SBY: Kasihan Rakyat

By

-

June 24, 2020

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengingatkan hati-hati dalam berpikir dan merancang yang berkaitan dengan dasar negara Pancasila. SBY mengatakan demikian karena menyangkut kontroversi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Kita harus sungguh berhati-hati jika berpikir, berbicara & merancang sesuatu yg berkaitan dgn ideologi & dasar negara Pancasila. Apalagi jika menyentuh pula kerangka & sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar *SBY*,” tulis SBY dalam akun Twitternya, @SBYudhoyono yang dikutip dari Vivanews, Rabu ( 24/6).

SBY menyampaikan ia selalu mengikuti isu menyangkut RUU HIP. Pun, ia sudah membaca RUU tersebut. Ada pendapat kritis yang ingin disampaikannya. Namun, ia tak menyuarakannya karena ada alasan.

“Saya mengikuti hiruk pikuk sosial & politik seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Saya juga sudah membaca & mengkaji RUU tsb. Tentu ada pendapat & tanggapan saya. Namun, lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas *SBY*,” tambah SBY.

Kemudian, ia mengatakan terkait memposisikan ideologi mesti benar. Pengalaman para pendiri bangsa yang menyusun ideologi bangsa sejak 1945 menurutnya harus diingat bahwa proses itu tak mudah. Maka itu, ia menyarankan sebaiknya hindari upaya yang berpotensi memunculkan perpecahan bangsa yang baru.

“Memposisikan ideologi harus tepat & benar. Ingat, proses “nation building” & “consensus making” yg kita lakukan sejak tahun 1945 juga tak selalu mudah. Jangan sampai ada “ideological clash” & perpecahan bangsa yg baru. Kasihan Pancasila, kasihan rakyat *SBY*,” kata SBY.

RUU HIP jadi sorotan karena menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat. RUU ini dicurigai bisa membangkitkan paham komunisme. Hal ini merujuk tak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam RUU itu. Pun, ada satu pasal kontroversial dalam RUU itu yang menyinggung Pancasila jadi Trisila atau Ekasila.

Menuai penolakan, pemerintah mengambil sikap menunda pembahasan RUU HIP. Bola panas kini ada di DPR. Untuk diketahui, RUU HIP masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Hal itu ditetapkan dalam paripurna DPR pada 22 April 2020. Saat itu, RUU HIP dapat dukungan 7 fraksi. RUU HIP dalam prolegnas muncul sebagai RUU inisiatif DPR.

ASS|*

Hadits Hari Ini

By

Admin

-

June 24, 2020

24 Juni 2020
02 Dzul-Qa’dah 1441 H

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ إِلَّا أَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ

Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Mu’adz bin Mu’adz Al Anbari. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdul A’la, telah menceritakan kepada kami Mu’tamir. Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Jarir semuanya dari Sulaiman At Taimi. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Fudhail bin Husain, -dan lafadh ini miliknya-; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’, telah menceritakan kepada kami At Taimi dari Abu Utsman dari Usamah bin Zaid dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Aku berdiri di pintu Surga, maka kulihat orang-orang yang masuk ke dalamnya kebanyakan dari orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang yang bernasib baik di dunia mereka tertahan di luar. Kecuali penduduk Neraka mereka langsung diperintahkan masuk ke Neraka. Dan aku berdiri pula di pintu Neraka, maka kulihat orang-orang yang masuk kebanyakannya ialah kaum wanita.

HR Muslim No. 4919.

وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Klaster Baru Khawatir Muncul

By

Admin

-

June 23, 2020

Pusat Perbelanjaan Minta Diaudit K3

Bogor | Jurnal Inspirasi
Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan pemanggilan terhadap manajemen supermarket bangunan Mitra 10, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Selasa (23/6). Pemanggilan tersebut lantaran Mitra 10 menjadi klaster penyebaran corona di Kota Bogor, dengan jumlah terkonfirmasi positif mencapai 12 orang.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan meminta agar Gugus Tugas menjamin tidak akan ada lagi klaster baru dari pusat perbelanjaan, apabila new normal sudah dijalankan. Pasalnya, dewan khawatir pusat perbelanjaan modern tak siap menjalankan protokol kesehatan.

“Klaster Mitra 10 adalah salah satu contoh bahwa pusat perbelanjaan berpotensi menyebarkan Covid-19. Kami meminta jaminan apabila Mitra 10 buka nantinya takkan menambah kasus lagi. Begitu juga dengan pusat perbelanjaan lainnya,” papar Ence.

