Paguyuban PKL Malabar Bersatu dan Kecamatan Bogor Tengah, telah menemui titik temu. Ketua Paguyuban Pedagang Malabar Bersatu Glen mengatakan, pihaknya siap direlokasi ke Taman Tuyul untuk sementara, yang nantinya akan ditata menjadi sentra kuliner.

Menurut dia, dengan dibangun sentra kuliner akan menguntungkan pedagang. “Alhamdllulilah kami berterima kasih ke pemerintah, karena dalam konsep penataan ini kami dimanusiakan, maka dari itu kami sudah sepakat dan mendukung,” kata Glen, Selasa (22/9).

Kata dia, PKL akan menerima semua kebijakan pemkot lantaran pemerintah juga mengakomodir keinginan pedagang. “Kita ikuti keinginan pemerintah dan pemerintah juga mengakomodir keinginan kita. Dan nanti kita bantu dalam penertiban ini,” ungkapnya.

Sementara salah seorang PKL Upi mengatakan, rencana pemerintah melakukan penataan akan berdampak positif baik bagi lingkungan dan juga para pedagang. “Kami mendukung penuh rencana pemerintah untuk ditata di Taman Tuyul. Karena selama ini kami bertahun-tahun menempati lahan pemerintah tanpa menyewa dan saat ini mau ditata, kami bersedia. Yang penting kita bisa tetap berjaualan,” ungkapnya.

Ditempat yabg sama Ketua LPM Kelurahan Tegal Lega, Elfian Sori Sagala menyambut baik rencana penataan PKL di Jalan Malabar yang sudah dinanti warga sejak lama. “Sangat bagus sekali, karena selama ini para PKL liar dan ada juga segelintir oknum yang menyewakan kios padahal lahannya punya pemerintah,” jelasnya.

Sebab, kata dia, dengan penataan tersebut maka lingkungan tidak akan kumuh lagi, karena trotoarnya akan berfungsi kembali, jalur hijaunya akan kembali bagus dan drainase juga akan bisa diperbaiki sehingga tidak lagi banjir.

Selaku ketua LMP, dirinya mengaku sering menerima aduan dari warga karena lingkungan menjadi kumuh. Bahkan pihak sekolah telah mengadukan beberapa kali, karena keberadaan PKL tersebut membuat kawasan pendidikan terlihat semrawut.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II Rizal Utami, setelah menerima perwakilan para PKL pihaknya mengundang, Camat, Lurah dan Satpol PP untuk diminta penjelasan. “Lalu hari ini (kemarin) kami meninjau ke lokasi,” kata Politisi PPP itu.

Sebelumnya kata dia, Camat memberitahukan bahwa telah menyediakan tempat relokasi seluas 8.500 meter. “Kami berprinsip dalam relokasi tidak ada penggusuran, maka harus di sediakan tempat dulu baru relokasi,” jelasnya.

Saat meninjau ke lokasi, kata Rizal, di loaksi ada spanduk bahwa PKL siap direlokasi. “Ya jelas, tadi kami bicara dengan ketua paguyuban pedagang, mereka siap pindah. Dan ketua LPM juga menerangkan bahwa pedagang siap direlokasi,” jelasnya.

DPRD mendukung penuh penataan tersebut sepanjang sudah disiapkan tempat relokasi. “Ini baik untuk penataan kota supaya tidak banjir, apalagi dibawah perumahan warga, jadi kami sangat mendukung,” tuturnya.

** Fredy Kristianto

Pasokan Air Bersih Pulih Bertahap

News

Sayyev

-

September 23, 2020

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mengupayakan pasokan air bersih ke rumah-rumah pelanggan kembali pulih secara bertahap, setelah terjadi gangguan pada sistem pengolahan air baku. Sistem pengolahan air baku di Intalasi Penfolajan Air (IPA) Dekeng, Cipaku dan Katulampa sempat terganggu pada Senin malam (21/9) karena kekeruhan air baku mencapai 2000 NTU dari kondisi normal 50 NTU.

Petugas harus mengatur debit air baku di instalasi pengolahan agar bisa diolah menjadi air bersih sesuai standar Kementerian Kesehatan di bawah 5 NTU.

Pengaturan ini membuat debit air bersih ke reservoir Cipaku, Pajajaran, Merdeka dan Katulampa tidak pada posisi ideal. Akibatnya debit air bersih ke pelanggan di zona 3 dan 4 berkurang tekanannya. “Kami mohon maaf kepada pelanggan yang terdampak gangguan pengaliran akibat kekeruhan tinggi air baku, sehingga terjadi gangguan pasokan di zona 3 dan 4,” ujar Manager Humas dan Pelayanan Pelanggan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Soni Hendarwan dalam keterangan pers yang diterima Jurnal Bogor, Selasa (22/9).

