Cigudeg l Jurnal Inspirasi

Puluhan warga di Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor mempertanyakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos dengan mendatangi kantor Desa Banyuwangi, Senin (23/11). Mereka mengaku sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak menerima BST sejak Maret hingga sekarang.

Maryana Firmansyah mewakili aspirasi KPM mengatakan, dirinya mengecek via daring datanya itu keluar dan mereka berhak mendapatkan bantuan dari Kemensos, tetapi setelah dicek didesa itu tidak ada. Jadi warga kan penasaran nih, jadi dicek di google keluar hasilnya, bahwa orang tersebut berhak mendapatkan, BST,” ungkapnya.

“Inikan kan datanya ada. ini kan keluarga terdaftar sebagai penerima BST Kemensos ada misalnya atas nama Dayat sesuai data,” lanjut Maryana sambil menunjukan secreenshot data KPM yang sudah dicetak atas nama Dayat.

“Kenyataannya ini nggak, ini kan satu kampung saja, kalo dihitung satu desa itu banyak, ratusan lah, kalo dihitung satu desa,” katanya.

Maryana meminta keinginan dari warga semuanya ingin diselesaikan semuanya, sebab yang namanya hak masyarakat tetap harus dikeluarkan. “Itukan ada tahapannya, dari tahap 1 sampai tahap 8, dari bulan Maret sampai saat ini,” kata dia

PJS Kepala Desa Banyuwangi TB Mahpudin, memaparkan bahwa BST  Kemensos, dari awal sudah ada sosialisasi, bahwa BST ini tidak boleh diberikan kepada yang sudah mendapat bantuan, baik itu Banprop, PKH maupun lainnya.

“Itu tidak boleh (diberikan) karena telah terjadi tumpang tindih, untuk yang tumpang tindih itu kan kita alihkan, ternyata yang sekarang tidak semuanya dapat. Jadi yang menjadi permasalahan kemarin udah kalo semuanya tidak mau ya silahkan sehingga resikonya kan yang ada di kita.”

“Semuanya sudah kita jelaskan, semuanya sudah ngerti dan kita sudah sepakat dengan para pengurus  RT, RW dan semuanya sudah oke. Tetapi setelah adanya kaitan pilkades ini ada yang mendongkrak, sebetulnya semuanya sudah sepakat cuma sekarang dengan adanya unsur politis.”

“Hasil dari musyawarah barusan kita memberikan kepada mereka, yang mempunyai catatan itu,  jadi resikonya ada di dia. Sebetulnya baru bulan ini, kalo dulu mah nggak kan,” ujarnya.

Masih kata dia, bahwa yang datang ke kantor desa tidak semuanya datang dengan membawa catatan sebagai KPM penerima BST.

“Jadi ini mah  dengan adanya politik di pilkades. Padahal saya mah di pilkades netral kan,  KPM BST Kemensos sebanyak 716,” pungkasnya.

**Arip Ekon

Citeureup | Jurnal Inspirasi

Peningkatan jalan Citeureup-Sukamakmur meskipun belum digunakan sudah ada yang retak.  Jalan beton yang dikerjakan oleh PT. Rehulina Pinta Jaya memakan anggaran sebesar Rp 5.272.673.000 dengan  masa waktu kerja 90 hari.

Tedi, masyarakat yang melintas mengatakan, pekerjaan jalan ini terbilang lamban karena mulai kerja 21 September tapi sekarang kondisinya baru dikerjakan beberapa meter saja, sudah tampak banyak yang retak dan pecah padahal belum dilintasi oleh kendaraan.

“Aneh sih anggaran 5 miliar tapi kualitas betonnya belum dipakai udah retak dan pecah,” kata Tedi, Senin (23/11).

Ia menambahkan, sebagian badan jalan yang sudah dibeton dan sebelumnya digali untuk dilebarkan hanya sebagian yang dilakukan pemadatan. Sedangkan sebagiannya cuma diuruk dengan batu kali yang kemudian diguyur LC (lapisan dasar) sebelum dilakukan pengerasan oleh beton.

“Saya cuma memperhatikan saja memang saya awam, tapi kenapa bagian pinggir jalan yang masing-masing 30 cm digali kemudian hanya sebagian yang dipadatkan kembali, yang lainnya cuma diuruk sama batu kali belah kemudian diguyur lapisan dasar sebelum akhirnya dibeton,” kata Tedi.

Saat dikonfirmasi Jurnal Bogor, pelaksana proyek selalu tidak ada ditempat, dan saat ditanya kepada pekerja juga tidak ada yang tahu. “Suka dateng tapi saya tidak tau namanya,” kata pekerja yang enggan menyebutkan namanya.

** Nay Nur’ain

Bone | Jurnal Inspirasi

Pertanian telah menjadi tiang utama kegiatan ekonomi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Produksi tanaman pangan terutama padi selalu surplus. Kabupaten Bone merupakan kabupaten yang terluas di Sulawesi Selatan. Tak heran jika luas lahan pertaniannya pun luas sehingga menjadikan Bone sebagai produsen beras tertinggi di Sulawesi Selatan dan menempati tingkat ketujuh di tingkat nasional.

Oleh karena itu tidak mengherankan kalau Kabupaten Bone termasuk dalam lumbung beras Nasional, tidak berhenti disitu Kabupaten Bone disebut juga sebagai Kota beradat.

Disamping sektor pertanian, kabupaten Bone juga memiliki potensi besar pada sektor peternakan khususnya ternak ruminansia, dan tidak menutup kemungkinan kabupaten Bone menjadi salah satu kabupaten dengan lumbung ternak terbesar.

