Terobosan Putus Penyebaran Covid-19

Leuwiliang | Jurnal Inspirasi
Untuk yang pertama kalinya RSUD Leuwiliang membuat sebuah aplikasi yang bisa dibilang pertama kali di Indonesia. Aplikasi ini diberi nama LEUWIKARSA yang memiliki arti (Layanan Edukasi, Informasi dan Konfirmasi Kesehatan melalui Rereongan Sauyunan), diharapkan dengan aplikasi ini bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dimana aplikasi ini dibuat untuk pasien, keluarga atau masyarakat, agar mendapatkan edukasi dan informasi yang lebih akurat tentang penyakit Covid-19.

“LeuwiKarsa  merupakan suatu inovasi terbaru besutan RSUD Leuwiliang dengan fitur-fitur yang dikedepankan dalam aplikasi ini yaitu yang pertama pemantauan aktifitas post rawat, kedua edukasi general knowledge, kemudian konsultasi online dengan konselor dan dilengkapi dengan fitur chat grup dengan sesama,” kata Ketua Tim Inovasi Leuwikarsa RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor, Inlaurizen,BE. S.KM.MM, saat launching inovasi Leuwikarsa di Aula RSUD Leuwiliang, Senin (29/6/2020).

Iin  sapaan akrabnya  menjelaskan, Inovasi LeuwiKarsa  merupakan suatu inovasi yang dapat melakukan evaluasi dan monitoring kesehatan terhadap pasien secara berkelanjutan setelah pulang ke rumah, dengan proses penggunaan aplikasinya.

Nantinya ada admin yang membagikan  informasi secara otomatis melalui aplikasi, kemudian pasien melaporkan aktifitas dengan fitur chat dan fitur upload foto, serta pasien pun akan mendapatkan general knowledge mengenai virus Covid-19.

“LeuwiKarsa juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kunjungan masyarakat serta daya saing Rumah Sakit sehingga terjalin kerjasama antara petugas, pasien dan keluarga pasien dan akhirnya pengetahuan pasien, keluarga dan masyarakat tentang pelayanan yang telah diberikan terutama tentang penyakit Covid-19, oleh rumah sakit dapat meningkat, selain itu juga petugas rumah sakit dapat memantau kegiatan pasien di rumah ketika mereka pulang dari rumah sakit,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur utama RSUD Leuwiliang drg. Hesti Iswandari, M.Kes mengatakan, Aplikasi Leuwikarsa ini sangat inovatif dan kreatif serta original, karena di rumah sakit Umum manapun di Indonesia belum pernah menggunakannnya.

“Semoga Aplikasi Leuwikarsa ini, pasien-pasien post rawat dapat dilakukan evaluasi dan monitoring sehingga pasien yang selama ini tidak terpantau dan teredukasi oleh petugas RS dapat pengawasan secara berkelanjutan,” paparnya.

Hesti menjelaskan berkaitan dengan jumlah pasien PDP dan COVID dalam kurun waktu 6 Maret sampai dengan  8 Juni 2020 tercatat yg di rawat 499 orang, meninggal 84 orang, pulang sembuh 412 orang dan yang terkonfirmasi positif covid sebanyak 8 orang, seringkali masih menghadapi persoalan sosial berupa ketakutan akan menulari lingkungan, sehingga mereka mendapat perlakuan yang kurang baik, bahkan dikucilkan sampai diusir.

“Kondisi ini yg mendorong RSUD Leuwiliang membuat suatu Inovasi  yang kami beri nama Leuwikarsa dengan bantuan teknologi informasi menggunakan suatu aplikasi dengan tujuan untuk membangun ketahanan sosial melalui jejaring yang berisikan sikap kepedulian, pembinaan, informasi umum dan kesehatan yang bermanfaat serta membangkitkan kepercayaan diri melalui unggahan foto serta kegiatan pasca rawat ketika ada di rumah bahkan berkonsultasi dengan konselor yang ada di rumah sakit,” jelas Hesti.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal saat ini RSUD Leuwiliang sudah di lengkapi dengan fasilitasi ruangan bertekanan negatif, yaitu ruangan isolasi khusus perawatan Covid-19. Dengan standar WHO dengan beberapa fasilitas yang tersedia di dalam ruang isolasi adalah ruangan perawatan, dan CCTV untuk memonitor tiap kondisi Pasien.

