23.5 C
Bogor
Monday, April 6, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1477

DPR Resmi Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi mengesahkan rancangan undang undang yang mulai diusulkan pada 17 Desember  2019, yakni (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan 1 tahun 2020-2021 pada Senin (5/10).

Rapat Paripurna yang diadakan di Gedung DPR RI dihadiri oleh setengah dari anggota dewan, dan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. RUU Cipta Kerja dihadiri langsung oleh perwakilan pemerintah, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

RUU Cipta Kerja diperbincangkan oleh banyak kalangan masyarakat sepanjang April – Oktober ini. Banyak menerima penolakan khususnya dari masyarakat sipil. Dari kalangan buruh hingga aktivis karena dituding banyak memihak kepada korporasi.

Pada hari Sabtu (3/10), RUU Omnibus Law Cipta Kerja di sahkan pada tingkat I atau Baleg DPR. Perwakilan pemerintah yang hadir secara langsung dan daring di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziah.

Rencana awal, RUU Cipta Kerja ini akan disahkan melalui rapat Paripurna pada Kamis (8/10), namun secara mengejutkan DPR mengadakan Rapat Paripurna pada Senin (5/10).

** Dhi Adjeng Widyasti [MG]

12 Orang Dinyatakan Positif Konsumsi Narkoba

0

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Polisi menyatakan sebanyak 12 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba dari 33 alumni SMK dari Kota Bogor saat reuni di wilayah Desa Cibuntu, Ciampea. Ke-12 orang tersebut akan dilakukan rehabilitasi di BNN Lido.

“Ada 12 orang, nantinya kita akan kirim ke BNN Lido untuk dilakukan rehabilitasi,” ujar Humas Polres Bogor AKP Ita Puspita Lena, Senin (5/10).

Ia juga menambahkan, selanjutnya yang dipulangkan itu dikembalikan ke orang tuanya dengan membuat surat pernyataan. “Sisanya sudah dipulangkan tadi pagi, karena pelimpahannya dilakukan malam kemarin dari Polsek Ciampea,” tambahnya

Sementara itu, Kapolsek Ciampea AKP Andri Alam Wijaya mengaku, pasca penangkapan semua yang terlidik dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan. “Pas penangkapan kita langsung bawa ke Polres Bogor sekaligus dilakukan pendataan terlebih dahulu disana dan dari informasi  Satnarkoba ada 12 orang yang positif,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Camat Dramaga Pastikan Gelar Pilkades di 4 Desa

0

Dramaga | Jurnal Inspirasi

Camat Dramaga Ivan Pramudia menyatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020 di  Kabupaten Bogor tetap dilaksanakan termasuk di Kecamatan Dramaga. Sejauh ini tahapan Pilkades sudah masuk pendaftaran bakal calon Kades. Di Kecamatan Dramaga ada 4 desa yang menggelar Pilkades yaitu Desa Ciherang, Sukadamai, Neglasari dan Desa Purwasari.

“Untuk saat ini masih tahap pendaftaran, untuk Desa Ciherang ada 6 Bacalon, Sukadamai 3 , Purwasari 2 dan Neglasari ada 2 Bacalon yang sudah mendaftar,” kata Camat Dramaga Ivan Pramudia, Senin (5/10).

Ivan menambahkan, selanjutnya setalah tahapan pendaftaran ada verifikasi calon kades yang sudah mendaftar, apakah memenuhi persyaratan atau tidak. “Namum kalau untuk Desa Ciherang ada 6 calon itu ada tes karena melibihi batas pencalonan yang sudah ditetapkan dalam aturan,” kata Camat.

Sedangkan untuk TPS, sampai saat ini masing-masing desa yang melaksanakan Pilkades itu ada yang 13 dan 7 TPS. “Untuk Purwasari, Neglasari, Sukadamai itu ada 7 TPS, namun untuk Desa Ciherang ada 17,”kata Ivan.

