Bogor | Jurnal Inspirasi

Perjuangan tim E-sport asal Indonesia RRQ Hoshi serta Alter Ego kandas di kompetisi Mobile Legends World Championship (M2) secara offline di Singapura. Salah satu finalis MPL Indonesia Season 6 RRQ Hoshi menjadi sorotan publik karena pelatihnya yang menyatakan mengundurkan diri setelah kekalahannya pada kompetisi M2 oleh Burmese Ghouls asal Myanmar.

Pada akun Youtube resmi RRQ Hoshi, Selasa (2/2/2021), dia mengupload sebuah video yang memperlihatkan cuplikan akhir video James sebagai pelatih RRQ sedang berbicara kepada para pemain dan menyatakan bahwa ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih.

James juga menyatakan bahwa ia bukan tak ingin melatih RRQ Hoshi lagi, tetapi karena yang ia berikan kepada tim kurang baik untuk performa RRQ saat ini. Dalam video tersebut terlihat kenangan-kenangan James saat melatih para pemain RRQ dan melewati manis pahitnya dunia Kompetisi E-Sport.

Tetapi ini masih sebuah konten video dan belum ada pernyataan resmi dari akun sosial media RRQ. James adalah seorang pelatih yang membawa tim RRQ Hoshi menjuarai beberapa kompetisi, baik itu juara MPL, dan membawa RRQ Hoshi juara tiga.

Pada saat itu James menjadikan RRQ sebagai tim E-Sport terkuat di Indonesia dan dijuluki KING atau Sang Raja dan menjadikan tim EVOS E-Sport sebagai rival abadi dalam turnamen Mobile Legends.

** Fahmi [MG/Unp-Jb]

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait bukti kepemilikan tanah. Kini, bukti kepemilikan tidak lagi berbentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas, melainkan sertfikat elektronik yang datanya masuk dalam sistem pertanahan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Beleid diteken dan berlaku mulai 12 Januari 2021.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dalam beleid itu menyebutkan bahwa seluruh pendaftaran kepemilikan tanah akan dilakukan secara elektronik sejak aturan berlaku. Pendaftaran ini berlaku untuk tanah yang akan menjadi hak milik dan tanah yang sudah dimiliki oleh seseorang atau lembaga.

Selanjutnya, bukti kepemilikan tanah akan berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik alias sertifikat elektronik. Dokumen itu akan diterbitkan melalui sistem elektronik dan bisa dilakukan alih media untuk menjadi sertifikat bagi pemilik tanah.

“Penerbitan sertifikat elektronik untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar atau penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik tanah yang sudah terdaftar,” demikian Pasal 6 dalam aturan tersebut seperti dikutip , Rabu (3/2).

Bersamaan dengan ketentuan ini, maka sertifikat kepemilikan tanah dalam bentuk buku tanah tidak akan berlaku lagi. Sebab, sertifikat tanah elektronik sudah mencakup data dan informasi yang selama ini ada di buku tanah, surat ukur, hingga gambar denah satuan rumah susun.

Oleh karenanya, setelah pemilik memiliki sertifikat elektronik, maka bukti kepemilikan dalam bentuk kertas akan ditarik oleh Kantor Pertanahan. Selanjutnya, data-data itu akan dialihmediakan alias scan dan disimpan di pangkalan data atau sistem pertanahan elektronik.

“Kepala Kantor Pertanahan menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan,” tulis Pasal 16 ayat 3. Bila nanti ada perubahan data dan informasi dalam sertifikat elektronik, maka prosesnya juga akan dilakukan secara elektronik.

** ass

Surabaya | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota Surabaya yang berencana menyita KTP elektronik warga yang melanggar protokol kesehatan (prokes) dikritisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur. Langkah tersebut dinilai inkonstitusional atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi mengambil hak warga negara.

“Karena pada prinsipnya, KTP elektronik itu adalah kartu identitas penduduk yang secara konstitusi diatur Undang-Undang Kependudukan. Fungsinya untuk mendapatkan pelayanan publik,” ujar Kepala DP3AK Jawa Timur, Andriyanto, Rabu (3/2).

Dia merespon Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto yang mengatakan, pelanggar protokol kesehatan di Kota Pahlawan diberi sanksi administratif berupa penyitaan KTP dan diwajibkan membayar untuk syarat pengambilannya. Apabila dalam kurun waktu 7 hari mereka tidak melakukan pembayaran, pihaknya kemudian melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk dilakukan pemblokiran data kependudukan.

