Ciampea | Jurnal Inspirasi

Kepolisian Sektor Ciampea menggelar swab test serentak kepada semua anggota Polsek dan tahanan setelah ada satu anggota polisi yang terpapar Covid-19. “Hari ini kami Polsek Ciampea melaksanakan swab seluruh anggota sampai tahanan karena ada satu personil terpapar Covid-19,” kata Kapolsek Ciampea AKP Andri Alam Wijaya, Selasa (15/12).

Ia menjelaskan, selanjutnya pihaknya memohon bantuan kepada Polres Bogor dilanjutkan ke Dinkes Kabupaten Bogor untuk dilakukan penyemprotan disinfektan semua ruangan dan swab serentak.

“Total yang ikut swab serentak ada 50 orang termasuk 5 tahanan, dan saat ini satu anggota masih melakukan isolasi mandiri sekaligus menunggu hasil swab,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, selain itu disini juga ada pelayanan dan menyiapkan cuci tangan, dan mengedepankan protokol kesehatan bagi pengunjung yang datang.

“Tak hanya itu, kami pun memberikan masker bagi warga yang datang untuk pelayanan salah satu cara pencegahan Covid-19,” tutupnya.

** Cepi Kurniawan

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Reka ulang atau rekonstruksi peristiwa penembakan terhadap enam anggota Front Pembela Islam (FPI) dilakukan polisi, Senin (14/12) dini hari. Rekonstruksi itu sendiri digelar di empat titik, yakni LSI Karawang, Jembatan Badami, Rest Area Km 50, dan Km 51+200. Namun rekonstruksi tersebut menjadi kontroversi karena FPI sendiri menyebutnya rekayasa, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan kejanggalan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebut rekonstruksi itu versi polisi.

Untuk rekonstruksi di titik pertama, di jalan Interchange Karawang Barat, tepatnya di sekitar Bundaran Badami Karawang, terdapat 11 adegan yang melibatkan dua mobil (Avanza silver dan Chevrolet Spin abu-abu) yang diduga milik rombongan pengawal Habib Rizieq Shihab yang menghadang mobil petugas (Avanza silver).

Di titik itu, salah satu kendaraan yang ditumpangi rombongan anggota FPI (Avanza silver) menabrak kendaraan petugas, dan langsung kabur atau melarikan diri. Lalu di jalan sebelum Bundaran Badami, di titik rekonstruksi yang sama, kendaraan lain (Chevrolet Spin abu-abu) rombongan FPI mengadang kendaraan petugas. Saat itu, empat orang pelaku turun dari mobil sambil membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan ke arah petugas.

Petugas melakukan penembakan peringatan sambil berteriak “anggota polisi, jangan bergerak”.

Lalu para pelaku masuk ke dalam mobil. Tapi dua pelaku lainnya dari dalam mobil pelaku melakukan penembakan ke arah mobil petugas sebanyak 3 kali. Kemudian petugas pun melakukan penembakan balasan ke arah mobil pelaku. Setelah itu, pelaku masuk mobil dan kabur ke arah jalan Tol Jakarta-Cikampek. 

Sementara FPI menyebut rekonstruksi itu hanya rekayasa dan fitnah. “Kami mengimbau untuk hentikan semua rekayasa dan fitnah kepada enam syuhada tersebut. Mereka hanya para pemuda lugu yang mengabdi kepada gurunya, menjaga keselamatan gurunya dan berkhidmat untuk agama,” kata Sekretaris Umum FPI Munarman, Senin (14/12).

Ia mengingatkan agar jangan sampai enam laskar FPI menjadi korban dari spiral kekerasan secara berulang-ulang. Mulai dari kekerasan fisik dengan terbunuhnya mereka, sampai kekerasan verbal berupa fitnah. “Jangan memposisikan mereka seolah pelaku dan berlanjut lagi dengan kekerasan struktural yaitu berupa berbagai upaya rekayasa terhadap kasus mereka,” kata dia.

