26.6 C
Bogor
Friday, February 6, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 13

Insiden Pongkor, Kapolda Sebut Telah Evakuasi 11 Penambang.

0

Nanggung l Jurnal Bogor
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut ada total 11 korban meninggal dalam insiden asap di dalam lubang tambang emas kawasan PT ANTAM UBPE Pongkor.

Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Mako Polsek Nanggung, Kamis (22/1).

“Alhamdulillah untuk Nanggung sudah tiga orang yang kami selamatkan, dan dari beberapa desa lagi sudah kita selamatkan itu kurang lebih kurang lebih berjumlah sebelas orang dari semuanya,” ungkap Rudi Setiawan.

Sejak insiden asap itu terjadi pada Selasa (13/1) lalu, kata Rudi, jajaran kepolisian langsung merespons dengan melakukan upaya evakuasi para korban.

Sebagai tindaklanjut, posko siaga juga didirikan di Mako Polsek Nanggung untuk menerima laporan atau informasi dari keluarga yang menjadi korban insiden tersebut.

“Kami dari Polda Jabar, Polres bogor dan jajaran TNI berikut Pemda, ketika mengetahui ada peristiwa atau bencana di seputaran Gunung Pongkor itu kami langsung melaksanakan evakuasi, itu yg utama dilakukan,” katanya.

Sementara dari sebelas korban yang ditemukan, sambung Kapolda Jabar, semuanya telah diserahkan kepada masing-masing keluarga dan telah dikebumikan.

Pihak kepolisian pun masih membuka ruang bagi masyarakat jika merasa masih ada anggota keluarganya yang hilang dalam insiden asap di dalam lubang tambang emas.

Namun berdasarkan hasil operasi tim gabungan, kondisi area yang menjadi sumber munculnya asap dari dalam lubang masih dinilai berbahaya.

“Masih ada asap yang mengandung CO2 dan itu masih di ambang batas aman. Kita belum tahu (korban lainnya) karena memang ada beberapa lorong atau beberapa lubang yabg belum bisa dimasuki karena cukup berbahaya bagi yang menolong,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Jabar juga menemui sejumlah perwakilan keluarga korban. Sejumlah bantuan juga diberikan untuk meringankan beban keluarga korban yang ditinggalkan.

Setelah kunjungan ke Mako Polsek Nanggung, Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi melanjutkan kunjungan ke Kantor PT ANTAM UBPE Pongkor.

**Arip Ekon

Polsek Ciomas Gencarkan Patroli KRYD Dini Hari, Cegah Gangguan Kamtibmas

0

Ciomas | Jurnal Bogor
Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Ciomas terus menggencarkan patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada jam-jam rawan, khususnya pada dini hari.

Patroli KRYD tersebut dilaksanakan secara rutin setiap malam mulai pukul 00.00 hingga 05.00 WIB, dengan menyasar wilayah perbatasan kabupaten dan kota, serta kawasan permukiman warga yang dinilai rawan gangguan keamanan.

Kapolsek Ciomas, AKP Hendra Kurnia mulai bertugas pada tanggal 5 Januari 2026 berdinas di Kecamatan Ciomas mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program kepolisian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal, seperti pencurian, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), serta aksi geng motor.

“Patroli ini kami lakukan secara konsisten setiap malam dengan melibatkan personel Polsek Ciomas dan para Bhabinkamtibmas,” ujar AKP Hendra Kurnia, Rabu (21/01/26).

Selain patroli rutin dini hari, Polsek Ciomas juga menggelar patroli skala besar yang dilaksanakan setiap Sabtu malam hingga Minggu dini hari, mulai pukul 22.00 hingga 04.00 WIB. Patroli tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Polmas, serta Linmas.

Adapun sasaran patroli skala besar difokuskan pada titik-titik keramaian, lokasi nongkrong, serta tempat berkumpulnya masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

Kapolsek Ciomas menegaskan, kegiatan patroli ini merupakan bentuk komitmen Polsek Ciomas dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah hukum Ciomas.