“Mereka kita kasih waktu 7 hari untuk membayar dan mengambil KTP. Kalau 7 hari tidak diambil, kita laporkan ke Dispenduk untuk dilakukan pemblokiran kalau KTP Surabaya. Untuk KTP luar, nanti Dispenduk akan menghubungi ke Dinas Kependudukan kabupaten/kota dimana dia berasal,” kata Eddy. 

Namun menurut Andriyanto, KTP elektronik yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu syarat administratif agar yang bersangkutan bisa menerima berbagai layanan publik. Seperti memperoleh bantuan sosial pendidikan, mendapatkan pelayanan perbankan, dan urusan-urusan lainnya.

“Sehingga kalau KTP ini disita, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menuntut pelayanan publiknya. Dikhawatirkan juga, masyarakat itu menjadi meremehkan untuk mengambil itu,” kata dia.

Andriyanto melanjutkan, banyak alasan yang membuat masyarakat enggan mengambil KTP yang disita. Misalnya, tidak kuat membayar denda atau merasa ribet di tengah banyaknya kesbikuan lain. 

Bahkan, bukan tidak mungkin masyarakat memilih untuk membuat KTP elektronik baru, dengan berbagai alasan. “Dia akan mencoba datang ke Dukcapil untuk memperbarui KTP-nya, mungkin bisa dengan alasan hilang, yang notabene, Insya Allah relatif mudah meminta surat kehilangan dari kepolisian,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Andriyanto, ketika KTP itu disita atau menjadi jaminan, malah akan membebani Satpol-PP dalam hal menyimpan KTP milik masyarakat. Karena bisa jadi, lebih dari tujuh hari, masyarakat masih enggan mengambik KTP-elektroniknya yang disita.

Andriyanto mengatakan, dalam Undang-Undang Kependudukan memang tidak diatur secara spesifik larangan penyitaan KTP-elektronik. Apalag,i bila kebijakan itu sudah dilandasi sejumlah aturan seperti Peraturan Bupati, Wali Kota, atau Peraturan Daerah.

Asas yang digunakan, kata Andriyanto, adalah lex spesialis derogat lex generali atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Menurutnya itu boleh-boleh saja.

“Tapi harus dipahami bahwa memberi sanksi pelanggar protokol kesehatan dengan menyita KTP itu perlu dipertimbangkan. Intinya, penyitaan KTP itu dalam sistem pemerintahan secara utuh integral dari pusat boleh saya katakan inkonstitusional,” ujarnya.

Andriyanto mengatakan, dalam hal sanksi saja, penyitaan KTP elektronik ini sebenarnya belum tentu memberikan efek jera. Begitu pun bagi masyarakat lainnya, penyitaan KTP elektronik juga belum tentu membuat mereka takut untuk tidak melanggar protokol kesehatan.

Menurutnya, banyak sanksi sosial yang lebih bisa membuat masyarakat jera untuk melanggar protokol kesehatan. Seperti meminta pelanggar protokol kesehatan membersihkan fasilitas umum atau push up seperti yang pernah diterapkan, kemudian mempostingnya ke media sosial.

“Itu akan memberikan efek luar biasa, lho. Dia akan menjadi malu. Saya yakin itu. Wong kalau dia naik sepeda motor saja, kemudian plat nomornya dikeluarkan di media sosial itu saja sudah membuat dia malu,” kata dia.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Satgas Penanganan Covid-19, melalui Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan yang baru saja dibentuk pada 6 Januari 2021 lalu, meluncurkan layanan Helpline 117 Ext. 3 khusus untuk tenaga kesehatan yang terinfeksi positif virus corona (Covid-19).

Layanan yang disebut Telenakes ini dipersiapkan untuk memberikan ketenangan kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas di masa pandemi ini.

Sekretaris Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan Satgas Covid-19 dr. Mariya Mubarika menjelaskan Layanan Telenakes ini untuk semua tenaga kesehatan yang memerlukan bantuan akibat infeksi Covid-19.

“Hari ini kami meluncurkan Helpline 117 Ext. 3. Layanan Telenakes ini untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan lebih tenang dalam menjalankan tugas,” papar dr. Mariya Mubarika dalam acara talkshow “Update RS Darurat Wisma Atlet: Perlindungan Tenaga Kesehatan” di Media Center Satgas Covid-19 Graha BNPB Jakarta dalam keterangannya yang diterima Jurnal Bogor, Rabu (3/2).

dr. Mariya mengatakan berdasarkan laporan global pada bulan Januari 2020 sampai Januari 2021, masalah mendasar tenaga kesehatan memang terdapat kelelahan yang sangat dan berat.

