Majalengka | Jurnal Inspirasi

Lima angkatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petani dan Penyuluh Aspirasi Komisi IV DPR RI yang digelar Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-Bogor,  berturut – turut dilaksanakan mulai 20 – 22 Februari 2021.

Angkatan I dan II diikuti 200 peserta yang antusias dikelas komoditas padi dan peternakan. Tidak kurang dari 500 orang peserta terdiri dari petani penyuluh sudah terdaftar untuk mengikuti kegiatan yang di dibuka anggota dan Badan Musyawarah Komisi IV  DPR RI Sutrisno didampingi Kepala PPMKP Yusral Tahir, Sabtu (20/02/2021).

Kolaborasi Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Komisi IV DPR RI melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) ini adalah untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh petani.

“ Pemerintah atas kesepakatan dengan DPR RI menyelenggarakan bimbingan tehnis (Bimtek)  bagi Petani dan Penyuluh. Program ini adalah program aspirasi anggota DPR untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat, “ ujar wakil dapil Subang, Majalengka dan Sumedang ini.

Lebih jauh Sutrisno mengatakan menyediakan pangan yang cukup adalah tugas negara. Meski demikian agar produksi dalam negeri bisa mencukupi kebutuhan pangannya, semua harus bersatu bergotong royong membangun pertanian. Mulai dari pusat, pemerintah provinsi, kabupaten sampai kedesa, dengan para petani.

Kata Sutrisno  agar pangannya cukup, menurut UU Cipta Kerja kesediaan pangan negara pertama diperoleh dari hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh petani. Yang kedua dari cadangan pangan nasional dan  ketiga dari impor. “ Nah untuk impor jangan sampai impor, kalau impor nanti bisa menggeser produksi saudara – saudara,  kalau tidak bisa bersaing,” ungkapnya.

Untuk mendorong hal tersebut pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat regulasi memfasilitasi petani berupa sarana dan prasarana produksi dari mulai mengolah tanah sampai panen. Ia mengajak petani memanfaatkan fasilitas – fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut dengan baik.

“ Alsintan, traktor roda dua dan roda  empat, pompa air, cultivator, hingga alat penyemprotan, demikian juga alat panen semua untuk petani agar biaya produksinya bisa ditekan,  ditingkatkan produksinya. Kelebihan buat petani bisa lebih besar, “ ucapnya.

Tidak hanya alat tapi juga benih,  subsidi pupuk. Fasilitas lain yakni petani diasuransikan. Ketika musim tanam petani daftar asuransi yang preminya sebagian besar ditanggung pemerintah. Sehingga ketika terkena musibah banjir misalnya bisa mendapat penggantian. Ketika petani tak punya modal, pemerintah sudah menyiapkan kredit usaha rakyat (KUR) yang bunganya dengan bunga rendah empat persen setahun.

Mengenai peningkatan produksi Yusral Tahir Kepala PPMKP menyampaikan petani jangan takut untuk mengadopsi teknologi – teknologi baru.  “Memang tidak mudah mengadopsi teknologi baru, tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi mencoba jangan takut gagal. Jika berhasil itu baik, tapi mencoba gagal, diantara kegagalan itu pasti ada hal – hal yang bisa kita pelajari, kenapa gagal, “ ujarnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan kehadiran fasilitas sarana prasarana  dari pemerintah untuk petani diantaranya kredit usaha rakyat (KUR) pertanian merupakan salah satu upaya negara memastikan kesejahteraan para petani. Selain itu, tegas Syahrul, untuk membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

Tidak hanya untuk petani sarana prasarana  untuk para penyuluh pertanian juga diprioritaskan. Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan sarpras ini diberikan untuk meningkatkan kemudahan dan kontribusi penyuluh dalam melakukan pendampingan petani. Peran penyuluh kata Dedi sagat menentukan peningkatan produksi dan kesejahteraan petani serta mentransformasi ilmu pengetahuan untuk pembangunan pertanian berbasis digital atau teknologi 4.0.

** Regi/PPMKP

Malang | Jurnal Inspirasi

BPP Model Kostratani Sugio mengadakan kegiatan rapat koordinasi dengan distributor pupuk bersubsidi dan kios penyalur pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan dalam agenda pembahasan laporan input data e-Verval (elektronik verifikasi pelaporan) pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan, Jumat (19/2/2021). 

Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan  sesuai protokol kesehatan,  menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker dan sosial distancing. Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri 12 kios penyalur pupuk bersubsidi, 1 distributor dan 10 PPL BPP Sugio. 

Dalam sambutannya, Sumadi SP sebagai Koordinator wilayah kecamatan Sugio mengatakan, kegiatan e-Verval ini sebagai dasar Kementerian Eertanian untuk menyalurkan subsidi pupuk kepada petani sehingga dibutuhkan pelaporan dari kelompok tani secara berkala dan tepat waktu.

Jumlah kelompok tani di wilayah Kecamatan Sugio sebanyak 96 kelompok tani terdiri dari 14.300 petani yang terdaftar dalam e-RDKK. 

Dedi Nursyamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian – Kementerian Pertanian RI (BPPSDMP) mengatakan bahwa pupuk salah satu sarana produksi yang penting untuk pertanian. Pemerintah selalu mengalokasikan anggaran besar dengan kebijakan pupuk bersubsidi bagi petani agar mendapat pupuk berkualitas.

Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 di Kecamatan Sugio adalah terdiri dari pupuk Urea sebanyak 3401 ton, untuk pupuk phonska sebanyak  1774 ton, sedangkan pupuk SP36 sebanyak 255 ton, sedangkan pupuk ZA sebanyak 1022 ton. Untuk pupuk pertorganik sebanyak 1522 ton, dan untuk pupuk organik cair sebesar 2909 liter, begitu paparnya. 

Lebih lanjut Sumadi berharap agar alokasi pupuk yang sudah ada benar benar dipegang dan dilaksanakan sesuai aturan yang ada agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Menurut Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo yang kerap mengingatkan petani agar tidak terlalu bergantung pada pupuk buatan karena berpeluang mengikis biaya operasional bercocok tanam.

“Jangan terlalu bergantung pada pupuk kimia. Pupuk organik lebih bagus. Petani harus belajar dan membiasakan tidak bergantung pada subsidi pupuk, walau pemerintah selalu menyediakan anggaran besar pupuk subsidi untuk petani,” kata Mentan Syahrul.

Benny sebagai tim e-Verval di BPP Sugio berharap kepada kios penyaluran pupuk agar laporan penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu. “Kita ini hanya diberi waktu 10 hari, yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 disetiap awal bulannya, dan seandainya molor saya khawatir akan berimbas pada subsidi pupuk yang tidak akan terbayar sepenuhnya,” kata dia.

Menurut Vison Amali selaku Distributor ALRK (Alam Lamong Raya Kencana) menyampaikan, tahun 2021 di Kecamatan Sugio dialokasikan pupuk Urea sebesar 100%, untuk pupuk phonska sebesar 37 % dan Za sebesar 50 %, prosentase itu dari e RDKK yang dibuat oleh kelompok tani.

Ia menghimbau kepada kios pupuk, “Ini sudah akhir bulan loh, dan awal bulan harus segera masuk laporannya dan mohon kerjasamanya”, begitu ungkapnya.

** Catur/BBPP Batu

Cilegon | Jurnal Inspirasi

Kelompok tani (Poktan) Kedawung Lingkungan Kedawung RT 002 RW 007 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon jalani penilaian poktan berprestasi komoditas padi tingkat provinsi Banten tahun 2021.  Dalam penilaian ini poktan Kedawung didampingi penyuluh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon, Shofi Nur Prihatin.

“ Poktan Kedaung  kelurahan Taman Baru  terpilih mewakili Kota Cilegon dalam penilaian poktan berprestasi komoditas padi tingkat provinsi Banten. Poktan ditunjuk berdasarkan kesepakatan,   dan tentu dengan mempertimbangkan indikator-indikator  yang telah ditentukan, “ terang Shofi.

Sebagai PPL Ia mendampingi poktan dalam hal kelengkapan buku- buku  adminstrasi, seperti profil kelompok, buku tamu, buku keuangan, buku kegiatan,buku notulensi, buku.inventarisasi barang, buku.produksi, buku arsip surat dan dokumentasi kegiatan. Ia menuturkan penilaian ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur kinerja kelompok dan untuk  memotivasi kelompok agar lebih maju.

“ Untuk juara atau tidak tergantung tim penilai. Yang terpenting sebagai penyuluh pendamping dan kelompok adalah berhasil mewakili kota, “ tuturnya.

Shofi menuturkan penilaian dilakukan untuk berbagai kriteria komoditas seperti poktan komoditas padi, horti dan  jagung.  Selain itu juga penilaian pelaku utama (petani), PPL PNS,  THL TBPP serta BPP. 

Kata Shofi penilaian dilakukan setiap tahun untuk mencari para pelaku yang berprestasi dbidangnya.

Menurutnya poktan binaannya dilakukan penilaian karena memang fokus dan bergerak pada komoditas padi dan sudah menerapkan inovasi teknlogi. Di lahan 10,5 hektar poktan Kedawung dengan ketua Mujianto diterapkan inovasi jarwo 2:1 dan 4:1, dengan hasil produksi tinggi.  Tiap ubinan mendapat  6,5 kg – 7kg ukuran 2,5m x 2,5m.  Poktan inipun melakukan pengelolaan alsin traktor sehingga mampu mengiisi kas kelompok.

Penilaian dilakukan ketat oleh tim penilai provinsi. Aspek penilaian didsarkan pada administrasi dan lapangan. Penilaian tersebut diatur dan dilaksanakan sesuai instrument penilaian yang objektif dan ditetapkan berdasarkan peraturan menteri pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan, petani Indonesia harus mengikuti perkembangan teknologi di era 4.0 dan memanfaatkan mekanisasi atau alat mesin pertanian ( alsintan) dengan lebih maksimal.

” Petani Indonesia tidak boleh tertinggal karena banyak inovasi teknologi dan mekanisasi yang dibuat untuk meningkatkan produktivitas pertanian,” kata Mentan SYL.

Menyoroti keberadaan kelompok tani  Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi mengatakan poktan dapat menjadi awal terbentuknya korporasi petani yang sahamnya dari petani.

Dedi meminta petani tidak lagi bekerja sendiri – sendiri lagi tetapi bersama – sama dengan membentuk korporasi petani. Iapun mendorong  petani mengubah semangat dan etos kerja, dari sekadar bertani menjadi pengusaha.

** Regi/PPMKP