Hal ini dibuktikan dengan kesungguhan pemerintah daerah yang setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pengadaan sapi yang sangat besar.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone, drh. Aris Handoko saat pembukaan sertifikasi Inseminasi Buatan (IB) dihadiri, Ketua DPRD Kabupaten Bone dan Ketua Komisi 2, lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Pertanian, Kepala BBPP Batu, Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, serta para asesor drh. Widya Ayu prasdiwi, drh. Hardi. SST, MM Eko Fendi Baskoro, SST, MM, dan drh. Guritno, Senin (23/11).

Dalam sambutannya drh. Aris Handoko mengatakan Kabupaten Bone didukung oleh 27 Kecamatan dan 372 Desa Kelurahan. Sektor pertanian, peternakan dan perikanan menjadi pendukung ekonomi masyarakat kabupaten Bone, untuk sektor peternakan menunjang sapi 457.048 ekor angka populasi tertinggi ketiga nasional, angka kelahiran 25.000 ekor/thn, angka kelahiran kawin alam.35.000 ekor/tahun, angka pengeluaran bibit sapi potong 30.000.ekor/tahun.

Sementara jumlah insiminator sebanyak 124 orang yang terdiri dari 112 ASN, 4 orang TNI, 4 orang anggota Polri dan lebihnya adalah kader kader kelompok. Lebih lanjut, Aris mengatakan jika kita mencermati masyarakat Bone, disuasana pandemi Covid-19 ini, masyarakat peternak dan masyatakat petani pada umumnya tidak terlalu merasakan dampak, karena komoditas sapi tidak pernah surut, pasarnya jelas dan harga pun tidak pernah turun.

Dengan hadirnya inseminator ditengah tengah masyarakat telah mendorong percepatan produktivitas ternak sapi, Perubahan pola pikir, dan perubahan pola pemeliharaan ternak sapi diseluruh wilayah Kabupaten Bone. Gairah dan semangat budidaya ternak sapi secara kawin suntik sudah menjadi kebutuhan sehingga motto setitik sperma sejuta harapan benar adanya.

Untuk itu para insiminator patut diberikan apresiasi sebagai pahlawan pahlawan pembangunan. Pemerintah senantiasa mendukung penuh kegiatan-kegiatan  terkait kemajuan sektor peternakan dan upaya upaya peningkatan sumber daya para petugas peternakan dalam pelayanan di masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, mengatakan bahwa tugas dari BBPP Batu yaitu melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan teknis, fungsional, dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur.

Sedangkan fungsi dari BBPP Batu diantaranya adalah melaksanakan pelatihan teknis maupun  fungsional, melaksanakan pelatihan kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur, pelaksanakan pengembangan teknik pelatihan di bidang persusuan dan teknologi hasil ternak, melaksanakan pengembangan teknik pelatihan  di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur.

Lalu melakukan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional, dan kewirausahaan di bidang peternakan, pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media teknis, fungsional, dan kewirausahaan di bidang peternakan. Tentu ini menjadi momen penting agar kedepan jalinan kerjasama antara BBPP Batu dan Kabupaten Bone semakin kuat.

** T2S/Wan

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Bogor meresmikan bank sampah Gerakan Bangun Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibawah naungan Pemerintah Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung.

“Dengan diresmikannya lahan yang dijadikan tempat bank sampah  tentu saja kami mensupport, dan memfasilitasi demi terwujudnya program ekonomi di masyarakat.” Tinggal kami mengawal untuk kemandirian BUMdes hingga nanti tercapai target,” kata Kepala Desa Nanggung, Muhamad Sodik, kepada wartawan, kemarin

“Pihak DLH meresmikan BUMDes Gerbang Emas  kita akan kawal terkait kemandirian BUMDes mudah-mudah bisa mencapai target. Sejauh mana mereka mensosialisasikan keberadaan dan fungsi dari BUMDes ini,” ucapnya.

Menurutnya keberadaan BUMDes dan bank sampah ini harus memberikan edukasi  dimasyarakat. “Tujuannya untuk berupaya memberikan perubahan karakter masyarakat demi tercapai apa yang diharapkan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengelolaan bank sampah ini, selain dikelola BUMDes, pihaknya juga melibatkan para pengurus RT, RW di masing masing wilayah. “Agar semua bisa merasakan dari program bank sampah baik itu karang taruna, tokoh masyarakat semua ikut terlibat,” tukasnya.

“Agar sosialisasi ini bisa terserap hingga ke tingkat bawah   pihaknya membuka unit di tingkat  RT, maka itu saat ini yang  butuhkan gerobak motor untuk pengangkut sampah.  Adanya gerobak tersebut agar lebih efisien dan bisa mengangkut sampah kemudian bisa langsung di pilah dilokasi,” tandasnya.

Sementara sampah-sampah yang telah dipilah bisa dijual ke agen-agen lokal setempat, ketika kuota sampahnya lebih banyak dan  memungkinkan, bisa dijual ke agen tingkat Kabupaten Bogor. “Untuk itu, kedepan ada harapan dan bertujuan untuk daur ulang dengan ada mesin dan teknologinya,” kata dia.

“Kami harap ketika program tersebut sudah bisa mendaur ulang sampah sendiri, akan tetapi untuk ke hal seperti itu kami butuh mesin dan tekniknya. Sementara ini dilihat dulu sejauh mana tingkat pencapaiannya, karena pihak desa juga saat ini belum bisa memberikan permodalan, sementara ini modal yang digunakan secara mandiri dari BUMDes,” pungkasnya.

** Arip Ekon