Bogor | Jurnal Inspirasi

KSP Nasari Cabang Bogor memberikan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) dan sarung tangan ke Puskesmas Tanah Sareal dan Kedung Badak, Rabu (13/5). Pemberian donasi ini sebagai wujud kepedulian KSP Nasari Cabang Bogor terhadap pandemi virus Corona (Covid-19) yang masih mewabah di Tanah Air, khususnya di Kota Bogor. “Meskipun sekarang trennya sekarang ini disini (Bogor) menurun, tapi APD masih diperlukan untuk digunakan tenaga medis,” ujar Pimpinan Cabang KSP Nasari Bogor, Budi Irawan kepada Jurnal Bogor.

Lembaga yang bergerak di bidang koperasi simpan pinjam milik masyarakat dengan para anggota pensiunan PNS, TNI dan Polri, diakui Budi Irawan tak terlalu terdampak Covid-19. “Alhamdulillah kami masih eksis dan tidak ada karyawan yang dirumahkan. Pengelolaan keuangan disini aman, sudah 11 tahun di Bogor dan 21 tahun berdiri yang pusatnya di Semarang,” jelasnya.

Mengenai donasinya ke Puskesmas Tanah Sareal dan Kedung Badak, diberikan 22 set APD plus sarung tangan. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 dikatakan Budi Irawan harus waspada. “Sekarang di Bogor sedang PSBB ketiga dan tenaga kesehatan jangan sampai terkena virus ini. Makanya kita pilih donasi APD ini, dan kalau dari Nasari pusat donasi diberikan ke RS Muhamadiyah,” kata dia. Tak hanya saat wabah Corona ini, Nasari juga peduli jika ada bencana alam seperti di Palu dan Lombok beberapa waktu lalu.

Sementara pihak Puskesmas Tanah Sareal menyambut baik upaya KSP Nasari Cabang Bogor. Pemberiannya tersebut menjadi nilai plus, karena meskipun bukan sebagai lembaga keuangan yang besar di Indonesia, tapi masih bisa melakukan donasi. “Kami sangat apresiasi, Alhamdulillah ya, hazmat yang diberikan bukan produk yang murah. Kami disini memang masih butuh, banyak petugas setiap hari memerlukannya seperti perawat dan petugas ambulans,” ujar Bagian Umum Puskesmas Tanah Sareal, Anwar Sadad yang akrab disapa Feri.

Hal yang sama dikatakan Heni dari Puskesmas Kedung Badak. Bantuan berupa APD memang masih diperlukan seperti handscoon atau sarung tangan ukuran S karena kebanyakan donatur memberikan yang berukuran besar seperti L. Handscoon ukuran S diperlukan tenaga kesehatan karena ukurannya pas sehingga tidak cepat robek. “Pemberian ini bermanfaat buat kami, semoga Allah membalas kebaikan pihak Nasari,” ungkapnya.

** Asep Saepudin Sayyev

• Seorang Warga Masih Tertimbun

Leuwisadeng | Jurnal Inspirasi

Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor pada Selasa malam (12/5) hingga Rabu (13/5) pagi mengakibatkan banjir bandang dan longsor di Kampung Suluduk RT 01, Desa Wangun Jaya, Kecamatan leuwisadeng. Akibatnya belasan  rumah warga dan persawahan pun rata dengan tanah. Sementara beberapa rumah, hewan ternak kendaraan roda dua dan satu mobil terbawa terjangan bajir dan longsor. Tak hanya itu seorang warga disebutkan tertimbun longsor dan kini masih dilakukan pencarian.

“Hujan begitu deras dan mengakibatkan banjir lalu pada Rabu pagi (13/5) saat waktu sahur terjadi longsor tidak begitu besar, namun satu jam kemudian terjadi longsor susulan yang begitu cepat sehingga satu warga bernama Samsu tertimbun longsor,” kata Adi yang juga Adik Kandung Samsu menceritakan.

Warga yang selamat akibat longsor itu pergi untuk mengungsi ke rumah saudaranya dari lokasi itu karena takut terjadi longsor susulan.

Camat Leuwisadeng Hendarsah mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bogor bahkan rencananya Bupati dan Kapolres sedang meluncur ke lokasi bencana. “Kami pun (Muspika) bersama Kades Wangun Jaya sudah menyiapkan pokso untuk korban yang selamat di salah satu SD di Desa Wangun Jaya,” kata Hendarsah.

