Cisarua | Jurnal Inspirasi

Puluhan warga Kabupaten Bogor yang tersebar di 40 kecamatan, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Wirausaha Baru (WUB) Industri Kecil Menengah (IKM). Kegiatan yang merupakan program dari Kementerian Perindustrian itu, dihadiri Anggota DPR RI Komisi VI, Elly Rachmat Yasin dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bogor, Nuradi yang dilaksanakan selama tiga hari dari l 8-11 Maret di Rizen Premiere Hotel, Cisarua, Puncak.

Elly Rachmat Yasin mengatakan, kegiatan Bimtek ini sudah yang kedua kalinya dilakukan Kementerian Perindustrian terhadap pelaku WUB IKM di Kabupaten Bogor.  “Tahun sebelumnya juga sudah dilakukan pelatihan seperti sekarang,” ujarnya.

Wakil rakyat dari Fraksi PPP tersebut berharap, para pelaku IKM di 40 kecamatan ini dapat mendapatkan ilmu untuk mengembangkan usahanya. Sehingga, dengan begitu bisa membantu perekonomian mereka. “Untuk sekarang, tidak hanya diberikan ilmu tapi juga para peserta mendapatkan bantuan berupa alat-alat produksi,” papar Elly.

Sementara, Kepala Disperindag Kabupaten Bogor, Nuradi mengaku terbantu dengan adanya kegiatan Bimtek dari Kementerian Perindustrian melalui anggota DPR RI tersebut.  “Saya berterimakasih sekali kepada Ibu Elly Rachmat Yasin yang sudah membantu IKM di Kabupaten Bogor,” ucapnya.

Lilis Ela Hayati, peserta Bimtek dari Kecamatan Leuwiliang mengatakan, kegiatan Bimtek ini sangat bermanfaat untuk menambah ilmu terkait cara mendaur ulang limbah koran menjadi suatu prodak. “Saya merasa terbantu dengan adanya kegiatan pelatihan ini,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, dari Bimtek ini ada beberapa prodak yang bisa dijadikan barang berharga dengan bahan dasar koran, seperti tempat tisu, pas bunga, tempat Aqua gelas sampai dijadikan hiasan jam dinding. “Makanya bagi saya kegiatan ini dapat menambah ilmu. Karena, koran yang tadinya hanya dijadikan bungkus warung, bisa di kemas sebagai prodak yang lebih bermanfaat,” jelas Lilis.

Selain itu, melalui Bimtek tersebut peserta yang notabene ibu rumah tangga, merasa terbantu dari perekonomian.  “Alhamdulillah saya jadi bisa membantu suami untuk mencari rezeki setelah ikut pelatihan ini,” imbuh Hesti Haryati, peserta Bimtek lainnya dari Kecamatan Leuwisadeng.

Hal senada juga di ungkapkan Dede Siti Munah, peserta dari Kecamatan Cibungbulang yang merupakan pelaku usaha makanan jenis kue kering dan basah mengaku terbantu dengan kegiatan Bimtek yang di ikuti nya selama tiga hari tersebut.  “Yang tadinya saya hanya membuat kue basah dan kering, seperti risol, talam ubi, putri ayu, setelah ikut pelatihan ini jadi bisa berinovasi,” jelasnya.

** Dede Suhendar

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghilangkan frasa agama. Padahal peta jalan pendidikan tanpa frasa agama tidak akan melahirkan manusia yang mampu melakukan apropriasi diri yakni mengintegrasikan pengetahuan bagi perkembangan sosial.

Masalahnya, tantangan masa depan, mulai dari disrupsi teknologi, perubahan sosial-budaya, hingga perubahan iklim, akan melahirkan disrupsi budaya, agama tanpa makna, dan perubahan interaksi sosial. “(Karena itu) Pendidikan harus dibangun di atas pondasi agama dan kemanusiaan. Bukan untuk mengejar hedonisme, individualistik, dan matrialistik,” kata Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Mahnan Marbawi dalam keterangan tertulisnya dikutip dari RMOL, Minggu (7/3).

Ia mengatakan, di tengah tantangan saat ini, orientasi masyarakat akan lebih banyak kepada pemenuhan indrawi dan materialistik. Karena itu, pendidikan jangan sekedar melahirkan manusia yang mampu beradabtasi dan berkolaborasi dalam memenuhi capaian-capaian kesuksesan.  Selain itu, pendidikan jangan hanya menjadi pemenuhan dahaga penyakit diploma. Itu yang menjadi tujuan peta jalan pendidikan.