Ence menyatakan, kendati protokol kesehatan tetap dijalankan, namun tak ada jaminan penyebaran dapat dikendalikan. Atas dasar itu, sambung dia, dibutuhkan audit K3 terhadap Mitra 10 dan pusat perbelanjaan modern lainnya. “Audit K3 mesti dilakukan di semua pusat perbelanjaan modern maupun pariwisata. Kami juga akan meminta laporan berkala dari audit dan rapid test. Kalau ada reaktif harua diswab test,” jelasnya.

Ence menegaskan bahwa audit tak hanya sebatas K3, melainkan indikator penyebaran virus corona seperti yang terjadi di Mitra 10. Audit ini, sambung Ence, tidak hanya meliput protokol kesehatan saja. Sebab ada dugaan penyebaran yang terjadi di Mitra 10 terjadi melalui menempelnya virus pada barang, kemudian barang itu dipegang karyawan atau pengunjung.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disnakertrans, Elia Buntang menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkokrdinasi dengan Pemprov Jawa Barar guna mengaudit K3 di seluruh pusat perbelanjaan modern.

“Kami berkewajiban memonitor. Kalau protokol kesehatan sudah berjalan tapi ini masih terjadi dan disitu ada kemungkinan dari barang yang masuk, sehingga kami akan evaluasi K3 mereka,” kata Elia.

Elia menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan bila K3 benar-benar dijalankan, begitupun dengan protokol kesehatan oleh Mitra 10, setelah masa penutupan sementara selama 14 hari selesai. “Kami akan pastikan agar Mitra 10 dapat berkoordinasi menyelesaikan hal ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes, dr. Sri Nowo Retno mengatakan, pihaknya masih melakukan pengawasan terhadap klaster Mitra 10. Ia juga menegaskan, Dinkes tengah menunggu hasil tracing dari Gugus Tugas Kabupaten Bogor terhadap lima karyawan asal Bumi Tegar Beriman yang positif Covid-19.

Kendati demikian, kata Sri, Dinkes pun masih mentracing pengunjung yang mendatangi Mitra 10 dalam 14 hari terakhir. “Saat ini yang melapor cukup banyak ya. Kami ingin pastikan dari hasil laporan dan nota pembelian. Lalu akan kami lakukan juga rapid terhadap mereka secara bertahap,” jelasnya.

Ia mengaku, meski Dinkes telah melakukan rapid terhadap pengunjung Mitra 10, tetapi belum didapati yang reaktif. Sri melanjutkan, belajar dari kasus Mitra 10, pihaknya akan melaksanakan rapid test terhadap seluruh karyawan pusat perbelanjaan di Kota Bogor.

“Saat ini kami masih koordinasikan soal itu. Ini sebagai komitmen untuk menjaga keselamatan warga Kota Bogor. Walau nanti di tengah perjalanan ada yang melaksanakan rapid mandiri, tapi hasilnya mesti dilaporkan ke Dinkes,” imbuhnya.

Terpisah, Manajer Operasional Mitra 10, Rully Diantino mengaku siap menjalankan semua keinginan DPRD agar Mitra 10 tak cacat dalam menjalankan protokol kesehatan. Termasuk untuk diaudit K3-nya. “Intinya semua keinginan DPRD dan pemerintah akan kami jalankan. Supaya tidak ada cacat,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Pemkot Salurkan Bansos Lagi

By

Admin

-

June 23, 2020

Bogor | Jurnal Inspirasi
Pembagian bantuan sosial (bansos) Kota Bogor bagi warga terdampak Covid-19 tahap kedua yang bersumber dari APBD Kota Hujan senilai Rp500 ribu per bulan per Kepala Keluarga (KK) bakal disalurkan. Pemkot Bogor pun akan melakukan screening merupakan bentuk dari tindak lanjut aduan masyarakat yang terdampak Covid-19.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Rahmat Hidayat mengatakan bahwa hingga Senin (22/6), terdapat 12.547 KK. “Jadi sejauh ini jumlahnya segitu berdasarkan aduan yang masuk ke plattform,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/6).

Sementara itu, Wakil Walikota Bogor, Dedie Rachim mengatakan bahwa dinamika di masyarakat yang belum mendapatkan bantuan memang cukup tinggi. Kata dia, beragam aduan melalui aplikasi Salur, SiBadra, surat terbuka dan meja pengaduan di Balaikota. “Jadi dari 12 ribu, kami memastikan kurang lebih 9 ribu masyarakat ke dalam data penerima bansos,” tegasnya.

