Cigudeg | Jurnal Inspirasi

Melihat gerak gerik yang mencurigakan di jalan sepi kebun kelapa sawit, warga Kampung Cipining, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg menangkap pelaku yang diduga pelaku kriminal pencuri kendaraan bermotor, Kamis siang (1/10).

Penangkapan itu pun direkam oleh warga, tampak satu pelaku dalam sebuah video itu telungkup dengan tangan terikat. Selain warga ada juga polisi dan TNI yang ikut mengamankan pria yang diduga pencuri kendaraan bermotor tersebut.

Menanggapi video itu, dibenarkan Kanitreskrim Polsek Cigudeg Ipda Priyo Sambodo. “Memang bener kita mengamankan seorang laki laki yang diduga maling motor di daerah Legok dan saat ini pelaku diamankan dulu di Polsek Cigudeg,” kata Ipda Priyo saat dikonfirmasi.

Ia juga menjelaskan, bahwa ada informasi pelaku  sebelum tertangkap sempat kabur, namun   tertangkap kembali oleh warga Cipinang. “Saat ini masih diamankan untuk menghindari amukan warga sekitar, dan sedang dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut,” tuturnya.

Sementara itu Kapolsek Cigudeg Kompol Yudi Kusyadi membenarkan ada penangkapan terduga pelaku ranmor di wilayah Kampung Cipining. “Benar ada penangkapan, saat ini masih dilakukan proses penyelidikan karena baru dicurigai,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Caringin | Jurnal Inspirasi

Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor resmi memperpanjang PSBB tahap IV dari tanggal 1 sampai 27 Oktober akibat Covid-19, pengusaha Kopi Daong yang berada di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, semakin ketat dalam menerapkan protokol kesehatan kepada para pengunjung. Itu terlihat dengan adanya peraturan jaga jarak kepada para pengunjung dan disediakannya tempat cuci tangan serta handsanitezer di pintu masuk.

Direktur Kedai Kopi Daong, Eko M. Restoe Boemi mengatakan, usai mendapat informasi terkait perpanjangan PSBB yang dilakukan Pemkab Bogor, pihaknya langsung menerapkan protokol kesehatan lebih ketat lagi kepada para pengunjung.  “Kami mengapresiasi kebijakan Pemkab Bogor yang cepat tanggap didalam penanganan penyebaran virus corona,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, memperketat penerapan protokol kesehatan untuk menghindari adanya penyebaran Covid-19 terutama yang diakibatkan kontak fisik diantara para pengunjung, mulai diterapkan di Kopi Daong. “Kami himbau kepada para pengunjung agar jaga jarak (physical distancing),” paparnya.

Selain itu, protokol kesehatan di Kopi Daong seperti tempat cuci tangan, handsanitezer dan alat pendeteksi suhu tubuh pengunjung semakin banyak disediakan, mulai dari pintu masuk, di tempat duduk dan di lokasi antre saat memesan menu.

 “Kalau masker, itu kami wajibkan kepada siapa pun. Tidak hanya pengunjung, pegawai kami juga harus menggunakan masker dan selalu menerapkan protokol kesehatan,” jelas Eko.

Eko pun mengungkapkan, untuk menghindari kontak fisik pengunjung, pengelola Kopi Daong pun memberlakukan satu pintu. Dimana, bagi para pengunjung yang mau masuk, pintu masuknya berada dibawah persisnya dekat area parkir.

 “Jadi pengunjung yang baru datang dan mau masuk, tidak akan bertabrakan dengan pengunjung yang akan pulang, karena pintunya kita pisahkan,” paparnya.

Eko mengaku, di tengah kondisi sekarang yang belum pulih dari masalah Covid-19, pengelola Kopi Daong membatasi jumlah pengunjung agar tidak terlalu membludak. “Intinya kami mendukung program pemerintah dengan mentaati aturan. Makanya tidak hanya menerapkan protokol kesehatan saja, tetapi jumlah pengunjung juga kami batasi,” imbuhnya.

