Jakarta | Jurnal Inspirasi

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan para pejabat Pentagon di Washington, Amerika Serikat dengan jamuan resmi kenegaraan, Jumat (16/10). Namun kedatangan Prabowo memantik reaksi senat AS dan aktivis HAM dari dalam dan luar negeri atas dugaan keterlibatan langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Senator Patrick Leahy, salah satu penyusun undang-undang yang melarang bantuan militer AS kepada militer asing yang dianggap melanggar HAM, mengecam keputusan pemerintahan Presiden Trump dengan mengatakan Prabowo “tidak memenuhi syarat untuk masuk negara ini. “Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, presiden dan menteri luar negeri kembali menunjukkan bahwa bagi mereka hukum dan ketertiban adalah slogan kosong yang tidak mengindahkan pentingnya keadilan,” kata Leahy kepada Reuters.

Amnesty International dan enam kelompok HAM lain, termasuk Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), mengecam keputusan Departemen Luar Negeri AS yang memberikan visa kepada Prabowo. Diketahui bahwa Prabowo selama bertahun-tahun dilarang masuk ke wilayah AS, termasuk saat putranya lulus dari Universitas Boston.

“Prabowo Subianto adalah mantan jenderal yang dilarang (masuk AS) sejak tahun 2000 karena dugaan keterlibatan langsung pelanggaran hak asasi manusia,” kata kelompok-kelompok HAM itu dalam surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.

IKOHI, organisasi yang termasuk dalam menandatangani surat ke Mike Pompeo agar visa tidak diberikan kepada Prabowo, mengatakan kecewa karena langkah AS memperkuat impunitas. “Bagi kami ini memperkuat impunitas karena Prabowo Subianto yang terkait dengan pelanggaran HAM bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Timor Leste,” kata Sekretaris Jendral IKOHI, Zaenal Muttaqin.

“Bagi kami ini akan jadi preseden bagi pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia untuk semakin bebas, semakin leluasa, semakin kokoh impunitas, bebas dari pengadilan, bebas dari penyelesaian secara hukum untuk memenuhi hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan bagi keluarga korban,” ujarnya lagi.

“Tuntutan kami ke pemerintah AS juga sebenarnya untuk menekan Presiden Jokowi terhadap janjinya kepada keluarga korban penculikan 1997-1998 yang akan menyelesaikan dan mengembalikan 13 orang yang masih hilang. Hal ini sebagai upaya kami untuk mengingatkam bahwa masih ada masalah hukum atas kejahatan HAM berat di masa lalu yang belum diselesaikan secara hukum,” tandas Zaenal.

Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat atas undangan Menteri Pertahanan Mark Esper dan dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat Pentagon, termasuk dengan Menhan Esper sendiri. Sebelumnya Amerika memasukkan Prabowo dalam daftar hitam karena menilai Prabowo punya latar belakang pelanggaran HAM. Larangan ini diterapkan di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama.

Prabowo, 68 tahun, mantan Komandan Kopassus, dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi di sejumlah tempat termasuk dalam kerusuhan 1998 yang diwarnai penculikan, serta di Timor Leste.Prabowo yang pernah menjabat komandan jenderal Kopassus pada ujung kekuasaan Soeharto banyak dituding terlibat penculikan aktivis dan mahasiswa.

Dikutip dari New York Times, juru bicara Prabowo, Irawan Ronodipura mengatakan larangan terhadap Prabowo telah dicabut dan bahwa dia berkunjung ke AS untuk membicarakan kerja sama. Irawan juga mengatakan Prabowo mengakui bahwa Amerika Serikat memiliki peranan penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dan kunjungan itu dimaksudkan untuk mengeksplorasi bahwa militer kedua negara dapat bekerja sama di masa depan untuk memastikan kepentingan bersama dilindungi. Prabowo sebelum berangkat mengatakan “Amerika adalah negara penting, saya diundang dan saya harus memenuhi undangan.”

Seorang pejabat tinggi kementerian pertahanan Amerika juga membela keputusan menyambut Prabowo di Pentagon. “Prabowo diangkat sebagai menteri pertahanan oleh presiden terpilih Indonesia, negara ketiga terbesar di dunia,” kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya kepada kantor berita Reuters.