Dedie menyatakan bahwa kuota realisasi penerimaan bantuan non-DTKS dari APBD yang berjumlah 23 ribu KK. Saat penyaluran pertama, pemkot menganggarkan senilai Rp10 miliar untuk 19 ribu KK. Namun, saat menyalurkan bantuan bagi 17 ribu KK. “Untuk gelombang kedua hanya 6 ribu. Sisanya nanti kami masukan dalam program jaga asa,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Anggraeny mengatakan bahwa berdasarkan pembenahan data, kuota guna menerima bansos gelombang kedua hingga bertambah sekitar 4 ribu penerima. “Jadi yang semula pada tahap pertama jumlahnya 19,904 menjadi 23,000 di tahap II,” katanya.

Menurutnya, penambahan itu lantaran bansos masih mencukupi. Berdasarkan peta anggaran penanganan Covid-19, pemkot menganggarkan bansos senilai Rp53 miliar. Sementara pada gelombang pertama, anggaran yang digunakan baru Rp10 miliar.n Fredy Kristianto

DPRD Kota Bogor Kecam Disdik Jabar

By

Admin

-

June 23, 2020

Banyak Atlet Berprestasi Tidak Diterima di Sekolah Negeri

Bogor | Jurnal Inspirasi
Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA sedrajat, melalui Jalur Prestasi (Japres) mulai disorot anggota DPRD Kota Bogor. Bukan tanpa alasan wakil rakyat ikut angkat suara soal karut marut PPDB yang terjadi di Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengungkapkan, dirinya banyak menerima aduan dari sejumlah atlet yang berprestasi di Kota Bogor lantaran tidak bisa masuk ke SMA Negeri yang diinginkan oleh para atlet. Padahal, lanjut Atang, banyak atlet yang mempunyai prestasi gemilang dan membawa harum nama Kota Bogor.

Atang mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Kantor Cabang Daerah (KCD) Jawa Barat Wilayah II Kota Bogor. Namun KCD tidak melihat potensi para atlet yang ingin masuk ke SMA negeri, hanya dengan alasan jika ekstrakurikuler tidak ada di SMA yang dituju. “Dinas Pendidikan Provinsi Jabar atau KCD ini tidak melihat kondisi di lapangan, mereka gagal melihat potensi siswa yang berbakat,” kata Atang.

Politisi PKS ini juga menyayangkan ada ketidaksinkronan antara kebijakan yang dibuat oleh sekolah atau KCD dalam Japres terutama di bidang olahraga. Karena menurut Atang, banyak sekali atlet yang mempunyai potensi yang besar namun pada saat sistem PPDP ini dijalankan hanya beberapa cabang olahraga tertentu yang mendapatkan kuota di masing-masing SMA, padahal menurutnya berprestasi itu tidak bisa dibatasi hanya cabor-cabor tertentu.

Sementara sebelumnya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor, Benninue Argoebi mengatakan, penolakan itu terjadi dengan alasan tak adanya cabang olahraga dalam daftar ekstrakurikuler di SMA. Padahal tahun sebelumnya ini tak pernah terjadi. ”Tahun ini sedih juga, walaupun jumlah japres bertambah dari 10 menjadi 25 persen, tahun ini sangat banyak penolakan oleh SMA negeri terhadap atlet berprestasi Kota Bogor,” bebernya.

Benninue merasa sedih lantaran sejumlah atlet andalannya tak bisa mengenyam bangku pendidikan di sejumlah sekolah negeri ternama di Kota Bogor. Bahkan yang sudah mendapat rekomendasi mutlak dari KONI ikut ditolak. Dari 47 cabang olahraga yang terdaftar di KONI Kota Bogor, hanya 21 cabang olahraga yang bisa mengklaim japres dari KONI. Sebab, 21 cabang olahraga itu termasuk ekstrakurikuler sekolah.

Jika melihat regulasi Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat, jumlah cabang olahraga penerima japres KONI sama sekali tidak dibatasi. ”Karena ada kebijakan yang saya pikir tidak pro terhadap siswa yang dibuat Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi. Kalau melihat aturan pergub memang tidak dibatasi cabang olahraganya,” beber pria yang akrab disapa Ben ini.