** Yudi

Dikira King Kobra, Damkar Ciawi Evakuasi Ular di Atap Rumah Warga Cipelang

0

Cijeruk | Jurnal Bogor
Warga Kampung Pasir Pogor RT 01 RW 07, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dihebohkan dengan kemunculan seekor ular di atap rumah warga, Rabu (21/1/2026). Ular tersebut sempat dikira berjenis King Kobra yang berbahaya, sehingga warga segera meminta bantuan Pemadam Kebakaran (Damkar) Sektor Ciawi.

Komandan Tim Penyelamatan Damkar Sektor Ciawi, Khaerudin atau yang akrab disapa Zotim, mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi setelah menerima laporan dari warga yang ketakutan.

“Pada hari ini kami menerima dua laporan evakuasi ular. Laporan pertama berada di Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, namun ular tersebut kabur saat akan dievakuasi. Selanjutnya kami langsung menuju lokasi kedua di Desa Cipelang,” ujar Zotim melalui pesan WhatsApp.

Ia menjelaskan, rumah warga di Desa Cipelang tersebut dihuni oleh seorang lansia yang merasa khawatir karena mengira ular di atap rumahnya adalah jenis King Kobra.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, ular tersebut ternyata bukan King Kobra, melainkan ular Sawo Kopi yang tidak berbisa. Meski tidak berbahaya, kami tetap mengimbau masyarakat agar tidak lengah dan segera menghubungi petugas apabila menemukan ular,” jelasnya.

Sementara itu, Lastri, anggota tim Redcar Damkar Cipelang, menuturkan pemilik rumah bernama Eruk, seorang lansia, langsung menghubungi petugas karena merasa terancam dengan keberadaan ular tersebut.

“Informasi awal yang saya terima ularnya King Kobra, sehingga langsung dilaporkan ke Damkar. Setelah berhasil dievakuasi, ternyata ular tikus hitam. Saya mengapresiasi kesigapan tim Damkar Ciawi yang tetap datang dengan cepat meskipun hujan dan langsung melakukan evakuasi,” ungkap Lastri.

Damkar mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mencoba menangani sendiri jika menemukan ular atau hewan berbahaya, demi menghindari risiko yang tidak diinginkan.

** Yudi

Kontradiksi Kinerja Rudy Susmanto-Jaro Ade

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Penilaian terhadap kepuasan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dari DPRD Kabupaten Bogor bertolak belakang terhadap Posko Perjuangan Rakyat (Pospera).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor apresiasi capaian kinerja eksekutif jelang satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Rudy Susmanto-Jaro Ade.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengatakan, bahwa kebijakan dan kinerja Rudy Susmanto-Jaro Ade tak hanya menyentuh ibu kota Kabupaten Bogor, Cibinong.

“Pembangunan bukan hanya dilakukan di Cibinong saja, tetapi juga ke 39 kecamatan lainnya. Sejauh ini, Pak Rudy dan Pak Jaro Ade juga bisa mengatasi semua permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Bumi Tegar Beriman,” ujar Sastra kepada Wartawan, Rabu (21/1).

Anggota DPRD yang telah menjabat dua periode itu menambahkan, bahwa legislatif menilai kinerja eksekutif selama kurang lebih setahun ini nyaris disangka sempurna.

“Bupati-Wabup Bogor saat ini gercep (gerak cepat). Saya cukup puas akan kinerja mereka dan memberi nilai 90 dari total nilai 100 atas kepemimpinannya,” kata Sastra.

Ia mengungkapkan, bahwa pencapaian dari program-program kerja Rudy Susmanto-Jaro Ade pun terlaksana pada akhir 2025 kemarin, tak terlepas dari semangat dan etos kerja mereka dalam membangun Kabupaten Bogor yang diibaratkan raksasa yang sedang tertidur tersebut.

“Jam kerja Bupati-Wabup Bogor luar biasa, setelah jam kerja yaitu pagi hingga sore, malamnya mereka pun melanjutkan dengan rapat rencana dan evaluasi kerja. Waktu kerja yang luar biasa itu, mungkin karena Kabupaten Bogor terlalu lama tertinggal dari kabupaten dan kota lainnya,” ungkapnya,

Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu juga memuji pasangan pemimpin Kabupaten Bogor tersebut, karena berkordinasi dengan para kepala desa (Kades) untuk menjadi mata dan telinga Bupati-Wabup Bogor.