“Kedepan Aplikasi Leuwikarsa ini tidak hanya digunakan utk pasien covid tapi dapat di kembangkan utk semua jenis penyakit, seperti HIV AIDS, Hemodialisa  dan lainnya. Kami menyadari masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan yg dilakukan, oleh karenanya kami akan  berupaya untuk terus melakukan penyempurnaan pada aplikasi Leuwikarsa ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, drg. Mike Kaltarina MARS yang hadir dalam acara launching aplikasi Leuwikarsa mengapresiasi inovasi hasil karya RSUD Leuwiliang tersebut. Dirinya tidak menyangka RSUD Leuwiliang mampu menciptakan inovasi berbasis aplikasi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 khususnya di wilayah kabupaten Bogor bagian bar

“Dengan aplikasi ini kita bisa mengetahui trekking dari psien yang terkonfirmasi ataupun pasien yang dirawat. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat menjadi lebih tenang, karena tenaga medis hadir dimana pun pasien Covid berada,” tutur Mike.

Ia menambahkan, dengan aplikasi ini, pasien merasa di hargai karena pasien dapat berkomunikasi dengan para dokter melalui aplikasi Leuwikarsa. Tidak hanya itu, dengan aplikasi ini kegiatan pasien selama 24 jam terupdeting dengan real-time.

Aplikasi Leuwikarsa ini juga dilengkapi dengan telemedicine. Telemedicine adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak-jauh yang digunakan dipusat isolasi rumah sakit. Dengan adanya telemedicine ini pasiem bisa ngobrol dengan dokter spesialisnya dengan keluhannya.

“Jadi kegiatan pasien juga terupdate secara real-time dan juga ada edukasi bagaimana memutus mata rantai Covid-19, bagaimana PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), semuanya tersaji dengan baik dan sempurna dalam aplikasi Leuwikarsa.

“Saya berharap aplikasi ini dapat segera disosialisasikan, terutama untuk saudara kita yang pernah terpapar Covid-19 yang berada di pelosok dan sulit sekali menjangkau transportasi ke rumah sakit. Semoga aplakasi semacam ini bisa digunakan oleh seluruh RSUD yang berada di Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Cibinong | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor jadi salah satu dari empat Kota/Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat, yang meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa  Pengecualian (WTP). Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI, hal itu diperoleh atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019, Senin (29/6).

Empat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI. Yakni, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Cimahi dan Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, bagi Kabupaten Bogor raihan WTP kali ini merupakan raihan WTP kelima. Ini menjadi prestasi istimewa bagi Ade Yasin selaku Bupati Bogor. “Predikat WTP pertama yang diraih dimasa kepemimpinan saya secara penuh. Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim pemeriksa dari BPK-RI atas segala rekomendasi dan masukannya. Selama masa pemeriksaan yang tentunya akan sangat berguna bagi peningkatan kualitas laporan keuangan di tahun yang akan dating,” ungkap Bupati Bogor Ade Yasin dalam keterangan yang disampaikan Diskominfo.

Tambah Ade,  proses pemeriksaan keuangan daerah mulai dari pemeriksaan pendahuluan pada 4 Februari 2020, dilanjutkan penyerahan laporan keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan audit pada 20 Maret 2020. Serta pemeriksaan terperinci pada 12 Juni 2020. Proses ini dilaksanakan sesuai Amanat Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dan UU Nomor 23 tahun 2014.

“Pemeriksaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena kondisi Pandemi Covid-19. Sehingga pelaksanaannya dilakukan secara on the spot melalui sistem online. Baik melalui desk dengan menggunakan aplikasi zoom meeting maupun data yang dikirim melalui email dan whatsapp,” tegas Ade.

Menurut Ade Yasin, sesuai visi Kabupaten Bogor dalam RPJMD tahun 2018-2023 adalah terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban. Dengan misi mewujudkan Masyarakat yang berkualitas, perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta mewujudkan kesalehan sosial.

“Medapat predikat WTP dalam tatakelola keuangan daerah. Merupakan salah satu sasaran dari misi ketiga, yakni mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Ini menjadi semangat  bagi kami Pemkab Bogor untuk terus mengembangkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD secara maksimal,” paparnya.