Sementara Kasi Ekbang Kecamatan Leuwisadeng, Engkos Kosasih menyatakan, korban terdampak dari 1 RT berjumlah 69 KK dengan jumlah warga sebanyak  242 jiwa. ** Cepi Kurniawan | Arip Ekon

14 Rumah yang Tertimbun dan Dihuni 51 Jiwa

1. Muhsin
2.  Usup
3. Mad Halim (60 th)
4. Toto (50)
5. Rokib (40)
6. Syahroni
7. Husen (60)
8. Rasid
9. Sadi
10. Haer (35)
11. Asep (30)
12. Khotib (50)
13. Ukat
14. Boim

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Bantuan Presiden yang tidak sesuai dengan berita acara pengiriman dan jumlah barang yang dikirim, menjadi dilema pemerintah desa saat ini. Satu sisi masyarakat sangat membutuhkan bantuan tersebut, namun disisi lain seolah dimanfaatkan oleh oknum pengusaha. Direktorat jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kemensos RI saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, jika ada Bantuan Presiden yang tidak sesuai dengan berita acara jumlah barangnya, maka desa jangan mau menandatangani dan kembalikan lagi kepada perusahaan pengirim.

“Desa jangan mau menandatangani berita acara/serah terima barang jika jumlah barang tersebut tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat serah terimanya, kembalikan dan minta dikirim sesuai dengan jumlah barang yang tertera dalam berita acara/serah terima,” katanya, kemarin.

“Desa jangan diam tapi laporkan, suruh mereka mengirim sesuai yang sudah ditentukan, jika ada yang menyimpang kembalikan dan jangan mau tanda tangan serah terima barang tersebut,” singkatnya.

Sebelumnya disebutkan, Desa Sanja dan Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, mendapat pengiriman jumlah beras yang tidak sesuai dengan berita acara sehingga menjadi dilema untuk dibagikan kepada masyarakat.

Sekdes Leuwinutug Yayan yang sudah berkoordinasi dengan TKSK Kecamatan Citeureup memilih untuk menunda membagikan Bantuan Presiden tersebut karena barang tidak sesuia dengan jumlah berita acara yang dituliskan.

“PT.SDS sebagai pengirim barang tersebut, beras yang seharusnya dikirim sebanyak 15Kg namun kenyataannya dikirim hanya 10Kg, kami sudah komplain kepada anggota yang kebetulan mengawal pengiriman barang tersebut namun memang mereka hanya mengirim tidak mempunyai kapasitas lebih, oleh karena itu atas dasar kesepakatan Pemdes Leuwinutug memutuskan untuk menunda membagikan Bantuan Presiden kepada warga sampai jumlahnya sesuai dengan berita acara,” jelas Yayan.

** Nay Nur’ain

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak Perpu Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Meski mendapat penolakan, Perpu ini telah disetujui DPR RI menjadi Undang-Undang.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, membacakan catatan Fraksi PKS, setidaknya ada 22 catatan yang diberikan oleh PKS terkait Perpu tersebut dan setelah disederhanakan. Ada 4 poin yang ditekankan PKS. Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi disebabkan beberapa pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD 1945.

Hal ini terkait dengan kekuasaan Pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan Negara, misalnya pada Pasal 12 Ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan Postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. 

“Hal ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-undang atau yang setara. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun.  Kemudian, RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 UUD RI Tahun 1945,” begitu catatan PKS yang dibacakan Said Abdullah saat Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (12/5).

Hal lainnya yang menjadi sorotan PKS yakni bunyi Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Fraksi PKS mencermati terkait dengan Batas Atas Defisit yang tidak ditentukan akan mereduksi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Perpu No. 1 Tahun 2020 dalam Pasal 2 menetapkan batasan defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari PDB. Menurut PKS, klausul dalam Perppu itu hanya menyebutkan melampaui 3 persen dari PDB, tetapi tidak menjelaskan batas atas. 

“Fraksi PKS berpendapat tidak adanya batas atas dalam penentuan defisit APBN terhadap PDB, berpotensi menjadi tidak terkontrol dan dapat membuat belanja APBN menjadi tidak prudent atau memenuhi unsur kehati-hatian dan membengkaknya utang,” seperti dibacakan Said.

