Jakarta | Jurnal Inspirasi

Perihal kerumunan massa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan telah bekerja berdasarkan peraturan yang ada dalam melakukan tindakan pencegahan di acara Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab, di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

“Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi kalau kemarin Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat, mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan,” kata Anies, Selasa (17/11).

Dia pun membandingkan apa yang dilakukannya dengan daerah-daerah lain, khususnya yang menggelar pilkada serentak. Pengecekan wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan bisa membuktikan apakan aturan itu ditegakkan. 

“Anda lihat pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung. Adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan?” katanya. 

Ketika terjadi pelanggaran atas protokol kesehatan, kata Anies, maka pelanggaran itu harus  ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan. Artinya, kata Anies, yang melanggar ya harus ditindak.

“Kita bisa saksikan di berbagai tempat, ada aktivitas-aktivitas kerumunan, apakah kemudian dilakukan tindakan? Jakarta memilih untuk melakukan tindakan,” ujarnya. 

Jadi, Anies kembali menegaskan, yang dikerjakan Pemrov sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Dan itulah fungsi dari pemerintah. Pemerintah menjalankan sesuai dengan ketentuan.

“Ketentuannya diatur di mana? Ada Peraturan Gubernur dan itu yang menjadi rujukan,” katanya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Demonstrasi dilakukan elemen buruh dan pelajar di depan gedung DPR dan Kemendikbud, Selasa (17/11). Federasi Pelajar Jakarta (Fijar) menuntut pelajar maupun mahasiswa yang melakukan magang di perusahaan mendapatkan upah. Unjuk rasa elemen ini bergabung dengan massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI) yang melakukan demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPR RI pindah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka menolak liberalisasi pendidikan.

“Kami tidak mau praktik magang tanpa upah. Sebab pelajar yang magang juga dipekerjakan dengan tugas yang sama,” kata anggota Fijar saat berorasi di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (17/11).

Unjuk rasa yang digelar Fijar bersama sejumlah elemen buruh di Kemendikbud tersebut untuk memperingati Hari Pelajar Internasional yang jatuh hari ini. Sedikitnya 500 pelajar dan buruh terlibat dalam unjuk rasa tersebut.

Menurut siswi SMA negeri di kawasan Jakarta Barat ini, pelajar maupun mahasiswa yang magang tidak jarang diberi beban tugas yang sama dengan karyawan suatu perusahaan. Namun tidak sedikit perusahaan yang memanfaatkan tenaga pelajar maupun mahasiswa magang tanpa bayaran. “Tenaga magang harus juga diberikan upah,” kata dia lagi.

Selain itu, siswi kelas XI ini mengkritik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang mengeluarkan gagasan link and match. Kebijakan itu Nadiem buat agar adanya kesinambungan antara pendidikan dan dunia usaha.

Menurut dia, kebijakan tersebut hanya mengarahkan pelajar menjadi pekerja dan menyesuaikan kebutuhan dunia usaha yang siap pakai. “Kita menjadi pekerja lalu pelajar ini harus tetap tunduk dan patuh. Mendengar dan mencatat.”

Nadiem pun, kata dia, mengeluarkan kebijakan yang hanya membuat pelajar terkunci. Sebab Nadiem mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang pelajar dan mahasiswa ikut unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kami dibilang untuk jangan demonstrasi. Tapi nggak ada yang nanya? Kenapa kita nggak boleh demonstrasi. Karena sejak dulu kita ditanamkan untuk mendengar, mencatat, patuh, tidak untuk melawan dan kritis,” ujarnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat imbauan agar perguruan tinggi menyosialisasikan Omnibus Law Undang-undang atau UU Cipta Kerja.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, mengkonfirmasi surat tersebut. “Betul surat edaran dari Dirjen Dikti,” kata Nizam ketika dikonfirmasi, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Ada beberapa poin dalam surat imbauan bernomor 1035/E/KM/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 ini. Surat itu memuat perihal ‘Imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Cipta Kerja’. Layang ditujukan kepada para pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Memperhatikan situasi akhir-akhir ini yang kurang kondusif untuk pembelajaran, terutama terkait dengan tanggapan atas akan diterbitkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja, dengan ini kami mohon Pimpinan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan hal-hal berikut,” demikian tertulis dalam pembukaan surat itu.