Sementara, Heni (45), salah seorang pengunjung Kopi Daong mengaku merasa aman ketika datang ke lokasi wisata yang saat ini sedang viral. Karena, mulai dari masuk sampai di tempat duduk Kopi Daong, alat-alat protokol kesehatan banyak tersedia.

 “Kami merasa aman dan tidak takut terkena penyakit. Pengusaha Kopi Daong benar-benar memperhatikan protokol kesehatan,” tukas wanita asal Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi tersebut.

** Dede Suhendar

Cigombong | Jurnal Inspirasi

Proyek MNC Land di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor didemo lagi. Aksi massa warga Kampung Ciletuh, Desa Wates Jaya kali ini, mendapat simpati dari unsur mahasiswa yang tergabung kedalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan ikut turun melakukan orasi di depan pintu masuk MNC Land Lido.

Selain dari PMII Universitas Pakuan, aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB itu, mendapat dukungan dari unsur organisasi masyarakat lain. Pantauan di lokasi demo, aparat kepolisian dari Polsek Cigombong melakukan penjagaan ketat agar aksi warga, mahasiswa dan unsur organisasi yang bergabung berjalan aman dan kondusif.

Namun sayangnya, saat aksi sejumlah pendemo terlihat tidak mengikuti protokol kesehatan, karena tidak menjaga jarak serta ada yang tidak menggunakan masker. Koordinator lapangan (Korlap) aksi massa dari PMII Universitas Pakuan, Muhammad Wahab Sunandar mengatakan, demo sekarang merupakan aksi lanjutan warga Kampung Ciletuh Desa Wates Jaya terhadap pengusaha MNC Land. Karena, selama kurun waktu tujuh tahun warga Ciletuh dibawah bayang-bayang penindasan.

 “Sebelumnya warga sudah melakukan aksi seperti sekarang, tapi hingga saat ini apa yang menjadi tuntutan warga tidak direalisasikan pihak MNC Land,” ungkapnya kepada wartawan usai orasi.

Menurutnya, ada tiga tuntutan warga yang belum direalisasikan pengusaha, yakni menuntut pihak PT MNC Land melakukan ganti rugi atas tanah garapan warga yang belum ada sampai sekarang, mengusut tuntas dugaan manipulasi izin lokasi yang dilakukan PT MNC Land dan menuntut legalisasi pemakaman umum warga Ciletuh.

 “Tiga tuntutan itu yang kita sampaikan di aksi ini. Karena hak warga sudah dirampas oleh pihak MNC,” papar Muhammad yang juga sebagai Ketua PMII Universitas Pakuan.

Muhammad menyatakan, PMII akan terus melakukan pembelaan terhadap warga Kampung Ciletuh yang haknya dirampas dan tertindas. Sehingga, aksi massa akan terus dilaksanakan sampai ada kesepakatan antara warga dengan pihak pengusaha. “Jadi kami akan kawal terus warga sampai apa yang menjadi haknya diberikan pihak MNC,” tegasnya.

Jajang Mulyadi, salah seorang Ketua Rukun Warga (RW) di Kampung Ciletuh, Desa Wates Jaya menegaskan, aksi demo ini sebagai bentuk kekesalan warga terhadap pengusaha. Dengan begitu, warga akan terus melakukan aksi demo apa bila dari pihak MNC Land tidak merealisasikan ketiga tuntutan tersebut.  “Kami sebagai warga pastinya akan terus menuntut hak kepada pengusaha sampai tuntas,” tukasnya.

Saat melakukan aksi massa, pendemo membentangkan spanduk dan membawa poster poto Presiden Amerika, Donald Trump yang sedang berpoto bersama pemilik MNC, Harry Tanoe Sudibyo bertuliskan kata-kata bentuk kekesalan warga.

Tak hanya itu, para pendemo juga membawa dua keranda mayat sebagai bentuk protes terhadap pengusaha MNC Land. Dimana pengusaha akan menggusur tempat pemakaman umum (TPU) warga yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda.

** Dede Suhendar/Deny

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Bogor melepas dua pejabat Fungsional Widyaiswara yang telah memasuki masa purnabhakti. Mereka adalah Winarhadi Widyaiswara Ahli Utama dan Nani Sufiyani Widyaiswara Ahli Madya.

