Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pada 6 Mei-17 Meri 2021, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang total operasi semua moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api. Upaya pelarangan Itu dilakukan agar pelaksanaan kebijakan larangan mudik Lebaran yang diberlakukan pemerintah bisa menekan penyebaran Covid-19.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, larangan tersebut telah diatur dalam Peraturan menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Dalam Rangka Pencegahan Covid-19.

“Pengendalian transportasi itu dilakukan melalui larangan penggunaan, operasi sarana dan prasarana untuk semua moda transportasi,” katanya dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia Per 8 April 2021 dan Sosialisasi Regulasi Larangan Mudik 2021, Kamis (8/4).

Adita mengatakan, aturan mudik tersebut berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Adita memastikan, regulasi tersebut menyangkut sejumlah teknis operasional angkutan transportasi umum selama masa larangan mudik. “Ketentuan moda transportasi meliputi hal-hal yang dilarang, pengecualian-pengecualian, pengawasan, dan sanksi. Lalu diatur juga ketentuan mengenai wilayah aglomerasi,” tutur Adita.

Adita memastikan regulasi tersebut diterbitkan untuk mengantisipasi arus mudik pada tahun ini. Dia mengatakan, dari survei yang dilakukan Balitbang Kemenhub pada Maret 2021, sebanyak 11 persen responden atau 27 juta masyarakat yang memilih tetap mudik meskipun dilarang. 

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan keputusan itu diambil pemerintah demi menekan penyebaran virus corona di dalam negeri. Pemerintah katanya, tidak ingin peningkatan kasus corona yang terjadi pada saat libur panjang terulang lagi, jika mudik Lebaran diizinkan. “Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pemerintah mencoba belajar dari pengalaman. Oleh karena itu, ditiadakan mudik dari 6 Mei-17 Mei,” katanya.

Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, larangan moda transportasi untuk beroperasi juga berlaku untuk perjalanan darat. Di mana ada beberapa jenis kendaraan dan moda transportasi yang akan dilarang pada masa mudik Lebaran tahun ini.

Pertama adalah kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Lalu kendaraan motor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor. “Serta kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (8/4).

Selain itu, ada beberapa kendaraan yang masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan, pertama adalah kendaraan pimpinan tinggi lembaga RI. Kemudian kendaraan dinas operasional berplat dinas TIN dan juga Polri. Kemudian ada kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulan dan mobil jenazah. Serta yang terakhir adalah mobil barang yang tidak membawa penumpang.

“Jadi khusus mobil barang yang membawa barang saja, bukan untuk membawa penumpang. Seperti kasus yang tahun lalu, banyak mobil barang yang digunakan untuk membawa penumpang, itu tidak boleh,” jelas Budi

Selanjutnya kendaraan yang digunakan pelayanan kesehatan darurat, ibu hamil dan anggota keluarga intinya juga akan mendampingi. Dan terakhir adalah kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri. “Serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Budi.

Adapun beberapa kelompok masyarakat yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke luar kota, pertama terhadap masyarakat yang melakukan kunjungan terhadap keluarga sakit. Lalu yang kedua adalah masyarakat yang melakukan kunjungan duka atas anggota keluarga yang meninggal. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan ibu hamil dengan 1 orang pendamping.

Kemudian kepentingan melahirkan maksimal 2 orang pendamping. Dan yang terakhir adalah layanan kesehatan yang darurat. “Ada pengecualian bagi masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu yang bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, TNI/Polri, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan dan cap basah dari pimpinannya,” jelas Budi.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kasus gizi buruk di Kota Bogor ternyata masih ada. Hal itu terbukti saat Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin yang blusukan ke Kampung Pasir, RW07, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kamis (8/4).

Di kampung tersebut, Jenal menemukan belasan bayi dan balita dengan kondisi kekurangan gizi. Ia pun kemudian memberikan nutrisi dan protein berupa susu, telur puyuh dan biskuit kepada orang tuanya.

Menurut Jenal, kunjungan ke kampung Pasir ini bagian dari kegiatan Reses DPRD Masa Sidang ke II tahun 2021. Namun, pada reses kali ini, dirinya sengaja melakukan dengan cara door to door atau blusukan langsung ke rumah-rumah warga. Tujuannya, untuk melihat dan mendengar langsung kondisi serta aspirasi masyarakat.

