33.5 C
Bogor
Wednesday, July 16, 2025

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1421

Dianggap Memiliki Galian C Ilegal, Kades Cijujung Beri Penjelasan

Sukaraja | Jurnal Inspirasi
Dianggap memiliki galian C illegal, Kades Cijujung, Wahyu Ardian menjelaskan status tanah dan kegiatan yang dikira adalah Galian C tersebut, Kamis (25/07). Kepada wartawan Jurnal Bogor di lokasi galian, Kades Ci jujung menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukanlah Galian C melainkan Cut and Fill dimana pemindahan tanahnya hanya berjarak kurang dari 500 meter dari lokasi tanah yang diratakan.

“Disini (lokasi tanah) pemiliknya minta untuk diratakan, maka kita bantu untuk diratakan dan buangan dari tanah tersebut di buang ke tanah saya dimana memang membutuhkan untuk pengurugan, itupun saya tidak beli, melihat kondisi tanah sangat tinggi khawatir longsor,” kata wahyu.

Senada anggota DPRD Kabupaten Bogor di Komisi III yang rumahnya berdekatan dengan lokasi tersebut Ferry roveo Chechanova mengatakan bahwa kegiatan Cut and Fill tersebut tidak menyalahi aturan, dan memang bukan kegiatan Galian C seperti kabar yang beredar. “Saya katakan kegiatan ini bukanlah Galian C seperti kabar yang beredar, ini Cut and Fill dimana lokasi pembuangan tanah tidak jauh dari lokasi perataan, pemilik tanah meminta bantuan kepada kades agar membantu meratakan tanah miliknya karena hendak dibangun,” kata dia.

“Jka menggunakan manual atau dicangkul akan selesai kapan mengingat ketinggian tanah mencapai 10 meter dan luas 500 m, pemilik tanah pun meminta tempat pembuangan tanahnya, dan pak kades bersedia tanah yang diratakan tersebut untuk dibuang ke tempatnya karena beliau juga membutuhkan untuk pengurugan, dan itu tidak beli melainkan gratis,” jelas Vio.

“Kenapa saya tidak melakukan peneguran karena memang tidak menabrak aturan, jalan becek betul, tapi pak kades memperkerjakan anak muda dan warga sekitar untuk membersihkan jalan, dan kabar yang beredar bahwa ada tronton di lokasi, tolong dicek, pembuangan ini jaraknya dekat dan kalo pake tronton jaling pasti rusak dan yang pasti tidak mungkin karena jalannya sempit,” tandasnya.

** Nay Nur’ain

Ratusan Warga Cikeas Serbu Kantor Desa

Sukaraja | Jurnal Inspirasi
Ratusan warga Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, menyerbu kantor desa setempat, Kamis (25/6). Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu, mulai berdatangan dari pukul 7.00 WIB. Saat di konfirmasi, Ikah, warga Kampung Cikeas RT 01/02 mengatakan, kedatangannya ke kantor desa karena akan mengambil bantuan sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos).  “Saya datang pagi agar cepat mendapat bantuan sembako,” ujarnya kepada wartawan.

Ikah bersyukur mendapat bantuan dari pemerintah dampak terkena Covid-19. Karena, adanya bantuan sembako ini bisa membantu kebutuhan keluarganya sehari-hari. “Alhamdulillah bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami, apalagi semenjak adanya Virus Corona, suami saya sudah tidak bekerja lagi,” jelasnya.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Cikeas, Ervan Sulaeman mengungkapkan, keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) susulan yang terkena dampak Virus Corona di Desa Cikeas, jumlah nya mencapai 325. “Jadi yang menerima BPNT sekarang, bukan warga penerima bantuan setiap bulan dari pemerintah,” ungkapnya.

Untuk pendistribusian BPNT ini, lanjut kades yang sudah tiga periode menjabat itu, diberikan kepada KPM dengan cara sekaligus tidak dilaksanakan secara bertahap. “Jadi kami berikan langsung tiga bulan, artinya tidak dilaksanakan bertahap,” paparnya.

Adapun bantuan yang diterima KPM, sambung Ervan, yakni beras sebanyak 30 kilo, telur 3 kilo gram, sayur berupa kacang tanah dan buah. “Diharapkan dengan bantuan sembako ini, bisa membantu warga dan mengurangi beban mereka ditengah kondisi sekarang,” imbuhnya.

