Ahli Epidemiologi tak Inginkan Vaksin Lain

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah telah memulai program vaksinasi Covid-19 menggunakan vaksin Sinovac asal perusahaan China, sedangkan vaksin Merah Putih yang dikembangkan di dalam negeri rupanya belum siap karena tak termasuk dalam suplai vaksin untuk penanganan Covid-19. Namun ahli epidemiologi dr Tifauzia Tyassuma tak menginginkan vaksin Corona asal luar negeri selain vaksin Merah Putih.

Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir menjelaskan saat ini ada 7 lembaga yang mengembangkan vaksin merah putih. Lima di antaranya berada di bawah perguruan tinggi yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga (Unair).

Dua lainnya ada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), yakni Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). “Dari sisi timeline yang tercepat itu kemungkinan ada di programnya Lembaga Eijkman,” kata Honesti dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (14/1).

Honesti menjelaskan, Lembaga Eijkman mengembangkan kandidat vaksin dengan platform protein rekombinan. Platform yang sama pernah digunakan sebelumnya di Bio Farma untuk memproduksi vaksin Hepatitis B. Soal target produksi, sejak awal memang diperkirakan tidak mungkin diselesaikan pada 2021. Karenanya, vaksin merah putih tidak masuk dalam program suplai vaksin untuk penanganan COVID-19 di tahun tersebut.

“Rencana kalau seandainya yang dari Eijkman ini bisa seed vaksinnya sampai di kita di Q1-2021 ini, kita akan proses,” jelas Honesti. “Kalau semua berjalan lancar, kemungkinan di Q3 kita sudah bisa memproduksi vaksin merah putih sebagai bagian dari kemandirian kesehatan Indonesia,” tambahnya.

Sementara ahli epidemiologi dr Tifauzia Tyassuma menegaskan tidak akan mengizinkan penggunakaan vaksin Covid-19 selain vaksin Merah Putih. Dokter yang akrab dipanggil dr Tifa ini mengaku tidak takut ditodong pistol atau dipecat demi memperjuangkan vaksin Merah Putih.

“Saya tidak mengizinkan siapapun juga, walau dengan todongan pistol sekalipun, walau dengan ancaman saya dipecat sekalipun, walau dengan ancaman denda sekalipun, walau dengan ancaman pidana sekalipun, untuk menyuntikkan Vaksin Corona, selain Vaksin Merah Putih,” ucapnya di akun Facebook pribadinya, dr Tifauzia Tyassuma.

Akademisi bidang epidemiologi ini menyebut lebih baik dia mati karena menggunakan vaksin Merah Putih ketimbang mati karena menggunakan vaksin lain. “Kalau seandainya saya mengalami efek samping ringan, sedang, atau berat, atau sampai mati sekalipun, saya lebih baik mengalaminya karena Vaksin Merah Putih, bukan karena Vaksin yang lain. Seandainya saya mati karena Vaksin Merah Putih, setidaknya kematian saya berjasa, untuk membuat Peneliti Vaksin Merah Putih, memperbaiki kualitas Vaksin tersebut, agar tidak terjadi lagi pada diri orang lain,” tegasnya.

Di akhir postingannya, dr Tifa menegaskan tidak menolak  vaksin Covid-19, tetapi dia tidak akan mau disuntik vaksin selain vaksin buatan Indonesia. “Sekali lagi saya tegaskan di sini. Saya tidak Anti Vaksin. Tetapi saya tidak mau disuntik Vaksin selain Vaksin dari Virus Asli Indonesia, Vaksin yang dibuat oleh Bangsa Indonesia sendiri. TITIK!,” tegasnya.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

KONI Kota Bogor telah merampungkan verifikasi dan validasi atlet serta 46 cabang olahraga (cabor) yang akan bertanding pada Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi ( BK Porprov) Jawa Barat XIV 2022.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) KONI, Yudi Wahyudi mengatakan, verifikasi dan validasi tersebut merupakan upaya konsolidasi terkait progress yang telah dilakukan cabor selama tahun 2020, khususnya terkait kesiapan cabor, potensi prestasi dan komposisi atlet pelatih.