Selain itu, Ben mengaku sempat berkomunikasi dengan pihak KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat kaitan permasalahan ini. Namun, jawaban yang tidak diharapkan justru didapat pihaknya. Ia akan mencoba menyurati permasalahan ini kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. ”Semoga tahun depan tidak ada atlet daerah yang tidak bisa sekolah di negeri. Itu hak mereka untuk sekolah, karena sekolah negeri adalah pilar utama untuk menerima atlet,” ujarnya.

Untuk memberikan kemudahan bagi atlet andalan dalam mengenyam pendidikan, sambung dia, merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi mereka. Sebab, mereka merupakan pahlawan di bidang olahraga bagi daerah. Ben tak ingin kebijakan ini memengaruhi loyalitas atlet dalam membela Kota Bogor ke depannya. Ia tidak ingin kehilangan sejumlah atlet andalannya lantaran ditawari fasilitas pendidikan yang layak oleh sejumlah daerah lain di luar Kota Bogor.

”Ini semua untuk mengamankan atlet tetap menjadi atlet Kota Bogor dan Jawa Barat. Jangan sampai atlet kita pindah hanya karena bersekolah. Kalau dia ditawarin jadi atlet Kalimantan bagaimana? Ditawarkan di sekolah di sana? Tentu ini akan berpengaruh terhadap prestasi olahraga Kota Bogor ke depannya,” ungkapnya.

** Asep Syahmid

Warga Tenjolaya Ingin Percepatan Pembangunan Pasar dan Terminal

By

Admin

-

June 23, 2020

Tenjolaya | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kecamatan Tenjolaya menginginkan percepatan dan dorongan terhadap pembangunan pasar dan terminal. Musababnya, sektor pertanian sangat tinggi dan hampir beragam sayuran mampu diproduksi oleh petani lokal. Hal ini mengemuka pada Selasa (23/6), ketika DPRD Kabupaten Bogor dapil 4 menggelar reses masa persidangan III yang berlangsung di aula kecamatan.

Menanggapi hal itu, Camat Tenjolaya Farid Ma’ruf menjelaskan, pihaknya terus memberikan dorongan terhadap aspirasi masyarakat sekitar. Salah satunya ke pihak DPRD Kabupaten Bogor dapil 4. “Yang jelas apapun aspirasi dari masyarakat kita lakukan terbaik, dan hari ini saya usulkan ke DPRD sebagai kepanjangan tangan, minimal mereka mampu merealisasinya,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Romli menuturkan, pihaknya menampung berbagai aspirasi yang datang dari masyarakat. Karena, salah satu tugasnya mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor.

“Kalau tadi reses inti dari pembahasan lebih ke keinginan masyarakat terhadap sektor pertanian, pembangunan pasar dan terminal, tentu kami dari dewan bakal mendorongan aspirasi tersebut,” tutupnya.

** Cepi Kurniawan

Dua Pekerja Peternakan Ayam di Rumpin Tewas

By

Admin

-

June 23, 2020

Rumpin | Jurnal Inspirasi
Sebuah musibah kecelakaan kerja mengakibatkan dua pekerja meregang nyawa akibat tersengat aliran listrik. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah perusahaan peternakan ayam petelur (breeding farm) yang berada di Kampung Pabuaran RT 03 RW 05 Desa Kertajaya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Minggu (21/6).

Warga sekitar yang namanya enggak disebutkan menjelaskan, musibah kecelakaan kerja tersebut terjadi saat kedua korban yang merupakan teknisi di perusahaan, hendak melakukan perbaikan mesin penggerak pakan di pen 5 kandang 3 blok 1 yang mengalami kerusakan.

Kedua orang karyawan yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut bernama Mad Husni (39), warga Kp. Angreman RT 1 RW 10 Desa Kertajaya, Kecamatan Rumpin dan Muhkas Adiguna (34), warga Kp. Bolan RT 2 RW 5 Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg. Selanjutnya pasca kejadian tersebut, kedua korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarganya masing – masing.

Peristiwa itu pun dibenarkan Kapolsek Rumpin Kompol Asep Supriadi bahwa ada dua orang pekerja dipeternakan ayam di Kampung Pabuaran tersetrum saat membetulkan listrik yang mati. “Betul ada 2 orang meninggal pekerja di sebuah kandang tersetrum, kronologi singkat salah satu dari korban saat itu sedang membetulkan listrik tersetrum, namun teman satunya saat ingin menolong malah tersetrum juga, meninggal dua duanya akibat tersetrum dan keluarga menolak untuk diotopsi, kedua korban pun sudah dibawa keluarga masing-masing,” kata Kapolsek Rumpin Asep.