“Saya bangga kepada kedua Widyaiswara, yang telah bekerja dengan sangat baik selama 35 tahun di Kementerian Pertanian dan khususnya PPMKP, “ ujar Yusral Tahir Kepala PPMKP yang hadir di Aula Komplek Surya PPMKP, Rabu (30/9).

Yusral Tahir mengaku Ia sudah menganggap Winarhadi dan Nani Sufiani sebagai teman, senior sekaligus tutor bagi dirinya. Lebih lanjut, Kapus menyampaikan  bahwa masa purnabhakti akan dialami setiap ASN pada masanya masing-masing. Oleh karena itu, memasuki masa purnabhakti harus disambut dengan rasa gembira dan bersyukur.

“Sambut masa purnabhakti dengan perasaan gembira dan bersyukur, karena bapak/ibu sampai mencapai titik saat ini dengan masih diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Tuhan sehingga dapat memasuki purnabhakti tanpa ada halangan sesuatu apa pun,” ucap Yusral

Bahkan Yusral mengharapkan masa purnabhakti bisa menjadi sarana untuk lebih dekat dengan keluarga. “Kami harapkan, masa-masa purnabakti ini bapak/ibu bisa lebih mendekatkan diri dengan keluarga. Tentunya masa-masa yang akan datang adalah waktunya untuk mendekatkan diri pada keluarga,” tambahnya.

Kapus juga menitipkan pesan kepada Widyaiswara PPMKP yang masih bertugas terutama Widyaiswara Muda  bahwa tongkat estafet saat ini masih berjalan. Bagaimana bisa menjadi seorang Widyaiswara yang sukses, berkarakteristik, memiliki banyak informasi dan pengetahuan yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mengajar ASN kedepannya.

Dalam kesan dan pesan, Winarhadi menyampaikan kebanggaannya sebagai keluarga PPMKP. Ia menyebut PPMKP merupakan satu-satunya lembaga di Kementerian Pertanian yang dapat mencetak pemimpin-pemimpin hebat melalui pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan.

Sebagai informasi sebelum menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Utama di PPMKP Ciawi, Bogor,  Winarhadi sebelumnya telah mencapai puncak jabatan tertinggi sebagai Kepala Biro Kepegawaian di Kementerian pertanian pada periode 2005 – 2010.

Sementara Nani Sufiani pernah menduduki Jabatan sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat  Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pertanian. Acara berlangsung haru dihadiri seluruh pejabat fungsional widyaiswara lingkup PPMKP dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

Dea/Regi – PPMKP

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta kini mengizinkan pasien positif Covid-19 menjalani isolasi mandiri di rumah. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya yang menyatakan pasien positif dilarang isolasi mandiri.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, untuk menjalani isolasi mandiri di rumah, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pasien positif tanpa gejala. “Warga yang ingin melakukan isolasi mandiri di rumah bisa berkoordinasi dengan pihak Gugus Tugas Penanganan Covid-19 setempat,” kata Widyastuti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/10).

Widyastuti menuturkan jika Gugus Tugas setempat menilai rumah tersebut layak, maka warga atau pasien positif Covid-19 itu dapat menjalani isolasi mandiri di rumah.

Sementara, jika Gugus Tugas menilai rumah atau fasilitas dalam rumah tersebut tidak layak untuk menjalani isolasi mandiri, maka pasien harus menjalani isolasi di lokasi yang telah disediakan oleh Pemprov DKI.

Ia menegaskan, jika pasien menolak isolasi di lokasi yang disediakan oleh Pemprov, namun rumahnya tidak layak sebagai tempat isolasi, maka pihak berwenang akan menjemput paksa yang bersangkutan.

“Maka petugas kesehatan menginformasikan kepada Gugus Tugas setempat untuk melakukan penjemputan paksa bersama Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan unsur terkait,” ujar Widyastuti.

Selain itu, Ia menekankan, pasien baru bisa menjalani isolasi mandiri di rumah jika telah memenuhi penilaian kelayakan oleh gugus tugas setempat di tingkat kelurahan atau kecamatan. Setelah ditetapkan, pasien atau masyarakat setempat harus mematuhi protokol kesehatan.