“Tujuannya agar kami dapat mengetahui indikator performa atlet percabang olahraga, dan sebagai langkah penguatan potensi prestasi. Karena secara sport science potensi ketercapaian mendali atlet dapat dianalisa penguatan. Sehingga diperlukan sebuah strategi dan kajian benchmarking atlet dengan berbagai parameter tingkat ketercapaian secara indicator performa,” beber Yudi kepada wartawan, Kamis (14/1)

Menurut dia, BK Porprov merupakan hak semua cabor, tetapi harus melalui verifikasi dan validasi.

“Diharapkan dengan begitu ada penyamaan persepsi dan kebulatan tekad bersama dimana hasil Babak Kualifikasi bukan hanya peringkat sekedar lolos. Tetapi bagaimana atlet mampu lolos dengan masuk zona medali serta juara grup bagi cabor yang ikut kualifikasi berdasarkan zona,” imbuhnya.

Yudi menyatakan bahwa seberapapun target medali emas cabor, melalui verifikasi dan validasi akan dapat dianalisa raihan medali yang nantinya akan diraih Kontingen Kota Bogor.

“Dari data usulan cabor untuk atlet-pelatih yang terhimpun jumlahnya mencapai 1.258 atlet pelatih. Namun yang terverifikasi dan tervalidasi hanya sebanyak 709 atlet serta 151 pelatih,” jelas Yudi.

Kata dia, selain verifikasi dan validasi, tiap pelatih wajib memaparkan periodisasi program latihan, analisa potensi prestasi dan maping lawan.

“Setelah ini, KONI akan melanjutkan dengan visitasi, pengawasan dan pendampingan Pelatcab di masing-masing cabor. “Baru kemudian, melaksanakan pelatihan kondisi fisik bagi pelatih Pelatcab,” tandas Yudi.

** Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Kasus molornya penyelesaian proyek pembangunan gedung MGDs dan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi, ternyata sudah didengar sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, salah satunya Asep Wahyuwijaya. Ketua Fraksi Demokrat itu mempertanyakan, sistem pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor. “Ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa proyek yang diberi waktu cukup lama itu tak selesai diakhir tahun,” katanya kepada Jurnal Bogor, Kamis (14/01).

Anehnya, ungkap Asep, masalah terkait dua proyek di RSUD Ciawi baru ramai mempersoalan penyelesaian proyek RSUD itu saat jelang akhir tahun anggaran.“Ini agak aneh, kok ributnya diakhir dan awal tahun, kan proyek pembangunan dua gedung di RSUD Ciawi itu dimulai sejak awal tahun 2020, sehingga terkesan untuk nyari panggung saja,”ujarnya.

Seharusnya, kata anggota DPRD yang berdomisili di Kecamatan Cibungbulang itu, molornya proyek strategis daerah yang manfaatnya untuk kepentingan masyarakat itu tak perlu terjadi, andai saja sistem pengawasannya serius. “Kalau pengawas lapangan atau yang memiliki kebijakan bawel atau cerewet saat proyek dimulai, sehingga ketika ada persoalan di lapangan bisa diselesaikan cepat, sehingga kemungkinan proyek molor bisa dicegah,” tegasnya.

Selain proyek di RSUD Ciawi, Asep pun menyesalkan molornya proyek pembangunan jalan menuju areal wisata alam Pabangbon, di Kecamatan Leuwiliang. “Proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi di Kabupaten Bogor, adalah proyek strategis yang tidak boleh gagal, kenapa ? karena akan menjadi catatan dan bahan pertimbangan, apakah tahun depannya diberi Bankeu lagi atau sebaliknya tidak,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2020 lalu, RSUD Ciawi mendapatkan dua paket proyek pembangunan, selain gedung gizi yang anggarannya bersumber dari APBD 2020 senilai Rp 34, 153 miliar, ada juga gedung MGDs anggaran berasal dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp 38 miliar. Berdasarkan kontrak pembangunan gedung gizi yang dipercayakan kepada PT Helang Eranio Jaya, harus dalam waktu 250 hari kalender.