Tidak ada batas atas itu juga beresiko dimasukkan kepentingan-kepentingan belanja lainnya yang tidak tepat dan tidak perlu. “Batas atas defisit diperlukan agar adanya kepastian hukum, dan agar risiko keuangan akibat defisit menjadi terukur dan managable,” ujarnya

Keempat, Fraksi PKS juga  berpendapat bahwa skema bail-out selalu berpotensi melahirkan skandal penyimpangan kekuasaan keuangan negara atas penanganan krisis yang telah menimbulkan biaya yang besar dan telah mengingatkan publik atas trauma krisis ekonomi 1997-1998. 

Penyimpangan tersebut telah membebani negara lebih dari Rp650 triliun ditambah dengan beban bunganya. Beban berat ini kemudian ditanggung oleh rakyat secara keseluruhan melalui beban pajak dan inflasi yang berkelanjutan. Sementara, segelintir kelompok konglomerat menikmati kebijakan yang tidak adil dari fasilitas BLBI dan Obligasi Rekap dan tetap menjadi penguasa modal paska reformasi sampai sekarang.

“Mereka tetap memiliki privilege menjadi oligarki ekonomi dan modal yang bahkan mempengaruhi lanskap sosial dan politik hari ini. Fraksi PKS menolak skema bail-out dari keuangan negara atas kerugian perusahaan swasta baik bank, maupun lembaga keuangan,” ujar Said.

Dengan pertimbangan tersebut, Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar mengganti Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dengan Perpu yang memperhatikan dan memasukkan poin-poin dalam Pendapat Mini Fraksi PKS tersebut di atas agar tidak menimbulkan berbagai masalah yang merugikan keuangan negara dan rakyat di kemudian hari.

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Guna memberikan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat Kabupaten Bogor, Polisi Resort (Polres) Bogor rutin melakukan Patroli Keamanan Sabhara Bersinergi (Pakansari). Bukan hanya khawatir akan penularan virus Corona (Covid-19), masyarakat Kabupaten Bogor juga cemas akan potensi tingkat kejahatan perampokan dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang semakin nekat dan marak.

Kapolres Bogor, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Roland Ronaldy mengatakan, pihaknya telah gencar melakukan kegiatan yang bersifat mobile ditengah-tengah kegelisahan masyarakat.

“Kami luncurkan program Pakansari yakni Patroni Keamanan Sabhara Bersinergi untuk menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Bogor,” tegas AKBP Roland.

Mantan Kapolres Cirebon ini menerangkan, kegiatan tersebut dilakukan anggotanya bukan hanya pada tingkat Polres saja. “Kegiatan ini dilakukan serempak sampai ke tingkat Polsek,” terangnya.

Lebih lanjut pria lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2000 ini memaparkan, bahwa pihaknya juga mengimbau agar ada peran masyarakat dalam menjaga keamanan. “Anggota bersama masyarakat juga gencar melakukan siskamling. Peran menjaga keamanan juga butuh peran masyarakat langsung,” tandasnya.

n Noverando H

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Perusahaan Umum Daerah Pasar Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ)  bakal menutup sementara salah satu lantai Pasar Bogor hingga tiga hari ke depan. Hal itu lantaran adanya pedagang yang reaktif positif Covid-19 dan dua pengunjung pasar saat rapid test yang dilaksanakan oleh BIN serta BNPB di Jalan Bata pada Senin (11/5).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno mengatakan, sebanyak tiga reaktif tersebut langsung dipisahkan petugas, untuk kemudian dilakukan swab test.

“Mereka langsung kami pisahkan untuk dilakukan swab test. Dari hasil itu, satu dari tiga yang diperiksa swab test dinyatakan positif,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ) Kota Bogor Muzakkir menuturkan bahwa satu pasien positif adalah merupakan pedagang dibawah naungan Perumda PPJ di Pasar Bogor yang berjualan pada salah satu lantai.

 Ia menjelaskan bahwa pasca munculnya seorang yang ditetapkan positif Covid-19, pihaknya langsung menetapkan sejumlah protokoler. Seperti isolasi mandiri di rumah dan langsung berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten Bogor lantaran orang itu ber-ktp Kabupaten Bogor.

