Jakarta | Jurnal Inspirasi

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kabaintelkam Komjen Rycko Amelza. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab meninggalnya 6 anggota FPI di Tol Cikampek, Senin (7/12) pagi. IPW menyoroti keenam anggota FPI yang tewas ditembak itu bukanlah anggota teroris.

“Kalau memang benar klaim polisi, polisi wajib melumpuhkannya terlebih dahulu karena polisi lebih terlatih dan polisi bukan algojo, tetapi pelindung masyarakat,” kata Presidium IPW, Neta S.Pane dalam siaran pernya.

Neta menilai polisi tidak boleh semena-mena membunuh satu pun warga negara. Polisi sebenarnya memiliki keahlian khusus untuk melumpuhkan pihak-pihak yang dianggapnya berbahaya, tanpa mengambil nyawanya. Oleh karena itu, Neta mendorong pemerintah untuk membuat Tim Pencari Fakta Independen mengenai kasus kematian 6 Pendukung Rizieq Shihab yang ditembak polisi.

“IPW mendesak segera dibentuk Tim Pencari Fakta Independen untuk mengungkapkan, apa yang terjadi sebenarnya. Sebab antara versi Polri dan versi FPI sangat jauh berbeda penjelasannya,” kata Neta.

 Berdasarkan klaim Polri, kata Neta, anggota kepolisian ditembak Laskar Khusus FPI yang mengawal Rizieq. Neta menanyakan apakah benar Laskar FPI itu membawa senjata dan menembak polisi.

“Agar kasus ini terang benderang anggota Polri yang terlibat perlu diamankan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan. Sebab menurut Siaran Pers FPI, rombongan Rizieq lah yang lebih dulu diadang sekelompok orang yang berpakaian sipil, sehingga mereka menduga akan dirampok orang tak dikenal di jalan tol,” kata dia. Neta menjelaskan, berdasarkan pernyataan FPI, keenam anggotanya itu diculik bersama mobilnya di jalan tol.

** ass

Bogor, Jurnal Bogor

Lagi, Bakso Pa’de Jangkung mengundi kupon undian makan bakso berhadiah uang tunai satu juta rupiah periode kedua disiarkan langsung melalui akun instagram @baksopadejangkung yang dilakukan di Cabang Pakansari, Jalan Kolonel Eddie Yoso Martadipura, Pakansari No. 6, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (6/12/2020), kemarin.

Owner Bakso Pa’de Jangkung, Ria Rusty Yulita, mengatakan, pengundian kupon berhadiah satu juta rupiah itu biasa dilakukan di minggu pertama atau kedua pada awal bulan. “Ini periode kedua. Dan untuk periode ini kupon undiannya dimenangkan oleh Lia Rahmaniar dengan nomor telepon 08128843 sekian sekian sekian,” kata Rusty.

Pengundian tersebut, kata Rusty wanita berdarah Belanda ini, akan terus dilakukan hingga batas waktu yang sudah ditentukan di Kedai Bakso Pa’de Jangkung cabang Pakansari – Cibinong. “Ini akan terus kembali dilakukan (pengundian) pada bulan-bulan berikutnya,” ujar Rusty.

Sementara itu, Lia Rahmaniar pemenang undian warga Kandang Roda, Sukaraja, Kabupaten Bogor mengaku kaget saat dinyatakan sebagai pemenang kupon undian makan bakso yang berhadiah satu juta rupiah oleh pihak management Bakso Pa’de Jangkung.

“Iya saya tidak percaya pas dihubungi pihak Bakso Pa’de Jangkung kalau saya menang undian satu juta rupiah. Jujur, saya baru sekali makan bakso di sini (Bakso Pa’de Jangkung cabang Pakansari – Cibinong, red) dan langsung menang undian. Biasanya saya dan keluarga seringnya makan bakso Pa’de Jangkung yang ada di Jalan Sancang. Pokoknya saya seneng banget. Terima kasih ya Bakso Pa’de Jangkung,” tuturnya.