Ia berharap pelaksanaan Pilkades tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan untuk panitia berpatokan pada aturan yang sudah ditetapkan, baik itu Perbub Bupati ataupun Pergub. “Agar pelaksanaan Pilkades di Dramaga berjalan aman dan terhindar dari Covid-19 saat pandemi sekarang ini,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Kapolsek Leuwiliang Beri Kejutan ke Danramil

0

Hari Jadi TNI ke-75

Leuwiliang l Jurnal Inspirasi

Tentara Nasional Indonesia (TNI) genap berusia 75 tahun.  Di HUT ke-75 ini, Polsek Leuwiliang memberikan ucapatan selamat ke Koramil 2116 Leuwiliang, Senin (5/10). “Kami dari kepolisian turut apresiasi dengan memberikan ucapan dengan cara kita, membuatkan kejutan dengan membawa nasi tumpeng  datang ke Koramil 2116 untuk rekan-rekan TNI. Hal ini dilakukan sebagai bentuk soliditas TNI-Polri,” kata Kapolsek Leuwiliang Kompol Ismet Inono kepada Jurnal Bogor.

“Khususnya kami dari Polri selamat HUT TNI ke- 75, momentum ini semoga terus meningkatan sinergitas guna meningkatkan  pengawasan pandemi Covid -19,” imbuhnya.

Sinergitas pertama kata dia, ketika turun ke masyakat bagaimana caranya mengurangi Covid- 19. Salah satunya operasi yustisi sampai saat ini masih dilaksakan secara bersama-sama dengan Muspika yang setiap hari digelar.

“Alhamdulillah hasilnya lumayan,  kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dengan bermasker mengalami peningkatan.Kalau di persentasekan peningkatan pemaikan masker dari masyarakat  sekitar sudah mencapai ke 85%.  Tinggal sebagian kecil saja yang  belum sadar menggunakan masker,” sebutnya.

Sementara Danramil Leuwiliang Kapten Infanteri, Koswara yang baru satu minggu menjabat mengaku siap meneruskan apa yang telah dirintis di Koramil sebelumnya. “Menjalin komunikasi itu penting, di wilayah itu bukan  tanggung jawab perorangan  atau satuan TNI saja, wilayah itu tanggung jawab keseluruhan yang berada di wilayah,” ujarnya.

“Maka kami di sini, apresiasi Pak Kapolsek, Pak Camat dan hari ini bertepatan dengan HUT TNI ke 75. Syukur alhamdulillah bisa berkumpul bersama di Koramil 2116 Leuwiliang dalam rangka menjalin sinergitas,” terang Danramil Leuwiliang.

“Jadi kita bukan hanya sekedar omongan dan slogan saja, sinergitas itu memang kita harus menyatu bersama-sama bertanggung jawab sehingga di lapangan tidak ada miskoordinasi, makanya penting sekali silahturahmi”.

“Bukan hanya berlanjut di dalam momen-momen ini saja tetapi ada beberapa agenda kegiatan yang harus menentukan bersama menuju Lewiliang ini tetap terjaga dan kondusif,” tandasnya.

Dalam perayaan HUT TNI yang berlangsung di Koramil Leuwiliang, hadir juga Camat Leuwiliang Daswara. Ia berharap Muspika Leuwiang semakin guyub dan aparatur di Leuwiliang  bisa bersama sama turun ke lapangan ketika diharuskan. “Diharapkan juga TNI dan Polri semakin akrab dan terus sinergi menjalin kerjasama,” harapnya.

Camat Leuwiliang mengatakan, meski Leuwilang keadaannya masih zona merah, dengan kesigapan aparatur wilayah, Leuwiliang semakin aman.

** Arip Ekon

Kerusakan Irigasi Karehkel Sudah Lama

0

Ketua Komisi I:  Dinas Kemana Saja?!

Leuwiliang l Jurnal Inspirasi

KETUA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Usep Supratman meminta dinas terkait untuk segera menjawab persoalan irigasi yang sudah lama jebol, tepatnya di Kampung Parungpanjang, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang.

Irigasi yang jebol itu, untuk segera dilakukan  penanganan, karena pemanfaatannya sangat besar untuk mengairi kepasawahan warga petani sekitar 200 hektare di 13 RW diwilayah Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang.