Ia juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan DPRD Kabupaten Bogor serta seluruh Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Pemkab Bogor, dengan leading sektor BPKAD.

“Kami Pemkab Bogor bertekad untuk terus mempertahankan predikat WTP ini. Dengan meningkatkan upaya penata usahaan keuangan daerah agar dapat semakin baik,” tukasnya.

** Dewi /Diskominfo Kabupaten Bogor

Cibinong | Jurnal Inspirasi
Munculnya pemberitaan terkait pengelolaan parkir Pasar Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor ke jalur hukum, langsung mendapat respon dari Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan.

Haris yang merupakan Direktur Pemenangan Hadist dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor itu, menjelaskan bahwa hubungan kerjasama antara PD Pasar Tohaga dengan PT GPS (Gemilang Persada Syariah) sudah berakhir sejak 8 April 2020. Dan itu tertuang dalam berita acara serah terima no 002/GPS/P/BAS/TP/IV/2020, perihal serah terima pengelolaan parkir berikut petugasnya kepada PD Pasar Tohaga 

 “Betul pernah ada Mou dengan PT GPS yang ditandatangan pada tanggal 8 Oktober 2019, namun telah berakhir,” ungkapnya kepada wartawan melalui pesan singkat WhatsApp.

Lebih lanjut Haris menanggapi jalur hukum yang dilayangkan PT GPS terhadap perseorangan. Menurutnya, itu merupakan hak dari PT GPS untuk menuntut. “Kami hormati proses hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, PT Gemilang Persada Syariah (GPS) selaku pihak kedua yang berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, nomor 539/05/MoU/PD.THG/2019 dan nomor 005/GPS/X/2019 yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 2019 sebagai pengelola lahan parkir Pasar Cigombong, melaporkan ke Polres Bogor.

Berdasarkan Surat Bukti Tanda Laporan No. Pol : STPL/B/290/VI/2020/JBR/RES BGR, Direktur PT GSP melaporkan peristiwa atau perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan terlapor Dede Wahyudi dengan kerugian materi sebesar Rp.435.000.000.

Kuasa hukum PT GPS, Eko Bayu Noviandi mengatakan, pihak perusahaan dalam hal ini PT GPS merasa telah dijebak dalam pengelolaan lahan parkir di Pasar Cigombong. Sehingga PT GPS melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Dede Wahyudi.

 “Agenda kali ini penyelidikan lanjutan kerjasama antara PT Pasar Tohaga dengan PT GPS yang mana menimbulkan masalah. Karena PT GPS seakan dijebak dalam pekerjaan pengelolaan parkir tersebut,” ungkapnya usai di BAP jajaran Reskrim Unit III Polres Bogor.

Menurutnya, arti dijebak, pertama dari asal usul pekerjaan ini di awal dibilang take over untuk bekerjasama dengan orang yang mengaku dekat dengan orang PD Pasar Tohaga dalam mengelola lahan parkir di Pasar Cigombong tersebut.

 “Jadi kita hanya niatnya bantu tapi tiba-tiba PT GPS yang masuk untuk MoU, ya karena sudah kepalang kita lanjut pekerjaan itu,” tukas Eko Bayu Noviandi.

** Dede Suhendar

Minta Dilibatkan Dalam Regenerasi MUI

Leuwiliang | Jurnal Inspirasi
Forum silaturahmi ormas Islam Kabupaten Bogor menyatakan sikap menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) agar tidak disahkan sebagai undang-undang. Musababnya, adanya kepentingan beberapa pihak yang menginginkan RUU HIP tetap disahkan.

“Yang jelas kami dari perwakilan forum silaturahmi ormas Islam Kabupaten Bogor menolak keras RUU HIP untuk disahkan sebagai undang-undang,” kata Ketua Umum Matlahul Anwar Kabupaten Bogor Ajiz kepada wartawan kemarin.

Lebih lanjut dalam pertemuan ormas Islam yang ada di Kabupaten di Kantor Sekretariat Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar ditegaskan sebagai bentuk k menyikapi persoalan masa kini yang ada di Kabupaten Bogor. “Kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Bogor agar melibatkan ormas Islam yang ada di Kabupaten Bogor dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik,” ucapnya.

