Jakarta | Jurnal Inspirasi 
Penumpang beberapa stasiun KRL pada Senin (8/6) pagi ini membludak. Terlihat antrean yang cukup panjang. Antrean tampak terjadi di Stasiun Bogor, Tigaraksa, Bojong Gede, hingga Citayam.

Berdasarkan beberapa foto yang diunggah di akun instagram @jktinfo, terlihat memang antrean penumpang di beberapa stasiun cukup padat. Bahkan, ada beberapa stasiun antre hingga di luar stasiun. “Senin (8/6) Pantauan di sejumlah stasiun kereta pada pagi hari ini,” tulis akun @jktinfo.

Untuk diketahui, Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi sepanjang Juni ini. Pada periode ini, sejumlah kegiatan perkonomian diizinkan kembali beroperasi.

Pada hari ini beberapa sektor ekonomi sudah diizinkan untuk melakukan kegiatan. Seperti perkantoran, pertokoan, perindustrian ataupun pergudangan.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Provinsi DKI melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jakarta menyampaikan perkembangan sampai per Minggu, 7 Juni 2020. Jumlah kasus positif di Ibu Kota terus bertambah di tengah Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) masa transisi. 

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 160 kasus. Jumlah kumulatif kasus di wilayah Jakarta menjadi 7.946 kasus. Dari jumlah tersebut, 3.140 orang dinyatakan sudah sembuh dan 537 orang meninggal dunia. “Sampai dengan hari ini kami laporkan, 1.445 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.794 orang melakukan self isolation di rumah,” kata Ani. 

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 17.197 orang. Sedangkan, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 11.980 orang. Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Upaya ini dengan membangun Laboratorium Satelit Covid-19 yang berlokasi di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu dan RSUD Duren Sawit sejak 9 April 2020. Kemudian, membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa Covid-19.

Secara kumulatif, pemeriksaan PCR di DKI Jakarta sudah dilakukan sampai dengan 6 Juni 2020 sebanyak 171.599 sampel. Pada 6 Juni 2020, dilakukan tes PCR pada 2.488 orang, 1.831 di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru dengan hasil 160 positif dan 1.671 negatif.

Pemeriksaan massif secara selektif terus dilakukan di daerah Kelurahan terpilih yang dikaji secara epidemologis dan menurut kepadatan penduduk. Ada 58 Kelurahan terpilih yang dilakukan rapid test tersebut. Sasaran ditujukan kepada warga lansia, warga dengan kasus penyakit tertentu, dan juga pada ibu hamil.

Total sebanyak 165.922 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif Covid-19 sebesar 4 persen. Rinciannya, 6.130 orang dinyatakan reaktif Covid-19 dan 159.792 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus positif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR. Jika hasil PCR positif maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet atau dilakukan isolasi secara mandiri di rumah.

“Bagi masyarakat, kami imbau untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak antar orang minimal 1,5 – 2 meter,” tuturnya.

Pun, Pemprov DKI Jakarta memperpanjang PSBB sejak Jumat, 5 Juni 2020. Namun, PSBB kali ini disebut memasuki masa transisi. DKI juga masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. “Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai,” ujarnya. 

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi
DPRD Kota Bogor terus menyoroti penggunaan anggaran senilai Rp323 miliar untuk memberantas penyebaran virus corona. Kali ini, legislator mengkritisi mekanisme kerjasama antara pemkot dengan PT. Pos Indonesia terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari APBD bagi warga miskin baru terdampak pandemi Covid-19. Seperti diketahui, pada tahap pertama Pemkot Bogor menyalurkan bantuan bagi 16 ribu Kepala Keluarga (KK). Setiap KK menerima Rp500 ribu selama empat bulan.

Ketua DPRD, Atang Trisnanto mempertanyakan mengapa meski pemkot bekerjasama dengan PT. Pos dalam penyaluran BLT bagi warga terdampak, namun kerumunan massa masih terjadi di kelurahan saat pembagian dilakukan. “Ini yang menjadi concern kami, ketika sudah dipihakketigakan. Mestinya bantuan langsung sampai ke rumah masing-masing,” ujarnya kepada Jurnal Bogor, Minggu (7/6).

Menurut Atang, kerumunan massa di kelurahan terjadi lantaran bantuan yang diterima warga berbentuk wesel sehingga mesti dicairkan ke kelurahan. “Artinya ada proses kerja yang berbelit-belit. Mengapa nggak sekalian kelurahan saja yang membagi ke warga. Sehingga setiap RW waktu pembagiannya bisa diatur. Kalau dengan pola sekarang kan semua disatuharikan, jadi serentak di kelurahan dan kantor Pos. Itu yang menyebabkan kerumunan massa,” tuturnya.