“Dinas terkait kemana aja, ini jebol irigasi  kejadian tahun 2018, tetapi sampai saat ini gak ada perbaikan, mohon ada jawaban dari dinas,” tegas wakil rakyat dari PPP kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Usep prihatin, karena sumber air bagi warga petani merupakan prioritas untuk menopang kebutuhan ketahanan pangan.” Saat ini irigasi yang jebol itu belum ada tindakan, padahal dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, ketahanan pangan wajib kita jaga dan terus dilakukan penguatan,” bebernya.

“Mulai dari penyuluh pertanian, kades dan pihak kecamatan  harus terus mendesak ke dinas terkait agar irigasi yang rusak itu bisa segera diperbaiki,” paparnya.

Saat ditemui di kantornya, Camat Leuwiliang Daswara membenarkan bahwa kerusakan irigasi untuk mengairi ke pesawahan warga Desa Karehkel terjadi pada tahun 2018.” Sebelum kami menjabat Camat di Leuwiliang kerusakan irigasi itu sudah terjadi,” ujarnya.

Akan tetapi, kata Daswara pihaknya tidak lepas tangan, hal ini sudah dibahas di Musrenbang tingkat Kecamatan dan diusulkan melalui SKPD Kabupaten Bogor. “Aspirasi masyarakat kita laporkan kepada SKPD, baik dari mekanisme termasuk rapat rapat kordinasi dalam sistem pengajuan anggaran dalam musrembang,” kata dia

“Pihak UPT Cabang dinas kan ada disini, ia juga pasti tau. Sekarang tinggal kepedulian  dari pihak SKPD terkait bagaimana  menyikapi  kondisi tersebut,” ungkapnya.

Sementara, Kepala UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wil. IV, Ruddy Supandi mengemukakan, bahwa kerusakan irigasi  kali Cigatet yang bersumber dari saluran air Kali Cianten sebelumnya sudah disurvei dan dilaporkan ke Dinas PUPR Kabupaten Bogor. ” Sudah kita survei dan dilaporkan ke dinas PUPR mudah-mudahan perbaikannya segera,” ucapnya.

Dia juga mengakui kerusakan irigasi tersebut sudah cukup lama. “Menurut staf saya memang iya sudah lama. Makanya sekitar bulan Juli 2020, kami langsung survei ke lokasi tersebut,” tandasnya.

Ketika ditanya apakah irigasi yang sudah lama rusak itu pada 2021 mendatang sudah masuk anggaran untuk perbaikan, menurut Rudy, UPT hanya mengakomodir dan mangusulkan saja. “Tentu kewenangan adanya di dinas,” ucapnya.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  Kabupaten Bogor, R. Soebiantoro W ketika dikonfirmasi belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya diwartakan Jurnal Bogor, ketua RT 03 RW 02 Kampung Karehkel Darto mengatakan, memasuki musim hujan tidak menutup kemungkinan saluran irigasi penanggulangan hasil swadaya masyarakat dengan menggunakan material kayu dan bambou itu bisa kembali jebol, sebabnya derasnya air.

Diakuinya, Pemkab Bogor  belum pernah memperbaiki irigasi yang jebol itu, padahal kejadiannya sudah lama. Menurut Darto pasokan air ke areal persawahan sejak saluran air jebol sangat minim. “Padahal padi sedang butuh-butuhnya air, jadinya hasil panennya seperti ini, tidak bagus,” tuturnya.

** Arip Ekon

Ada 7 Alasan Buruh Mengapa Mesti Menolak Omnibus Law

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Sedikitnya ada 7 alasan mengapa Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang akan disahkan DPR pada Rapat Paripurna dalam waktu dekat ini mendapat penolakan buruh. Sebelumnya, dewan dan pemerintah menyepakati RUU ini dalam Raker Pengambilan Keputusan Tingkat I di DPR pada Sabtu (3/10) malam.

Beragam protes dan aksi muncul sebagai reaksi atas kesepakatan ini, salah satunya dari golongan para buruh di tanah air. Mereka bahkan bakal melakoni aksi mogok nasional bilamana kesepakatan RUU Ciptaker ini terus dibahas dan bakal diundangkan menjadi UU.

Bahkan, disebutkan sebanyak dua juta buruh dari sekitar 10 ribu perusahaan di 25 provinsi yang akan melakukan aksi mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun membeberkan alasan mengapa beberapa poin dalam RUU Ciptaker ini harus disoroti dan kemudian ditolak sebab dinilai merugikan kaum buruh.

