Babakan Madang | Jurnal Inspirasi

Saluran drainase di Jalan Raya Babakan Madang, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor mulai dangkal hingga kerap berakibat banjir lintasan. Hal ini diduga disebabkan oleh limbah PT Semen Indonesia Beton yang dibuang langsung ke saluran air tersebut.

Menurut salah satu warga setempat, Arifin(47) sudah sejak lama perusahaan tersebut membuang limbah semen langsung ke saluran drainase. “Ini sudah mendangkal sejak lama, air yang masuk tidak tertampung akhirnya meluap ke jalan,” ungkapnya, Rabu (3/2).

Meskipun hanya banjir lintasan, namun Arifin mengatakan, air tersebut acapkali menggangggu pengguna jalan. Ditambah kondisi jalan yang mulai terkikis sehingga rusak di beberapa bagian memperparah kondisi jalan tersebut.

Oleh sebab itu, dirinya meminta instansi terkait turun untuk memeriksa langsung kondisi saluran air tersebut dan melakukan penindakan jika pendangkalan memang disebabkan oleh PT Semen Indonesia Beton.

Sementara Admin Plan PT Semen Indonesia Beton, Ahmad Kurniawan saat dikonfirmasi mengatakan, permasalahan tersebut tengah dibicarakan di tingkat manajemen perusahaan. Meskipun begitu belum mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan atas mendangkalnya drainase tersebut. “Sedang dibicarakan, belum tahu lihat nanti hasil rapat,” kata dia.

Terpisah, Pengawas Jalan UPT Infrastruktur Jalan  dan Jembatan, Aep S mengaku telah mengetahui hal tersebut. Pihaknya pun pernah mengecek lokasi drainase tersebut. Pihaknya pernah melayangkan surat teguran ke PT Semen Indonesia Beton dan meminta pertanggung jawaban atas kondisi drainase tersebut.

“Kami belum cek kembali, nanti saya lapor ke pimpinan tindak lanjutnya bagaimana, apakah dilayangkan surat teguran kembali atau bagaimana,” tandasnya.

** Nay Nur’ain

Caringin | Jurnal Inspirasi

Dua pasar di wilayah selatan Kabupaten Bogor, yakni Pasar Cigombong dan Cikereteg, Kecamatan Caringin, disasar tim Satuan Tugas (Satgas) Penegak Disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.

Kegiatan operasi penggunaan masker di lokasi pasar milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor itu, untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Perumda Pasar Tohaga yang dikomandoi langsung Direktur Operasional (Dirops), Doni Jatnika itu, menyasar para pengunjung di pasar tradisional mulai dari Pasar Cigombong dan Pasar Cikereteg, Rabu (3/2).

Dirops Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, Doni Jatnika mengatakan, tim gabungan Satgas Penegak Disiplin Prokes Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, masih mendapati pelanggar Prokes. Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kabupaten Bogor, pihaknya sudah mendapati ratusan pengunjung yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan.

“Perumda Pasar Tohaga berperan aktif untuk mengurangi penyebaran Covid-19, termasuk dengan operasi seperti ini,” ungkap Doni kepada wartawan saat di Pasar Cikereteg.

Operasi Prokes di dua pasar pada Rabu (3/2), Perumda Pasar Tohaga mendapati beberapa pelanggaran prokes yang dilakukan pengunjung. Terutama dalam hal penggunaan masker. “Padahal kami sudah lakukan sosialisasi sejak awal pandemi baik dengan poster, dan media edukasi lainnya di seluruh unit pasar termasuk penggunaan medsos seperti Instagram milik Pasar Tohaga,” ujar Doni.

Menurutnya, Perumda Pasar Tohaga memang menyelaraskan kebijakan pemerintah terkait penerapan PPKM di Jawa dan Bali agar tren kasus peningkatan terkonfirmasi positif bisa ditekan. “Kita selalu berkoordinasi dengan Polres Bogor, Satpol PP, Korkecamatan. Intinya kita mencegah penyebaran Covid-19, dan menambah kesadaran masyarakat,” jelasnya.

Kepala Unit Pasar Cikereteg, Tinah  mengatakan, pelanggar prokes yang kedapatan tak menggunakan masker sekaligus diberikan edukasi. Tinah mengungkapkan, pemerintah terus menyampaikan, meski vaksinasi mulai dijalankan, protokol kesehatan (prokes) yang dulunya 3M kini ditambah menjadi 5M harus tetap diterapkan.