“Dia adalah mitra kami dari satu kemitraan sangat penting dan penting untuk melakukan kontak dengannya serta memperlakukannya sebagai mitra,” tambah pejabat tersebut.

Dalam kunjungan ini, Prabowo dijadwalkan akan membicarakan kemungkinan pembelian pesawat tempur, langkah yang juga ingin dijajaki Rusia.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, pejabat Amerika Serikat diperkirakan akan kembali memperingatkan Indonesia untuk tidak melakukan pembelian senjata besar-besaran dari Rusia, Pembelian pesawat tempur dari Rusia akan memicu dikeluarkannya sanksi AS berdasarkan peraturan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau badan yang mengawasi musuh Amerika melalui sanksi.

“Kami mengangkat risiko CAATSA dalam semua percakapan kami dengan kementerian pertahanan dari berbagai negara,” kata pejabat AS.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Penolakan pengesahan Undang Undang Omnibus Law klaster Cipta Kerja kembali disuarakan. Kamis (15/10) sore, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bogor kembali berunjukrasa di dekat pintu utama Istana Kepresidenan Bogor sambil membakar ban, Jalan Ir. H. Djuanda dan Gedung DPRD, Jalan Pemuda.

Walau hanya berjumlah puluhan orang, namun aksi unjukrasa tersebut membuat polisi terpaksa menutup sebagian Jalan Ir. H. Djuanda atau tepatnya di depan Kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dan Simpang Denpom Jalan Jenderal Sudirman menggunakan barikade kawat berduri. Akibatnya, kemacetan di ruas jalan sekitar pun tak terelakan.

Ketua HMI Kota Bogor, Herdiansyah Iskandar menilai bahwa pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR menandakan bahwa politisi Senayan tidak prorakyat. “Omnibus Law ini bermula dari usulan Presiden Jokowi pada Oktober 2019, yang secara tidak lanfsung metode ini menyederhanakan banyaknya UU menjadi satu UU. Tetapi hal ini memicu banyaknya kontroversi, karena pengesahannya tergesa-gesa. Ini bisa merugikan rakyat lantaran di dalamnya ada pasal-pasal jahat,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut dia, kendati UU itu diklaim  untuk melindungi pekerja. Tetapi, faktanya regulasi ini mengundang protes keras dari seluruh elemen masyarakat. “HMI memandang bahwa pengesahan UU itu akan mematikan demokrasi, baik dalam segi politik, ekonomi, ekologi, penegakan hukum. Negara jangan mementingkan oligarki. Demokrasi di Indonesia makin hari, makin nggak karuan,” tegasnya.

Herdi menyatakan bahwa HMI secara tegas menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menolak Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, apabila UU itu tak dibatalkan. “Kami berharap pemerintah dan DPR RI merespon aspirasi masyarakat. Bukan melakukan pembenaran terhadap UU tersebut dan menanggapi gelombang unjukrasa dengan aksi represif,” tandasnya.

Setelah menggelar aksinya di dekat pintu utama Istana Kepresidenan Bogor hingga petang. Mahasiswa pun melanjutkan aksinya di depan gedung DPRD. Disana mereka diterima oleh Ketua DPRD Atang Trisnanto dan empat Anggota DPRD lainnya, yakni Mardianto, Rizal Utami. Rifky Alaydrus dan Safrudin Bima.

Anggota DPRD Rizal Utami mengatakan bahwa aspirasi mahasiswa, ormas, buruh dan elemen masyaralat lain telah ditampung oleh legislator, dan pada Senin (19/10) mendatang DPRD akan menggelar rapat badan musyawarah (banmus) untuk menyurati DPR terkait aspirasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kelihatannya mayoritas anggota dewan sepakat, dan akan menyurati DPR RI. Apalagi demonstrasi penolakan UU itu berlangsung setiap hari,” kata Rizal.

Menurutnya, DPRD sudah bekerja sesuai tupoksinya dengan menampung aspirasi masyarakat. “Kita tampung dan akan disampaikan ke level pusat. Sebab, biar bagaimanapun kewenangan kami ini terbatas,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

>> Oknum Puspom Disebut Ikut Andil Kerjasama

Gunung Putri | Jurnal Bogor

Warga Desa Cicadas berbondong-bondong menutup galian C yang masih beroperasi dan melewati jalur pipa gas, Kamis (15/10). Kekhawatiran warga akan keselamatan beralasan sangat kuat pasalnya perusahaan yang melakukan galian C tersebut belum melengkapi SIKA (Surat Izin Kerja Aman), dan jembatan lintas pipa gas juga dinilai belum memiliki standar keamanan yang sudah ditentukan oleh Pertamina Gas (Pertagas).