Handy Mehonk / Toni (mg)

Cibinong l Jurnal Inspirasi

Ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) di lingkungan Kementerian Sosial sebagai tersangka  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19, Minggu (06/12), mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.

Salah satunya dari DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor yang meminta agar KPK mengusut tuntas korupsi dana bansos di Kementerian Sosial.

“Usut tuntas jangan hanya sampai di PPK saja karena korupsi bansos ini adalah jaringan besar. Kami meminta KPK periksa semua perusahaan penerima pengadaan bansos di Kemensos,” desak Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Hasyemi Faqihudin.

Selain itu, dia meminta agar Dinas Sosial selaku kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial di tingkat wilayah, agar melakukan peninjauan kembali terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

“Dinsos harus mengajukan peninjauan kembali TKSK se Kabupaten Bogor khususnya Kecamatan Ciampea, Cibungbulang dan lainnya,” pinta Faqih sapaan akrabnya.

Menurut dia, peninjauan kembali terhadap penunjukkan TKSK ini sebagai upaya agar dalam proses penyaluran bansos kepada warga, tidak terjadi kesalahan ataupun penyelewangan anggaran.

“Hal ini demi terjadinya kondusifitas dalam penyaluran BPNT sesuai dengan aturan dan tidak terjadi pengambilan keuntungan oleh beberapa kepentingan,” tukasnya.

** Arip Ekon

Partai Wong Cilik Korupsi Bansos?

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Penangkapan Menteri Sosial, Juliari P Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita perhatian publik. Media sosial Twitter langsung memanas, bukan hanya Mensos yang menjadi trending topic pada Minggu (6/12) pagi. PDIP juga menjadi tag yang paling banyak dibicarakan. Bahkan salah satu warganet mencibir slogan wong cilik pada partai berlambang banteng ini.

“Selamat pagi bu Megawati. Kader anda mensos luar biasa biadabnya. Korupsi duit bansos loh. Ngaku partai wong cilik tp duit bansos dikorupsi,” cuit akun @UmarChelseaXXX.

“Satu persatu Mentri Jokowi Tertangkap krn Korupsi Dan satu persatu Kader nya PDIP tertangkap OTT Kini semua jadi terang benderang, bhw Penguasa yg Jargon nya Anti Korupsi, ternyata Paling Doyan Korupsi,” cuit salah satu warganet.

“Eh, si Mensos ini kalo ga salah wakil bendahara PDIP bukan? Bae2 aliran dana masuk juga ke partai…” cuit warganet lainnya. “PDIP lagi…PDIP lagi…. SADIS. masa pandemi gini sempet2nya korupsi. Btw Bud @budimandjatmiko, ini si @juliaribatubara wkt diangkat jadi mentri, sepengetahuan partai ga?” timpal warganet.

Juliari merupakan menteri dari PDI Perjuangan. Dalam dua pekan ini, KPK telah melakukan OTT terhadap tiga kader partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu. Dua kader PDIP sebelumnya adalah Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno dan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto pun angkat bicara terkait penetapan status tersangka terhadap kadernya yang tersandung kasus dugaan korupsi  dana bansos Covid-19. Hasto menyatakan partainya mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi termasuk dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT) yang secara simultan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK.

“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu (6/12).

Atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kadernya, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan secara terus-menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.  “Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut,” jelasnya.

“Saya ikuti dulu prosesnya, mohon doanya temen-temen,” kata Juliari yang mengenakan rompi oranye dan didampingi sejumlah penyidik.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus Corona (Covid-19). Politisi PDIP tersebut kini ditahan di rumah tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Ada lima orang yang ditetapkan jadi tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Mensos Juliari dan dua PPK Kemensos yaitu Matheus dan Adi. Mereka berperan sebagai penerima

Lalu ada Ardian dan Harry sebagai pemberi. Sejauh ini baru tiga orang yang ditangkap dan ditahan, yakni Matheus, Ardian dan Harry. KPK menduga Mensos Juliari menerima Rp17 miliar diduga berasal dari dua kali periode proyek pengadaan bansos. Saat OTT, tim KPK menyita uang tunai yang simpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel dan amplop kecil yang jumlahnya sekitar Rp14,5 miliar dalam pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing. Masing-masing yaknk sejumlah sekitar Rp11, 9 miliar, sekitar USD171,085 (setara Rp2,420 M), dan sekitar SGD23.000 (setara Rp243 juta).