“Jadi awalnya itu saya tergelitik saat melihat status WA Bu Sekcam (Sekretaris Camat) Bogor Timur, dimana status WA-nya seringkali menampilkan kondisi warga di lapangan yang luar biasa yaitu banyak balita dengan kategori stunting atau kurang gizi dan saya pun coba mengkonfirmasi kebenarannya, sehingga saya hari ini ke Kampung Pasir bersama Sekcam dan lurah setempat untuk melihat langsung kondisi warga,” ujarJenal kepada wartawan.

Usai melihat kondisi warga secara langsung, Ia pun mengaku prihatin karena kasus stunting di Kota Bogor ini ternyata masih tinggi, seperti halnya di Kampung Pasir ini yang terindentifikasi terdapat sekitar 13 balita dengan kondisi kekurangan gizi.

“Setelah kita cek ternyata faktanya memang di kampung Pasir ini terdapat sekitar 13 anak balita yang kondisinya kekurangan gizi, dan kasus ini seolah dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Padahal kalau kita lihat kasus stunting di Kota Bogor ini banyak, sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah,” tegasnya.

Ia meminta merintah jangan hanya fokus dalam penanganan kasus Covid-19 saja, karena kasus-kasus seperti stunting dan demam berdarah di Kota Bogor  masih banyak dan cukup tinggi.

“Saat ini kita fokus terhadap covid, sementara stunting, DBD seolah dipandang sebelah mata, seharusnya kita tidak boleh terlalu terbawa isu-isu itu, sedangkan kasus stunting yang kita temukan ini tidak diprioritaskan. Jadi saya selaku wakil rakyat akan menyampaikan kepada walikota agar dibuat suatu kebijakan yang berkelanjutan misalnya setiap bulan ada pemberian gizi dan protein bagi anak balita dengan kategori stunting ini,” tandasnya.

Sementara itu, Lurah Katulampa, Eka Deri mengatakan, kasus stunting ini disebabkan karena pola asuh dari orang tuanya dan juga dengan kondisi di keluarganya. Kendati demikian, pihaknya bersama kecamatan dan puskesmas fokus terhadap penanganan stunting di wilayahnya.

“Memang di RW07 ini ada 13 balita dengan kategori stunting dan ini akan kami pantau terus untuk mengetahui ada peningkatan atau tidak. Kegiatan ini juga bukan kali pertama kita lakukan, jadi ini rutin dilakukan oleh kita,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Jelang bulan suci Ramadhan, seorang penyanyi cantik asal Kota Hujan Triana Asoka Dewi, memberikan bantuan ke sejumlah masjid dan musola, salah satunya ke masjid tertua di Kota Bogor, yakni Masjid Al Mustofa di Kampung Bantarjati Kaum, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara.

Wanita berdarah sunda yang akrab disapa Okha Duo Queen ini mengatakan bahwa Ramadhan merupakan bulan berkah dan penuh ampunan, sehingga pantas jika diisi dengan berbagai kegiatan ibadah, salah satunya dengan jariyah ke masjid atau musola sebagai tempat ibadahnya umat muslim.

“Saya berniat semata mata ingin mendapatkan Ridho Allah SWT dengan berjariyah, terlebih lagi memasuki bulan suci Ramadhan. Kiita semua tahu, bahwa Ramadhan merupakan bulan penuh ampunan dan keberkahan,” ujar Okha usai menyerahkan bantuan kepada pengurus DKM Masjid Al Mustofa, Kamis (8/4).

Pelantun lagu Kejujuran karya Rahman Hakim yang berduet dengan Anggi Duo Queen ini menuturkan, dirinya berencana akan melakukan safari selama Rhamadan ke sebanyak 50 masjid dan musola di Kota Bogor. Selain itu, Okha pun berencana ingin berbagi dengan para dhuafa dan anak yatim.

“Insya Allah, rencananya sekitar 50an masjid dan musola pada jelang dan selama Ramadhan ini, doanya saja ya, mas. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran, kesehatan untuk semua,” lanjutnya.