“Pendidikan seharusnya melahirkan manusia yang mampu bertindak secara benar, agar dapat belajar (ethical self-appropriation),” katanya 

Sebab, ia mengatakan, pendidikan yang seperti ini akan melahirkan manusia yang mampu bertanggungjawab sebagaimana hakekat martabat manusia. Ia mengatakan tanggung jawab itu ditujukan tidak saja pada egoisme pribadi untuk mencapai kesuksesan materi dan mengejar hedonisme, melainkan sekaligus tanggungjawab kepada sesama, lingkungan, dan alam semesta dan Tuhan.

Ia pun mendasarkan peta jalan dengan filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantoro, yakni kontinuitas (dasar dan menjaga warisan kebudayaan), konvergenisitas (kemampuan berdialog dengan budaya dari luar dan baru) dan konsentrisitas (pendidikan yang melahirkan kreativitas dan inovasi). Teori trikon tersebut ini didasari oleh lima asas dasar pendidikan atau Panca Dharma, yakni asas kodrat alam, kemerdekaan, budaya, kebangsaan, dan kemanusiaan.

“Peta jalan pendidikan yang hanya melihat tantangan yang bersifat matrialistik, padahal pendidikan harus didasarkan kepada nilai agama,” katanya.

Ia mengatakan, tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas juga menekankan output manusia Indonesia yang betaqwa dan berakhlak mulia dengan tetap mampu menjawab tantangan global. Menurutnya, visi pendidikan yang bertumpu pada teori trikon akan melahirkan model pendidikan yang mengembangkan kemampun untuk berpikir rasional.  Sebab, pendidikan seharusnya juga melahirkan manusia yang mampu memahami pengalaman sebagai sebuah konteks menyeluruh dalam memahami kehidupan.

“Pendidikan seharus mendorong siswa memahami  pengalaman agar bisa belajar tentang kehidupan, selain itu dasar pendidikan juga harus menyiapkan siswa mampu melakukan pengamatan, melihat dari dekat dalam mengembangkan perhatian terhadap realitas kehidupan,” katanya. 

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melaksanakan evaluasi mengenai pemberlakuan kembali atau tidaknya ganjil genap setelah akhir pekan depan. Diketahui, pada pekan pertama tidak berlakunya ganjil genap, yakni saat Sabtu (6/3) dan Minggu (7/3), arus lalu lintas Kota Bogor cenderung padat dibanding saat pemberlakuan ganjil genap sebelumnya.

“Kemacetan meningkat. Tetapi data-data covid-nya harus kita pelajari minimal dua minggu. Jadi minggu depan baru kelihatan,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya kepada wartawan, Minggu (7/3).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menjelaskan, terdapat beberapa indikator terkait diterapkannya kembali atau tidak ganjil genap. Di antaranya, fatality rate, tingkat kesembuhan, bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit, tingkat reproduksi virus dan lain-lain.

“Sejauh ini belum terlihat, sebab masih sepekan lagi ganjil genap tak diberlakukan. Jadi pekan depan baru terlihat semua indikatornya. Kita lihat dalam satu minggu dampaknya atau dua minggu masa inkubasi virus,” ucap Dedie.

Dedie juga mengakui bahwa kemacetan yang terjadi di akhir pekan pasca tidak diterapkannya ganjil genap, merupakan bentuk dari tingginya mobilitas masyarakat. “Memang kemacetan tidak masuk indikator, tapi faktor penunjang terjadi risiko,” katanya.

Lebih lanjut, Dedie menambahkan, pemberlakuan ganjil genap lantaran pemkot bertujuan untuk menekan mobilitas warga. “Kita berlakukan ganjil genap maksudnya supaya sepi. Tapi di satu sisi lain sektor usaha terpukul,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Satgas Covid-19 DPRD, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) menilai bahwa kebijakan ganjil genap yang diterapkan pekan lalu sudah dilaksanakan secara maksimal di tengah kota. Namun, tak maksimal di pinggiran daerah.

Sebab, kata dia, sejak kebijakan ganjil genap diberlakukan, kemacetan dan kerumunan massa justru terjadi di pinggiran. Seperti di kawasan Bangbarung. Hal itu, lantaran tidak adanya pos pemeriksaan di pintu keluar Tol BORR Tanah Baru.

“Harusnya kalau mau benar-benar menerapkan kebijakan itu. Pintu masuk ke Kota Bogor, khususnya jalur mobil dijaga oleh petugas,” katanya.

Ia pun sepakat bila Pemkot Bogor wajib membuat alternatif kebijakan baru pengganti ganjil genap. Lantaran, penerapan kebijakan itu sangat berimbas terhadap sektor perekonomian menengah ke bawah.

“Harus disadari kebijakan itu sangat berimbas kepada sektor ekonomi. Sementara hingga kini tak ada bantuan untuk menggenjot sektor ekonomi kecil,” ucapnya.