Diketahui perusahaan tempat kedua korban bekerja, adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam petelur. Perusahaan ini memiliki dua lokasi di Desa Kertajaya, Kecamatan Rumpin. Sedangkan induk dari perusahaan ini adalah salah satu grup industri agrofood terkemuka, yang bergerak di bidang produksi pakan hewan, peternakan unggas, produksi daging olahan dan industri pertanian.

** Cepi Kurniawan

Warga Perumahan Ciomas Village Kembangkan Budidaya Lele

By

Admin

-

June 23, 2020

Ciomas | Jurnal Inspirasi
Meskipun berada di lingkungan kompleks, tak menyurutkan ide dan gagasan warga Perumahan Ciomas Village di Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas untuk melakukan budidaya ikan lele dengan memanfaatkan tanah fasum perumahan itu. Apalagi sejak hampir 3 bulan kemarin telah dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga warga bergotong royong mengembangkan budidaya ikan lele tersebut dan baru panen saat pandemi Covid-19 ini.

“Sebenernya kita warga kompleks Ciomas Village ini sudah mengembangkan budidaya ikan lele ini sudah sejak setahun yang lalu dan baru dirasakan saat pandemi ini panennya sebanyak 300 kilogram,” kata Ketua Kelompok Civillage Acep Syarif Mulyana kepada wartawan, kemarin.

Ia mengatakan, saat PSBB dimana orang tidak bisa keluar rumah dan aktivitas dibatasi tentu warga kompleks di sana merasa terbantu bisa panen dari hasil budidaya ikan lele. “Alhamdulillah kita bisa jual per kilogram Rp 35 ribu hingga Rp 45 ribu rupiah meskipun saat ini masih dijual di wilayah Kecamatan Ciomas tapi alhamdulillah, “kata Acep.

Acep berharap meskipun budidaya ikan lele bukan dilakukan pakarnya dan ahli di bidang perikanan, namun bisa sukses mengembangkannya. Tentu ia pun berharap dukungan pemerintah dalam pemasaran agar budidaya ikan lele tersebut terus berkembang. “Kami dalam budidaya ikan lele ini tidak ada yang ahli sebenernya kerjasama dan semangat saja akhirnya sukses termasuk ada security yang mengembangkan budidaya ikan lele ini, “ujarnya.

Sekdes Ciomas Rahayu Selly Silihwati mengatakan, pihak desa akan membantu pemasaran hasil panen budidaya ikan lele tersebut selain dipasarkan untuk kebutuhan para penjual pecel lele di Ciomas, warga kompleks tersebut juga telah mengemas ikan lele tersebut dengan diolah dalam bentuk makanan siap saji. “Tentu hal itu yang bikin menarik karena ada beberapa varian inovasi olahan lele yang dikemas dalam bentuk makanan siap saji, “kata Selly.

Pihaknya pun telah berkomunikasi dengan dinas terkait di Kabupaten Bogor ada pengembangan budidaya ikan lele di dalam kompleks dengan inovasi yang bias dijual dalam bentuk makanan siap saji.

** Cepi Kurniawan

Akhirnya Destana Desa Cibalung Dibentuk

By

Admin

-

June 23, 2020

Cijeruk | Jurnal Inspirasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor terus gencar melaksanakan kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di sejumlah wilayah rawan bencana. Pembentukan ini sebagai upaya guna mendorong setiap kecamatan dalam satu anggaran dapat membentuk satu Destana.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bogor, Dede Ardiansyah mengatakan tujuan dibentuknya Destana sebagai langkah untuk membentuk kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana alam di tingkat masyarakat.

“Destana ini sebagai langkah dan upaya guna meningkatakan kesiapsiagaan masyarakat dan pengurangan resiko bencana baik ditingkat atas maupun masyarakat,” kata Dede usai memberikan materi soal Destana pada kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana, Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

Diterangkannya, saat ini upaya penyelamatan atau pengurangan resiko bencana yang paling epektif dilakukan oleh masyarakat. Mengingat, masyarakat lebih tahu serta mengetahui potensi daerah mana yang rawan terjadi bencana.

“Kita tidak mungkin lebih cepat sampai dilokasi yang apabila terjadi suatu bencana, mengandalkan aparat dari kabupaten terlalu jauh rentan jarak dan waktunya. Tapi jika masyarakat telah dilatih dan mempunyai kesiapsiagaan, maka saat terjadi bencana penyelamatan dan pertolongan bisa dilaksanakan, termasuk upaya pengurangan resiko bencara,” ucapnya.

Dede menyebut, saat ini pembentukan Destana baru ada 45 desa. Jumlah ini masih jauh dari kondisi basis data berjumlah 250 desa di Kabupaten Bogor berada di daerah rawan bencana alam. “Kita sih berharap, ada percepatan untuk pembentukan Destana ini, paling tidak dalam periode kepepiminan ibu Bupati Ade Yasin, sudah bisa terbentuk semuanya,” imbuhnya.

Ia pun meminta, mereka yang dilatih melalui kegiatan ini mampu mengidentifikasi daerah rawan bencana, sekaligus memahami pengurangan resiko tentang apa yang bisa dilakukan di daerahnya. Pasalnya, Kabupaten Bogor memliki potensi rawan bencana secara merata, seperti potensi bencana di musim hujan dan dimusim kemarau kekeringan.

“Bogor ini memiliki potensi bencana merata, seperti diwilayah selatan yang secara morfologi berbukit, bergunung dan berlereng potensinya longsor dan banjir bandang, basisnya adalah Tanjungsari, lalu daerah timur, selatan sampai Sukajaya. Untuk Bogor Utara Jonggol, Cileungsi, Gunung Sindur serta Parung Panjang potensinya banjir genangan dan kekeringan,” terangnya

Materi yang diberikannya sendiri, sambung Dede, diantaranya mengenai manajemen bencana, pertolongan dan penyelamatan evakuasi (PPE), manajemen posko. Kemudian pengenalan pengajaran peta partisipatif rawan bencana serta dilati menyusun suatu rencana aksi penanggulangan bencana ditingkat desa dan simulasi efakuasi mandiri.

Senada dikatakan Pjs Desa Cibalung, TB Budi Darmawan. Baginya Destana salah satu bagian penting untuk dilaksanakan. Tentunya, dimaksudkan guna pengurangan risiko bencana jika suatu waktu nanti terjadi khususnya di wilayah Cibalung. “Dengan adanya Destana, warga Cibalung dapat mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan, dan cara penanganannya. Minimalnya, memahami dan mengerti akan karakter wilayah,” tutur Budi.

** Deny/Dede

Desa Ciapus Rencanakan Buat Wisata Air dan Pemindahan Kantor

By

Admin

-

June 23, 2020

Ciomas | Jurnal Inspirasi
Meskipun ditengah pandemi Covid-19 Pemerintah Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas tetap menggelar Musyawarah Desa (Musdes) di aula Kantor Desa, Selasa (34/6) yang dihadiri Camat Ciomas, Ketua RT, RW, LPM dan BPD untuk membahas program lima tahun kedepan diantaranya rencana membuat wisata air dan pemindahan kantor desa.

Kepala Desa Ciapus Pendi mengatakan, Musdes yang dihadiri perangkat desa dan camat guna membahas RPJM Desa Ciapus. Pihaknya bersama-sama merancang progam lima tahun kedepan. Musdes ini sama halnya dengan GBHN-nya Desa Ciapus. Hasilnya menjadi bahan acuan lima tahun kedepan dari mulai program utama dan program rutin.

“Program utama yakni ingin adanya tempat wisata. Selama ini, Pemdes Ciapus belum memiliki tempat wisata. Rencananya membuat wisata kuliner hingga wisata air di kali Ciapus dan Kali Cibinong,” ujar Kades Ciapus Pendi kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ia pun mengatakan terkait banyaknya keluhan dari warga dan tamu yang datang akan keterbatasan ruangan dan tempat parkir di Kantor desa. Pihaknya pun berencana memindahkan kantor Desa. “Pemindahan kantor desa bakal berkoordinasi dengan perangkat wilayah dan bakal membuat tim kajian untuk memindahkan kantor desa,” katanya.

Sementara itu, Camat Ciomas Chaieruka Julianto mengatakan, pelaksanaan Musdes di Desa Ciapus tetap menjalakan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Tentunya Musdes di desa sangat penting dalam mementukan program lima tahun kedepan. Nantinya, hasil Musdes di sepakati bersama guna menjalankan program lima tahun kedepan.

“Kades tidak bisa bekerja sendiri, tentunya harus ada dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk LPM dan BPD. Sehingga diperlukan Musdes,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Buy now