Keenam laskar FPI, kata Munarman, tidak membawa senjata tajam apapun. Sehingga apa yang disebutkan saat rekonstruksi yang dilakukan polisi, merupakan pernyataan yang tidak benar. “Mereka tidak bawa senjata tajam apapun. Itu hoaks,” kata dia.

Polisi telah mengubah keterangan soal kematian enam pengawal Habib Rizieq ini. Pada konferensi pers perdana polisi menjelaskan proses tembak menembak antara polisi dan Laskar FPI. Kini, dalam rekonstruksi polisi menyebut dua dari enam laskar ditembak ketika proses kejar-kejaran. Dan empat lain berhasil ditangkap hidup-hidup dan dimasukkan ke mobil polisi untuk digelandang ke kantor polisi.

Namun, dalam perjalanan di kantor polisi, tepatnya di KM 51, keempat laskar disebut polisi melakukan perlawanan dalam mobil sehingga ditembak hingga tewas. Polisi berdalih, keempat laskar itu bisa melakukan perlawanan karena tak diborgol.

“Dalam perjalanan tidak jauh dari KM 50 sampai 51-51,2 terjadilah penyerangan atau merebut senjata anggota dari pelaku dalam mobil. Di situlah terjadi upaya penyidik yang ada dalam mobil untuk lakukan tindakan pembelaan. Sehingga, keempat pelaku tersebut semua mengalami tindakan tegas terukur anggota yang ada dalam mobil,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian S Djajadi, usai rekonstruksi, Senin (14/12).

Namun Kontras menemukan sejumlah kejanggalan dari hasil rekonstruksi penembakan yang menewaskan enam anggota Laskar FPI. Kejanggalan itu ditemukan Kontras dari beberapa pernyataan pihak kepolisian yang kontradiktif dengan hasil rekonstruksi yang digelar.

“Ada beberapa kejanggalan yang kami temukan di polisi, bahwa korban-korban ini meninggal di mobil, terus dia diduga melawan juga, ada sejumlah pernyataan pernyataan kontradiktif,” kata Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar, Senin (14/12).

Kejanggalan lainnya, polisi tidak mengundang pihak korban, dalam hal ini FPI, untuk mengawal kasus tersebut. Adanya temuan kejanggalan ini membuat Kontras semakin berharap kasus penembakan ini bisa diselesaikan oleh Komnas HAM.

Kontras berharap Komnas HAM mampu melihat kasus ini secara komprehensif. “Dari keterangan itulah kita merasa benar menolak rekontruksi tersebut dan mengharapkan kasus ini dibuka oleh Komnas HAM,” kata Rinvalee.

Kontras sendiri mengakui mendapatkan undangan dari pihak kepolisian untuk menyaksikan rekonstruksi penembakan Laskar FPI di KM50 Tol Cikampek. Namun, Kontras menolak undangan tersebut dengan alasan independensi. “Kontras sebagai lembaga juga diundang, namun terkesan terburu-buru. Kami khawatir proses rekonstruksi mengalami banyak kejanggalan-kejanggalan lain,” katanya.

Pihak Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi upaya dan hasil rekonstruksi. Dia mengatakan, dalam konteks Komnas HAM, rekonstruksi itu sudah masuk dalam substansi perkara. Rekonstruksi itu dia sebut versi polisi. Sedangkan, Komnas HAM memiliki metode sendiri dalam proses pencarian fakta penembakan enam pemuda pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS) itu.

“Kita masih dalam proses penelusuran, data, fakta, segala macam. Ya kita menghormatilah rekonstruksi yang dibuat oleh pihak Polri. Itu kan versi mereka. Tentu Komnas HAM dengan mandat yang ada sebagai lembaga negara independen menelusuri menurut data, informasi, yang kami kumpulkan sendiri. Nanti kami kroscek juga kepada pihak kepolisian, pihak lain, termasuk saksi-saksi lapangan yang sudah kami temui,” katanya.