Rapid antigen, kata dia, merupakan salah satu alternatif kebijakan yang patut dipertimbangkan oleh Pemkot Bogor. “Dengan begitu, roda perekonomian dapat berputar tanpa adanya hambatan. Sekaligus mampu menekan persebaran corona,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar rapat dewan pengurus di Kota Bogor, Sabtu (6/3). Dalam pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa, pertemuan tersebut merupakan rapat pertama kepengurusan Apeksi periode 2021-2024 yang belum lama ini dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Salah satu rekomendasi yang ditekankan Apeksi adalah terkait dana kelurahan. Menurut Bima, dana kelurahan penting untuk pemulihan perekonomian warga yang terdampak wabah Covid-19.

“Cukup banyak rekomendasinya. Tapi kami sampaikan beberapa hal saja. Apeksi meminta agar pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana kelurahan. Di Kabupaten ada dana desa, kami sempat menikmati dana kelurahan itu selama dua tahun tapi kemudian dihentikan. Padahal hari ini dana kelurahan diperlukan untuk economic recovery, untuk berjuang mengatasi pandemi,” ungkap Bima Arya kepada media usai rapat di Bigland Hotel, Bogor Tengah.

Kemudian terkait dengan Pilkada serentak, lanjut Bima, Apeksi meminta pemerintah harus bisa mengantisipasi persoalan yang tercipta hingga edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif agar publik mengetahui tujuan dilakukannya Pilkada serentak.

“Harus ada solusi bagi persoalan tentang sumber daya pelaksana pilkada serentak. Jangan sampai korban berjatuhan. Kemudian harus juga ada sistem teknologi IT yang canggih sehingga Pilkada serentak itu tidak pemborosan dan lain-lain,” ujar Bima.

Kata dia, tahapan-tahapannya pun sebaiknya dihitung cermat supaya tidak beraturan dan tidak ada kekosongan pemerintahan yang mengganggu dampak. “Kami juga sepakat agar edukasi dan sosialisasi tentang Pilkada serentak, supaya publik memahami mengapa perlu diselenggarakan Pilkada serentak. Jadi ada konstruksi berpikir yang sudah ada, perlu disosialisasikan kepada warga,” tambahnya.

Rekomendasi lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait dengan bantuan sosial. Apeksi ingin pemerintah betul-betul memperhatikan, memfokuskan aspek pendataan untuk bantuan sosial.

“Data harus transparan, data harus update, sehingga tidak ada persoalan bahwa data tidak valid, data tidak akurat. Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Sosial Ibu Risma yang tentunya sudah punya pengalaman banyak juga sebagai Wali Kota Surabaya. Jadi, dana bansos, pendataan warga tidak mampu menjadi kepedulian pertama kami para wali kota,” kata Bima.

Apeksi juga siap bersama-sama pemerintah pusat untuk fokus kepada economic recovery, di mana banyak kota-kota yang memiliki potensi dibidang pariwisata dan perdagangan.

“Ini sebagian agenda yang diperjuangkan sebagai rekomendasi eksternal yang akan disampaikan kepada bapak Presiden. Waktunya sedang diatur, kami akan bertemu dengan bapak Presiden dan para menteri untuk menyampaikan aspirasi dari 98 kota anggota Apeksi di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Selain rekomendasi kepada Presiden, Apeksi juga siap mendorong penguatan kapasitas dari sesama anggotanya. “Banyak wali kota baru yang perlu kami support. Kami ucapkan selamat atas dilantiknya kawan-kawan baru kami, para wali kota baru. Kami akan mendorong sharing session, Apeksi adalah wadah kekeluargaan, saling berbagi,” tandasnya.

Rapat tersebut dihadiri 13 wali kota yang merupakan Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah Apeksi, dua diantaranya hadir secara daring.

Selain tuan rumah Wali Kota Bogor Bima Arya, tampak hadir Marten Taha (Wali Kota Gorontalo), Aminullah Usman (Wali Kota Banda Aceh), Hendrar Prihadi (Wali Kota Semarang), Abdullah Abu bakar (Wali Kota Kediri), Maulan Aklil (Wali Kota Pangkalpinang), Dewanti Rumpoko (Wali Kota Batu).

Selain itu, hadir juga SN Prana Putra Sohe (Wali Kota Lubuklinggau), Jefirstson R Riwu Kore (Wali Kota Kupang), Khairul (Wali Kota Tarakan) Richard Louhenapessy (Wali Kota Ambon). Sementara secara daring hadir Firdaus (Wali Kota Pekanbaru) dan Dedy Yon Supriyono (Wali Kota Tegal).

** Fredy Kristianto