Dengan demikian, sambung Atang, proses kerjasama antara Pemkot Bogor dan PT. Pos Indonesia kurang efektif, serta terkesan lebih kepada pemborosan anggaran. Sebab, setiap penyaluran BLT bagi satu KK pemkot wajib membayar Rp10 ribu kepada PT. Pos. “Kalau satu KK Rp10 ribu, di tahap satu yang menerima bantuan ada 16 ribu, bila ditotal jumlahnya mencapai Rp160 juta. Artinya ada pemborosan anggaran,” tegas Atang.

Seharusnya, sambung Atang, anggaran tersebut dapat dipergunakan oleh Pemkot Bogor untuk memperkuat RW Siaga Corona. “Menggunakan pola pembagian seperti saat ini adalah wasting time. Lebih baik anggaran Rp160 juta untuk memperkuat RW Siaga Corona saja,” ungkapnya.

Atang menambahkan, kerumunan massa yang terjadi di kantor kelurahan saat pembagian BLT, jelas melanggar protokol kesehatan saat pandemi Covid-19 masih berlangsung. “Hal-hal semacam itu harus menjadi evaluasi pemkot,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD, Oyok Sukardi menyatakan, pihaknya akan kembali melakukan rapat dengan instansi-instansi yang menangani Covid-19 pada pekan ini. “Minggu ini kami akan rapat lagi, termasuk untuk menanyakan mengapa sudah kerjasama dengan PT. Pos tapi masih menimbulkan kerumunan massa di kelurahan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui secara rinci terkait jumlah donasi uang, sembako dan APD untuk penanganan virus corona. “Kami ingin minta juga penjelasan soal itu karena saat rapat minggu lalu, instansi terkait tak hadir. Mungkin karena undangannya mendadak. Setelah diketahui hasilnya, baru kami keluarkan rekomendasi. Sebab anggaran Rp323 miliar takkan keserap semua,” paparnya.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa biaya Rp10 ribu per KK yang dibebankan kepada pemkot saat menyalurkan BLT adalah syarat dari administrasi keuangan negara. “Kan ada proses administrasi, jadi nggak bisa langsung,” ucapnya.

Selain itu, kata Dedie, dengan kerjasama antara pemkot dan PT. Pos itu lebih memudahkan proses pendistribusian bantuan. Selain itu, langkah pemkot menggandeng PT. Pos merupakan salah satu cara membantu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini tengah terpuruk.

Disinggung mengenai pemberian BLT tahap kedua. Dedie menyatakan bahwa berdasarkan data terakhir yang dikantungi Pemkot Bogor, ada 10 ribu KK yang bakal dimasukan ke dalam penerima bantuan untuk melengkapi kuota 23 ribu. “Artinya revisi data yang dilakukan belakangan, bisa dimasukan tahap kedua. Saat ini kita butuh pengesahan SK-nya, masalah keuangan didistribusikan PT. Pos. Jadi saya pikir ini adalah kerjasama yang baik,” paparnya.

n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi
Kasus dugaan korupsi dana BOS periode 2017, 2018 dan 2019 sudah masuk ke dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, dan hanya tinggal mengumumkan tersangka, setelah penghitungan kerugian keuangan negara selesai dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, penghitungan kerugian sepertinya takkan didapat dalam waktu dekat. Pasalnya, adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan laju pandemi Covid-19, membuat keterangan ahli belum bisa didapat Korp Adhyaksa.

Menanggapi hal itu, Advokat pada Kantor Arsywendo & Partner, Dwi Arsywendo, SH mengatakan, pandemi Covid-19 seharusnya tidak menjadi halangan bagi kejaksaan untuk menuntaskan perkara tersebut. “Kita menyadari masa PSBB pandemi Covid-19 sekarang menyebabkan keterlambatan penanganan perkara tersebut, akan tetapi menurut saya itu tidak semestinya menjadi halangan untuk proses penuntasan perkara,” ujarnya kepada Jurnal Bogor, Minggu (7/6).

Menurut Dwi, kejaksaan harus terus intens menjalin komunikasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait hitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyelewengan dana BOS. “Jadi PSBB ini jangan dijadikan alasan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait. Kasus ini harus dituntaskan dalam waktu dekat,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, apabila memang sudah ada calon tersangka dalam kasus dugaan rasuah itu, Kejari Kota Bogor harus membongkar dan mengusutnya hingga tuntas, agar tak menjadi pertanyaan masyarakat.