Pelanggan di zona 3 dan 4 (sebagian Bogor Timur, sebagian Bogor Selatan, Bogor Utara, Bogor Barat, Bogor Tengah dan Tanah Sareal) mengalami gangguan pasokan sejak Selasa pagi. Petugas sudah berupaya maksimal menjaga reservoir agar tetap pada kondisi ideal pada Senin malam. Namun karena pemakaian tinggi pada Selasa pagi, level penampung air raksasa itu sempat turun meski beranjak naik pada siang hari.

Sony mengatakan, petugas dari Departemen NRW & Trandis berupaya melakukan normalisasi pengaliran dengan membuang udara yang terjebak di dalam pipa serta membuang kotoran yang terbawa ke jaringan pipa distribusi.

“Proses pemulihan jaringan ini membutuhkan waktu. Pelanggan yang tinggal di daerah tinggi seperti Bantarjati, Tegalgundil dan Cimanggu mungkin agak lama, karena air akan terlebih dahulu mengisi daerah yang lebih rendah seperti Kayumanis,” jelas Sony.

Meski beberapa daerah sudah mulai normal pada Selasa sore, Sony mengimbau pelanggan agar tetap menampung air saat masih mengalir. Sebab dia meyakini pasokan air belum benar-benar pulih, terlebih curah hujan di daerah hulu masih tinggi.

Soni pun mengimbau masyarakat di daerah hulu agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan berdampak pada kualitas dan kuantitas air baku yang masuk ke intake Ciherang Pondoh, Cipaku dan Pasir Angin.

“Banjir bandang kemarin itu sangat besar, membawa sampah domestik dan rumah tangga. Ada plastik, ranting pohon sampai kasur. Cukup sulit operator kami membersihkan sampah. Khawatir ada sampah yang masuk ke pompa-pompa kita,” papar Sony.

Tirta Pakuan, tambah Sony sudah menyiagakan armada tangki untuk menyuplai air ke pelanggan terdampak gangguan. Pelanggan bisa menghubungi Call Center di nomor 0251-8324111 dan chat WA 08111182123. “Untuk update informasi, silakan juga follow akun media sosial tirta pakuan. Instagram @perumdatirtapakuan, Facebook Perumda Tirta Pakuan, dan Twitter @perumdatpkb,” tutup Sony.

Handy Mehonk |*

Setan Merah Melangkah ke-16 Besar

News

Sayyev

-

September 23, 2020

0

Luton | Jurnal Inspirasi

Manchester United lolos ke babak keempat atau 16 besar Piala Liga Inggris (Carabao Cup) 2020/2021 seusai membungkam Luton Town 3-0 di Kenilworth Road, Luton, Selasa (22/9) malam waktu lokal atau Rabu (23/9) dini hari WIB.

Setan Merah memasuki pertandingan di bawah tekanan setelah menelan kekalahan dalam pertandingan pembuka Liga Primer 2020/2021 melawan Crystal Palace 1-3 pada Sabtu., dan Pelatih United Ole Gunnar Solskjaer melakukan banyak perubahan melawan Luton Town, dengan hanya mempertahankan Harry Maguire di tempatnya.

Solskjaer menurunkan sejumlah pemain muda dengan Odion Ighalo sebagai starter di lini depan. Ighalo disokong Jesse Lingard, Donny van de Beek, dan Juan Mata di sektor serangan.

Ada debut penuh yang diberikan kepada kiper Dean Henderson dan Van de Beek dan kedua pemain tampil mengesankan, dengan Henderson melakukan penyelamatan yang bagus di babak kedua saat United memimpin

Juan Mata memberi United keunggulan gol di babak pertama saat ia mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-44. Tapi, United harus menunggu sampai akhir pertandingan untuk gol kedua dan ketiga mereka, yang akhirnya dicetak Marcus Rashford di menit ke-88 dan Mason GreeCatatan Opta, Rashford telah terlibat langsung di sepuluh gol dalam tujuh penampilan Piala Liga terakhirnya untuk Manchester United (7 gol, 3 assist).

Selanjutnya, United akan menghadapi pemenang antara Preston North End (Divisi 2) atau Brighton & Hove Albion (Divisi 1) yang akan berhadapan Rabu (23/9) waktu lokal atau Kamis dini hari WIB.

United berharap bisa memperbaiki perfomra musim ini ini di Piala Liga Inggris. Musim lalu, The Red Devils disingkirkan rival sekota Manchester City di semifinal setelah kalah agregat 2-3.nwood (90).

**ass

HADITS HARI INI

Edukasi

Sayyev

-

September 23, 2020

0

23 September 2020
05 Shafar 1442 H

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوفِ فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ فَإِنَّهُمْ لَقِيَامٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ فَقَالَتْ لِي نَفْسِي ائْتِهِمْ فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ لَا يَغْتَالُونَهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَعَلَّهُ نَجِيٌّ مَعَهُمْ فَأَتَيْتُهُمْ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ قَالَ فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ أَعُدُّهُنَّ فِي يَدِي قَالَ تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِعٌ يَا جَابِرُ لَا نَرَى الدَّجَّالَ يَخْرُجُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Abdul Malik bin Umair dari Jabir bin Samurah dari Nafi’ bin Utbah berkata: Kami bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Ia berkata: Suatu kaum mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dari maghrib, mereka mengenakan baju wool, mereka menemui Beliau didekat suatu bukit.

Mereka berdiri sementara Rasulullah duduk. Ia (Nafi’) berkata: Hatiku berkata: Datangilah mereka dan berdirilah diantara mereka dan Rasulullah agar mereka tidak menyerang Beliau lalu aku berkata: Mungkin Beliau berbicara lirih dengan mereka. Aku mendatangi mereka lalu aku berdiri diantara mereka dan Beliau. Aku menghafal empat kalimat dari Beliau, aku menghitungnya dengan tanganku. Beliau bersabda:

Kalian akan memerangi jazirah Arab lalu Allah menaklukkannya, setelah itu Persia lalu Allah menaklukkannya, kemudian kalian memerangi Romawi lalu Allah menaklukkannya, selanjutnya kalian memerangi Dajjal lalu Allah menaklukkannya. Kemudian Nafi’ berkata: “Hai Jabir, kami tidak berpendapat Dajjal muncul hingga Romawi ditaklukkan”.

HR Muslim No. 5161

وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dukung Program Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19, Solusi Bangun Indonesia Berikan Beasiswa Secara Daring

Edukasi

Sayyev

-

September 22, 2020

0

Narogong | Jurnal Inspirasi

Di tengah dampak pandemi Covid-19 saat ini, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Pabrik Narogong menyalurkan program beasiswa kepada 468 siswa/siswi setingkat SD, SLTP, SLTA hingga perguruan tinggi yang berasal dari sembilan desa sekitar area operasional. Acara penyerahan yang diselenggarakan secara daring ini dihadiri oleh perwakilan dari SBI, pemerintah desa dan kecamatan setempat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan serta beberapa sekolah sekitar pabrik.

Pendidikan merupakan sektor penting yang membutuhkan dukungan terus-menerus demi meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa yang memiliki kompetensi dan daya saing. “Ini merupakan salah satu bentuk program kepedulian yang kami lakukan untuk masyarakat khususnya bagi anak-anak sekolah agar termotivasi untuk terus menimba ilmu yang nantinya dapat memberikan dampak positif dan nilai tambah bagi kehidupan mereka.”, tutur Edi Prajitno, Community Relations & General Admin Manager SBI pabrik Narogong dalam siaran persnya yang diterima Jurnal Bogor, Selasa (22/9).

Dalam program beasiswa kali ini, SBI memberikan dua jenis beasiswa yaitu beasiswa reguler bagi siswa/i tingkat SD hingga SLTA dengan kategori Prasejahtera atau Berprestasi serta beasiswa perguruan tinggi negeri. Khusus beasiswa yang kedua, merupakan program pertama kali yang dilakukan oleh SBI di tahun 2020.

“Kami ingin terus mengembangkan program ini agar manfaat yang dirasakan bukan hanya bersifat sementara namun juga jangka panjang. Karena itu kami berusahan meningkatkan proses seleksi dari sisi akademis dan non-akademis bagi mereka yang terpilih untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri, dimana dalam hal ini kami bekerjasama dengan Polikteknik Negeri Jakarta”, sambung Edi.

Hingga saat ini SBI Pabrik Narogong telah menyalurkan hingga 5.000 beasiswa bagi siswa/i tingkat SD sampai dengan SLTA sejak tahun 2006. Program ini merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap sektor pendidikan untuk mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk adalah sebuah perseroan terbuka yang mayoritas sahamnya (98.31%) dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan (SIIB) – bagian dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dimana secara merek perusahaan telah berubah menjadi SIG sejak 11 Februari 2020 lalu dan merupakan produsen semen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menjalankan usaha yang terintegrasi dari semen, beton siap pakai, dan produksi agregat. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk saat ini secara langsung, maupun melalui anak perusahaannya mengoperasikan empat pabrik semen di Narogong (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah), Tuban (Jawa Timur), dan Lhoknga (Aceh), dengan total kapasitas 14,8 juta ton semen per tahun, dan mempekerjakan lebih dari 2.400 orang. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk saat ini mengoperasikan jaringan penyedia bahan bangunan yang mencakup distributor khusus, toko bangunan, ahli bangunan binaan perusahaan dan solusi-solusi bernilai tambah lainnya.