Pemilik Boutique Cimoet ini menjelaskan, penyerahan jariyah tersebut sengaja di awali pada 8 April lantaran bertepatan dengan hari kelahirannya yakni 8 April 1991. Selain itu, jariyah yang dilakukannya sebagai ungkapan rasa syukur atas semua rejeki dan nikmat yang diberikan Allah SWT terhadap dirinya.

“Sekalian syukuran, karena hari ini tepat hari kelahiran saya. Ya sebagai ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DKM Masjid Al Mustopa, Ustadz Kusnadi menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas jariyah yang diberikan Okha.

“Kebetulan kami sedang proses renovasi masjid, jadi Insya Allah jariyah ini sangat bermanfaat. Semoga Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda, dan kesuksesan atas kariernya Mbak Okha sebagai penyanyi,” ungkapnya.

Selain di Masjid Al Mustofa, di hari yang sama jariyah juga diberikan kepada DKM Musola Sirajul Hudda Bantarjati Kaum, Masjid Nurul Hudda, Musola Nurul Hidayah dan Musola Nurul Falah Bantarjati Bawah, Masjid Annaba PWI Kota Bogor, Masjid Mas’a dan Musola Nurul Amal Vila Mutiara Kayumanis, Tanah Sareal Kota Bogor.

** Fredy Kristianto

Babakan Madang | Jurnal Inspirasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto meresmikan Masjid Jami Tine- Tang di Sentul Barat, Kecamatan Babakan Madang, Kamis (8/4).  Dalam kegiatan itu Airlangga Hartanto di dampingi WakIl Bupati Bogor Iwan Setiawan, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi.

Menurut Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, pembangunan Masjid Jami Tine-Tang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesalehan sosial dan ketahanan moral di masyarakat, yang pada akhirnya akan bermuara terhadap peningkatan kualias keberadaan umat di Kabupaten Bogor.

Selain itu kata dia, juga untuk memperbanyak pembangunan masjid sejalan dengan misi Karsa Bogor Berkeadaban di Kabupaten Bogor. “Semoga masjid ini berkah dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Bogor Raya, Kabupaten bogor dan seluruh masyarakat wilayah Sentul Barat maupun masyarakat yang ada di perjalanan melalui jalan tol ini,” kata Iwan Setiawan, Kepada Wartawan.

Selain itu kata Iwan bahwa pembangunan masjid untuk menciptakan ketahanan moral dilakukan juga melalui kegiatan Jumat Mengaji, program bedah pondok pesantren, program Jumat Keliling, peningkatan hidup umat beragama dan lainnya.

Tidak hanya itu Ia juga meminta agar pengurus DKM Masjid Tine-Tang dapat menjaga dan memberdayakan masjid itu dengan maksimal sebagai sarana ibadah bagi mereka yang sedang diperjalanan dan jadi pusat silaturahim, wadah Ukhuwah Islamiyah, untuk mendorong terwujudnya kesalehan sosial di Kabupaten Bogor.

“Karena sebaik-baiknya masjid adalah masjid yang bisa makmur oleh para jamaah,” katanya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, nama masjid Tine-Tang berasal dari panggilan kecil ibunda Menko Perekomomian yakni Tine, sedangkan Tang diambil dari nama panggilan kecil Airlangga Hartarto.

Ia mengaku bahagia dengan terbangunnya masjid yang diinisiasi oleh Yusuf Hamka. Masjid yang sangat berbeda secara arsitektur ikonik dan dari segi lokasi juga sangat strategis, karena persis berada di keluar tol menuju Jakarta.

“Pemilihan nama Tine-Tang ini kami sesuaikan dengan arsitektur masjidnya. Kami akan terus dorong kerjasama baik dengan BUMN dan swasta, karena masjid dan jalan tol ini memang penting untuk kemudahan masyarakat,” ujar Airlangga.

Selanjutnya, Ketua Pengurus PT. Citra Marga Nusapahala Persada, Tbk., Mohamad Jusuf Hamka mengatakan bahwa, nama Tine-Tang itu adalah nama ayahanda dan ibunda Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurutnya tidak ada yang kebetulan melainkan atas izin Allah nama Tine-Tang sesuai dengan karakteristik oriental Chinese book.

“Sebagai panitia pembangunan masjid, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak Kemenko Perekonomian, Pemkab Bogor, Kota Bogor dan seluruh masyarkat. Selain dapat membangun masjid ini, kami dapat membangun Pojok Halal bagi para UMKM untuk memakmurkan masjid. Semoga pembangunan ini dapat bermanfaat bagi kita semua,” tukasnya.