 “Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Itu cara yang tepat untuk memutus rantai Covid-19,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Covid-19 telah meluluhlantakkan sistem produksi, distribusi pangan, ekonomi dan  pariwisata. Untuk mengurangi beban masyarakat terdampak Covid-19,  Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Bogor menyerahkan bantuan sosial kepada warga di sekitar PPMKP.

Secara simbolis bantuan tersebut diserahkan Yusral Tahir, Kepala PPMKP kepada perwakilan wilayah  dalam program Aksi Sosial Peduli Masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Rabu (03/02/2021). “Penyerahan bantuan ini  merupakan inisiatif PPMKP untuk berkontribusi membantu warga masyarakat yang terkena dampak virus corona,” ucapnya.

Yusral Tahir mengatakan, dana untuk bantuan tersebut  dihimpun dari  pegawai PPMKP, Dharma Wanita Persatuan (DWP) PPMKP,  Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Agrohumaniora dan DKM Al Huda. Bantuan selanjutnya didistribusikan oleh tim atau panitia dengan mendatangi rumah warga. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerumunan warga.

Perkembangan pandemi Covid-19 masih terus terjadi. Angka terkonfirmasi positif di Indonesia mencapai angka diatas satu juta. Virus corona termasuk virus sars – cov-2 yang mudah menginfeksi mahluk yang dihinggapi dan  mampu bertahan selama berjam – jam pada benda mati.

Virus  menyebar melalui mulut hidung atau mata tidak dengan melalui udara. Virus Covid-19 mampu bertahan dalam tubuh selama 2 -15 hari, setelah itu terlihat gejala positif. Selain itu sangat adaptif disuhu rendah dan kelembaban. Cara penularan melalui batuk, bersin, kontak pribadi, dan menyentuh benda yang ada virusnya.

Adapun cara pencegahannya yaitu dengan mengindari kontak dengan penderita, rajin mencuci tangan, menghindari kontak dengan hewan peliharaan, dan bagi yang sedang batuk atau flu, sebaiknya kerja di rumah, hindari konsumsi produk hewan mentah atau setengah matang.

Menteri Pertanian Syahrul yasin Limpo mengatakan, dalam skala besar pencegahan penyebaran Covid-19 salah satunya dengan PSBB. Tapi konsekuensinya bagi yang penghasilannya harian, sangat berpengaruh karena aktivitasnya menjadi berkurang.

Iapun mengajak semua pihak agar merasa empati untuk menghadirkan rasa persaudaraan. Musibah dan bencana, kata Syahrul, harus menjadi introspeksi. Karena itu merupakan peringatan dari Tuhan agar kita terus memperbaiki diri.

Dalam berbagai kesempatan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan)  Dedi Nursyamsi mengajak UPT Kementerian Pertanian untuk meningkatkan empati sosial yakni rasa untuk saling membantu.

** Regi/PPMKP

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pada Senin, 1 Februari 2021, dunia dikejutkan dengan kudeta atau penggulingan kekuasaan pemerintahan Myanmar. Penggulingan itu dilakukan oleh seorang jenderal senior Min Aung Hlaing dengan menggunakan militer yang ia pimpin. Kudeta tersebut menahan pemimpin Myanmar dan sejumlah tokoh Partai National League for Democracy (NLD), diantaranya Aung San Suu Kyi (seorang pemimpin sipil) dan Presiden Win Myint.

Siapa sebenarnya sosok Jenderal Min Aung Hlaing tersebut, berikut profil singkatnya

Seorang Mahasiswa Universitas Yangon

Pada tahun 1972, Min Aung Hlaing adalah sorang masyarakat biasa yang mengenyam pendidikan di Universitas Yangon sampai tahun 1974. Di tahun 1974, Min Aung Hlaing memutuskan bergabung dengan Universitas Militer Utama yaitu Akademi Layanan Pertahanan (DSA).

Seorang Pelajar dan Calon Perwira Biasa

Pada masa Min Aung Hlaing bergabung kedalam militer, dia adalah orang yang pendiam dan tidak menonjol menurut seorang anggota DSA.

Diangkatnya Seorang Panglima Militer Myanmar

Pada tahun 2011, terjadi kekacauan yang membuat Myanmar melakukan transisi pada sistem pemerintahannya (perubahan perubahan rezim) menjadi demokrasi. Setelah terjadinya kekacauan tersebut, Min Aung Hlaing diangkat menjadi Panglima Militer Myanmar.

Menjadi Politisi dan Tokoh Masyarakat

Pada tahun 2016, Min Aung Hlaing menjadi tokoh masyarakat sejak masa jabatan pertama Aung San Suu Kyi. Di masa itu dia menyatakan menyatakan bahwa jabatan Panglima Militer di Myanmar setara dengan Wakil Presiden. Lalu, Min Aung memperpanjang masa jabatannya dalam memimpin Militer Myanmar selama lima tahun.