“Kabupaten Bogor ini sangat luas dan Bupati-Wabup Bogor butuh Kades untuk menjadi mata dan telinganya, kami pun menyepakati memperbesar bantuan keuangan desa karena membangun Kabupaten Bogor itu dilakukan dari desa,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Korwil Pospera Dapil IV, Ali Taufan Vinaya (ATV) menegaskan, pihaknya tak sepemahaman dengan legislatif Pemkab Bogor terkait kinerja masa kepemimpinan Rudy Susmanto dan Jaro Ade, yang hampir genap setahun.“Pembangunan belum merata, masih terkesan banyak di Cibinong. Salah satu contoh 

Jalan Raya Cikampak-Gunung Bunder yang sampai saat ini belum terselesaikan. Jalan tersebut akses jalan menuju sejumlah tempat wisata di Pamijahan,” tegas ATV.

ATV mengatakan, pihaknya tak memungkiri adanya media sosial (Mesos) yang menjadi jembatan atas gercepnya respon pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat.

“Gercep belum tentu menjawab keluhan masyarakat itu secara konkret. Seperti hal nya persoalan penutupan tambang di Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang, meskipun kewenangan operasional itu ada di Pemprov Jabar tetapi yang terdampak langsung itu jelas masyarakat Kabupaten Bogor,” kata ATV.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya memberikan penilaian yang cukup rendah terhadap sejumlah fenomena yang telah terjadi jelang satu tahun kepemimpinan Rudy dan Jaro Ade.

“Negara harus hadir di dalam persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh rakyatnya. Berdasarkan penilaian kami dalam kurang dari setahun ini ada pada angka 30 dari 100 pion,” tandasnya. 

** Noverando H

Bagian Program Pembinaan, Koramil Nanggung Turun Langsung Dukung Pencak Silat di Batutulis

0

Nanggung l Jurnal Bogor
Koramil 2117 Nanggung merespons positif latihan pencak silat di Batutulis, Nanggung, Kabupaten Bogor yang telah berlangsung lima kali pertemuan di setiap satu pekan sekali.
Anggota Koramil Nanggung Sertu Mariono yang terlibat aktif bersama kedua pelatih mendampingi puluhan anak-anak dan remaja dalam mengikuti latihan pencak silat di Lapangan Pemersatu di Desa Batutulis.
Menurut Sertu Mariono, kegiatan tersebut bagian dari program pembinaan dalam membentuk karakter terutama anak-anak di usia dini dan remaja.
“Tentu Koramil Nanggung mendukung latihan pencak silat yang tengah berjalan di Batutulis,” kata Sertu Mariono, Rabu (21/1/2026).
Program latihan pencak silat yang digagas masyarakat bersama Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) Nanggung dan PT Antam, menurutnya agar olahraga pencak silat dapat terus berkembang dan bisa diterima masyarakat sehingga perlu dukungan semua pihak agar berkelanjutan.
“Perlunya dukungan semua pihak, termasuk penataan fasilitas lapangan dimana tempat tersebut yang biasa digunakan beragam kegiatan masyarakat. Juga perlu tatakelola lapangan agar kegiatan masyarakat salah satunya latihan pencak silat diharapkan bisa lebih baik,” pungkasnya .
Sebelumnya disebutkan, kegiatan latihan tersebut sekaligus pengenalan olahraga beladiri sejak dini dengan menghadirkan tiga pelatih dari kaum hawa yang tergabung di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Ranting Bogor Barat, yakni Rena Zaqiah, Serly Maelani dan Eneng Faizah.
“Anak-anak tampak antusias mengikuti setiap gerakan dasar pencak silat yang dikenalkan. Latihan ini untuk menanamkan nilai-nilai bela diri dan karakter luhur sejak dini,” ujar pelatih pencak silat Rena Zaqiah, baru baru ini.
Rena Zaqiah salah satu pesilat asal Desa Nanggung terbilang cukup lama menjadi pembimbing atau pelatih pencak silat mulai di pondok pesantren hingga di sekolah -sekolah.
Ditengah terik matahari, tak menyurutkan semangat anak-anak mengikuti arahan pembimbing yang diawali dengan melakukan pemanasan mengelilingi dua kali putaran lapangan.
Rena menuturkan, pencak silat bukan sekadar olahraga bela diri, tetapi bagian dari warisan budaya Indonesia yang sarat nilai.
Karena itu, ia ingin anak-anak memahami bahwa pencak silat mengajarkan disiplin, keberanian, serta perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari.
“Tujuannya untuk memperkenalkan pencak silat sebagai budaya bangsa Indonesia, serta mendidik anak-anak agar berkarakter, aktif, produktif, dan berprestasi,” katanya.
Jadi kata dia, lewat latihan yang bakal rutin ini diharapkan tumbuh generasi yang berbudi pekerti luhur, memahami makna benar dan salah, beriman, serta mampu memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.
“Latihan usia dini yang diselenggarakan PSHT ini menjadi bukti nyata komitmen organisasi dalam melestarikan warisan budaya pencak silat,” jelasnya.