** Dede Suhendar

Dinilai Jelek, Pengadaan Sarpras Cuci Tangan DPUPR Dipertanyakan

Ciawi | Jurnal Inspirasi
Pengadaan sarana prasarana (Sarpras) protokol kesehatan dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor dipertanyakan. Pasalnya, pelengkapan alat untuk mencuci tangan para pegawai dinas tersebut, kualitasnya jelek dan terkesan asal-asalan.

Ujang Ka’mun, aktivis wilayah selatan Kabupaten Bogor menilai, pengadaan sarpras untuk mencuci tangan para pegawai di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A wilayah III, sangat jelek. “Masa tutup sabunnya saja sudah tidak ada. Padahal sarpras alat pencuci tangan ini baru saja didistribusikan dinas,” ungkapnya kepada wartawan.

Selain itu, lanjutnya, dari bahan-bahan pembuatan sarpras untuk cuci tersebut, tidak sama. Karena, ada dua macam bahan untuk menutup alat cuci tangan itu, seperti tripleks dan seng. “Masa bahan penutup saja dua macam,” ujar Uka panggilan akrab Ujang Ka’mun.

Tak hanya itu, alat pengering setelah mencuci tangan yang menempel di rangka sarpras, terkesan sebagai hiasan saja. “Coba aja lihat, bagaiman mau di fungsikan, kabel untuk ke listriknya saja pendek,” jelasnya.

Uka pun mempertanyakan spek dari pengadaan sarpras cuci tangan sebagai upaya mencegah penularan Covid 19 itu, termasuk jumlah unit sarpras tersebut. “Apakah speknya seperti itu, jelek dan asal-asalan dan berapa jumlah pengadaan barangnya,” tegasnya.

Uka minta agar pengadaan sarpras cuci tangan dibawah Kepala Dinas (Kadis) R. Bibin Soebiantoro itu, kembali dikroscek ulang kelayakannya. “Jangan sampai dijadikan proyek mencari keuntungan semata,” imbuhnya.

Sementara, salah seorang pegawai UPT Jalan dan Jembatan Kelas A wilayah III yang namanya enggan disebutkan membenarkan jika alat cuci tangan itu baru datang dari dinas. “Iya baru saja datang. Kalau masalah tidak ada tutup sabun, emang dari sananya juga seperti itu,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Reses di Nanggung, Pemdes Batutulis Usulkan Saluran Irigasi Pertanian di Blok Landeuh

Nanggung l Jurnal Inspirasi
Warga petani di Kampung Pasirgintung, Desa Batutulis, Kecamatan Nanggung menyampaikan usulan pembangunan irigasi pertanian. Aspirasi masyarakat ini disampaikan Kepala Desa Batutulis, Ade Supriyatna diacara reses anggota DPRD Kabupaten Bogor yang berlangsung di aula Kecamatan Nanggung, Kamis (25/6/).

Ade meminta,  anggota dewan mendorong  merealisasikan pembangunan irigasi pesawahan  di daerah Pasirgintung Blok Landeuh yang meliputi RW 02, 03 dan RW 04. “Hal ini proposal untuk bangunan irigasi sudah kami sampaikan ke Bupati Bogor melalui Dinas PUPR,” kata dia.

“Irigasi ke pesawahan untuk warga petani terbilang masih minim. Maka itu kami meminta anggota dewan untuk mendorong agar bagunan irigasi tersebut bisa realisasi,” pintanya.

Anggota DPRD Kabupen Bogor, Aan Triana Almuharom  berjanji akan mendorong apapun yang berkaitan dengan kebutuhan insfrastruktur masyarakat. ” Silakan diusulkan agar kami ada dasar  untuk menguatkan prosesnya secara resmi,” kata dia.

Menurutnya, kalau memang sudah masuk usulan UPT Pengairan tentu akan diperjuangkan kepada dinas terkait agar bangunan irigasi tersebut bisa segera dibangun. Sebelumnya diberitakann Jurnal Bogor, area persawahan warga yang terletak di Blok Sawah Landeuh itu sering dilanda kekeringan setiap tahunnya.

Ketua Kompok Tani Sejahtera, Rozak  mengaku masyarakat setempat meminta saluran irigasi untuk mengatasi kekeringan karena tiap tahun terkendala masalah air sehingga berdampak ke perekomomian warga.

Dikatakannya, luas lahan pertanian warga mencapai 15 hektar lebih itu hanya mengandalkan saluran air dari Kali Cihoream yang mengerucut menjadi saluran drainase. “Kurun waktu satu minggu saja pesawahan sudah mengalami kekeringan dan sering mengalami gagal panen,” kata Rozak.

Dia meminta pihak tersebut harus serius memperhatikan nasib petani dan segera membangun irigasi tersier. Rozak yang akrab dipanggil Dola menyebutkan, dari satu periode tanam saja selama 6 bulan  warga petani tidak menanam padi karena minimnya sumber air. “Saluran air memang ada cuma sering terputus karena belum adanya pembangunan irigasi,” ucapnya.

Menurut Dola, kelompok tani sering mengusulkan ke pihak terkait soal  pembangunan irigasi, namun sampai hari ini belum pernah ada realisasi. “Saluran air dari Cihoream menuju Cicaung dan pemanfaatan ke sawah kurang teraliri,” tukasnya. Lebih lanjut dikatakan Dola,  lokasi yang harus dibangun titik lokasinya tidak jauh dengan Masjid Jami, yakni di lingkungan RT 02 RW 02.

** Arip Ekon

Megamendung dan Cisarua Zona Merah

Warga DKI Terus Datang ke Puncak

Megamendung | Jurnal Inspirasi
Kendati wilayah Kecamatan Cisarua dan Megamendung dinyatakan sebagai zona merah terhadap penyebaran virus Corona (Covid-19), namun warga dari luar kota khususnya asal Jakarta terus saja melakukan wisata ke kawasan tersebut.  Status zona merah ditetapkan setelah Pemerintah DKI memberlakuka PSBB parsial yang memberi kelonggaran kepada masyarakatnya dalam beraktivitas.

Namun adanya kelonggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh warga DKI untuk berwisata ke Puncak hingga kemacetan kembali terjadi di wilayah itu. Yang terpantau tempat-tempat pariwisata dan kantong-kantong parkir kembali dipenuhi pengunjung. Hal ini menjadikan dua kecamatan, Cisarua dan Megamendung menjadi zona merah.

Atas kondisi itu, melalui suratnya pada 25 Juni, Bupati Bogor melayangkan surat ke setiap Kepala Desa yang isinya agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. “Bupati sudah melayangkan surat kepada setiap kepala desa. Pemerintahan desa harus terus berjuang memberikan imbauan kepada warganya. Protokol kesehatan harus tetap diberlakukan supaya zona merah itu bisa diperbaiki,” ujar Camat Megamendung, Eris Erawan.

Dilain pihak, masyarakat, setempat menginginkan protokol kesehatan bagi warga Jakarta yang hendak memasuki kawasan Puncak harus benar-benar diterapkan. Hal ini karena sejak diberlakùkannya PSBB parsial pengawasan petugas di wilayah Gadog yang merupakan pintu gerbang masuk ke wilayah Cisarua dan Megamendung terlihat longgar. “Protokol kesehatan haru diterapkan di pintu keluar Gadog karena adanya warga DKI dinilai cukup rawan terhadap penularan virus Corona,” pinta Wahid, warga Megamendung.

** Dadang. S

Reses Dewan di Kecamatan Sukaraja Usulkan 15 Aspirasi

Sukaraja | Jurnal Inspirasi
Reses ketiga DPRD Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di Kecamatan Sukaraja untuk anggota dewan Dapil 1 dihujani aspirasi dan pertanyaan dari berbagai kalangan, Kamis (25/07). Camat Sukaraja Mamun Nawawi dalam sambutannya menyampaikan 15 aspirasi yang sudsh ditampung, dan berharap semua itu bisa terlaksana di anggran tahun ini dan kedepannya.

“Saya sampaikan ada 15 aspirasi dari masyarakat perihal pembangunan baik jalan, TPT, maupun normalisasi irigasi dan pengairan, begitu juga pembangunan kantor desa bagi desa yang belum memiliki lahan untuk kantor desa, dengan reses ke-3 kali ini saya harapkan semua aspirasi itu dapat diserap dan disampaikan oleh anggota dewan terutama wilayah Dapil 1,” kata Mamun.

Senada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat Sukaraja, walaupun dengan suasana yang berbeda karena sedang dalam kondisi Pandemi Covid-19.

“Hari ini kita mengadakan reses yang ke-3 kita coba menjaring aspirasi masyarakat, aduan masyarakat, walaupun dibatasi yang datang dan waktu pelaksanaan hanya 1 jam semoga bisa menampung semua aduan masyarakat, maka dari itu sebelum dilaksanakan reses kami minta pak camat untuk menjaring aspirasi terlebih dahulu agar saat dilaksakan kegiatan reses hanya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan sebagai perwakilan mengingat kondisi masih PSBB dan dibatasi,” jelas Rudy.

Senada, Ferry Roveo Chechanova yang merupakan warga Kecamatan Sukaraja yang juga Komisi III dari Fraksi PDIP mengatakan, ada beberapa titik yang akan diutamakan untuk segera dilaksanakan mengingat jika titik-titik terparah tersebut dibiarkan maka kemungkinan akan berdampak lebih buruk.

“Hasil reses ini dari 15 program yang diusulkan oleh Camat Sukaraja yang mudah-mudahan kita sepakat anggota DPRD yang berangkat dari Dapil 1 untuk mendorong semua yang diusulkan dari pihak desa melalui kecamatan, untuk saat ini yang mungkin akan diutamakan adalah Jalan dari Cimandala-Sukaraja, Pembangunan Polsek Sukaraja, dan Pagar Puskesmas Cimandala karena lokasi puskesmas itu berada di pinggir kali dan sangat berbahaya mengingat banyak yang berobat membawa anak kecil,” jelas Vio biasa disapa.

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh 10 anggota dewan perwakilan Dapil 1, Ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor, Camat Sukaraja, Kapolsek Sukaraja Kompol Ari, Danramil Sukaraja, kepala desa se Kecamatan Sukaraja, para tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan partai, serta Ketua KUA dan Kepala UPT seKecamatan Sukaraja.

** Nay Nur’ain

KWT Pakcoy Jadikan Pekarangan Ladang Pendapatan

Cilegon | Jurnal Inspirasi
Memanfaatkan pekarangan rumah dengan tanaman produktif memberi keuntungan cukup besar. Selain halaman jadi indah  dan mendapat udara segar dari oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan, keuntungan lain dapat menambah penghasilan keluarga bila dikelola dengan baik.

Didampingi Shofi Nur Prihatin Penyuluh Kecamatan Citangkil, Kelompok Wanita Tani (KWT) Pakcoy di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon menjadikan  rumah – rumah tempat mereka bermukim sebagai ladang pendapatan tambahan untuk  keluarga 22 anggota kelompok ini. Nyaris tak ada tempat kosong, semua pekarangan, pagar dan tembok dinding menjadi area tanam aneka sayuran dan tanaman obat (TOGA).

” Banyak keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan lahan pekarangan ini, selain untuk menekan pengeluaran kebutuhan dapur dimana  untuk konsumsi sayuran tiap hari bisa memetik dari lahan pekarangan sendiri. Ada juga tambahan pendapatan dari hasil panen dan hasil olahan, juga mengurangi konsumsi sayuran dengan residu kimiawi, jadi  bebas pestisida, “ kata Miarti Ketua KWT Pakcoy, Rabu, (24/6).

Selain mengembangkan pekarangan, KWT Pakcoy  juga concern dalam usaha pengolahan hasil. Dari TOGA dibuat olahan jamu kunyit asam dikemas dalam botol dan dijual langsung maupun online. Tidak hanya itu merekapun mengolah Getas Daun Kelor, dikemas dan dijual digerai UKM serta memenuhi pesanan disekitar lingkungan. Ratusan ribu rupiah setiap hari berhasil di kantongi.

Dikatakan Miarti , ide pengelolaan lahan pekarangan rumah muncul secara bersama dari anggota. Awalnya  karena memang ada dorongan dan keinginan hati dari masyarakat sekitar, terutama ibu – ibu dan anak – anak muda yang kemudian bergabung jadi sebuah kelompok, untuk memanfaatkan lahan yang terbatas agar bisa memiliki nilai tambah. “ Kami juga ingin mengajarkan anak – anak usia dini mengenal dan mencintai tanaman, “ ujarnya.

Dari semangat dan kekompakan anggota, dan dukungan berbagai pihak  serta motivasi dan semangat dari PPL serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, kini kampung yang juga dikenal dengan sebutan Kampung Kreasi Lukis ini bersiap mewujudkan impian besar.  Impian menjadikan kampung mereka menjadi kampung hijau, kampung wisata, dan kampung edukasi.

Pekarangan dapat menjadi sumber pendapatan keluarga disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dikatakan Mentan Syahrul dampak corona membuat ekonomi melemah, banyak orang kehilangan pekerjaan, obatnya ada di depan mata, yaitu bertani, bertanam di pekarangan.

”Pekarangan memberikan manfaat besar bukan saja terhadap pemenuhan penyediaan pangan yang sehat, juga bahkan dapat menjadi sumber pendapatan keluarga, “ ucapnya.

Satu suara dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menegaskan banyak hal yang bisa dilakukan dalam pemanfaatkan lahan pekarangan. Salah satunya dengan melakukan budidaya sayuran. Manfaatkan semua limbah rumah tangga untuk diolah menjadi pupuk organik,kemudian aplikasikan pada tanaman yang ada di pekarangan. Jika tidak memungkinkan melakukan budidaya dengan menanam secara langsung di media tanah, bisa juga dengan melakukan budidaya secara hidroponik.

** RG/PPMKP

Trisila dan Ekasila di RUU HIP Tercantum di Visi dan Misi PDIP

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Publik menentang keras Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Konsep Trisila dan Ekasila yang menjadi sorotan dalam RUU HIP tersebut ternyata ditemukan dalam visi dan misi Partai PDIP.

Dikutip dari Gelora, Kamis (26/6), dalam RUU HIP, pada Pasal 6 tentang ciri pokok Pancasila, disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yakni sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam ekasila, yakni gotong royong.

Konsep Trisila dan Ekasila inilah yang mendapatkan kritik keras karena dianggap merujuk pada Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidato pada 1 Juni 1945, bukan Pancasila hasil kesepakatan akhir.

Banyak pihak yang menilai usulan dalam RUU HIP tersebut justru mengerdilkan Pancasila. Tak hanya itu, RUU HIP dianggap tidak memiliki urgensi untuk dibahas. Kata Trisila dan Ekasila yang menjadi perdebatan publik itu juga ditemukan dalam visi dan misi Partai PDIP.

Merujuk pada laman resmi Partai PDIP pdiperjuangan.id, ada lima visi yang diidamkan oleh PDIP. Visi Trisila dan Ekasila tertuang dalam visi kedua dan ketiga partai berlambang banteng itu. “Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);

Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila).”

Belakangan, dalam keterangan tertulis pada Minggu (14/6), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sepakat dengan kritik publik untuk menghapus Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP. Sikap tersebut diambil karena partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu menyerap aspirasi masyarakat.

“Dengan demikian terhadap muatan yang terdapat dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus,” ungkap Hasto.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga menegaskan RUU HIP merupakan usulan parlemen yang diterjemahkan dari pidato politik Ketua MPR Bambang Soesatyo. “Munculnya gagasan sebuah payung hukum untuk memberikan koridor bagi membumikan Pancasila itulah lahir dari pidato politik resmi Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memberi penekanan pada pengunaan ideologi Pancasila,” kata Basarah di Indonesia Lawyers Club pada Selasa (16/6) lalu.

ASS|**

Ventilator Inovasi Unpad-ITB Mulai Disebar

Bandung | Jurnal Inspirasi
Sebanyak 216 unit ventilator portabel Vent-I untuk penanganan pasien Covid-19 mulai didistribusikan ke DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, hingga Papua Barat. Ventilator Vent-I ini hasil inovasi tim dari Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Institut Teknologi (ITB) serta Rumah Amal Salman.

Dikutip dari Sindonews, Kamis (25/6), pengembang sisi medis dan end user Vent-I dari Unpad, Reza Widianto Sudjud mengatakan, ventilator yang mudah dioperasikan dan harganya terjangkau ini telah lolos uji Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan. Ventilator ini pun telah memenuhi standar SNI IEC 60601-1:204 yang memuat persyaratan umum keselamatan dasar dan kinerja esensia.

“Vent-I dinyatakan lolos uji ketahanan. Kemudian, kami lakukan uji klinis. Uji klinis lolos. Setelah itu, kami mendapatkan izin edar,” ungkap Reza.

Pihaknya menargetkan produksi Vent-I sebanyak 800-900 unit hingga pekan kedua Juli 2020 mendatang melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti PT Dirgantara Indonesia (DI) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Jabar.

“Jalur produksi assembly dilakukan di Polman (Politeknik Manufaktur) dan Polban (Politeknik Bandung) dibantu beberapa SMK dan melibatkan UMKM. Kontrol kualitas dan kalibrasi tetap dilakukan ITB. Mahasiswa ITB, UPI, Polman, dan Polban terlibat selama proses pengembangan, produksi dan kontrol kualitas,” katanya.

Sementara itu, pengembang sisi medis Vent-I, Ike Sri Redjeki mengatakan, Vent-I menggunakan mesin ventilator PEEP (positive end-expiratory pressure) agar mudah dioperasikan. Pasalnya, kata dia, tidak semua dokter dan tenaga medis dapat mengoperasikan ventilator advance. “Kalau memegang ventilator dan salah, itu bukan membantu malah membunuh. Saya coba membuat yang paling sederhana,” ujarnya.

Menurut Ike, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang dapat mengoperasikan ventilator advance mendorong dia dan timnya berinovasi. Selain SDM, pembuatan ventilator advance memerlukan waktu panjang, sedangkan virus SARS-CoV-2 menyebar dengan cepat.

Maka, lanjut Ike, pembuatan ventilator dengan mesin PEEP dinilai efektif, tepat guna, dan dapat menekan biaya produksi. Ike mengatakan, Vent-I digunakan untuk pasien Covid dengan gejala klinis tahap dua agar mereka tidak mengalami gagal napas.  “Maka kami coba membuat ventilator yang dapat dioperasikan oleh perawat, dokter umum atau dokter spesialis yang lain. Bahkan mesin ini bisa dibawa pulang dan dipakai oleh pasien di rumah,” terangnya.

Ike menambahkan, ventilator portabel Vent-I menjadi salah satu solusi pemenuhan ventilator di Indonesia untuk menekan tingkat mortalitas atau kematian akibat Covid-19. “Ventilator yang kami kembangkan dan buat tepat guna karena tujuannya untuk penanganan Covid-19 yang menular begitu cepat. Itu yang sekarang kita butuhkan,” tandasnya.

ASS|*

PKS Minta Pejabat Gugus Tugas yang Ikut Pilkada Diawasi

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera untuk mengawasi ketat kepala daerah menjabat kepala gugus tugas Covid-19 yang akan mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2020.

Mardani khawatir ada oknum petahana yang memanfaatkan jabatan di gugus tugas tersebut untuk pemenangan. Dia merasa hal itu tidak adil untuk kandidat penantang. “Saya titip Pak Menteri monitoring para kepala daerah petahana yang maju lagi karena banyak juga yang sekarang menjadi ketua gugus tugas penanganan Covid-19. Positioning ini bisa berdampak juga terhadap electoral incentive-nya,” kata Mardani dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Mendagri di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari CNN, Kamis (25/6).

Permintaan Mardani itu pun langsung direspons Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menjelaskan sejak awal sengaja memperbolehkan para kepala daerah menjabat kepala gugus tugas untuk memacu kinerja penanganan corona.

Tito belajar dari pengalaman pemilu di Korea Selatan. Menurut dia para kandidat di sana terpacu untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi pandemi ini. Di saat yang sama, kata Tito, cara ini terbukti ampuh menaikkan partisipasi publik. Korea Selatan mencatat rekor partisipasi publik 62,2 persen tahun ini, tertinggi sejak 1992. “Itu jadi tidak gampang bagi kepala daerah yang incumbent yang running kembali. Karena itu akan jadi amunisi bagi para kontestannya jika dia gagal,” tuturnya.

Meski begitu Tito tidak menampik memang ada kerawanan seperti yang dikhawatirkan Mardani. Sebab ada 220 dari 270 daerah yang berpotensi diikuti oleh kandidat petahana pada Pilkada 2020.

Tito mengatakan membuka diri jika ada fraksi yang hendak mengusulkan pembatasan dalam revisi UU Pilkada. “Kenapa tidak kita akan mengeluarkan aturan supaya kepala gugus tugasnya dialihkan bagi 220 daerah yang maju itu dialihkan kepada pejabat lain,” ucapnya.

ASS|*