Pertama, RUU Ciptaker menghapus upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Sedangkan KSPI menilai UMK tidak perlu diberikan syarat karena nilai UMK yang ditetapkan di setiap kota/kabupaten berbeda-beda. Seharusnya, kata buruh, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional.

Kedua, pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup.

Keempat, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang menurut KSPI bakal menjadi masalah serius bagi buruh. Sebab masih belum jelas nantinya siapa pihak yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.

Kelima, jam kerja yang eksploitatif atau tanpa batas jelas dinilai merugikan fisik dan waktu para buruh .

Keenam, penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Protes ini juga disampaikan oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang menyebut salah satu pasal di klaster ketenagakerjaan menyebutkan secara jelas bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah buruh perempuan yang mengambil cuti haid secara penuh.

Ketujuh, terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena adanya kontrak seumur hidup. Dalam pembahasan RUU Kontroversial ini, sebanyak tujuh fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (8/10) mendatang, sementara dua fraksi lainnya menolak.

Adapun, tujuh fraksi yang menyetujui RUU ini dibahas pada tingkat selanjutnya yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP. Sementara dua fraksi yang menyampaikan penolakan pengesahan RUU Ciptaker itu adalah PKS dan Partai Demokrat.

** ass

KPU Sebut Sudah Ada Tiga Calon Kepala Daerah Meninggal karena Covid

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik menyampaikan, tiga calon kepala daerah meninggal dunia karena terpapar Covid-19. Ketiganya adalah bakal calon bupati Kabupaten Berau, calon wali kota Bontang, dan calon bupati Bangka Tengah.

Yang meninggal dunia tiga orang. Provinsi Kalimantan Timur: Berau dan Bontang. Provinsi Bangka Belitung: Bangka Tengah,” ujar Evi dikutip dari RMOL, Senin (5/10).

Evi memerinci, bakal calon bupati Berau yakni Muharram meninggal pada 22 September, sebelum penetapan pasangan calon pada 23 September. Sementara, calon wali kota Bontang yaitu Adi Darma meninggal pada 1 Oktober lalu serta calon bupati Bangka Tengah yakni Ibnu Soleh meninggal pada 4 Oktober.

Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan, bakal calon atau calon kepala daerah yang meninggal dunia dapat digantikan sesuai ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pilkada. Penggantian calon dapat dilakukan oleh partai politik (parpol), gabungan parpol, atau calon perseorangan apabila yang bersangkutan berhalangan tetap.

“Ketentuan tentang penggantian calon yang berhalangan tetap, termasuk karena meninggal dunia sudah diatur dalam PKPU. Pada Bab VII tentang Penggantian Calon, mulai Pasal 78 sampai dengan 87,” kata Raka.

Dalam Pasal 78 ayat 2 disebutkan, berhalangan tetap yang dimaksud meliputi keadaan meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. Berhalangan tetap karena meninggal harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa, camat, atau sebutan lainnya.

Selanjutnya, parpol dapat mengajukan calon pengganti paling lama tujuh hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap. Parpol dilarang menarik dukungannya terhadap calon pengganti.

Apabila parpol tidak mengajukan calon pengganti, pasangannya dinyatakan gugur. Akan tetapi, jika calon berhalangan tetap terjadi dalam kurun waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara dan parpol tidak juga mengajukan pengganti, salah satu calon dari pasangan calon tetap ditetapkan sebagai pasangan calon.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan. Calon perseorangan juga dapat mengganti pasangannya jika berhalangan tetap atau meninggal dunia.

** ass

Metabolisme Rupanya Bisa Terganggu Jika Minum Kopi Sebelum Sarapan

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kopi merupakan salah satu minuman paling populer di dunia. Orang bisa menikmatinya kapan saja, termasuk di pagi hari. Sayangnya, minuman berkafein di pagi hari diketahui bisa berdampak kurang baik.

Studi baru menunjukkan bahwa minum kopi setelah bangun di pagi hari bisa secara signifikan mengganggu metabolisme dan kontrol gula darah.