** Arip Ekon

Gagal Bayar Dituding Ketidakcermatan Perencanaan

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Legislatif dan akademisi akhirnya angkat bicara terkait adanya gagal bayar sejumlah proyek senilai ratusan milyar rupiah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 kemarin.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winata mengatakan, adanya ketidakcermatan dalam perhitungan belanja daerah yang berimbas terhadap penyedia jasa alias kontraktor.

“Gagal bayar itu akibat salah hitung, dan memang ada potensi pendapatan pemerintah daerah yang berkurang,” ujar Sastra kepada Wartawan, usai mengikuti dialog di kantor Visi Nusantara, Cibinong, Rabu (21/1).

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, bahwa pihaknya maupun eksekutif mesti ambil langkah terhadap adanya gagal bayar pada tahun anggaran kemarin.

“Tahun kemarin ada beberapa mitra pemerintah yang belum terselesaikan, tentu ini menjadi bahan evaluasi kami bersama. Ketika merencanakan sesuatu, membuat apa pun itu betul-betul harus bisa melihat sumber pendapatan dan anggaran,” kata Sastra.

Mantan Ajudan Presiden Prabowo itu mengungkapkan, pihaknya juga mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) terkait di lingkup pemerintahan yang bekerja dengan lebih baik.

“Ini jadi pembelajaran bagi semua, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Orang-orang yang mungkin bertanggung jawab terhadap masalah anggaran juga perlu dibenahi, supaya kedepan hal-hal seperti ini tidak terulang,” ungkap Sastra.

Ia menjelaskan, persoalan yang melibatkan para penyedia jasa itu telah dibuatkan formulasi penyelesaian oleh lembaga eksekutif dalam waktu dekat.

“Pak Bupati dan Pak Sekda menyampaikan insyallah Februari, penyedia jasa yang belum dibayar itu akan dibayar oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Pendiri atau Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) Yusfitriadi mengungkapkan, fenomena gagal bayar mencerminkan ketidakcermatan dalam perencanaan pemerintah daerah.

“Ketika terjadi gagal bayar itu berarti, apakah perencanaan tidak matang atau ada ASN yang main-main? Tetapi keuangan daerah bukan Silpa tapi defisit, berarti salah dalam penganggaran,” ungkap Yusfitriadi.

Yusfitriadi menerangkan, bahwa dua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah bertanggung jawab atas adanya gagal bayar yang merugikan mitranya tersebut.

“Melihat hal ini siapa yang salah, ya tentu eksekutif dan legislatif. Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu berkoordinasi dengan legislatif, dan DPRD harusnya melakukan kalkulasi ketika sebelum ketuk palu anggaran,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, bahwa para pembantu pimpinan eksekutif wajib menjalankan tugas dan fungsi dengan optimal dalam perencanaan dan penganggaran.

“Ketika kesalahan anggaran, disitulah kurang ketelitian. Para ASN juga harus bekerja dengan baik sesuai tipikalnya, jangan asal iya terhadap perintah Bupati atau pimpinan,” tandasnya. n Noverando H