Bahkan, ia meminta untuk dilaksanakannya regenerasi kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, dan melibatkan ormas Islam yang ada di Kabupaten Bogor dalam Musyawarah Daerah MUI Kabupaten Bogor tahun 2020.

“Yang menyatakan sikap ormas Islam tingkat Kabupaten Bogor ada 14 ormas karena kalau terus dibiarkan malah menjadi kepentingan pihak tertentu,” pungkasnya

Sementar abeberapa ormas Islam yang menyatakan sikap seperti Mathla’ul Anwar, Persatuan Umat Islam (PUI), Muhammadiyah, Serikat Islam (SI), Persis, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Jamiyatul Al-Wasliyah, HASYMI, ICMI ORDA Bogor, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, BKsPPI, IGTKA Bogor, IKADI dan Azzikra.

** Cepi Kurniawan

Pamijahan | Jurnal Inspirasi
Acara sunatan anak salah satu eks kru Soneta Group yang dihadiri Rhoma Irama di Kabupaten Bogor menuai kecaman dari Pemkab Bogor. Sebab sunatan yang tetap menggelar acara musik itu digelar saat Bogor masih menerapkan PSBB proporsional di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Warga Kampung Cisalak, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang menjadi penonton pun akan menjalani rapid test untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. Namun penyelenggaran tes tersebut masih dibahas Pemkab Bogor dan Gugus Tugas.

“Memang kami mendapatkan konfirmasi dari pimpinan ada rencana untuk rapid test sampel di wilayah Kampung Cisalak satu RW di kegiatan kemarin itu ya. Rencana awal hari ini, tapi waktunya belum dipastikan siang ini atau sore atau besok hari, karena hari ini (kemarin) Pak Camat dipanggil Bupati ke Cibinong,” kata  Sekcam Pamijahan Yudi Hartono saat dikonfirmasi Jurnal Bogor, kemarin.

Yudi menjelaskan, rapid test akan dilakukan kepada warga yang menonton maupun penyelenggara hajatan. Namun Gugus Tugas saat ini masih berkordinasi untuk jumlah pastinya. “Untuk sampel rapid itu warga setempat semua. Jumlahnya kami belum secara teknisnya. Hanya yang melaksanakan dari tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dan Gugus Kecamatan melakukan pendampingan,” katanya.

Yudi mengatakan, Rhoma Irama sebenarnya datang sebagai tamu undangan sunatan anak eks kru Soneta Grup. Tak hanya Rhoma Irama, sederet artis dangdut ibu kota turut memeriahkan acara itu.

“Ya memang menurut informasi yang kami terima di masyarakat kemarin itu ada beberapa artis yang menyanyi di panggung hajatan, sunatan anaknya. Dari Bang Haji Rhoma Irama, Rita Sugiarto, Caca Handika, dan lain-lainnya tampil. Tetapi bukan dalam bentuk konser, mereka datang (memenuhi undangan),” kata Yudi.

Yudi menjelaskan, yang memiliki hajat sunatan, adalah Abah Surya. Ia dikenal sudah lama berkecimpung di musik dangdut. Ia juga memiliki kedekatan dengan musisi-musisi senior ibu kota. “Jadi (Rhoma Irama) dalam rangka ke undangan, datang ke Pak Surya, datang ke masyarakat,” pungkas Yudi.

Bupati Bogor Ade Yasin geram dan meminta aparat bertindak tegas atas acara sunatan itu. Padahal menurutnya, acara tersebut sudah diminta untuk tak digelar. Ia pun meminta ada proses hukum bagi acara itu. Rhoma Irama juga dinilai tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat mengingat Bogor menjadi salah satu zona merah penyebaran virus Corona.

Pihak Surya Atmaja saat dikonfirmasi Jurnal Bogor di kediamannya belum bisa memberikan penjelasan dan klarifikasi ikhwal tampilnya sang Raja Dangdut Rhoma Irama di panggung khitanan itu. “Abahnya (Surya Atmaja) masih istirahat karena  tidur jam 4 subuh, sama keluarga lain pun jadi belum bisa memberikan keterangan, nanti aja yah mas,”kata  seorang kerabatnya.

** Cepi Kurniawan