Para ilmuwan di University of Bath dikutip dari RMOL, Senin (5/10), telah meneliti efek dari tidur tidak nyenyak dan kopi pagi di berbagai penanda metabolik yang berbeda. Ilmuwan menemukan bahwa kurang tidur memiliki dampak terbatas pada metabolisme. Sedangkan minum kopi bisa berdampak negatif pada kontrol glukosa darah.

Mengingat pentingnya menjaga kadar gula darah dalam batasan yang aman untuk mengurangi risiko kondisi seperti diabetes dan penyakit jantung, para peneliti percaya hasil studi dapat memiliki implikasi kesehatan lebih jauh.

Dalam studi yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition, 29 pria dan wanita sehat menjalani tiga percobaan semalam yang berbeda secara acak. Dalam dua skenario pertama, peserta diberi minuman manis saat bangun dari tidur malam yang normal. Selanjutnya, kelompok dengan tidur malam buruk dibangunkan selama lima menit setiap jam.

Di kelompok ketiga, tidur mereka juga terganggu, tetapi diberi kopi hitam kental 30 menit sebelum mengonsumsi minuman manis. Sampel darah dari peserta diambil setelah minuman glukosa, yang mencerminkan kalori sarapan di setiap percobaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan tidur satu malam tidak memperburuk respons glukosa darah peserta saat sarapan jika dibandingkan dengan tidur malam normal. Namun, kopi hitam kental yang dikonsumsi sebelum sarapan bisa meningkatkan respons glukosa darah terhadap minuman tersebut sekitar 50 persen.

“Hampir setengah dari kami akan bangun di pagi hari dan sebelum melakukan hal lain, minum kopi, secara intuitif semakin kita merasa lelah, semakin kuat kopinya,” kata Profesor James Betts, di Universitas Bath. Studi ini penting dan memiliki implikasi kesehatan yang luas. Sebab, hingga saat ini belum diketahui jelas tentang pengendalian metabolisme dan gula darah.

“Sederhananya, kontrol gula darah kita terganggu ketika hal pertama yang bersentuhan dengan tubuh kita adalah kopi, terutama setelah tidur malam yang terganggu,” lanjutnya.

Orang mungkin bisa memperbaiki pola dengan makan terlebih dulu, baru minum kopi jika memang sangat ingin kopi.  Kendati begitu, memang masih banyak lagi yang perlu dipelajari tentang efek tidur pada metabolisme. Misalnya, berapa banyak gangguan tidur yang diperlukan untuk mengganggu metabolisme dan apa implikasi jangka panjang serta bagaimana olahraga, misalnya, dapat membantu mengatasi risiko.

** ass

Rasio Utang Terus Naik, Ekonom Paparkan Risikonya

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebutkan, tren peningkatan rasio utang berpotensi membuat Indonesia sulit keluar dari jebakan utang dalam skala besar. Apalagi, rasio pajak diprediksi terus berada di level single digit hingga 2024.

Tauhid mengatakan, tax buoyancy yang rendah menjadi risiko bagi Indonesia apabila rasio utang terus meningkat tanpa dibarengi dengan rasio pajak. Artinya, kemampuan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan penerimaan jauh lebih rendah dari pertumbuhan utang.

“Kalau begitu, otomatis berbahaya. Kita semakin terjebak dalam utang untuk jangka panjang,” tuturnya dikutip dari RMOL, Senin (5/10).

Saat ini, Tauhid menyebutkan, target rasio utang pemerintah yang berada di level 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebenarnya masih aman. Hal ini jika merujuk pada Hal ini dengan mengacu pada konsensus internasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan, batas maksimal rasio utang adalah 60 persen terhadap PDB.

Hanya saja, Tauhid mengatakan, kondisi aman itu menjadi risiko apabila memasukkan utang sektor swasta ke perekonomian. “Risikonya bisa ke nilai tukar, ke suku bunga dan pertumbuhan ekonomi yang kontraksi,” katanya.

Tauhid menjelaskan, kemampuan fiskal akan dikorbankan pada masa-masa berikutnya. Sebab, apabila utang pemerintah terus bertambah, besaran pokok dan bunganya harus dibayarkan di tahun-tahun mendatang.