Sementara itu, Hidayat, perwakilan dari PT Helang Eranio Jaya mengatakan, berdasarkan perhitungan progress pekerjaan proyek gedung gizi sudah mencapai 51,5 persen. Sisa pekerjaan, kata Hidayat, saat ini tengah digeber dan dikerjakan bersamaan.
“Beberapa pekerjaan seperti arsitektur dikerjakan bareng dengan struktur. Dengan strategi ini kita ingin pekerjaan dilaksanakan secara stimultan tidak dengan pararel, kenapa agar bisa selesai secara bersamaan,” katanya.

Ketika ditanya, kenapa penyelesaian pekerjaan terlambat, Hidayat mengungkapkan, adanya beberapa kendala, diantaranya tidak adanya areal yang memadai untuk menampung bahan material serta adanya perubahan ukuran struktur tiang pancang.
“Dalam disain gambar awal, tiang struktur panjangnya hanya 14 meter, namun diubah menjadi 21 meter. Akibatnya, kami terpaksa memproduksi ulang, parahnya lagi, saat produksi ulang, ada kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jakarta, tempat kami memasan tiang pancang,” tutupnya.

** Dede S| Moch Yusuf

Bogor | Jurnal Inspirasi

RSUD Kota Bogor, melaksanakan vaksinasi pertama bagi seluruh tenaga kesehatan (nakes) pada Kamis (14/1). Sebanyak 40 dosis disuntikan bagi para Nakes di RSUD. Satu persatu peserta mengantri untuk divaksin Sinovac. Dari beberapa peserta, satu orang bernama Hendra Firdaus yang merupakan karyawan petugas gudang farmasi RSUD yang mengalami efek samping berupa pusing dan lemas.

Mendapati hal itu, petugas medis langsung membawanya ke ruang observasi untuk dilakukan penanganan medis. Dengan selang oksigen yang menempel di hidungnya sambil terbaring, Hendra menuturkan bahwa kondisi tubuhnya sehat sebelum divaksin. “Setelah divaksin, saya langsung pusing-pusing,” ujar Hendra kepada wartawan.

Petugas vaksinasi RSUD, dr. Nelwan mengatakan, karyawan jtu mengeluhkan nyeri pada kepala sebelah kanan, sehingga harus diobservasi. “Untuk pemeriksaan kesehatannya normal, tensi normal, detak nadi normal, termasuk suhu tubuh normal. Sehingga lolos untuk disuntik vaksin. Tidak ada penyakit bawaan dan sudah di screening aman bisa divaksin. Tapi tadi setelah disuntik tadi, ternyata ada keluhan pusing di kepala,” ungkapnya.

Dalam kesempatan berbeda, Putra yang bertugas di bagian Binatu mengaku biasa biasa saja setelah divaksin. “Biasa aja, kondisi saya baik dan tidak ada efek apapun. Tapi memang harus menunggu 30 menit setelah disuntik sampai normal,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

DZ, pria berusia 32 tahun diciduk polisi setelah aksi pencopetannya diketahui dari video yang viral di media sosial. Aksi pencopetan itu terjadi di area jembatan penyeberangan orang (JPO), Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, pada 20 Desember 2020. Sementara DZ alias Bajing berhasil diamankan polisi pada 11 Januari 2021.

“Kasus ini terungkap berdasarkan laporan para nitizen yang ramai memviralkan kejadian pencopetan di area JPO. Lalu kami bergerak cepat, tidak lebih dari dua hari berhasil menangkap tersangka copet sesuai yang disampaikan para nitizen,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol. Susatyio Purnomo Condro di sela reka ulang adegan di JPO, Kamis (14/1).

