Bogor | Jurnal Inspirasi

Pengadilan Negeri (PN) Bogor kembai menyelenggarakan sidang mediasi keempat dalam perkara gugatan penutupan dan hilangnya akses ke lahan milik warga akibat adanya proyek exit tol (interchange) Jagorawi KM 42,5  digelar di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Selasa (15/12).

Kepada wartawan, kuasa hukum pemilik lahan Dwi Arsywendo mengatakan, agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan lokasi yang bertujuan untuk memastikan apakah betul akses yang dibangun oleh PT Gunung Swarna Abadi (GSA) selaku pengembang interchange telah sesuai dengan keinginan para pemilik lahan.

“Dari pemeriksaan itu, memang akses jalan yang dibuatkan oleh PT GSA sudah sesuai dengan yang mereka janjikan,” kata Dwi.

Tetapi, kata dia, walau PT GSA sudah membuatkan akses jalan, penggugat belum bisa menyepakati proses perdamaian. Sebab, masih menunggu izin penggunaan lahan dari Kementrian PUPR. “Kami tetap menunggu izin penggunaan lahan dari Kementerian PUPR yang sampai saat ini mandek. Kami tidak ingin ada permasalahan dikemudian hari,” jelasnya.

Menurut Dwi, apabila nantinya telah terjadi kesepakatan dan dibuatkan akta perdamaian, maka untuk dilakukan penandatanganan akan dikaji terlebih dahulu hingga semuanya clear. Namun, sambungnya, sebelum itu kliennya menginginkan adanya kajian teknis dari Jasa Marga sambil menunggu proses perizinan rampung.

“Semuanya harus sesuai aturan dan kajian teknis dari Jasa Marga, masa belum adanya perizinan penggunaan lahan dari Kementrian PUPR, tapi pembangunan jalan sudah dikerjakan, kita disini tidak ingin terlibat masalah yang akan terjadi di kemudian hari,” paparnya.

Sebelumnya, salah satu warga yang merupakan ahli waris pemilik lahan Yahya Maulana menolak opsi PT GSA yang membangunkan akses jalan selebar  2 meter dan panjang jalan kurang lebih 80 meter. “Kami tidak sepakat atas opsi itu,” kata Yahya.

Menurut Yahya, penolakan itu bukan tanpa alasan, tetapi karena lebar tanah yang ditawarkan tidak mungkin untuk dilalui oleh dua kendaraan.  “Bayangkan aja kalau misalkan ada kendaraan dari dua arah di jalan tersebut pasti akan sulit untuk melewatinya,” ucap dia.

Kata Yahya, jika mengacu pada aturan perundang-undangan seharusnya lebar jalan adalah 6,5 meter.

** Fredy Kristianto

Massa Unjuk Rasa di Mapolresta Bogor

Bogor | Jurnal  Inspirasi

Massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat diantaranya DPW FPI Kota Bogor, perwakilan pesantren-pesantren, dan elemen masyarakat lainnya melakukan unjuk rasa di Mapolresta Kota Bogor, Selasa (15/12). Ada 2 poin penting yang ingin disampaikan massa kepada polisi yakni keadilan penangkapan Habib Rizieq Shihab (HRS) dan 6 laskar FPI yang tewas ditembak polisi.

Aspirasi massa disampaikan oleh perwakilan DPW FPI Kota Bogor, “ Pernyataan sikap kita, intinya adalah tentang kejadian 6 warga sipil yang tewas melalui proses pengadilan yang sah, mengkritisi penahahan Habib Rizieq Shihab yang tuduhannya delik pengahasutan,’’ ujarnya kepada wartawan di Mapolresta Bogor.

Massa juga mengkritik mengenai penangkapan HRS. Hal ini disampaikan ketua DPW FPI Kota Bogor Ustad Asep Abdul Qodir, “Untuk itu kami menuntut minta tolong bebaskan imam besar. Kalau imam besar tidak dibebaskan demi Allah kami sebagai pecintanya, kami sebagai umat Islam kami akan ramai-ramai ke Polda metro Jaya. Sesungguhnya Imam besar tidak salah. Kami datang kesitu bukan diundang tapi kecintaan kami kepada imam besar.”

“Di bandara imam besar minta dijemput? Enggak. Diacara pernikahan? imam besar tidak meminta kami datang jutaan, kami keikhlasan kami. Kami berkumpul menyambut di Gadog, Megamendung itu keikhlasan kami. Gak ada itu imam besar minta, oleh karenanya kalau imam besar ditangkap karena kerumunan, demi Allah!  kami jutaan umat islam akan ramai-rmaai menyerahkan diri, menyerahkan diri untuk kami saja yang dipenjara, demi Allah, takbir!”, tegas Asep.