Cibungbulang Prioritaskan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

0

Cibungbulang l Jurnal Bogor
Menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cibungbulang, isu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pembangunan di Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
Camat Cibungbulang, Ali S. Agung, menyampaikan bahwa pihaknya baru saja menggelar agenda Pra-Musrenbang sebagai langkah awal sebelum acara puncak yang dijadwalkan pada 3 Februari mendatang.
”Kegiatan hari ini adalah Pra-Musrenbang sebagai persiapan. Kami menyusun kisi-kisi mengenai program mana saja yang menjadi skala prioritas dan mana yang tidak. Tujuannya agar saat Musrenbang nanti, pembahasan sudah matang,” ujar Ali, Rabu (21/1/2026).
Ali memaparkan, bahwa rencana pembangunan masih bertumpu pada beberapa sektor krusial. Selain pendidikan dan kesehatan, sektor pekerjaan umum atau infrastruktur juga mendapat perhatian serius.
”Tema utamanya tetap pada prioritas dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kami fokus pada infrastruktur dasar seperti pekerjaan umum, perhubungan termasuk Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu),” tambahnya.
Meski demikian, rincian titik pembangunan belum ditentukan secara final. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor, pemetaan lokasi prioritas masih dalam tahap penggodokan.
”Untuk saat ini, jumlah titik prioritasnya belum diputuskan. Semuanya akan terlihat jelas setelah pelaksanaan Musrenbang nanti,” tandasnya.
Ali mengungkapkan, bahwa pagu anggaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk wilayah Kecamatan Cibungbulang ditaksir mencapai angka Rp10 miliar guna mengoptimalkan pembangunan di wilayah tersebut.

** Arip Ekon

Waspada Bagi Pengendara, Puncak Terus Diselimuti Kabut

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Sudah satu pekan ini kawasan jalan raya Puncak, khususnya mulai dari Puncak Pas hingga di res area Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor selalu ditutupi kabut tebal. Di dekat Masjid Atta’awun misalnya, kabut itu mengganggu jarak pandang hingga cukup membahayakan bagi para pengendara. Jarak pandang di wilayah itu hanya mencapai 20 meteran.
Selama bertahun tahun, kabut di musim hujan kali ini, merupakan kabut yang yang dinilai ekstrem.
“Di setiap musim hujan, baru saat ini kabut turun cukup tebal dengan waktu yang lama. Untuk ini kepada para pengendara yang melintasi kawasan Puncak, harus ekstra hati hati. Lampu kabut atau sen azar wajib dinyalakan. Karena dengan lampu tersebut akan memberi tanda kepada para pengendara lain dan melihat keberadaan kita,” ujar Sumarno, Geri, salah satu anggota lalulintas.
Selain jalan yang ditutupi kabut, kawasan Puncak yang kini tidak ada lagi kios-kios PKL menjadikan kondisi di musim hujan kali ini terasa seram. Terlebih jika waktu malam yang disertai turun hujan cukup rawan bagi para pengendara sepeda motor. Guna memberikan rasa aman bagi para pengendara, warga mengharapkan pemerintah mendirikan pos-pos di titik yang dinilainya rawan.
“Dengan kondisi sekarang ini, kawasan Puncak tidak lagi ramai oleh manusia. Di beberapa tikungan benar benar sepi. Kita selalu pengendara menggarapkan selalu adanya pos-pos pejaga. Ini diperlukan supaya memberi rada aman bagi para pengendara yang melintas Puncak di waktu malam, ” tutur Irfan.

** Dadang Supriatna

Bareskrim Terbitkan SPDP Kasus Mafia Tanah di Cijeruk, Diduga Libatkan Oknum Kades

0

Cijeruk | Jurnal Bogor
Kasus sindikat mafia tanah di kawasan lereng Gunung Salak, Cijeruk, Kabupaten Bogor, menemui babak baru. Direktorat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Kepolisian RI (Polri) telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam kasus tersebut.

Terbitnya SPDP sesuai Surat bernomor B/83.4a//XI/RES.1.9/2025/Dirtipidum tertanggal 27 November 2025 lalu telah dikirimkan Bareskrim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bandung, Jawa Barat.

Dengan terbitnya SPDP tersebut menandai keseriusan Bareskrim Polri dalam menangani laporan pemilik lahan atas nama Suhendro, yang merasa haknya dicaplok oleh sindikat mafia tanah.

Dokumen kepemilikan tanah milik Suhendro seluas 3,2 hektare di Kampung Pasir Pogor, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, diduga telah dipalsukan oleh sindikat mafia yang diduga didalangi oknum Kepala Desa (Kades) ASR.

Suhendro kemudian telah melaporkan terduga pelaku atas nama Jimy Lianto warga keturunan yang berdomisili di Pantai Indah Kapuk yang diduga bekerjasama dengan oknum Kades ASR.