Sementara, Ketua DPD Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi mengaku berbahagia ada masjid yang dibangun atas kecintaan anak kepada orang tuanya.

“Kalau mendengar penjelasan beliau (Airlangga Hartanto) tentang muasal diberi nama Masjid Tine-Tang, terharu sekali ya. Nama yang mencerminkan cinta dan bakti anak kepada orang tuanya,” kata Wanhay mengakhiri.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Guna menjadi Good Corporate Governance, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor meminta ilmu kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor di Hotel Salak pada Kamis (8/4).

Kepada wartawan, Direktur Utama (Dirut) Perumda PPJ Kota Bogor, Muzakkir mengatakan bahwa pihaknya sejalan dengan arahan Pemkot Bogor tentang pengelolaan BUMD yang baik dan transparan. Kata dia, PPJ ingin diberikan masukan bagaimana menyelesaikan kasus hukum, ada problem dilapangan.

“Kami banyak mendapat masukan serta trobosan yang bisa dilakukan kedepan dengan meminta pendampingan dari Kejari Kota Bogor. Meski sudah MoU dengan Kejari Kota Bogor tapi tetap harus ada penguatan,” ujarnya.

Menurut Muzakkir, dengan adanya pemahaman anti korupsi dari Kepala Kejari (Kajari) Kota Bogor Herri Hermanus Horo, jajaran direksi, pejabat serta karyawan mendapatkan ilmu baru. Sehingga direksi tidak salah langkah kedepannya.

“Seminar akan dilaksanakan satu tahun sekali tetapi untuk konsultasi bisa kapan saja dengan Kajari Kota Bogor ataupun Kasi Datun. Intinya acara ini membuka Pemahaman bagi Direksi, manager, asisten manager hingga kepala unit,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Bogor, Herri Hermanus Horo menyampaikan, tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara tertuang dalam pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi ‘di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah’.

“Ada juga dalam pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI: Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Pasal 24 Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Dengan Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” ungkapnya.

Kata dia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada Negara atau Pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Dalam peraturan menteri negara badan usaha milik negara nomor : PER-01/MBI/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance pada badan usaha milik negara. Yang pertama adalah transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan,” ungkapnya.

Poin kedua, kata dia, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Kata dia, pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang undangan dan prinsip prinsip korporasi yang sehat. Ketiga kemandirian yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan prinsip korporasi.

“Kemudian terakhir kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Tender proyek Masjid Agung hingga kini belum dilelangkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Bogor lantaran dokumen tender belum diinput oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Menanggapi hal itu, Kepala Sub BagianPembinaan Peng­adaan Barang dan Jasa pada Bagian PBJ Setda Kota Bogor, Dedi Rus­mana mengatakan bahwa tidak ada batas waktu sampai kapan proyek itu akan ditenderkan. “Nggak ada batas waktu, tergantung dari PUPR menginputnya,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/4).

Kendati demikian, kata Dedi, sebaiknya proyek senilai Rp32 miliar itu harus ditenderkan pada April 2021. Apabila jangka waktu pengerjaannya adalah selama tujuh bulan. “Kalau tujuh bulan mesti ditenderkan sekarang, karena proses lelang memakan waktu sebulan,” ungkapnya.

Dedie menambahkan, apabila waktu pelaksanaan pekerjaan selama delapan bulan, otomatis proyek tersebut takkan terkejar. “Kalau delapan bulan, nggak akan terkejar. Waktunya sangat mepet,” jelasnya.

Kepala Dinas PUPR, Chusnul Rozaqi mengatakan, masih melakukan review lantaran adanya Permendagri dan Permen PU Nomor 14 Tahun 2020. “Jadi dalam aturan tersebut tidak ada lagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tapi menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” ujarnya.

Menurut Chusnul, setelah review selesai dilakukan, maka pihaknya akan segera memasukan dokumen agar dapat dilelangkan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Bogor. “Ya, Insya Allah dalam waktu dekat ini segera diinput, agar dapat dilelangkan,” ucap Chusnul.

Pemkot sendiri pada tahun ini menganggarkan Rp32 miliar yang berasal dari APBD untuk membangun Masjid Agung yang dimulai dari pondasi atap struktur baru sesuai rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Prosesnya saat ini, pembangunan Masjid Agung sudah dilakukan lelang untuk konsultan pengawas sejak Februari lalu. Saat ini hanya tinggal menunggu penetapan pemenangnya. “Sedangkan untuk konstruksinya kita masih menyelesaikan administrasi yang disesuaikan dengan Permen PUPR yang menyangkut persyaratan tambahan maupun Permendagri yang menyangkut keuangan daerah,” katanya.

Jika tak ada halangan berarti, lelang akan dimulai pada pekan kedua bulan April ini. Sehingga pada bulan Mei mendatang, pemenang lelang sudah diketahui untuk melanjutkan pekerjaan fisik pada bulan berikutnya.

Detail pengerjaannya sendiri, pada Masjid Agung akan dilakukan pemasangan atap sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PUPR. Dimana pada pembangunan atap ini tidak boleh membebani struktur yang lama. Sehingga pembangunan akan dimulai dari pondasi struktur awal, sampai kepada struktur atap dan atapnya sendiri.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Rasio keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Bogor menurun drastis. Data Dinas Kesehatan Kota Bogor per Selasa (6/4) menunjukan jumlah tempat tidur isolasi yang terisi hanya 30,7 persen. Angka ini jauh di bawah ambang batas BOR menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 60 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menjelaskan, dari total 809 tempat tidur isolasi di 21 rumah sakit rujukan yang disiapkan, saat ini hanya terisi 248 atau 30,7 persen. Padahal, sebelumnya BOR di Kota Bogor sempat menembus angka 88 persen pada Januari 2021.

Penurunan juga terjadi di Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Kota Bogor tercatat jumlah tempat tidur yang terisi hanya 9 unit atau 14,1 persen dari total yang disiapkan 64 unit. 

“Alhamdulillah tren BOR di rumah sakit turun karena kasus pasien terkonfirmasi positif juga turun, terutama kasus dengan gejala sedang dan berat. Di mana kasus kategori ini harus dirawat di rumah sakit,” ungkap Retno di Balaikota Bogor.

Faktor lain, kata Retno, menurunnya kasus positif dengan gejala sedang dan berat ini juga karena program vaksinasi yang terus dilakukan dan menjangkau lebih banyak warga. “Bisa saja kemungkinan faktor vaksinasi. Jadi, andaikan terpapar juga tidak berat sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit,” terangnya.

Retno menambahkan, selain BOR yang menurun, angka kesembuhan di Kota Bogor naik menjadi 91,9 persen (lebih tinggi dari Jawa Barat dan Nasional). Kemudian angka kasus aktif di Kota Bogor juga turun menjadi 6,6 persen (lebih rendah dari Jawa Barat dan Nasional). Sedangkan angka kematian akibat Covid-19 di Kota Bogor 1,6 persen (lebih rendah dari angka kematian Nasional).

Meski demikian, Retno meminta masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. “Meskipun tren kasus menurun dan sudah ada vaksinasi, bukan berarti kita sudah bebas pandemi. Sehingga kami imbau kepada masyarakat harus tetap waspada terhadap penularan Covid-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M,” ujar Retno.

“Tinggi rendahnya kasus Covid sangat tergantung pada kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” tambahnya.

Sejak awal pandemi hingga Rabu (7/4) sudah tercatat total terkonfirmasi positif 14.229 kasus, selesai isolasi atau sembuh 13.114 kasus, masih sakit 889 kasus dan meninggal 226 kasus.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bogor, Bima Arya memimpin lansung apel dan simulasi bencana banjir dan longsor di Kampung Bebek RT 02/10, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kamis (8/4/2021). Bersama puluhan anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), unsur TNI serta Polri, Bima Arya melihat secara langsung bagaimana kesiapan petugas dalam menangani bencana.

Dalam amanatnya, Bima Arya menyampaikan bahwa bencana bukanlah hal yang harus dianggap biasa – biasa saja. Justru, kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Terutama dalam hal koordinasi lintas instansi. “Komunikasi ketika bencana itu datang, dan sosialisasikan kepada warga. Memang di titik ini terus dilakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan secara permanen. Dengan meminta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat terkait dengan pembangunan infrastruktur,” jelas Bima Arya.