Dia menolak mengungkap hasil sementara penelusuran Komnas HAM atas peristiwa berdarah itu. Sebab, investigator pencari fakta Komnas HAM masih terus bekerja mengumpulkan fakta dari lapangan dan menggali informasi dari berbagai pihak.

Dia mengatakan, pro kontra yang terjadi di masyarakat, sejatinya tidak boleh mengganggu kerja tim Komnas HAM untuk membongkar dan merangkai keseluruhan kasus tersebut. Karena itu, kata dia, mereka dan tim Komnas HAM tidak akan membicarakan substansi perkara yang sedang mereka dalami.

Komnas HAM, kata dia, baru akan membicarakan substansi masalah setelah seluruh bahan dan rangkaian peristiwa tersusun secara lengkap dan komprehensif. “Karena itu kami berharap sebaiknya sebelum ini dikumpulkan semua, dianalisis, dikroscek sana-sini, kita tidak akan bicara tentang substansinya. Tapi tahapan itu sudah kita lakukan. Kita sudah tiga hari tiga malam ada di lapangan. Mengkroscek semua bahan dan informasi-informasi,” ungkapnya.

Dia meyakini selama ini masyarakat menerima informasi yang simpang siur. Bahkan juga informasi itu tidak didukung bukti-bukti lapangan. Karena itu, akan tiba waktunya Komnas HAM membuka keseluruhan kasus tersebut setelah fakta, data, informasi dan analisis Komnas HAM rampung.

“Ya semuanya kan sebetulnya menjadi baru. Karena masyarakat kan masih melihat katanya katanya. Kalau nanti kemudian kita ungkap kan akhirnya jadi barun di masyarakat. Kenapa? Karena sampai hari ini masyarakat sebetulnya hanya mendengar opini. Lihat saja beredar di masyarakat kita beredar opini, orang bikin youtubenya sendiri, orang bikin analisisnya sendiri, tapi dia tidak pernah melihat fakta itu langsung,” ungkapnya.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali mengusulkan anggaran sebesar Rp30 miliar yang berasal dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merevitalisasi kawasan Suryakencana, Kecamatan Bogor Tengah.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi mengatakan bahwa revitalisasi kawasan Suryakencana sudah memliki Detail Engineering Desaign (DED) dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kawasan Suryakencana memang menjadi fokus Pak Wali. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa area itu sebelumnya semrawut dan kehilangan karakter khasnya, sehingga berimbas kepada penurunan bangkitan pariwisata,” ujar Rudi kepada wartawan, Senin (14/12).

Menurut dia, terdapat tujuh koridor yang akan direvitalisasi pada kawasan Suryakencana, diantaranya Gang Aut, Jalan Roda, Lawang Saketeng, Jalan Pedati dan beberapa gang yang ada di area tersebut.

“Konsepnya adalah pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata serta menguatkan karakter heritage Pecinan Suryakencana dan jaringan Kota Pusaka. Selain itu area tersebut adalah kawasan strategis,” ucap Rudi.

Sebenarnya, kata Rudi, revitalisasi tujuh koridor Suryakencana mestinya dilaksanakan pada 2020, berbarengan dengan pelebaran Jembatan Otista yang anggarannya berasal dari Bantuan Provinsi (Banprov)  Jawa Barat. Namun, lantaran adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19, bantuan dana itu batal dikucurkan.

“Makanya kami mengajukannya melalui PEN. Tapi hasil ekspose dengan DPRD pada Minggu (13/12) belum ditindaklanjuti karena kondisinya tak memungkinkan. Bu sekda positif, dan sekretariat daerah pun ditutup sementara, jadi tak ada yang menginisiasi,” jelasnya.

Sementara untuk pembangunan Jembatan Sempur. Rudi mengaku bahwa proyek tersebut merupakan usulan baru dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Saat disinggung mengapa Pemkot Bogor tak sebaiknya fokus membangun kota dari pinggiran. Rudi menegaskan bahwa pembangunan di batas kota sudah mulai dilakukan pemerintah, salah satunya dengan program Benah Kampung.

“Benah Kampung adalah program tahun 2021. Jadi dalam Musrenbang, tiap kelurahan diminta untuk melakukan perbaikan infrastruktur yang dikolaborasi dengan pendekatan kultur serta aktor (tokoh masyarakat). Banyaknya sampah di drainase atau sungai yang menyebabkan banjir bukan karena pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur, tetapi lebih kepada kultur warga. Makanya nanti akan ada edukasi dari Disdik, Kesbangpol, DPMPPA, Dispora dan DLH. Kemudian akan didorong agar tokoh masyarakat mampu menggerakan perubahan budaya,” papar Rudi.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD, Mahpudi Ismail mengatakan bahwa pada dasarnya pihaknya tidak mempersoalkan langkah pemkot berutang untuk pembangunan Blok I serta IV RSUD, Jembatan Otista dan Sempur. Sebab, ketiganya memang mempunyai imbas langsung kepada masyarakat. Namun, ketika revitalisasi kawasan Suryakencana kembali dimunculkan, hal itu menyebabkan tanda tanya besar bagi DPRD.

“Kami bingung. Kenapa tiap tahun pemkot fokus membangun kawasan itu, dan anggarannya pun besar. Padahal, masih banyak kegiatan lain yang mestinya menjadi prioritas. Memang ada apa sih dengan Suryakencana?,” ungkap politisi Gerindra itu.

Ia menilai bahwa langkah pemkot tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Kota Bogor, dan berpotensi menyebabkan kecemburuan diantara warga. Sebab, wilayah Kota Hujan bukan hanya Suryakencana saja.

“Secara pribadi saya amat tidak setuju dengan pemkot perihal revitalisasi Suryakencana. Masih banyak daerah pinggir kota yang butuh intervensi pemerintah perihal layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Apalagi di tengah pandemi, dimana beberapa pembangunan infrastruktur wilayah ikut tersendat,” papar Mahpudi.

Kata Mahpudi, apabila pemerintah berdalih revitalisasi Suryakencana untuk menguatkan karakter heritage lantaran di kawasan itu banyak Bangunan Cagar Budaya (BCB) demi mendongkrak pariwisata. Daerah lain di Kota Bogor pun memiliki BCB, yang juga mesti diperhatikan.

“Kalau bicara untuk mendongkrak pariwisata, kenapa pemerintah nggak fokus kepada wilayah-wilayah yang punya potensi wisata? Kenapa hanya fokus lagi di Suryakencana? Jangan terlalu menganakemaskan daerah itu. Jangan membuat masyarakat bertanya-tanya yang akhirnya menyebabkan kecemburuan,” tanya dia.

Sebelumnya, DPRD Kota Bogor tidak memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengajukan pinjaman dana melaluo Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp494.858.479.708.

“Secara prinsip DPRD tidak merekomendasikan pemkot mengajukan utang mengingat hal itu memberatkan APBD selama 8 tahuj kedepan,” ujar Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

Namun, kata Atang, lantaran adanya Omnibus Law dan Permenkeu Nomor 179/PMK.07/2020, pemkot tak butuh lagi persetujuan DPRD untuk melayangkan pinjaman.

“Pemkot mengajukan pinjaman itu untuk empat proyek besar, yakni revitalisasi Blok 1 serta IV senilai  Rp255.259.279.308, pembangunan Jembatan Otista sebesar Rp125 miliar, Jembatan Sempur Rp70 miliar dan revitalisasi kawasan Suryakencana Rp30 miliar,” ungkap Atang.

Menurut dia, DPRD menyetujui pemkot untuk merevitalisasi RSUD dan membangun Jembatan Otista. Tetapi, khusus jembatan itu angka Rp125 miliar tidak logis. Sebab, pada awalnya pemkot mengajukan bantuan provinsi (banprov) Jawa Barat senilai Rp40 miliar.

“Kalau pun ditambah untuk pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di sekelilingnya, seharusnya maksimal nominalnya di Rp50 miliar hingga Rp60 miliar. Sedangkan untuk Jembatan Semour dan revitalisasi Suryakencana, itu belum prioritas,” kata politisi PKS itu.

Saat disinggung mengapa setiap tahun kawasan Suryakencana selalu dijadikan prioritas. Atang mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pemkot mengenai hal tersebut. “Saya juga nggak tahu. Kenapa anggaran Rp30 miliar itu bukan dibuat gedung parkir, tapi malah ke segi estetika. Sementara di daerah pinggiran, permasalahan banjir belum juga diatasi,” katanya.

Kata Atang, pinjaman yang paling logis bagi Pemkot Bogor adalah Rp250 miliar hingga Rp300 miliar lantaran pemerintah hanya berkewajiban mencicil Rp50 miliar per tahun yang dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) selama enam tahun. Sementara bila di angka Rp494.858.479.708, DAU akan dipotong Rp83 miliar.

“Kemudian dari sisi teknis pelaksanaan proyek RSUD dan Jembatan Otista jangan sampai sulit untuk dilakukan pembangunannya. Sebab dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa pembangunan yang menggunakan dana pinjaman mesti dilakukan multiyears,” jelasnya.

Atang pun meminta agar dalam pembangunan kedua proyek itu tak boleh ada penyimpangan. “Akan disayangkan bila dana dari utang tetapi disimpangkan,” ucapnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor ditutup sementara hingga Rabu (16/12) mendatang. Hal itu menyusul adanya temuan kasus positif Covid-19 terhadap salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Sekretaris Bappeda, Rudi Mashudi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, salah satu ASN tersebut merupakan staf fungsional pada bidang perencanaan, yang tinggal di kawasan Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat.

Rudi menyatakan bahwa berdasarkan hasil tracing sementara, yang bersangkutan terpapar Covid-19 dari klaster keluarga. “Bukan dari kantor, tapi dari klaster keluarga,” jelasnya.

Selain itu, kata Rudi, untuk di lingkup Bappeda terdapat 10 orang yang terindikasi kontak erat dengan staf tersebut. Kesepuluhnya, sambung dia, telah diswab test oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) di Indoor B GOR Pajajaran pada Senin (14/12) pagi.

“Sudah diswab, mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya. Insya Allah semua negatif Covid-19,” harap Rudi.

Rudi melanjutkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melaksanakan disinfeksi di semua ruangan yang ada di Bappeda. “Sudah didisinfeksi seluruh ruangannya dari lantai satu sampai tiga tadi siang (kemarin),” kata dia.

Sementara itu, berdasarkan data dari Dinkes pada Senin (14/12) terjadi penambahan positif baru Covid-19 sebanyak 67 orang, sehingga totalnya sudah mencapai 4.186 orang. Sedangkan korban meninggal dunia bertambah satu orang, dengan total jumlah menjadi 411.

Tak hanya itu, jumlah pasien yang masih dinyatakan sakit kini sudah menyentuh angka 811 orang. Sedangkan kasus sembuh terjadi penambahan 53 pasien, sehingga jumlah angka kesembuhan mencapai 3.261.n Fredy Kristianto

Dipeluk Penghuni Tahanan dan Kirim Surat untuk Sang Istri

Habib Rizieq Shihab disambut penuh haru oleh penghuni tahanan. Mereka tak menyangka bisa berada dalam satu sel dengan Habib Rizieq. Salah satu akun Twitter bernama Fahmi Alkatiri alias @FKadrun menyampaikan, para tahanan yang penuh tato di badan itu berebut untuk mencium tangan Habib Rizieq Shihab, bahkan dari mereka tidak mau melepas pelukannya terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu.