Kodinator Aksi, Yusuf Aditia berharap galian C tersebut ditutup sambil benar-benar perusahaan penggali tersebut memenuhi syarat lintas jalur pipa gas. “Ini merupakan aksi kami protes kami yang ke 3 kalinya, kami pun sudah melayangkan surat kepada pihak Pertagas, namun sampai saat ini belum ada tindakan dari pihak pertamina atau instansi terkait, baik Muspika maupun Muspida, oleh karena itu kami akan portal permanen sampai pihak perusahaan dan Pertagas melakukan tindakan serta melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan yang ada,” jelasnya, Kamis (15/10).

Lanjutnya, “Kami bukan mau menghalangi siapapun yang mau berusaha, tapi tolong aturan mainnya dijalani. Aksi ini merupakan bagian kekhawatiran kami sebagai warga yang akan terkena dampak jika pipa gas ini meledak, oleh karena itu lebih baik kami mencegah sebelum hal buruk terjadi.”

“300 lebih warga sudah menandatangani untuk menolak kegiatan galian C ini, tanggal 4 oktober lalu ada pihak Pertagas dan pemohon datang, tapi ketika kami sampaikan apa ini sudah benar atau belum sesuai prosedur tidak ada yang bisa menjawab, kami juga menyayangkan Bumdes yang ikut melakukan kerjasama  dalam kegiatan ini seolah mengabaikan keselamatan masyarakat,” tandasnya.

Di tempat yang sama Nelson sebagai investor dalam perusahaan mengakui memang belum mengantongi Izin SIKA, namun sedang dalam proses pengurusan. “Kami bekerja sama dengan Puspom TNI AD dalam proses ini Koperasi, dan Bumdes juga melakukan kerjasama, kalo SIKA memang belum kami kantongi tapi sedang dalam proses pengurusan, dan kalau masyarakat bertanya siapa yang akan bertanggung jawab jika pipa gas meledak kami belum bisa bertanggung jawab sampai sejauh itu,” jelas nya.

** Nay Nur’ain

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Kepala UPT Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP) Wilayah III mengatakan sampai saat ini masih banyak banguan yang bermasalah dalam perizinan dari 14 kecamatan yang berada di wilayah III, dan dua kecamatan paling banyak permasalahan yakni Kecamatan Gunung Sindur dan Parung Panjang hampir 50 persen bangunannya bermasalah.

Untuk itu pihak UPT telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan perizinan di dua kecamatan tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ada 15 tim yang diterjunkan untuk menyelesaikan bangunan yang perizinannya masih bermasalah di 14 kecamatan yang ada di wilayah UPT Tiga, yang utamanya dua kecamatan Gunung Sindur dan Parung Panjang,” kata Kepala UPT DKPP Wilayah III Wolter Rumsory.

Wolter mengatakan tidak akan mempersulit proses perizinan bagi pemilik bangunan yang belum melakukan proses perizinan dan lainya. Hal itu dilakukan guna mencari solusi untuk meningkatkan PAD.

“Tidak akan melakukan pembongkaran terlebih dahulu akan diberikan Surat Peringatan (SP) sampai pemilik itu memiliki niat untuk mengurus perizinan, karena kalau kita lakukan tindakan seperti pembongkaran tentu itu pakai biaya malah tidak ada PAD yang masuk,” ujarnya.

Ia pun mengatakan dengan program jemput bola dan membentuk tim khusus kontribusi yang disalurkan dari UPT DKPP Wilayah III untuk Kabupaten Bogor sudah mencapai Rp 59 miliar dari target Desember nanti Rp 90 miliar.

“Alhamdulillah sudah sumbangsih terhadap Kabupaten Bogor melalui PAD yang didapat. Karena sampai saat ini sudah 59 miliar dari target 90 miliar sampai bulan Desember 2020 masuk,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan