Jalan Masih Berlumpur dan Menyulitkan Pengendara

Sukajaya | Jurnal Inspirasi

Hampir satu tahun pasca bencana longsor yang melanda tiga Kecamatan di Bogor Barat ternyata belum kunjung ada perbaikan. Salah satunya akses menuju Kecamatan Sukajaya masih tanah. Bahkan kalau hujan warga sekitar tidak bisa beraktivitas.

Salah satu Guru SDN 3 Cileuksa, Lia Kosmiati mengaku, meskipun bisa menggunakan sepeda motor, tapi harus kerja keras karena melawan tanah yang berlumpur sehingga membuat laju kendaraan lambat.

“Sebelum bencana bisa ditempuh 45 menit, tapi sekarang 1 jam lebih, apalagi nanti kalau sudah masuk sekolah gimana ceritanya karena jalan masih berlumpur,” keluhnya baru baru ini.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari dapil 5, Nurodin menjelaskan, pihaknya terus melakukan upaya agar perbaikan infrastruktur pasca bencana cepat terealisasi.

“Memang rencananya Pemkab akan menggelontorkan anggaran untuk perbaikan pada 2021, tapi kalau melihat kondisi saat ini cukup prihatin jalan berlumpur jika hujan turun,” jelasnya.

Mantan Kades Kiarasari tersebut, mengungkapkan, sudah merekomendasikan jalan dan jembatan pasca bencana ditambah anggarannya dan lebih maksimal.

“Tentunya saya berharap Pemkab Bogor segera memberikan kontribusi terhadap proses pasca bencana terutama jalan paling utama,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Pamijhan | Jurnal Inspirasi

Unit Pelaksana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan  kelas A wilayah IV tengah melakukan monitoring pembangunan  jalan di Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan yang dikerjakan pihak pemborong. “Kita sudah melakukan beberapa titik pembangunan di wilayah UPT empat hari ini kita sudah sesuai target, cuma untuk di lapangan belum keliatan kendala,” kata Kepala UPT Wilayah IV Bondan Triyana kepada wartawan, kemarin.

Terkait pembangunan jalan pintas di persimpangan Cibening, ia  mengaku, memang kondisi jalan ini sangat krodit sekali dan perlu penanganan sehingga pada tahun 2019 diusulkan dan 2020 dapat terlaksana.

“Jalan ini kita buat untuk memotong dua lajur supaya arah dari atas bisa sekaligus, kalau sebelumnya harus dua kali parkir dan sebaliknya bisa lewat sini dan menjadi pertigaan,” ucapnya.

Bahkan, ia menuturkan, beberapa kali survey selama tiga Minggu kemacetan sangat krodit tentunya dengan dibangunkan jalan ini dapat lebih lancar.

“Kalau lebar 9 meter dengan panjang sekitar 20 sampai 30 meter, cukup strategis dan vital jalan tersebut,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Rumpin | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin masih melakukan penelusuran perihal dilepasnya buaya ke kali Cisadane membuat masyarakat yang dekat dengan bantaran kali resah. Padahal buaya tersebut sempat tertangkap oleh warga dibantu muspika Kecamatan Rumpin.

Menanggapi hal ini anggota BPD Desa Sukamulya Damyati menjelaskan, perihal pembuangan buaya yang sempat tertangkap berada di wilayah RW 02 dan tidak tahu kapan dilepasnya tepatnya di kali Cisadane.

“Dari pemdes belum tahu, tapi sudah viral di media sosial tentang buaya dilepas kembali, hanya pembuangan tidak tahu dimana, dan belum ada koordinasi dengan pemdes,” jelasnya saat ditemui, kemarin.

Ia juga mengaku, dengan dilepasnya buaya tersebut warga resah dan cemas namun sudah terlanjur dan akhirnya warga tidak bisa berbuat apa-apa dan pemdes pun tak tahu waktunya kapan pembuangannya.

“Setahu saya kali Cisadane hanya digunakan buat mancing, dipakai bebersih, bahkan ngambil air ke Cisadane bagi warga yang dekat bantaran kali,”cetusnya

Bahkan, ia menguturkan, warga yang rumahnya paling terdekat pasti sedikit resah, tapi ini sudah terjadi, hanya pemdes menghimbau agar lebih hati-hati saja.

“Setahu saya tidak ada penangkaran buaya baik di wilayah desa maupun daerah lain di Kabupaten Bogor,” kata Damyati.

Sementara menurut Ues warga Kampung Leuwiranje mengatakan, warga merasa resah, apalagi pada siang hari melihat buaya tersebut muncul kembali dan hendak naik ke darat.

“Warga berharap buaya tersebut segera ditangkap khawatir karena banyak anak kecil dan juga warga sering sesekali beraktivitas di kali Cisadane itu,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Nanggung | Jurnal Inspirasi

Sejumah anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) beserta para anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Batutulis, Kecamatan Nanggung dikabarkan melakukan pengunduran diri, baru baru ini.