Iapun meminta kepada karyawan Perumda PPJ,agar dua toko yang dimiliki pasien positif tersebut ditutup sementara dan pihaknya akan melakukan penyemprotan disinfektan. “Jadi Ssetelah kejadian ini kemungkinan kami akan tutup selama dua sampai tiga hari untuk meminimalisir kemungkinan adanya penyebaran,” tukasnya.

n Fredy Kristianto

• DPRD Kabupaten Bogor Gulirkan Pansus Covid-19

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Pandemi Covid -19, efek negatifnya mulai dirasakan Pemerintah Kabupaten Bogor. Para petinggi di Bumi Tegar Beriman terpaksa harus nguras otak mencari anggaran untuk penanganan virus yang belum ditemukan vaksinnya itu.

Informasi yang dihimpun Jurnal Bogor, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketua sekretaris daerah, terpaksa harus memangkas anggaran yang sudah dialokasikan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Tak dipungkiri, pandemi  Covid -19 sangat berdampak pada pendapatan daerah, makanya semua anggaran yang ada di tiap SKPD dirasionalisasi atau dikurangi  dialihkan untuk penanganan Covid -19 dan dampak lainnya,” kata Sekretaris TAPD Syarifah Sofiah, kepada wartawan, Selasa (12/05).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) itu menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing SKPD untuk menentukan program mana saja yang dihilangkan dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“SKPD kita berikan kewenangan penuh, karena mereka lah yang tahu di mana program yang bisa ditiadakan. Hitung-hitungan pengurangannya sih dikisaran 50 persen dari total alokasi anggaran yang sudah dimasukan di APBD 2020,” ujarnya.

Syarifah mengungkapkan, selain untuk penanganan Covid-19, pengurangan alokasi anggaran di tiap SKPD, disebabkan hasil perhitungan di tahun 2020 ini akan ada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alhasil, alokasi belanja rutin dan langsung pun harus dikurangi untuk menyeimbangkan.

“Efek dari Covid-19 target PAD dari sektor pajak dan retribusi bakal meleset, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, bahkan sampai retribusi yang selama ini menjadi penyumbang PAD yang nilainya sangat signifikan,” tegasnya.

Syarifah menegaskan, rasionalisasi atau pengurangan anggaran ini tak perlu bahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD. Namun, demikian, hasil dari pengurangan akan disampaikan ke DPRD sebagai laporan. “Kita tidak melibatkan DPRD, tapi laporannya akan kita sampaikan,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD, Muhamad Romli membenarkan, DPRD tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran parsial tiga untuk penanganan Covid-19. “Tapi, kita (DPRD-red), tetap memberikan masukan dan saran saja,” kata politisi PPP itu.

Sebagai informasi, untuk penanganan bencana non alam Covid -19, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 477 miliar lebih. Rinciannya  untuk penanganan Covid Rp 384 miliar. Sementara sisanya dialokasikan untuk penanganan pasca bencana longsor dan banjir di wilayah barat Kabupaten Bogor yang terjadi di awal Januari 2020.

Sementara itu, sejumlah anggota DPRD mewacanakan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid -19.

“Wacana pembentukan Pansus Covid -19 sudah saya sampaikan saat rapat Badan Musyarawarah (Bamus). Tujuan dari Pansus untuk mengawasi penggunaan anggaran Covid -19 yang nilainya sangat besar,” kata Anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhiyat Sujana, dalam keterangan tertulisnya kepada Jurnal Bogor, Selasa (1/05).

Pengawasan yang akan dilakukan, kata Ruhiyat, selain pada anggaran yang ada di APBD, Pansus juga mengawasi dana yang bersumber dari donasi pihak ketiga baik yang berupa uang maupu barang. “Ini kan untuk keterbukaan, sekaligus bagian dari fungsi kami (DPRD-red),” tegasnya.

Politisi Partai Golkar Ridwan Muhibi pun sependapat dengan rekan sejawatnya tentang rencana pembentukan Pansus Covid-19. “”Anggarannya sangat besar jadi dirasa perlu dibentuknya Pansus. Ini juga  demi kebaikan semua, jangan sampai usai Covid -19 ada masalah hukum,” singkat Ridwan menutupi.

** Mochamad Yusuf