Kepada polisi, kata Sustyo, Bajing mengakui yang ada di dalam video dan sudah 17 kali melakukan aksi serupa di kawasan Stasiun Bogor. Susatyio mengatakan dalam pencopetan pada 20 Desember, korbannya mengalami kerugian senilai Rp 6,7 juta.

Ia mengatakan penegakan hukum ini sebagai langkah cepat polisi guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. “Semoga ini bisa menjadikan ketenangan bagi masyarakat terutama pengguna kereta yang hampir 300 ribu setiap harinya,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menjadikan prioritas kawasan tersebut untuk peningkatan keamanan. Ia juga menegaskan akan terus mendalami pelaku lain dalam jaringan copet ini. Dari tangan DZ, polisi mengamankan tujuh barang bukti yang satu diantaranya ponsel. Atas perbuatannya, DZ kini terancam dikenakan hukuman lima tahun penjara dengan sangkaan melanggar Pasal 362 KUHP.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan sembilan pekerjaan fisik ke pemerintah pusat demi mempercepat pembangunan. Tim dari Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI pun telah melakukan tinjauan lapangan terkait usulan percepatan pembangunan infrastruktur Kota Hujan, Kamis (14/1).

Kepada wartawan, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Maritim dan Investasi RI Djoko Hartoyo mengatakan bahwa ada sembilan usulan kegiatan pembangunan yang diajukan ke pemerintah pusat. Diantaranya, penataaan Pasar Bogor, pembangunan dan pembebasan lahan untuk Underpass di Jalan KS Tubun, penataan GOR Pajajaran, pelebaran Jembatan Otista, pembangunan dan pembebasan lahan Underpass Kebon Pedes dan Jalan Pemuda.

Selain itu, pembangunan fly over Jalan MA Salmun, fly over Jembatan Merah, pembebasan lahan dan bangunan Bogor Inner Ring Road (BIRR) dan Underpass Baranangsiang.

Menurutnya, usulan tersebut akan diupayakan menggunakan dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang jumlahnya Rp400 triliun. Namun, belum diketahui mana yang akan disetujui.

“Jadi itu diskresi dari Kementerian PUPR, nanti dikoordinasikan Pak Menko, Insya Allah sama-sama. Apalagi presiden tinggal di Kota Bogor jadi lebih memungkinkan,” bebernya.

Kata dia, wali kota Bogor sempat diminta Plpresiden mengenai akselerasi pembangunan dan rencana mempercantik Kota Hujan.

Terpisah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi menyatakan, bila pemkot sedang mengajukan beberapa program pembangunan infrastruktur kepada pusat. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian.

“Sudah diajukan beeberapa kegiatan infrastruktur. Untuk anggarannya masih dibahas, nanti kalau telah final baru terlihat,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Mediasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, PT Gunung Swarna Abadi (GSA), Bogor Raya dan warga terkait hilangnya akses jalan menuju lahan pertanian akibat adanya proyek bukaan tol atau interchange Tol Jagorawi Km 42,5 di Jalan Raya Parung Banteng-Katulampa, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, hingga kini masih deadlock.

Kuasa hukum warga, Dwi Arsywendo mengatakan bahwa buntunya mediasi itu lantaran Pemkot Bogor tak kunjung menjalankan saran teknis dari Kementerian PUPR. Diantaranya membuat Detail Engineering Design (DED) serta pengajuan izin pemanfaatan lahan milik PUPR untuk dijadikan akses jalan warga.

Padahal, kata Dwi, dalam perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemkot Bogor dan PT GSA dengan nomor 003/gsa-pks/IV/2017 tentang pelaksanaan peningkatan jalan dan pembangunan infrastruktur pengendali terhadap pengaruh pembangunan bukaan jalan Tol Jagorawi Km 4 2,5 itu, pemkot memiliki beberapa kewajiban yang dituangkan dalam pasal 5.

“Dalam pasal 5 ada enam poin yang mesti dipenuhi pemkot. Pertama, Pemkot Bogor memberikan masukan dan persetujuan kajian lalu lintas dan lingkungan. Kedua, memberikan perizinan. Ketiga, memberi persetujuan DED. Keempat, memfasilitasi proses pengadaan tanah,” jelas Dwi kepada wartawan, Kamis (14/1).