Laporan: Asep S Sayyev | Cepi Firmansyah

“Habib Rizieq masuk sel blok narkoba para tahanan bertato berebut peluk dan cium tangannya, ada beberapa tahanan menangis gak mau lepas memegang dan memeluk HRS, mereka nggak nyangka bisa bertemu dengan Habib Rizieq Syihab,” kata Fahmi Alkatiri alias @FKadrun di Twitter, Senin (14/12).

Habib Riziq pun telah mengirimkan surat untuk istri dan anak-anaknya. Surat tersebut ditulis pada 14 Desember tertanda HRS itu  dibenarkan salah satu kuasa hukum HRS M Ichwan Tuankotta. “Ya betul itu surat dari Habib Rizieq,”tulis M Ichwan Tuankotta saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Senin malam (14/12).

Surat itu pun sendiri berisi bahwa saat ini HRS ada dalam sel yang pernah ia tempati dulu dan kondisi sehat walafiyat, aman, nyaman, tenang dan senang. Dan tidak ada sedikit pun perasaan duka dan sedih atau khawatir. Bahkan dalam surat itu ia mengatakan semua petugas tahanan baik.

Tak hanya itu dalam surat tersebut Habib Rizieq menuliskan setiap hari insha Allah ia akan berpuasa dan meminta dikirim makanan kepada keluarga cukup sekali menjelang buka puasa sampai dengan sahur. Dan juga minta untuk dibawakan kitab dan keperluan sehari-hari.

Dalam surat itu pun Habib Rizieq mengucapkan salam kepada para habaib dan ulama serta ummat agar tetap sabar dan semangat Revolusi Akhlak serta selalu menjaga Prokes dan berdoa semoga Corona segera berlalu.

Menurut Tuankotta ketiga saksi yang diperiksa tidak ditahan dan kini Habib Rizieq yang ditahan sendiri dengan kondisi kesehatan baik. “Habib  hanya ditahan sendiri sementara untuk tiga saksi kemarin langsung pulang jadi habib sendiri ditahan, sementara untuk dua saksi lagi Ketum FPI dan Panglima masih diperiksa,” kata Tuankotta.

“Tadi mau diperikasa Polda Jabar terkait  kerumunan di  Megemendung. Tapi beliau tidak berkenan di periksa. Praperadilannya tadi belum diterima. Masih ada yang kurang. Besok dimasukan lagi gugatannya,” ungkap Tuankotta.

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan aturan bagi wisatawan yang menginap atau berlibur di kawasan Puncak, Cisarua, harus membawa surat hasil rapid test. Kawasan Puncak rentan dengan penyebaran Covid-19 karena pada akhir tahun yang tinggal hitungan hari lagi, sebagian orang banyak memilih menghabiskan waktu untuk berlibur ke kawasan Puncak karena daerah ini memiliki suasana yang asri, sejuk,  dan cocok untuk menenangkan pikiran.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, R Irwan Purnawan mengatakan, selain surat tersebut, masyarakat juga diimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. ”Setiap hari libur atau cuti bersama, para wisatawan yang berencana menginap dan berlibur ke Puncak harus memiliki surat hasil rapid test,” kata dia.

Salah satu pemilik Villa Putih Rest Area, Benyamin pun membenarkan jika ada yang ingin menginap atau sewa vila di daerah Puncak, pengunjung atau wisatawan harus membawa surat hasil rapid test. “Saat ini beberapa pemilik villa atau resort menerapkan himbauan demi kenyamanan bersama,” jelasnya.

Sementara upaya pemerintah tersebut untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19. Pasalnya saat ini wisatawan yang berlibur ke daerah Puncak mulai padat kembali. Protokol kesehatan tentu saja perlu diterapkan dan wajib dipatuhi oleh masyarakat yang ingin menghabiskan waktu di Puncak.