Riset yang sudah dikumpulkan menunjukkan jelas 95% tenaga kesehatan itu mengalami kecemasan takut tertular. Sebanyak 40% mengalami gejala sedang dan berat.

Kenapa stress? dr. Mariya menjelaskan di awal-awal virus corona masuk itu seluruh tenaga kesehatan mengalami kebingungan dan tidak jelas bagaimana menghadapinya. Namun seiring waktu berjalan mulai memahami apa yang terjadi namun sekarang virus sudah cepat berganti.

“Ini yang menyebabkan masalah ketakutan baru, mutasi virus, dan lain-lain. Penularan dari permukaan kecil 82%. Tetapi laporan yang kami dapat 57% penularan karena inhalasi di sekitar daerah merah dan fasilitas kesehatan sangat tinggi,” jelas dr. Mariya.

Adapun Layanan Telenakes Helpline 117 Ext. 3 yang disiapkan adalah bantuan evakuasi ambulance, bantuan rumah sakit rujukan, bantuan obat khusus, bantuan tindakan medis khusus, bantuan tes PCR dan Skrinning, Bantuan Plasma Convalescent, dan bantuan konsultasi dokter ahli (masih dalam persiapan).

Koordinator Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Mayjen TNI dr. Tugas Ratmono mengatakan tenaga kesehatan dihadapkan pada sesuatu yang berat dan memberikan beban psikologis yang luar biasa dalam menghadapi pasien Covid-19.

Hal itu dirasakan oleh semua tenaga kesehatan saat menghadapi pasien terpapar berat, apalagi di ICU. Ini jadi perhatian khusus bagi yang bekerja di ICU, HCU, dan IGD.

Jenderal bintang dua yang menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan TNI itu menceritakan sistem di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini sudah diatur bekerja dalam shift, yakni delapan jam kerja dan tigapuluh dua jam istirahat.

Saat libur mereka bisa memanfaatkan dengan berolahraga dan berdiskusi dengan psikolog. “Jadi satu hari lebih istirahat dengan berbagai macam kegiatan yang bisa meningkatkan kebugaran dan psikologis. Ini sangat penting dilakukan, selain nutrisi, juga menyiapkan fasilitas hiburan untuk menjaga agar tetap baik,” ujar Mayjen TNI dr. Tugas Ratmono.

dr. Tugas menyebutkan data terakhrir pasien di RSDC per Selasa (2/2), sebanyak 3.506 orang pasien yang menjalani perawatan. Jumlah ini mengalami penurunan di banding pekan sebelumnya. “Mudah-mudahanan ini suatu penurunan. Tapi kita tetap waspada dan siap untuk perawatan sampai hunian 80%. Walaupun persenstasi 80% itu sudah di atas yang diharapkan, dan pasti memberikan beban yang tinggi,” kata dr. Tugas.

**ass/rls

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Partai Demokrat merespon keinginan publik yang ingin agar orang-orang yang terlibat dalam upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diungkap. Dalam keterangan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, Selasa (2/2), bukan hanya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko saja yang terlibat, tapi juga Johnny Allen Marbun, Marzuki Alie, Max Sopacua dan Nazaruddin.

“Johny Alen Marbun, Max Sopacua, Marzuki Alie,” kata Syarif Hasan yang juga mengatakan, mantan terpidana korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin juga terlibat. “Yang terlibat Nazaruddin,” kata dia.

Johnny Alen Marbun adalah anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat. Pada Pilpres 2019 lalu ia membelot dan menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Sementara Marzuki Alie adalah ketua DPR RI dari Partai Demokrat. Max Sopacua adalah mantan kader yang sudah keluar sejak 4 tahun lalu.

Sedangkan konfirmasi Demokrat ke Presiden Joko Widodo karena keterlibatan Moeldoko, diketahui belum dibalas. “Belum,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Selasa (2/2).

Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengaku sudah menduga kalau surat dari AHY tak berbalas. “Kita sudah prediksi tidak akan dibalas,” katanya.

Sementara khusus mengenai keterlibatan salah satu pejabat negara yakni Moeldoko, memantik komentar dari Peneliti senior di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Mujani.