Kasus Pembantaian Etnis Rohingya

Pada tahun 2017, Min Aung Hlaing dituding telah melakukan serangan terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya dan membuat pernyataan yang kontroversial yaitu “tidak ada Rohingya di Negara kami”. Banyak masyarakat dan para pengamat yang mengharapkan Min Aung Hlaing mundur pada tahun itu. Termasuk dugaan keterlibatan Aung San Suu Kyi atas genosida Rohingya yang dikecam dunia, khususnya negara-negara muslim.

Kudeta

Yang terakhir ini membuat geger masyarakat dunia karena pemerintahan Myanmar yang sah digulingkan secara paksa oleh Jenderal Min Aung Hlaing bersama para militernya. Alasan dari Min Aung Hlaing melakukan kudeta tersebut yaitu keluhan dari tentara tentang ketidakberesan pada Pemilu, 8 November 2020 yang memberikan Partai Aung San Suu Kyi memenangkan Pemilu dan Min Aung Hlaing menentang hasil Pemilu tersebut. Bukan hanya itu, kudeta itu juga dilakukan karena pemerintahan Aung San Suu Kyi dinilai tidak becus dalam menangani pandemi Covid-19.

** Fahmi [MG/Unp-Jb]

Bogor | Jurnal Inspirasi

Perjuangan tim E-sport asal Indonesia RRQ Hoshi serta Alter Ego kandas di kompetisi Mobile Legends World Championship (M2) secara offline di Singapura. Salah satu finalis MPL Indonesia Season 6 RRQ Hoshi menjadi sorotan publik karena pelatihnya yang menyatakan mengundurkan diri setelah kekalahannya pada kompetisi M2 oleh Burmese Ghouls asal Myanmar.

Pada akun Youtube resmi RRQ Hoshi, Selasa (2/2/2021), dia mengupload sebuah video yang memperlihatkan cuplikan akhir video James sebagai pelatih RRQ sedang berbicara kepada para pemain dan menyatakan bahwa ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih.

James juga menyatakan bahwa ia bukan tak ingin melatih RRQ Hoshi lagi, tetapi karena yang ia berikan kepada tim kurang baik untuk performa RRQ saat ini. Dalam video tersebut terlihat kenangan-kenangan James saat melatih para pemain RRQ dan melewati manis pahitnya dunia Kompetisi E-Sport.

Tetapi ini masih sebuah konten video dan belum ada pernyataan resmi dari akun sosial media RRQ. James adalah seorang pelatih yang membawa tim RRQ Hoshi menjuarai beberapa kompetisi, baik itu juara MPL, dan membawa RRQ Hoshi juara tiga.

Pada saat itu James menjadikan RRQ sebagai tim E-Sport terkuat di Indonesia dan dijuluki KING atau Sang Raja dan menjadikan tim EVOS E-Sport sebagai rival abadi dalam turnamen Mobile Legends.

** Fahmi [MG/Unp-Jb]

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait bukti kepemilikan tanah. Kini, bukti kepemilikan tidak lagi berbentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas, melainkan sertfikat elektronik yang datanya masuk dalam sistem pertanahan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Beleid diteken dan berlaku mulai 12 Januari 2021.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dalam beleid itu menyebutkan bahwa seluruh pendaftaran kepemilikan tanah akan dilakukan secara elektronik sejak aturan berlaku. Pendaftaran ini berlaku untuk tanah yang akan menjadi hak milik dan tanah yang sudah dimiliki oleh seseorang atau lembaga.

Selanjutnya, bukti kepemilikan tanah akan berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik alias sertifikat elektronik. Dokumen itu akan diterbitkan melalui sistem elektronik dan bisa dilakukan alih media untuk menjadi sertifikat bagi pemilik tanah.

“Penerbitan sertifikat elektronik untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar atau penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik tanah yang sudah terdaftar,” demikian Pasal 6 dalam aturan tersebut seperti dikutip , Rabu (3/2).

Bersamaan dengan ketentuan ini, maka sertifikat kepemilikan tanah dalam bentuk buku tanah tidak akan berlaku lagi. Sebab, sertifikat tanah elektronik sudah mencakup data dan informasi yang selama ini ada di buku tanah, surat ukur, hingga gambar denah satuan rumah susun.

Oleh karenanya, setelah pemilik memiliki sertifikat elektronik, maka bukti kepemilikan dalam bentuk kertas akan ditarik oleh Kantor Pertanahan. Selanjutnya, data-data itu akan dialihmediakan alias scan dan disimpan di pangkalan data atau sistem pertanahan elektronik.