Imbauan agar mahasiswa tak melakukan unjuk rasa tertuang pada poin 4. Kemendikbud menyinggung alasan keselamatan dan kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Kemudian pada poin 5, Kemendikbud meminta kampus melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja. Kementerian pimpinan Nadiem Makarim ini meminta perguruan tinggi mendorong kajian-kajian akademis obyektif atas UU tersebut.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pihak kepolisian mendapat sorotan Indonesia Police Watch (IPW) yang menilai bahwa pencopotan dua Kapolda terkait kerumunan massa di wilayah hukumnya menunjukkan bahwa terdapat sikap ‘mendua’ di tubuh Polri dalam menjaga protokol kesehatan. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahradi dicopot dari jabatannya usai terjadi pelnggaran protokol kesahatan dalam sejumlah kegiatan yang melibatkan Pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab.

“Memang sejak berkembangnya pandemi Covid-19, Polri sudah bersikap mendua dalam menjaga protokol kesehatan. Padahal, Kapolri telah mengeluarkan ketentuan agar jajaran Polri bersikap tegas,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Selasa (17/11).

Menurut Neta, pencopotan dua Kapolda itu harus bisa menjadi stimulus agar Polri memiliki satu sikap dalam menanggapi pelanggaran protokol kesehatan di masyarakat. Sehingga, kata dia, tidak ada kecemburuan sosial yang muncul di masyarakat akibat tindakan polisi yang tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Dari kasus ini muncul opini di masyarakat bahwa polisi hanya berani pada masyarakat yang tidak punya pengaruh dan takut pada figur-figur yang berpengaruh,” ucap Neta.

Menurutnya, Nana dan Rudy memang terlihat seolah tak mau mengambil risiko dengan bertindak tegas terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rizieq Shihab sepulangnya ke Indonesia pada Selasa (10/11). “Dalam kasus Rizieq dimana massa dan pendukungnya cukup banyak. Padahal, apa yang dilakukan polisi itu bisa dinilai masyarakat sebagai tindakan tajam ke bawah, tumpul ke atas,” kata dia lagi.

Sebelumnya, pimpinan FPI Rizieq Shihab  menggelar acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya, di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11). Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar kemudian dicopot karena dianggap tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan.

Selain itu, Kapolri turut memutasi Kombes Heru Novianto dari jabatan Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan AKBP Roland Ronaldy dari jabatan Kapolres Bogor.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Di tengah perseteruan antara artis Nikita Mirzani dan ulama pendukung Habib Rizieq Shihab, karena pernyataan Nikita yang menghina Habib Rizieq, muncul sosok mantan pacar Nikita, yakni Kiki The Potters. Dalam unggahannya di media sosial, vokalis band The Potters ini mengungkapkan jejak kejahatan yang diduga dilakukan oleh Nikita.

Salah satu yang disinggungnya ialah soal kasus pemukulan terhadal Isa Zega di Kalibata City Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut Kiki, Nikitalah yang menjadi dalang pemukulan terhadap Iza Zega yang biasa disapa Mmai Zega.

Hal tersebut ia ketahui berdasarkan dua pelaku pemukulan yang telah ditangkap pihak kepolisian, yakni Devi dan Barney. “Para eksekutor tadinya tidak mau mengakui bahwa ada yang menyuruh, karena dipikirnya sang otak pelaku, berharap si Nikita mau membiayai mereka setelah mereka tertangkap,” kata Kiki di media sosialnya, Selasa (17/11).

Namun demikian, lanjut Kiki, kedua pelaku justru seakan dilupakan Nikita. “Mereka buka suara dan dikeluarkanlah bukti-bukti semua. Apa kata pengakuan si pelaku? Kata pelaku, kami sudah begini, dia enggak mau nengokin, kirim makanan saja engak, mereka buka suara dan memberikan bukti,” lanjutnya.

Akan tetapi, pria yang pernah menjadi kekasih Nikita saat awal mula kariernya sebagai public figure itu enggan membeberkan bukti-bukti yang dimaksud. “Saya tidak tolol, yang nanti memberikan bukti biar kepolisian. Saya tidak mau mendahului kepolisian,” tegasnya.