“Khawatir ada persepsi, jangan-jangan PSBB ini hanya dijadikan alasan untuk mengulur-ulur waktu dalam proses penanganan tindak pidana korupsi tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD, Endah Purwanti mengatakan bahwa seharusnya kerugian keuangan negara tetap bisa dilakukan di masa PSBB. Hal itu lantaran adanya kebijakan work from home (wfh). “Ya, harusnya PSBB bukan jadi halangan, kan ada kebijakan wfh. Artinya setiap pekerjaan bisa dilakukan di rumah,” tegasnya.

Endah meminta agar kejaksaan mengusut tuntas kasus tersebut lantaran dana BOS diperuntukan untuk pendidikan yang notabenenya hak seluruh warga negara yang dijamin undang undang. “Kasus ini harus cepat dituntaskan. Karena bila memang terbukti dana BOS, itu merupakan pelanggaran berat. Anggaran itu dialokasikan untuk warga, khususnya mereka yang miskin. Tapi diselewengkan, jelas nggak bisa ditolerir,” jelas politisi PKS itu.

Ia menambahkan bahwa pihaknya prihatin di tengah upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa masih ada oknum yang melakukan penyelewengan. Endah pun mendorong agar kejaksaan segera menuntaskan perkara tersebut secara terang benderang, agar perkara itu tidak menghambat tahun ajaran baru.

“Harus segera diselesaikan, jangan sampai menghambat tahun ajaran baru. Kan pemkot melalui Dinas Pendidikan (Disdik) pun pasti mesti melakukan rotasi dan mutasi kepala sekolah nantinya,” paparnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Bogor, Rade Satia Nainggolan mengatakan bahwa dalam kasus

Penetapan Tersangka Korupsi BOS Terganjal Pandemi dugaan korupsi penyimpangan dana operasional sekolah pada kegiatan UTS, UAS dan try out dan ujian sekolah yang menggunakan dana BOS tahun 2017, 2018 dan 2019. Pihaknya telah memeriksa sebanyak 40 orang saksi yang berasal dari kepala sekolah, pejabat Disdik dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

“Kurang lebih sudah 40 orang yang diperiksa yang kesemuanya yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Itu termasuk kepsek, K3S dan pejabat Disdik,” ujar Rade.

Menurut Rade, Kejari Kota Bogor sudah meminta keterangan ahli yang berasal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan rasuah itu.

Namun, kata Rade, lantaran pandemi Covid-19 menyerang Indonesia, dan beberapa daerah seperti Kota Bogor dan DKI Jakarta menerapkan PSBB, penghitungan kerugian keuangan negara jadi tersendat.

“Jadi dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud mengirimkan surat kepada Kejari Kota Bogor untuk menunda pemeriksaan lantaran adanya pandemi Covid-19,” ungkap Rade. Dengan demikian, kata Rade, Korp Adhyaksa menunggu hingga PSBB selesai atau pandemi Covid-19 melandai. “Jadi kami ini sifatnya menunggu saja,” ucap Rade.

n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor bakal menyegel Tempat Hiburan Malam (THM) Club 19 yang berlokasi di kawasan Kecamatan Bogor Timur pada hari ini. Hal itu lantaran THM tersebut melakukan pelanggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kepala Satpol PP, Agustian Syah mengatakan bahwa pada Sabtu (6/6), pihaknya bersama Polresta Bogor Kota merazia sejumlah THM, dan hasilnya salah satu tempat hiburan Club 19 melakukan pelanggaran dengan membuka fasilitas karaoke. “Jadi dalam aturan PSBB, cafe dan restoran diperbolehkan buka. Tapi karaoke belum boleh,” ujarnya saat dihubungi Jurnal Bogor, Minggu (7/6).

Menurut dia, dalam PSBB restoran dan cafe dilarang menghadirkan live music hingga pementasan disc jockey (DJ), dan apabila melanggar sanksi penyegelan akan dijatuhkan. “Kalau melanggar aturan itu, kami tak segan untuk melakukan penyegelan,” kata Agus.

Agus menyatakan, selama PSBB cafe dan restoran diperbolehkan beroperasi asal mematuhi protokol kesehatan seperti menyediakan hand sanitizer, memeriksa suhu tubuh hingga penerapan social distancing. “Protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku wajib diberlakukan,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Agus, sedikitnya terdapat enam THM di Kota Bogor yang telah menjalankam protokol kesehatan Covid-19. “Enam THM sudah jalankan protokol, satu THM kami beri peringatan. Sedangkan satunya lagi akan disegel,” tandasnya.

n Fredy Kristianto