Juliari adalah Mensos kedua setelah Idrus Marham, politisi Golkar di periode pertama pemerintahan Joko Widodo yang korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang menerima suap Rp2,25 miliar dari salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

“Diawali adanya pengadaan Bansos penanganan COVID-19 (virus korona) berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode,” ucap Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Minggu (6/12).

Pada periode pertama penerimaan bansos, diduga adanya penerimaan hadiah sebesar Rp12 miliar. Uang dibagikan secara tunai oleh Matheus ke Juliari lewat Adi dengan nominal Rp8,2 miliar.

Pembagian juga diketahui oleh orang kepercayaan Juliari, Shelvy N, dan Eko. Juliari diduga telah membelanjakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Lalu, pada periode kedua penyerahan bansos hal serupa terjdi. Dari Oktober hingga Desember 2020 KPK mencatat adanya pengumpulan fee sampai Rp8,8 miliar. Uang itu diduga akan kembali dibelanjakan oleh Juliari untuk kepentingan pribadinya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman mengingatkan pernyataan Ketua KPK, Firli Bahuri yang akan menghukum mati koruptor.  “KPK pernah ancam hukum mati koruptor Bansos, bagaimana nasib Mensos? Waktu beliau tegaskan itu di DPR, saya menganggapnya sebagai wekeup call untuk penyelenggara negara,” tulis Benny di akun Twitter @BennyHarmanID yang dikutip Minggu (6/12).

Anggota Komisi III DPR RI ini berharap, KPK tak berhenti melakukan pemeriksaan di Kemensos terkait Covid-19, namun masuk ke lembaga lain yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. “Jangan sakiti rakyat. Kalau bisa masuk juga ke sektor lain terkait Covid. Rakyat monitor,” ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan pihaknya terus menindak tegas para pelaku korupsi di tengah pandemi virus Corona. Ia bahkan menyatakan tidak akan segan-segan menuntut hukuman mati kepada pelaku yang mengorupsi anggaran Covid-19.

“Kami akan menyatakan sikap bahwa KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi. Terutamanya, dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana. Kami menegakkan hukum yaitu pidana mati,” kata Firli dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Rabu, 29 April 2020 lalu.

Jenderal polisi bintang tiga ini menuturkan, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi yang harus diprioritaskan. Apalagi di tengah bencana seperti pandemi Covid-19 sekarang ini. Karena itu, Firli menegaskan lembaganya akan berkomitmen memantau alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan tak segan menuntut hukuman mati jika ada yang terbukti korupsi anggaran tersebut. “Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain, kita menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati,” ucap Firli.

Unsur-unsur, tutur Firli, diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pada Pasal 2 Ayat 2 UU itu, lanjut Firli sangat memungkinkan penerapan pidana mati. Artinya kata Firli, terhadap tersangka Juliari dkk tidak akan berhenti hanya pada penerapan pasal-pasal suap-menyuap.

“Di dalam ketentuan UU 31 Tahun 1999 itu Pasal 2 tentang pengadaan barang dan jasa, ada ayat 2, memang ada ancaman hukuman mati. Kita paham juga pandemi Covid ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non alam nasional. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini apa yang kita lakukan,” tutur Firli.

Diduga dalam kasus ini pelaksanaan proyek tersebut dilakukan dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemenso melalui Matheus.

Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu perpaket bansos. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar, yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Peter Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Kalau Rp8,8 miliar dijumlahkan dengan Rp8,2 miliar, maka jatah dugaa suap untuk Juliari sebesar Rp17 miliar.

** ass