“Kepala Kantor Pertanahan menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan,” tulis Pasal 16 ayat 3. Bila nanti ada perubahan data dan informasi dalam sertifikat elektronik, maka prosesnya juga akan dilakukan secara elektronik.

** ass

Surabaya | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota Surabaya yang berencana menyita KTP elektronik warga yang melanggar protokol kesehatan (prokes) dikritisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur. Langkah tersebut dinilai inkonstitusional atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi mengambil hak warga negara.

“Karena pada prinsipnya, KTP elektronik itu adalah kartu identitas penduduk yang secara konstitusi diatur Undang-Undang Kependudukan. Fungsinya untuk mendapatkan pelayanan publik,” ujar Kepala DP3AK Jawa Timur, Andriyanto, Rabu (3/2).

Dia merespon Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto yang mengatakan, pelanggar protokol kesehatan di Kota Pahlawan diberi sanksi administratif berupa penyitaan KTP dan diwajibkan membayar untuk syarat pengambilannya. Apabila dalam kurun waktu 7 hari mereka tidak melakukan pembayaran, pihaknya kemudian melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk dilakukan pemblokiran data kependudukan.

“Mereka kita kasih waktu 7 hari untuk membayar dan mengambil KTP. Kalau 7 hari tidak diambil, kita laporkan ke Dispenduk untuk dilakukan pemblokiran kalau KTP Surabaya. Untuk KTP luar, nanti Dispenduk akan menghubungi ke Dinas Kependudukan kabupaten/kota dimana dia berasal,” kata Eddy. 

Namun menurut Andriyanto, KTP elektronik yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu syarat administratif agar yang bersangkutan bisa menerima berbagai layanan publik. Seperti memperoleh bantuan sosial pendidikan, mendapatkan pelayanan perbankan, dan urusan-urusan lainnya.

“Sehingga kalau KTP ini disita, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menuntut pelayanan publiknya. Dikhawatirkan juga, masyarakat itu menjadi meremehkan untuk mengambil itu,” kata dia.

Andriyanto melanjutkan, banyak alasan yang membuat masyarakat enggan mengambil KTP yang disita. Misalnya, tidak kuat membayar denda atau merasa ribet di tengah banyaknya kesbikuan lain. 

Bahkan, bukan tidak mungkin masyarakat memilih untuk membuat KTP elektronik baru, dengan berbagai alasan. “Dia akan mencoba datang ke Dukcapil untuk memperbarui KTP-nya, mungkin bisa dengan alasan hilang, yang notabene, Insya Allah relatif mudah meminta surat kehilangan dari kepolisian,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Andriyanto, ketika KTP itu disita atau menjadi jaminan, malah akan membebani Satpol-PP dalam hal menyimpan KTP milik masyarakat. Karena bisa jadi, lebih dari tujuh hari, masyarakat masih enggan mengambik KTP-elektroniknya yang disita.

Andriyanto mengatakan, dalam Undang-Undang Kependudukan memang tidak diatur secara spesifik larangan penyitaan KTP-elektronik. Apalag,i bila kebijakan itu sudah dilandasi sejumlah aturan seperti Peraturan Bupati, Wali Kota, atau Peraturan Daerah.

Asas yang digunakan, kata Andriyanto, adalah lex spesialis derogat lex generali atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Menurutnya itu boleh-boleh saja.

“Tapi harus dipahami bahwa memberi sanksi pelanggar protokol kesehatan dengan menyita KTP itu perlu dipertimbangkan. Intinya, penyitaan KTP itu dalam sistem pemerintahan secara utuh integral dari pusat boleh saya katakan inkonstitusional,” ujarnya.

Andriyanto mengatakan, dalam hal sanksi saja, penyitaan KTP elektronik ini sebenarnya belum tentu memberikan efek jera. Begitu pun bagi masyarakat lainnya, penyitaan KTP elektronik juga belum tentu membuat mereka takut untuk tidak melanggar protokol kesehatan.

Menurutnya, banyak sanksi sosial yang lebih bisa membuat masyarakat jera untuk melanggar protokol kesehatan. Seperti meminta pelanggar protokol kesehatan membersihkan fasilitas umum atau push up seperti yang pernah diterapkan, kemudian mempostingnya ke media sosial.

“Itu akan memberikan efek luar biasa, lho. Dia akan menjadi malu. Saya yakin itu. Wong kalau dia naik sepeda motor saja, kemudian plat nomornya dikeluarkan di media sosial itu saja sudah membuat dia malu,” kata dia.

** ass