Menurut Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Nanggung Jani Nurjaman, secara teknis LPMD diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang organisasi lembaga kemasyarakatan yang mana LPMD itu bersama pemerintah desa dan BPD ikut dalam perencanaan pembangunan desa, tapi bukan bertindak sebagai pelaksana pembangunan.

“Kalau lembaga pelaksanaan pembangunan itu adalah TPK dan TPK tersebut adalah Lembaga Ad-hoc,” kata Jani, kemarin.

Jani menjelaskan, masalah LPM dan TPK tersebut tentunya masing-masing sudah diberikan tupoksi sesuai regulasi yang ada. “Bukan hanya sebatas pembangunan fisik saja, tapi pembangunan secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan hasil Musrenbangdes,  baik itu pembinaan kemasyarakatan ataupun pemberdayaan masyarakat LPM ini seyogyanya harus ikut andil di dalam perencanaan,” paparnya.

Jani berpendapat, miskomunikasi seperti yang terjadi antara Kepala Desa Batutulis dengan LPM juga TPK tersebut itu hal yang manusiawi. “Karena masing-masing individu punya persepsi masing-masing. Tapi kalo semua mengarah kepada aturan yang ada itu tidak akan terjadi miskomunikasi menurut pendapat saya. Intinya pahami regulasi. Apa sih tupoksinya,” ujarnya.

Masih kata Jani, organisasi yang ada di desa merupakan kebutuhan desa tentunya setelah pembentukan organisasi tersebut setiap Lembaga Kemasyarakatan di desa harus tahu tugas pokok dan fungsinya agar tidak gagal paham dan tumpang tindih pekerjaan.

Jani berpesan, bahwa segala sesuatu itu harus kembali kepada musyawarah, karena sebesar apapun permasalahan jika ditempuh melalui musyawarah akan selesai dan tidak terjadi miskomunikasi berkepanjangan.

” Karena memajukan desa adalah kewajiban bersama, terutama semua stakeholder  yang ada di desa mempunyai peranan penting  sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” pungkasnya.

**  Arip Ekon

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Warga Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung  dibuat resah oleh kehadiran kawanan puluhan  babi hutan yang merusak sawah mereka  belum lama ini. Kerusakan kawasan pertanian yang diakibatkan oleh serangan babi hutan itu membuat petani ketakutan karena tak tanggung-tanggung babi hutan itu datang dengan jumlah yang cukup banyak.

“Jumlahnya sekitar puluhan babi yang merusak lahan petani disini,” kata ketua Kelompok Tani Sejahtera Jasaharja, Ata Atmawijaya kepada Jurnal Bogor, Rabu (4/11).

Setiap  tahunnya, ketika menjelang panen kata dia, sawahnya kerap dirusak sekelompok babi hutan. “Jelas kalau begini terus petani yang dirugikan,” keluh Ata.

Ata menerangkan, areal pertanian  blok Pasirpurut di Desa Nanggung seluas 75 hektare yang meliputi RW 07 dan RW 08  yang selalu menjadi sasaran babi hutan. ” Sekarang ini sawah yang dirusak sekitar seribu meter, bisa jadi babi hutan itu datang kemudian merusak pertanian lainnya,” terang Ata.

Ata menyebutkan, setiap babi itu  datang saat padi yang tidak lama lagi akan segera dipanen. “Kalau tidak ditembak mah dipastikan babi hutan itu bisa datang  jumlahnya yang terus bertambah,” paparnya.

Masalah babi hutan yang sering merusak   lahan pertanian warga petani, itu sudah dilaporkan ke pihak pemerintah desa.” Kami harap pemerintah bisa koordiniasi dengan pihak kepolisiaan dan TNI untuk berupaya membasmi hama babi hutan yang sering merugikan petani,” harapnya.

Sementara bukan hanya babi hutan saja, tambah staf Desa Nanggung Andri Nirahmat, termasuk kawanan monyet dari kawasan Perhutani Cipadas sering merusak  kebun milik warga. ” Belum lama ini tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) telah menangkap 217 ekor monyet berbuntut panjang untuk dibawa ke Sukabumi yakni, tempat penangkaran binatang,” ungkapnya.

Komandan Koramil 2125 Nanggung Kapten Caj Sumingyo menanggapi perihal keluhan petani. “Secara teritorial  kami tampung informasi yang dikeluhkan warga petani dengan adanya kawanan babi hutan yang merusak lahan warga petani. Masalah ini kami koordinaasikan dengan muspika dan pihak Perhutani, kira-kira langkah apa yang akan diambil untuk mengusir hama babi hutan tersebut,” jelasnya.

** Arip Ekon