Bahkan dia meminta kepada Moeldoko untuk mengundurkan diri dari posisi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sebagaimana disampaikannya dalam akun Twitter pribadinya @saiful_mujani pada Selasa (2/2). “Tapi nasi sudah jadi bubur. langkah kesatria adalah pak muldoko mengundurkan diri dari ksp untuk menjaga kehormatan kantor presiden dan presiden sendiri,” tulis Saiful Mujani.

Menurut Saiful, ikut campurnya Moeldoko dalam politik internal Partai Demokrat bisa disebut sebagai konflik kepentingan. Pasalnya, Moeldoko tengah menjadi pejabat KSP. Oleh karena itu Saiful menilai bahwa mundurnya Moeldoko sangat penting untuk menjaga martabat Kantor Presiden dan Presiden Joko Widodo.

Namun, kata Saiful, Moeldoko semestinya mengundurkan diri dari KSP sebagai langkah kesatria dan untuk menghormati Presiden. Karena jika tidak mengundurkan diri, Presiden dinilai sudah mengintervensi dan bahkan, Jokowi disebut sebagai otoritarianisme oleh pihak luar.

Menurut dia, jika pejabat negara ikut campur dalam politik internal partai orang lain dianggap sebagai tindakan kasar. “wow, pejabat negara cawe2 politik internal partai orang. kasar pak jendral,” cuit Saiful Mujani.

Bahkan pria yang juga Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini menyarankan kepada Moeldoko untuk bergabung saja dengan Partai Demokrat. Hal ini lantaran Moeldoko ingin ikut campur dalam politik internal tersebut.

Lantas bagaimana jika Moeldoko tak mundur atau mengundurkan diri dari posisi Kepala KSP? Pada cuitannya itu Saiful Mujani menilai bahwa Moeldoko harus dimundurkan agar tak berkembang opini bahwa Presiden Jokowi mengintervensi internal Partai Demokrat.

Sebab, menurut dia saat ini telah berkembang di luar negeri adanya anggapan bahwa di bawah pemerintahan Jokowi sudah muncul lagi otorianisme.

“kl tak@mengundurkan diri ya dimundurkan dari pada opini tak sehat bahwa presiden intervensi internal partai orang. para indonesianis di luar udah berlesimpulan di bawah presiden jokowi otoritarianisme udah kembali. apakah mau mengkonfirmasi kesimpulan itu?,”tulis Saiful Mujani sembari menautkkannya ke akun salah satu Indonesianis dari Australian National University Marcus Mietzner di @MarcusMietzner

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat, Andi Arief menyebut bahwa Moeldoko yang ingin meng-“kudeta” kepemimpinan AHY di Partai Demokrat. “Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” kata Andi Arief dalam Twitternya.

Andi lantas mengungkapkan alasan AHY mengirimkan surat kepada Jokowi untuk meminta klarifikasi terkait kudeta tersebut. “Kenapa AHY  berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” pungkasnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Gerakan ‘kudeta’ yang disebut Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), kini disebut-sebut adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang sedang menyusun langkahnya sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Informasi di kalangan terbatas, mantan Panglima TNI itu sudah melirik dua nama sebagai wakilnya yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Isu lainnya, Moeldoko lebih condong kepada Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil. Kabar ini sejalan dengan informasi sebelumnya yang menyebutkan Moeldoko sudah mendekatai PKB dan Partai Nasdem, di luar mengincar Partai Demokrat.

Kepala Badan Komunikasi dan Strategi (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky M. Putra menyebutkan, oknum petinggi negara yang berupaya mengambil secara paksa kepempinan AHY di Demokrat, sudah menyiapkan dua parpol lain. Tapi, Herzaky tidak membuka dua partai tersebut.

“Jadi sudah ada dua partai lain untuk mendukung. Dengan Demokrat jadi 3. Sudah lengkap threshold,” ucap dia dalam acara diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk “Politik Belah Bambu Menyasar Partai Demokrat”, Selasa (2/2).

Pernyataan Herzaky ini didasarkan pada kesaksian para kader dari daerah yang dikumpulkan dengan kader aktif dan nonaktif, di sebuah hotel di kawasan Rasuna Said, Kuningan.

Setelah mereka berkumpul, sambungnya, seorang oknum pejabat yang dekat dengan penguasa ditelepon untuk kemudian didatangkan. Dalam perbincangan itu, dibahas cara mengambil alih kepemimpinan Demokrat dari AHY.