Yang jelas, kata dia, ada kesepakatan antara Nikita dengan para pelaku pemukulan bahwa bila eksekusi pemukulan berhasil, maka pelaku disebut akan diberikan sejumlah uang sebanyak Rp 20 juta.

“Dapet 20 (juta rupiah), ditransfer separuh. Setelah video (pemukulan) dikirim (ke Nikita) baru ditambahin lagi 10 (juta rupiah). Eksekusi mami zega. Ini bukan settingan, ini murni terjadi, pengakuannya langsung bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

** ass

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Kebakaran melanda pabrik limbah oli di Desa Gunung putri, Kecamatan Gunung putri, Kabupaten Bogor, Senin (16/11) malam. Menurut Mulyana dari Damkar Ciomas, kejadian sekitar pukul 23.35 WIB hingga api berhasil dipadamkan pukul 01.32 WIB dinihari setelah berkobar selama 90 menit.

Kapolsek Gunung Putri AKP Andry Fran Ferdyawan membenarkan peristiwa tersebut dan menjelaskan kronologisnya. ‘’Berawal dari empat karyawan yang sedang memindahkan oli dari mobil tangki 24 ke mobil tangki 16, kemudian disebabkan korsleting mesin pompa alkon lalu menjalar membakar oli yang ada di mobil tangki tersebut,’’ jelasnya, Selasa (17/11).

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, akan tetapi perusahaan mengalami kerugian hingga Rp1 miliar. Sementara itu, Suria, salah satu staf pabrik tersebut mengatakan, beberapa mesin dan material hangus terbakar, begitu juga dengan satu unit mobil perusahaan dilalap si jago merah.

** Naning Nuralia [MG/UIK-Jb]

Caringin | Jurnal Inspirasi

Proyek pembangunan unit gedung baru (UGB) sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 2 Caringin, Kabupaten Bogor, yang dikerjakan PT Indi Daya Karya dipastikan tidak akan selesai tepat waktu atau molor. Sebab, proyek yang didanai anggaran pengeluaran belanja daerah (APBD) Kabupaten Bogor sebesar 2,6 miliar lebih itu, saat ini belum mencapai 50 persen.

Budiansyah Hanafi, penanggungjawab pelaksana proyek PT Indi Daya Karya mengakui, jika progres pembangunan proyek UGB SMPN 2 Caringin yang dikerjakan pihaknya, masih dibawah 50 persen.

Selain karena faktor alam yang saat ini masuk di musim hujan, kata Budi panggilan singkatnya, ada persoalan lainnya yang membuat pengerjaan proyek masih dalam tahap pemasangan tiang beton. “Pada saat turun SPK, ada 10 hari proyek belum bisa kita mulai pembangunannya,” ungkap penanggungjawab proyek kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Budi menjelaskan, saat ini untuk progres pembangunan masih minus 18 persen dari perhitungan target pelaksanaan. “Itu perhitungan pada Minggu lalu, mungkin sekarang sudah bertambah progresnya. Nanti saya akan tanyakan lagi ke konsultan pengawas,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan UGB SMPN 2 Caringin, sambungnya, dua unit ruang kelas, satu unit kantor dua lantai dan pembangunan mushola. “Setiap unit bangunan ada WC, mulai WC kantor, mushola dan ruang kelas. Sesuai rencana, pembangunannya dengan cara di dak dua lantai,” papar Budi.

Budi mengungkapkan, agar pengerjaan pembangunan sesuai tepat waktu yakni sampai tanggal 22 Desember sesuai persetujuan kontrak, pihaknya melakukan pengerjaan hingga malam hari. “Tidak hanya jam kerja saja yang kita tambah, tapi pekerja nya pun kita tambah menjadi 40 orang,” ujarnya.

Dijelaskan Budi, setelah selesai pengecoran tiang pondasi, pekerjaan dilanjutkan dengan melaksanakan pengerjaan lantai dan dinding. “Yang lama itu finishing, bisa mencapai 40 persen dan butuh waktu lama. Makanya sebisa mungkin kita selesaikan pengecoran tiang pondasi, atap dan lantai,” imbuhnya.

Sementara, saat ke lokasi tidak ada petugas dari konsultan pengawas yang dimenangkan CV Samudra Hayati. “Konsultan pengawas kebetulan belum datang,” tukas pelaksana proyek bagian administrasi yang namanya tidak mau disebutkan.

** Dede Suhendar