** Nidya Ardi [MG/Unp-JB]

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Peningkatan kasus positive Covid-19 terus terjadi. Bahkan positive rate khusus di Ibukota DKI Jakarta saja sudah mencapai angka 15%. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua, untuk bisa secara bersama-sama bersinergi dalam rangka memutus rantai penularan covid19.

Merespon hal tersebut, Senin (14/12), PT. MU Research and Consulting Indonesia (MURCI) menyalurkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), yang terdiri dari 100pcs Hazmat, 20 box masker medis, 20 box sarung tangan latex, dan 20pcs Hand Sanitizer 500 ml.

Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) diserahkan kepada Tim Donasi RSUP Persahabatan yang diwakili oleh Bapak Normansyah. Penyaluran ini juga dihadiri oleh Presiden Direktur PT MU Research and Consulting Indonesia, Mr. Toshiya Hatta, dan Direktur Sustainability Filantra, Bapak Ichsan Nugraha.

“Kami perwakilan RSUP persahabatan mengucapkan banyak terima kasih kepada PT. MU Research and Consulting Indonesia (MURCI) dan Filantra atas kepeduliannya terhadap para petugas medis khususnya di RSUP Persahabatan. Semoga dengan adanya bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dapat meminimalisir dan memutus rantai penyebaran virus Covid19” ujar Normansyah, selaku Tim Donasi RSUP Persahabatan. Wawan Hermawanto

** Wan

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap warga pada masa kampanye Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2020 yang akan dilaksanakan selama tiga hari, mulai Senin (14/12) hingga Rabu (16/12). Tindakan tegas itu akan dilakukan Satgas Covid-19, jika menemukan kerumunan massa.

Wakil II Satgas Covid-19 Kecamatan Megamendung, AKP Susilo Tri Wibowo, mengatakan dalam pilkades di tengah pandemi Covid-19 diutamakan kampanye dengan cara memanfaatkan media, media sosial dan alat peraga. Apabila cara tersebut tidak dimungkinkan, misalkan jaringan internet di satu wilayah tidak memungkinkan, atau masyarakatnya belum melek teknologi, maka dibolehkan kampanye tatap muka itupun jumlahnya dibatasi.

 “Jadi saya akan tindak tegas jika ada kampanye dengan masih menggunakan pola lama,” ungkap Kapolsek Megamendung.

Pola lama yang dimaksud, konvoi atau iring-iringin mengumpulkan massa, mengadakan bazar atau hiburan rakyat.  “Kalau seperti itu saya akan bubarkan. Hal ini sesuai Permendagri 72 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19,” tandasnya.

Senada dikatakan Ketua Tim Satgas Covid-19 Adi Henryana. “Satgas Covid-19 Kecamatan Ciawi siap membubarkan jika ada kerumunan pada masa kampanye pilkades,” ujar Camat Ciawi ini.

Selain pembubaran, jelas dia, sanksi juga sudah disiapkan, sesuai aturan yang ada. Dari mulai teguran, lisan, dan tidak boleh lagi berkampanye meskipun cakades masih punya jadwal. “Diskualifikasi kampanye bagi cakades yang melanggar,” katanya.

Sementara hasil pemantauan pelaksanaan kampanye pilkades hari pertama di enam desa, Ade Henryana menerangkan, berlangsung tertib, kondusif dan taat aturan. Adapun desa yang menyelenggarakan Pilkades Serentak 2020 di Kecamatan Ciawi yaitu Bojongmurni, Cibedug, Cileungsi, Banjarwangi, Banjarwaru, dan Bitungsari.

“Pemantauan di enam desa kondusif. Calon hanya memasang alat peraga dan mendatangi warga dengan cara door to door, itu pun hanya melibatkan massa 10 dan 20 orang saja,” bebernya.

Adi Henryana pun mengimbau agar cakades memanfaatkan waktu kampanue sebaik mungkin denga patuh aturan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

** Dede Suhendar