Sementara kini disebut-sebut ada dua partai politik yang didekati Moeldoko selain Partai Demokrat yaitu Partai Nasdem dan PKB. Sehingga selain berusaha mendapatkan Demokrat, Moeldoko dikabarkan juga sudah menentukan akan berkoalisi dengan Nasdem dan PKB pada Pilpres 2024.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah diminta menggunakan metode e-purchasing atau e-procurement dalam pengadaan alat kesehatan pendukung vaksinasi Covid-19. Rekomendasi ini dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengurangi potensi benturan kepentingan dan persekongkolan apabila pengadaan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

“Untuk mendorong pengadaan yang transparan dan akuntabel serta menghindari potensi benturan kepentingan dan persekongkolan,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (2/2).

Sementara E-purchasing atau e-procurement dilakukan berdasar Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 tahun 2012. Maksudnya agar tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau berbasis web/internet. Ipi menjelaskan, alat kesehatan pendukung vaksinasi Covid-19 banyak tersedia di pasaran meski dalam situasi darurat. Pengadaannya pun bisa direncanakan.

Karenanya, KPK merekomendasikan pemerintah untuk mengikuti ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dengan metode pengadaan yang umum berlaku seperti e-purchasing atau e-procurement.

KPK bersama kementerian/lembaga dan instansi lainnya terus mengawal dan memberikan masukan atas kebijakan pemerintah menyangkut pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19, tak terkecuali soal pengadaan alat kesehatan pendukung vaksinasi.

“Komitmen tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan dalam proses pengadaan vaksin yang dilakukan dalam situasi pandemi. Kondisi tidak normal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Ipi juga mengungkapkan KPK telah menyampaikan beberapa masalah yang teridentifikasi, berikut rekomendasi kepada pemerintah dalam pengadaan vaksin Covid-19.

Sementara Pemerintah Indonesia kembali menerima bahan baku vaksin Covid-19 gelombang kedua dari Sinovac sebanyak 10 juta dosis vaksin, pada hari ini, Selasa 2 Februari 2021.

Juru Bicara PT Bio Farma, Bambang Heriyanto, mengatakan bahwa hal ini merupakan kelanjutan setelah sebelumnya pada tanggal 12 Januari 2021, pemerintah juga telah menerima bahan baku vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak 15 juta dosis.

“Ini merupakan komitmen pemerintah untuk percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Indonesia, setelah sebelumnya pemerintah mendatangkan produk jadi vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak tiga juta dosis dengan nama CoronaVac yang diperuntukkan bagi 1,5 juta tenaga kesehatan di 34 provinsi di Indonesia,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Selasa 2 Februari 2021.

Selain itu, Bambang menjelaskan bahwa bahan baku vaksin yang sudah diterima ini merupakan bagian dari bahan baku yang akan didatangkan dari Sinovac sebanyak 140 juta dosis. Di mana, pengirimannya akan dilakukan secara bertahap sampai dengan bulan Juli 2021 mendatang.

“Seluruh bahan baku ini selanjutnya akan dilakukan proses filled and finished di fasilitas Bio Farma,” ujarnya.

Bambang mengatakan, untuk bahan baku gelombang pertama atau tahap ketiga dari seluruh vaksin yang telah datang sebanyak 15 juta dosis, sudah mulai diproses di Bio Farma sejak tanggal 14 Januari 2021 dengan target produksi sebanyak 13 batch. “Hal itu diperkirakan akan selesai pada 11 Februari 2021,” kata Bambang.

Bahan baku dalam bentuk bulk pada kedatangan kedua ini, lanjut Bambang, akan mulai diproduksi sebanyak sembilan batch mulai tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 20 Maret 2021 mendatang.

Semua bulk ini, setelah diolah menjadi produk jadi, terlebih dahulu harus melalui serangkaian uji mutu atau quality control yang ketat di laboratorium Bio Farma dan juga laboratorium Badan POM. Tujuannya yakni untuk memastikan bahwa produk tersebut mempunyai kualitas yang memenuhi syarat, dan sesuai dengan standar yang berlaku sebelum digunakan untuk vaksinasi.

Setelahnya, Badan POM akan mengeluarkan hasil uji dalam bentuk Lot release, untuk vaksin produksi Bio Farma yang telah memenuhi syarat uji mutu tersebut. “Untuk batch pertama diperkirakan mulai minggu ke-2 Februari yang akan datang,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, nantinya vaksin Covid-19 yang sudah jadi tersebut rencananya akan dialokasikan untuk para petugas publik dan tenaga layanan publik, termasuk TNI-Polri, mulai akhir Februari 2021 mendatang.