Kelima, sambung Dwi, pemkot melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan yang keenam memberikan saran spesifikasi teknis. “Dari pasal itu kan jelas, bahwa pemkot punya kewenangan, dan mestinya menjalankan rekomendasi teknis dari PUPR,” jelasnya.

Dwi menyatakan bahwa PKS tersebut ditandatangani pada 26 April 2017 oleh Sekretaris Daerah Ade Sarip Hidayat selaku perwakilan pemkot dan Direktur PT GSA, Aris Agung selaku pengembang interchange.

Dwi menegaskan, sejauh ini Pemkot Bogor seperti lepas tangan, dan tak mau menjalankan rekomendasi teknis Kementerian PUPR. “Pemkot tetap menginginkan klien kami untuk menyurati PUPR terkait izin pemanfaatan lahan. Memang PUPR sudah memberikan izin lisan, dan itu dituangkan dalam akta van dadding (perdamaian). Tapi kami nggal mau, izin mesti diberikan tertulis agar memberi kepastian hukum,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang pemilik lahan, Yahya Maulana mengatakan, apabila dalam mediasi tak netral dan tidak ada keberpihakan kepada masyarakat, tentunya sampai kapanpun takkan ada titik temu. “Kalau selalu deadlock, tentu kami memilih melanjutkan persidangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta enggan berbicara banyak saat dimintai tanggapan perihal kisruh tersebut. “Oke saya realease ya,” singkatnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, pemerintah sudah melaksanakan permintaan penggugat. Namun, tentunya pihak terkait membutuhkan waktu untuk finalisasi. “Sudah. Dinas teknis diminta untuk koordinasi dengan Jasa Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) agar menyiapkan gambar akses jalan warga,” ucapnya.

Dedie menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah ingin menggelar koordinasi pada pekan ini dengan Kementerian PUPR dan Jasa Marga. Namun, lantaran adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemkot akan melakukannya via zoom meeting untuk membahas teknisnya.

Lebih lanjut, Dedie juga menegaskan bahwa dalam pemberian akses jalan warga bukan kewenangan Pemkot Bogor. “Makanya kita koordinasikan ke yg berwenang yaitu Jasa Marga dan BPJT. Kalau bicara kewenangan pemberian izin dan lain-lain itu kan dari pusat. Kita memfasilitasi kepentingan para pihak agar ada solusi dan saat ini kita bicaranya masalah teknis bagaimana akses bisa dibuat. Hal ini sedang kita koordinasikan,” bebernya.

Dedie juga menambahkan, sebaiknya permasalahan itu diselesaikan dengan koordinasi. “Sedang berproses. Baiknya kita koordinasikan,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Jasinga | Jurnal Inspirasi

Mulai tanggal 15 sampai 17 Januari 2021 pelayanan Puskesmas Jasinga dialihkan terlebih dahulu kedua Puskesmas yaitu Tenjo dan Cigudeg. Musababnya, sedang ada sterilisasi, baik ruangan poned dan fasilitas lainnya.

Kepala Puskesmas Jasinga Noor Alya menjelaskan, bahwa pelayanan pada Kamis (14/1) tetap buka hanya saja hari berikutnya bakal ditutup dulu karena sedang ada sterilisasi ruangan. “Kalau hari ini tetap buka, hanya kita sedang melakukan sterilisasi ruangan saja,” kata Noor Alya saat dikonfirmasi.

Alya juga menambahkan, untuk perawatan tetap buka dan hanya poned saja dialihkan ke puskesmas lain agar pelayanan tetap berjalan. Dia menegaskan, bukan ada perawat terkonfirmasi Covid-19, cuma buat sterilisasi saja. “Poned saja, untuk perawatan lain tetap buka,  itu juga hanya sampai hari Minggu dan Senin sudah buka lagi,” tambahnya.

** Cepi Kurniawan