Selain itu, terindikasi pula ada keterlibatan oknum BPN Kabupaten Bogor di dalamnya karena telah terbit sertifikat secara kilat nomor 623 dan 624 atas nama sembilan (9) orang. Kedua sertifikat tersebut kini dalam status telah diblokir Bareskrim Polri.

Menurut Kuasa Hukum Suhendro, Amirulah SH, dengan dikirimnya surat SPDP sejak akhir November 2025 silam kepada Kejati Jabar menandakan Dirtipidum Mabes Polri sudah menetapkan calon tersangka.

“Namun saat ini dengan berlakunya KUHP baru perlu adanya penyempurnaan BAP para calon tersangka mafia tanah,” ujar Amirulah SH kepada awak media ini, Sabtu, 19 Januari 2026.

“Siang ini kami datangi PTSP Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk meminta informasi tentang perkembangan SPDP yang telah dikirim ke Kejati Jabar per tanggal 27 Nopember 2026. Ibu Jeje, petugas PTSP, menyampaikan bahwa berkasnya sudah dikirim balik ke Subdit II Bareskrim Polri karena ada kesetaraan,” imbuhnya.

Dijelaskannya, dengan berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru sah dipergunakan per tanggal 2 Januari 2026, dimungkinkan ada penyesuaian dan penyempurnaan dalam pasal-pasal yang diberlakukan dalam dugaan tindak pidana.

“Sehingga penyidik Bareskrim Polri harus lebih cermat dan teliti dalam proses lidik dan sidiknya, agar tidak ada peluang di praperadilankan oleh terlapor. Bahwa tugas penyidik dan jaksa penuntut umum adalah bukan mencari-cari kesalahan orang untuk dijadikan tersangka, namun tugasnya adalah untuk membuka dengan terang benderang bahwa calon tersangka tersebut memang disengaja dan mengulang-ulang dalam perbuatan tersebut, dan bisa membuktikan barang bukti dan alat bukti kepada Majelis Hakim,” pungkasnya.

** Dadang Supriatna

Garis Sempadan Sungai di Puncak Masih jadi Target Pembangunan

0

Megamendung | Jurnal Bogor
Kondisi kali kecil dan sungai yang ada di dua kecamatan, Cisarua dan Megamendung terus mengalami penyempitan dan pendangkalan akibat garis sempadan sungainya kini terus jadi target pendirian bangunan sebagian orang yang tanahnya berbatasan langsung dengan pinggir sungai atau kali. Bahkan lebih parahnya lagi, ada sebagian warga yang menutup saluran kali oleh bangunan permanen.

Terjadinya perambahan terhadap garis sempadan sungai atau saluran irigasi, selain rendahnya kesadaran dari sebagian masyarakat, juga tidak adanya pilihan lagi untuk memperluas banguan. Selain itu, lemahnya kinerja dari instansi pengairan yang ada di unit-unit tingkat kecamatan, hingga para pelanggar yang memanfaatkan garis sempadan sungai merasa nyaman tanpa memikirkan dampak yang akan timbul.

“Di setiap tahunnya garis sempadan sungai terus menyusut. Saluran sungai menjadi kecil. Jika ini terus dibiarkan, bencana banjir di wilayah hilir sulit untuk diatasi. Tidak hanya bagi warga yang bermukim dihilir saja yang akan terkena dampak. Tetapi, mereka juga akan terancam keselamatannya. Suatu saat banjir bandang bisa saja terjadi yang bisa menghanyutkan rumah atau bangunan yang menjorok ke badan sungai, ” tutur Zaenal, warga Megamendung.

Tanggapan dari warga lainnya, mereka meminta intansi pengairan supaya melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap para pelanggar tersebut.

“Kepada petugas yang berwenang menangani masalah ini, harus terjun ke lapangan. Karena, kita amati kondisi sungai dan saluran irigasi yang ada di wilayah hulu kini terus terancam. Selain terus menyempitnya akibat bangunan, juga hampir di setiap irigasi terjadi sedimen hingga jika turun hujan saluran itu airnya meluap ke badan jalan atau ke pemukiman warga, ” pungkasnya.

** Dadang Supriatna