Dalam proses distribusi vaksin Covid-19, Bio Farma dipastikan akan menggunakan Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV), yang terintegrasi secara bertahap dengan sistem lain di dalam dan di luar Holding BUMN Farmasi.

“Termasuk Command Center yang dilengkapi dengan dashboard Internet of Things (IoT), untuk memonitor segala kondisi yang terjadi dalam perjalanan, termasuk batasan suhu yang dipantau secara real time, lokasi, kecepatan, dan kondisi darurat lain,” ujarnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polri sesegara mungkin menjalankan rekomendasi terkait pelanggaran HAM atas pembunuhan laskar Front Pembela Islam (FPI). Diketahui, Komnas HAM telah menyampaikan empat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo sejak awal Januari lalu.

Namun, Bareskrim Polri mengaku baru menerima hasil investigasi Komnas HAM pada Jumat (29/1), pekan lalu. “Komnas HAM berharap secepat mungkin rekomendasi tersebut dijalankan, agar isu ini tidak melebar ke mana-mana,” kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, dalam keterangannya, Selasa (2/2).

Menurut dia, fakta kasus penembakan enam laskar FPI di Km 50 Tol Japek pada Senin, 7 Desember 2020 itu akan terlihat di pengadilan. Karena itu, proses penegakan hukum di kepolisian harus berjalan. “Karena nanti di pengadilan yang transparanlah kita akan tahu semua seperti apa kejadian sebenarnya dan rekomendasi Komnas HAM seperti apa, fakta-fakta peristiwa akan terbuka di pengadilan,” kata Beka.  

Beka mengatakan, Komnas HAM telah memberikan empat rekomendasi yang sudah disampaikan ke Presiden Jokowi secara langsung. Saat itu pun, dia menyebut, Presiden menyatakan akan menindaklanjuti semua rekomendasi Komnas HAM. “Itu kami apresiasi dan hal tersebut persis juga disampaikan Pak Sigit (Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo) pada saat fit and proper test di DPR. Jadi, saya kira Komnas HAM pada posisi menunggu bagaimana tindak lanjutnya dari komitmen Pak Sigit tersebut,” katanya.

Terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan, penyidik Bareskrim Polri masih mempelajari hasil investigasi Komnas HAM tersebut. Menurut dia, hasil investigasi Komnas HAM baru diterima penyidik Bareskrim pada Jumat (29/1) pekan lalu.

“Penyidik sedang mempelajari dan akan dilaksanakan rapat pembahasan besok (Rabu, 3 Februari) antara penyidik dengan fungsi pengawasan internal,” kata Rian di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, hingga saat ini penyidik masih belum memutuskan langkah selanjutnya terkait hasil investigasi tersebut. Rian menyebut pihaknya belum mengetahui tindak lanjut yang akan diambil dari hasil investigasi untuk dijadikan penyelidikan tersendiri atau menjadi tambahan dari penyidikan yang sudah berjalan.

“Mekanisme sepenuhnya tergantung penyidik. Nanti mereka yang menganalisis dan menindaklanjuti,” ujarnya. Ia hanya memastikan hasil investigasi itu akan ditindaklanjuti hingga tuntas.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Senin (1/2) mengaku telah mengirim rekomendasi tersebut ke kepolisian sejak Kamis (21/1). Menurut dia, Presiden Joko Widodo meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut secara adil dan transparan. “Presiden meminta agar kasus tersebut dibawa ke proses hukum secara adil dan transparan sesuai dengan temuan dan rekomendasi Komnas HAM,” kata Mahfud.

Enam anggota laskar FPI yang mengawal Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) ditembak mati di Tol Japek Km 50 pada Senin (7/12/2020) dini hari. Polisi mengeklaim penembakan dilakukan karena mereka menghalangi petugas ketika melakukan pengintaian. Sebaliknya, pihak FPI mengatakan, keenam anggotanya itu diculik dan dibantai.

Komnas HAM yang menyelidiki kasus itu kemudian menyimpulkan adanya pelanggaran HAM oleh petugas kepolisian berupa unlawful killing terhadap empat korban. Dua korban lainnya terbunuh saat kontak tembak dengan aparat.

** ass