Massa pun menyahut dengan ‘Allahuakbar’. Kemudian mereka menuntut kepada Kapolri menonaktifkan sementara Kapolda Metro Jaya agar tercapai netralitas pemeriksaan atas pengumuman dan pengakuan secara resmi dalam aksi penembakan aparat terhadap 6 warga sipil.

Sementara Kapolres Bogor Kombes Hendri Fluser menyampaikan menerima aspirasi yang disampaikan massa .‘’Kita sudah buat laporan, kita akan sampaikan ke pimpinan. Mereka hanya menyampaikan aspirasi, kita juga sampaikan kepada Kapolda Jawa Barat kita tekankan kepada mereka untuk menjaga keamanan dan kondusivitas,’’ ujarnya.

Setelah aspirasi diterima di Mapolresta Kota Bogor, dengan lantunan sholawat, massa mulai membubarkan diri dengan tertib sambil mengacungkan tangan bersilang sama halnya yang dilakukan HRS sebelum ditahan.

*Naning, Nurma, Eliyani [MG/UIK-Jb]

Leuwisadeng | Jurnal Inspirasi

Organisasi masyarakat (ormas) BPPKB Banten resmi mendapat Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Hal ini disampaikan Ketua harian dewan pimpinan pusat (DPP) Badrudin didampingi tim hukum DPP Simon dan panglima Satgas DPP Sakri Mandala.

“Saya atas nama dewan pimpinan pusat menyampaikan yang pertama yaitu milad bapak  H. Tubagus Agus Kumpai yang ke-53 dan yang kedua milad daripada bapak Ki Jalu yang ke-57. Alhamdulillah anggota kami yang ada di Kabupaten Bogor ini yang diprakarsai oleh kedua orang tua tadi luarbiasa mengadakan syukuran disamping syukuran milad juga syukuran atas terbitnya SK Kemenkumham,” ujar Badrudin kepada wartawan, Selasa (15/12).

Dalam acara syukuran atas keluarnya legalitas SK Kemenkum HAM, BPPKB Banten juga menyampaikan bahwa di tubuh BPPKB Banten dan di internal DPP khususnya, terjadi dinamika yang dianggap hal biasa dalam berorganisasi.

“Biasalah di organisasi karena itu demokrasi tetapi bukan berarti BPPKB  itu jadi terbelah dua, BPPKB tetap satu dibawah kepemimpinan Haji Nurdin Sudrajat selaku ketua umum DPP kemudian dari sekertaris jendral dewan pimpinan pusat dalam hal ini bapak H Dudung Sukriwa sampai hari ini BPPKB masih solid, masih satu  tidak pernah ada dua dan tiga,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ki Jalu menegaskan, bahwa di tubuh BPPKB Banten tidak ada dualisme kepemimpinan karena ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). “Tidak ada dualisme kepemimpinan karena ada AD/ART yang mana secara kebetulan di acara Milad Ki Jalu, mengundang DPP juga dari perwakilannya dari semua untuk bisa sama sama kalau mau masuk tidak ada kepemimpinan A dan B. Tidak ada, kami satu suara bahwa BPPKB Banten ini  satu kepemimpinan sesuai dengan AD/ART,” tegasnya.

** Cepi Kurniawan

Jasinga | Jurnal Inspirasi

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memaparkan rencana calon persiapan daerah otonomi baru (CPDOB) Kabupaten Bogor Barat dihadapan Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik. Emil, sapaanya menganggap pemekaran Kabupaten Bogor Barat sangat urgen demi meningkatkan kesejahteraan dan keadilan pelayanan pemerintah.

“Saya menyadari bahwa kunci rakyat senang adalah kesejahteraan yang berkeadilan, masih banyak yang belum sejahtera, dan masih banyak yang belum merasakan keadilan,” ujar Emil di Kecamatan Jasinga, Selasa (15/12).

Emil menjelaskan, dua faktor yakni kesejahteraan dan berkeadilan itulah yang mendorong banyaknya aspirasi. Sebagai Gubernur Jabar dirinya menerima banyak aspirasi yang meminta pemekaran. “Dalam Ilmu agama Islam yang saya dalami, keadilan itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai takaranya. Kami merasakan kondisi eksisting ini terjadi ketidakadilan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Mantan Walikota Bandung itu mengatakan, di Kabupaten Bogor masih ada masyarakat yang harus menempuh perjalanan hampir satu hari untuk mengurusi keperluan administrasi di Ibu Kota Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Cibinong. “Masih ada warga perlu  8 jam mengurusi satu urusan, 8 jam pergi dan 8 jam pulang, satu hari untuk satu urusan yang kadang tidak selesai,” kata Emil.