Pembayaran pokok dan bunga utang tersebut dilakukan dengan menggunakan belanja non Kementerian/ Lembaga yang masuk dalam pos belanja pemerintah pusat dalam postur APBN. “Otomatis ini akan menekan belanja pemerintah pusat. Kalau tertekan, daya dorong gempur ekspansi fiskal kita menjadi terbatas,” ujar Tauhid.

Untuk mencegah berbagai dampak negatif, Tauhid menekankan kepada pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan utang. Setidaknya, rasio utang harus berada pada level 35 sampai 36 persen, atau sebelum level pandemi Covid-19. Apalagi dengan melihat target defisit yang kembali ke level tiga persen pada 2023.

Selain itu, kemampuan pemerintah untuk menjaring penerimaan perpajakan juga harus ditingkatkan. Apabila pertumbuhan ekonomi 2021 ditargetkan tumbuh ke level lima persen, perlakuan serupa juga harus diberlakukan ke penerimaan pajak dan cukai.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan, rasio utang sampai dengan 2024 tidak akan kurang dari 40 persen terhadap PDB. Level tertinggi diperkirakan terjadi pada 2022, yaitu pada kisaran 41,52-42,65 persen yang secara bertahap turun hingga mencapai 40,78-41,31 persen terhadap PDB pada 2024.

Di sisi lain, rasio pajak justru menurun. Pada 2024, rasio pajak ditargetkan di level 7,86-8,09 persen dari semula 8,57 dan 8,18 persen masing-masing pada tahun ini dan tahun depan.  

Proyeksi itu tergambar dalam paparan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu pada Webinar Tax Challenges and Reforms to Finance the Covid-19 Recovery and Beyond, Kamis (1/10). Rentang rasio utang itu menjadi bagian dari kerangka kerja fiskal jangka menengah Indonesia.

** ass

Jabar Runner up FLS2N 2020

0

Bandung | Jurnal Inspirasi

Pelajar dari Jawa Barat menempati posisi kedua dengan perolehan enam medali emas dan tiga perak dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tahun 2020 yang digelar secara dalam jaringan (daring). Sedangkan juara umum diraih Jawa Tengah dengan tujuh emas, tiga perak, dan lima perunggu dalam kompetisi tersebut.

Sementara, posisi ketiga ditempati provinsi D.I Yogyakarta dengan raihan enam medali emas, dua perak, dan tiga perunggu dari ajang perlombaan di jenjang pendidikan dasar hingga menengah itu. 

“Kemenangan kalian adalah prestasi kita semua. Menjaga semangat dan optimisme di masa pandemi ini memang tidak mudah. Tapi para pemenang telah menunjukkan bahwa pandemi tidak menghalangi inovasi, meskipun banyak keterbatasan tapi tetap bisa berkarya dan berekspresi,” ucap Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim dalam penutupan FLS2N 2020 secara virtual dikutip dari Sindonews, Senin (5/10).

Nadiem menegaskan, hari ini dirinya sangat berbangga karena sekaligus menjadi penanda lahirnya generasi di bidang seni. “Adik-adik belajar bagaimana menampilkan karya seni yang dapat dinikmati secara virtual tentu tidaklah mudah karena nalar kritis dan kreatifitas adik-adik ditantang agar lebih hebat lagi. Karakter seperti itulah yang akan menjadi modal di masa depan,” imbuh Mendikbud.

Menurutnya, seni dapat membangun energi positif dan rasa bahagia sehingga membuat masyarakat lebih optimis melewati rintangan. “Nilai-nilai dari kesenian dapat membentuk karakter yang positif karena proses berkarya yang mengajari begitu banyak hal. Melalui festival ini adik-adik berkenalan dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, berkenalan dengan keberagaman,” tutur Mendikbud. 

Sekjen Kemendikbud, Ainun Na’im menambahkan, festival ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menggali, menumbuhkan dan mengembangkan talenta-talenta para peserta didik untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. “Kita tidak berhenti pada upaya menggali. Dengan berbagai cara termasuk dengan festival ini, mungkin juga harus mengembangkan lebih lanjut sehingga potensi yang ada bisa diaktualisasikan dalam pembangunan SDM,” ungkap Ainun.

** ass