Petugas kesehatan juga akan memantau perkembangan pasien positif Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah secara berkala. Jika kondisi pasien memburuk, akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut.

“Lurah bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat RT/RW juga mengawasi proses isolasi mandiri tersebut bersama Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan unsur terkait untuk melakukan penegakan hukum bila terjadi pelanggaran,” jelasnya.

Dinkes juga sudah menyusun standar minimal kriteria fasilitas atau rumah yang akan dipakai untuk isolasi mandiri. Setidaknya ada 16 poin yang harus dipenuhi jika pasien ingin menjalani isolasi mandiri di rumah.

Berikut 16 poin standar minimal kriteria fasilitas pribadi atau rumah untuk lokasi isolasi terkendali

1. Persetujuan dari pemilik rumah / fasilitas / penanggung jawab bangunan

2. Rekomendasi dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 RT/RW setempat dan ditetapkan oleh lurah setempat selaku Ketua Gugus Tugas Kelurahan

3. Tidak ada penolakan dari warga setempat

4. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Wilayah dapat menjamin pelaksanaan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan

5. Hanya dihuni oleh orang terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala atau bergejala ringan

6. Lokasi ruang isolasi terpisah dengan penghuni lainnya

7. Tersedia kamar mandi dalam

8. Cairan dari mulut/hidung atau air kumur, air seni, dan tinja orang yang isolasi mandiri langsung dibuang di wastafel atau lubang air limbah toilet dan dialirkan ke septic tank

9. Untuk peralatan makan, minum, dan peralatan pribadi lainnya yang digunakan oleh orang yang isolasi mandiri harus dicuci sabun/deterjen dan air limbah yang berasal dari cucian dibuang ke saluran pembuangan air limbah

10. Tidak dalam permukiman yang padat dan terdapat jarak lebih dari 2 meter dari rumah lainnya

11. Kamar tidak menggunakan karpet atau permadani

12. Sirkulasi udara berjalan dengan baik dan nyaman

13. Ketersediaan air bersih mengalir yang memadai

14. Adanya jejaring kerja sama dengan Satuan Gugus Tugas (pemangku wilayah, TNI, Polri, dan Puskesmas setempat)

15. Terdapat akses kendaraan roda empat

16. Bangunan dan lokasi aman dari ancaman bahaya lainnya, seperti banjir, kebakaran, maupun tanah longsor.

**ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan kepada publik atas masifnya pemotongan hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung (MA). Cara MA ini menuai kritik langsung dari kalangan pegiat anti korupsi dan KPK.

Teranyar, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dipangkas hukumannya dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara. Anas Urbaningrum merupakan koruptor ke 23 yang hukumannya disunat MA melakui putusan  Peninjauan Kembali (PK). Majelis Hakim, mengabulkan langkah hukum PK terhadap Anas.

“Biar masyarakat saja yang menilai makna rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi dalam putusan-putusan peninjauan kembali tersebut,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, dikutip dari Viva, Kamis (1/10).

Nawawi mengklaim, lembaga antirasuah telah bekerja sesuai kemampuan. Menurutnya, KPK tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah upaya hukum PK. “PK adalah upaya hukum luar biasa. Tak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan KPK,” kata Nawawi.

Namun, KPK berharap MA segera menyerahkan salinan putusan terhadap koruptor yang hukumannya telah dikurangi pada upaya hukum PK. Sebab, 22 salinan putusan terhadap koruptor lain hingga kini pun belum diserahkan oleh MA.

“Hal yang diharapkan dari Mahkamah Agung sekarang ini hanyalah agar salinan-salinan putusan dari perkara tersebut bisa segera diperoleh KPK,” imbuh Nawawi.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi maraknya penyunatan hukuman terpidana kasus korupsi yang dilakukan MA. Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi pemberantasan korupsi di masa mendatang.

“Nasib pemberantasan korupsi di masa mendatang akan semakin suram jika Mahkamah Agung tetap mempertahankan tren vonis ringan kepada terdakwa kasus korupsi,” kata Kurnia.

** ass