Kedua, Emil menilai dengan jumlah penduduk yang mencapai 6 juta diurus oleh satu bupati tentunya secara teori saja tidak akan maksimal. Jumlah penduduk di Kabupaten Bogor itu setara dengan Provinsi Sumatera Barat, dan diurus oleh 17 bupati dan wali kota serta terdapat 850 anggota DPRD. “Disana diurus oleh 17 kapolres, sementara di Kabupaten Bogor hanya satu bupati, dengan 55 anggota dewannya. Pasti kualitas pelayanan sangat terkendala,” ucapnya.

Selain itu, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor mencapai 50 juta yang tersebar di 27 kota/kabupaten, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur mereka memiliki 40 juta penduduk dengan total 38 kota/kabupaten. Sehingga jika dihitung rasio pelayanan di Provinsi Jawa Timur, seharusnya Jabar idealnya memiliki 80 kota/kabupaten.

“Apa yang terjadi selain pelayanan publik kurang, akibatnya dana transfer daerah berpengaruh. Dana transfer Jawa Timur  itu Rp 10 triliun per tahun, lebih banyak ke Jawa Timur yang penduduknya lebih sedikit,” ucapnya.

Kemudian, Emil memberikan perbandingan dengan pengelolaan dana transfer, maka satu orang anak di Jawa Timur dibiayai Rp1 juta per siswa. Sementara, di Jabar hanya dibiayai Rp600 ribu per siswa. “Bagaimana anak bangsa harus bersaing dengan yang dimodali Rp1 juta. Disatu sisi, kita harus juara ini itu. Nah, oleh karena itu itu argumentasi kami,” ucapnya.

Dikatakanya, dirinya menyadari esperimen DOB di beberapa daerah tidak semuanya berjalan mulus karena berbagai hal dan faktor. Untuk itu, pemerintah pusat harus lebih selektif dalam memberikan kebijakan untuk daerah yang DOB.

“Masukan saya beri sanksi kepada daerah yang ternyata tidak memenuhi persyaratan menjadi daerah calon persiapan DOB. Saya tunggu surat sakti dari bapak (Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Emil memaparkan, di Jabar investasi selalu nomor satu, karena infrastrukturnya dianggap paling siap. Kedua SDM di Jabar dianggap paling kompetitif. “Indeks kompetitif warga Jabar berada di zona empat, sedangkan yang lain di indeks zona lima dan enam. Ini sangat baik sekali,” ucapnya

Senada Sekretaris Daerah Kabupten Bogor, Burhanudin mengatakan, secara administrasi dan yang lain sebagainya, Pemerintah Kabupaten Bogor paling siap untuk menjadi calon persiapan CPDOB. “Apakah itu terkait administrasi, apakah itu terkait cakupan wilayah, batas wilayah, aset, personil, sarana dan prasarana sudah sangat siap, termasuk anggaran,” katanya.

Burhan, sapaanya menjelaskan, saat ini DPRD Kabupaten Bogor juga sudah menyetujui ketika ditetapkan sebagai CPDOB akan menganggarkan Rp25 miliar setiap tahunnya. “Itu paling sedikit, dan untuk operasional. Sedangkan penggajian dan sebagainya tetap dianggarkan di induk (Pemkab Bogor),” ucapnya.

Anggaran tersebuz kata dia, untuk menunjang bupati pada saat menjalankan roda pemerintahan CDOB selama tiga tahun. “Pokoknya sudah siap untuk Bogor Barat,” tukasnya.

** Cepi Kurniawan

Pacitan | Jurnal Inspirasi

Aparat Kepolisian Resor (Polres) Pacitan pada Selasa (15/12) terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus kematian sepasang suami istri (pasutri) di dalam kamar mandi rumah mereka di wilayah Kebonagung, Pacitan, Jawa Timur, Minggu (13/12). Peristiwa tersebut sontak menggegerkan warga Dusun Wetih, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung.

Diketahui mereka tewas secara misterius di dalam kamar mandi yang terkunci dari dalam, namun tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pasutri yang meninggal diidentifikasi berinisial SI (29) dan YA (49). Saat ditemukan pertama kali oleh saksi, anak korban yang berusia 15 tahun, tubuh keduanya sudah terbaring tak bernyawa dalam kamar mandi yang terkunci dari dalam.

Meskipun tidak ada tanda kekerasan, polisi yang menyelidiki kasus tersebut menemukan barang bukti berupa muntahan dan kotoran di samping jenazah pasutri tersebut. Untuk memastikan penyebab pasti kematian korban, jenazah langsung dibawa ke RSUD dr Moewardi, Solo untuk divisum.

** Arisanti [MG/Unp-Jb]