**asepssayyev

Memprihatinkan, 10 Tahun Herni Tinggal di Gubuk Reyot

Potret Desa

Sayyev

-

September 22, 2020

0

Nanggung I Jurnal Inspirasi

Kehidupan Herni (37), warga Kampung Cimanganten RT 02 RW 11, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung sangatlah memprihatinkan. Rumahnya yang tidak jauh dengan perusahaan BUMN PT. Antam Pongkor hingga sekarang belum tersentuh bantuan program sosial Rehabilitasi Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), baik dari Pemerintah Kabupaten Bogor maupun dari pihak perusahaan itu sendiri.

Ibu 3 anak ini sudah 10 tahun tinggal di gubuk reyot dengan keadaan rumah tidak layak huni. Seluruh bangunan tersebut lapuk termakan usia. Kondisi rumah tersebut mengalami kemiringan akibat menahan beban berat gentang. “Sang suami hanyalah bekerja serabutan, kalau ada yang nyuruh ya kerja, beginilah keadaannya,” kata Herni kepada Jurnal Bogor, Selasa (22/9).

Rumah yang berukuran 6×9 meter persegi hanya terbuat dari kayu, bambu serta bilik bambu yang keadaanya sudah bolong hingga membuat hembusan angin dingin bagi penghuninya sangat terasa. “Apalagi ketika hujan deras membuat basah di bagian dalam rumah. Sudah berkali kali di survei mah, difotoin terus tapi sampai sekarang belum pernah dibangun,” ujar Herni.

Walau pun keadaan hujan, Herni bercerita, ia dan keluarganya terpaksa masih menempati rumahnya meski berbahaya dan tidak menutup kemungkinan sewaktu waktu ambruk. “Keadaan hujan pun kami dan kelurga masih tinggal disini, semoga Allah selalu melindungi kami dan tidak terjadi apa apa,” imbuhnya.

Di bagian lantai, rumah tersebut hanya plesteran semen yang sebagian sudah pada hancur dan sudah terlihat tanahnya. ” Kami berharap ada perhatian pemerintah yang bisa membangun rumah kami, karena kalau kami tak mampu memperbaikinya,” harapnya.

Sementara Ketua RT 02 RW 11 Ahmad mengakui, di daerahnya tidak semua warga Kampung Cimanganten memiliki rumah gedong, karena warganya masih hidup dibawah garis kemiskinan. “Warga yang menempati rumah tidak huni juga masih banyak,” kata dia.

Selain rumah Herni, kata Ahmad, rumah Utay, Yanto, Nadi, Acang, Komi dan rumah Apit, kini kondisinya sama tidak layak huni. Namun rumah Herni keadaannya paling parah. “Kalau diitung itung di wilayah RW 11, masih ada belasan rumah kondisi serupa tidak layak huni. Hal ini semua sudah diajukan, dan kami serahkan sama pemerintah desa,” tuturnya.

Sementara Staf Desa Bantarkaret, Mamur mengaku data base rumah tidak layak huni di wilayahnya terbilang masih tinggi, sebanyak 200 rumah yang belum dilakukan perbaikan. Termasuk di Kampung Cimanganten saat ini belum tersentuh perbaikan Rutilahu. Sedangkan hanya ada 10 kuota untuk rehabilitasi Rutilahu dari Pemda Kabupaten Bogor pada tahun 2020, termasuk 2 unit bangunan rumah dari PT. Antam. “Kita bangun di wilayah kampung lain, dan sekarang pengerjaannya sudah rampung,” terang Makmur.

“Karena data base Rutilahu di Bantarkaret masih cukup banyak, mudah mudahan dari PT Antam maupun Pemkab Bogor ada penambahan kuota untuk perbaikan Rutilahu warga kami,” tandasnya.

Dia bercerita, karena mendesak beberapa waktu lalu, warga kampung Bantarkaret dan Kampung Babakan, berswadaya membangun rumah warga yang kondisinya rusak berat. ” Sangat berharap ada penambahan jumlah kuota Rutilahu dari perusahaan PT Antam Pongkor juga,” harap Kepala Desa Bantarkaret, H Hotib.

Hal serupa, dikatakan Kepala Desa Pangkaljaya, Taupik Sumarna bahwa sejak tahun 2019 pihak perusahaan PT Antam membantu untuk perbaikan Rutilahu sebanyak 4 unit rumah dan tahun 2020 berkurang menjadi 2 unit rumah. “Semoga menjadi bahan pertimbangan pihak perusahaan untuk adanya penambahan jumlah kuota Rutilahu,” pungkasnya.

** Arip Ekon

Buy now