Akan tetapi, kata dia, karena pembangunan infrastruktur ini masih berproses, tentunya kesiagaan warga yang didukung oleh kesiapan sistem koordinasi ini mutlak menjadi penting. “Hari ini kita melakukan simulasi, untuk memantapkan ketika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, semua sudah siap. Warga dievakuasi tanpa ada bertanya lagi mengapa dan kemana. Semua harus sudah siap dengan skenarionya. Di lapangan juga jelas siapa komandonya, bagaimana koordinasinya dan kebutuhannya apa saja, dipenuhi oleh siapa saja,” urai Bima Arya.

Terpisah, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor, Theofilo Patrocinio Freitas menjelaskan, simulasi ini sebagai bentuk dari antisipasi bencana. Terutama membiasakan masyarakat maupun petugas untuk siap apabila terjadi bencana. “Masyarakat dan petugas semua bisa menempatkan diri dimana posisi jalur evakuasi atau dimana titik kumpul. Lalu masyarakat juga tahu harus lapor kemana saja dan petugas juga tahu apa yang dilakukan,” kata Theo.

Simulasi dimulai dengan laporan pantauan Bendung Katulampa jika sudah mencapai ketinggian yang maksimal atau menuju siaga satu. Dengan waktu satu jam, air dari Katulampa sudah tiba di Kampung Bebek. Sehingga laporan dari Pintu Air Katulampa menjadi warning agar warga Kampung Bebek siaga.

“Petugas RT dan RW ditambah petugas kelurahan dengan babinsa dan babinkamtibmas langsung melakukan imbauan kepada masyarakat setempat untuk mengamankan barang – barangnya. Dan meninggalkan rumah dalam posisi aman ke tempat yang lebih aman atau di titik kumpul yang telah disiapkan,” katanya.

Saat ini juga, sambung Theo, rambu jalur evakuasi dan titik kumpul sudah terpasang disana. Sehingga masyarakat hanya tinggal mengikuti instruksi jika terjadi banjir. Disisi lain, Theo juga memastikan bahwa petugas siaga 24 jam. “Petugas siaga 24 jam, yang piket di Pusdalops maupun dari unsur – unsur lainnya juga semuanya dimaksimalkan. Sehingga kalau ada apa – apa langsung ditindak,” tegasnya.

Lalu, kata Theo, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Salah satunya dalam pembangunan fisik untuk membuat tembok penahan tanah antara permukaan sungai dengan pemukiman warga.

Ditempat yang sama, Camat Bogor Utara, Marse Hendra Saputra mengungkapkan bahwa pada prinsipnya instansi di tingkat kecamatan hingga kelurahan terus memberikan imbauan kepada warga untuk selalu memantau kondisi wilayahnya. “Disini juga kebetulan sudah ada Satgas Ciliwung yang setiap saat begitu debit air di Katulampa naik, informasi sudah sampai. Begitu ambang di batas siaga dua, itu sudah kami persiapkan sebelum masuk ke siaga satu,” kata Marse.

Begitu Katulampa masuk di siaga satu, sambung Marse, warga sudah diimbau untuk menghindari kawasan dan segera mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Bentuk antisipasi lainnya, jika air sudah benar – benar naik ke permukaan, maka tim trantib dan penanggulangan bencana di wilayah akan langsung membantu untuk melakukan pendataan.

“Kira – kira dampak dari banjir atau bencana itu seperti apa. Sehingga bisa kita permudah untuk kita komunikasikan dan koordinasikan dengan pihak – pihak yang berkewajiban atau yang terkait,” ungkapnya.

Soal pembangunan tebing penahan di wilayah Kampung Bebek, Marse mengatakan jika saat ini pihaknya terus mendorong agar pembangunan tersebut terealisasi. Marse mengaku hal ini terus dikomunikasikan dengan Kementerian PUPR dalam hal ini dibawah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS-CC).

“Tahapan awal kemarin sudah dilaksanakan di arah RW 04, tinggal lanjutannya kesini. Koordinasi kita jalankan terus, usulan juga sudah kita sampaikan. Sampai saat ini kita belum menerima informasi lebih lanjutnya. Tetapi akan tetap terus kami koordinasikan,” katanya.

** Fredy Kristianto/rls