Bogor | Jurnal Inspirasi

ACT (Aksi Cepat Tanggap) bekerja sama dengan Kodim 0606 Kota Bogor menjalankan program kegiatan “Gerakan Sedekah Pangan Ramadhan”. Launching kegiatan ini dilaksanakan di Kodim 0606, Jumat (9/4/21).

“Kegiatan Gerakan Sedekah Pangan Ramadhan ini untuk mengajak masyarakat saling membantu satu sama lain, apalagi jika ada masyarakat yang terkena dampak selama pandemi, oleh karena itu kami mengajak lapisan masyarakat, TNI, Polri, dan juga pengusaha-pengusaha agar gerakan sedekah ini bisa dilakukan secara bersama-sama,” ujar Subhed Ragional Jabar ACT Bogor, Catur Widodo.

Apalagi masyarakat selama bulan Ramadhan kata dia, memiliki keinginan kuat untuk memberikan bantuan yang lebih maksimal lagi kepada masyarakat yang kurang mampu.

Menurut Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, kegiatan seperti ini bisa membantu penyaluran bantuan pangan dalam rangka penanganan dampak Covid Kota Bogor dengan jenis bantuannya terdiri dari beras dan air mineral masing-masing sebanyak 250 paket yang akan disebarkan kepada masyarakat pra sejahtera.

“Bantuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya yang terdampak pandemi covid  di Kota Bogor,” ujarnya.

Sedangkan kata Danrem 0601 Suryakencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi SIP.M.M, upaya bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian semenjak adanya covid. Banyak masyarakat kata dia, mengalami kesusahan, namun ada juga masyarakat yang dermawan ingin menyumbangkan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Masih ada yang saling memperhatikan satu sama lain, inilah yang disebut sebagai mempererat persatuan sebagai bentuk amal bentuk kasih, sesama bangsa dan tanah air,” ujarnya.

Selain dihadiri petinggi Kodam, Korem dan Kodim, juga hadir Bhabinkamtibmas, Babinsa, Menwa, Pramuka, dan relawan MRI ACT Bogor Raya. Penyaluran bantuan ini akan dibagikan ke seluruh Bogor yang dimulai hari ini hingga sepanjang bulan Ramadhan.

“Sangat membantu sekali, sangat berterima kasih sekali kepada pihak-pihak yang mengadakan kegiatan seperti ini. Untuk harapannya Indonesia bisa lebih cerah lagi untuk kedepannya semuanya. Semoga covid ini segera berakhir,” ujar salah seorang Ketua RT, Cun Mansyur.

** Nur Anisah Rahmahnda [MG/UIK-Jb]

Disdik Perintahkan Kabid Sarpras Periksa Kerusakan

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Gedung SDN Parakanmuncang 01, Desa Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung yang belum lama dibangun namun sudah mengalami kerusakan, kini disikapi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Entis Sutisna. Bahkan dia memerintahkan langsung Kepala Bidang Sarana dan Prasarana untuk mengecek kondisi sekolah tersebut.

“Saya perintahkan Kabid Sarpras untuk ke lapangan mengecek keadaan bangunan SDN Parakanmuncang 01,” kata Entis melalui WhatsApp, Jumat (9/4).

Ketika ditanya kapan pengecekan ke lokasi SDN Parakanmuncang 01, pihaknya belum bisa bersedia merincinya. Namun yang pasti, pengecekan bakal dilakukan.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Sekolah SDN Parakanmuncang 01, Enggan Stiarenggana mengaku tidak puas terhadap gedung sekolah bertingkat dengan 4 ruang yang dibangun oleh CV Pangkaljaya pada Agustus 2020. “Usia bangunan sekolah baru berumur  8 bulan tetapi hasilnya sangat mengecewakan,” katanya.

Dengan kondisi ini, kata Enggan, proses kegiatan belajar mengajar bagi guru dan peserta didik dipastikan tak nyaman untuk. “Bangunan sekolah ini masih sangat baru, kami minta pemborong harus bertanggung jawab,” tegas Enggan.

Padahal bangunan sekolah gedung bertingkat itu, beber Enggan, anggarannya tidak sedikit. “Masa dengan anggaran ratusan juta tetapi kualitas bangunannya terkesan asal asalan,” beber dia.

Ia menyebutkan, seharusnya pemborong bertanggungjawab karena pekerjaannya masih menimbulkan masalah kebocoran. “Kami berharap dirapikan lagi lah, sebelum kerusakan bertambah parah,” paparnya.

Ia tak menampik, bangunan tersebut memang sempat ada perbaikan,  tetapi kenyataannya masih bermasalah dengan kebocoran.

** Arip Ekon

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pada 6 Mei-17 Meri 2021, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang total operasi semua moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api. Upaya pelarangan Itu dilakukan agar pelaksanaan kebijakan larangan mudik Lebaran yang diberlakukan pemerintah bisa menekan penyebaran Covid-19.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, larangan tersebut telah diatur dalam Peraturan menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Dalam Rangka Pencegahan Covid-19.

“Pengendalian transportasi itu dilakukan melalui larangan penggunaan, operasi sarana dan prasarana untuk semua moda transportasi,” katanya dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia Per 8 April 2021 dan Sosialisasi Regulasi Larangan Mudik 2021, Kamis (8/4).

Adita mengatakan, aturan mudik tersebut berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Adita memastikan, regulasi tersebut menyangkut sejumlah teknis operasional angkutan transportasi umum selama masa larangan mudik. “Ketentuan moda transportasi meliputi hal-hal yang dilarang, pengecualian-pengecualian, pengawasan, dan sanksi. Lalu diatur juga ketentuan mengenai wilayah aglomerasi,” tutur Adita.

Adita memastikan regulasi tersebut diterbitkan untuk mengantisipasi arus mudik pada tahun ini. Dia mengatakan, dari survei yang dilakukan Balitbang Kemenhub pada Maret 2021, sebanyak 11 persen responden atau 27 juta masyarakat yang memilih tetap mudik meskipun dilarang. 

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan keputusan itu diambil pemerintah demi menekan penyebaran virus corona di dalam negeri. Pemerintah katanya, tidak ingin peningkatan kasus corona yang terjadi pada saat libur panjang terulang lagi, jika mudik Lebaran diizinkan. “Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pemerintah mencoba belajar dari pengalaman. Oleh karena itu, ditiadakan mudik dari 6 Mei-17 Mei,” katanya.

Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, larangan moda transportasi untuk beroperasi juga berlaku untuk perjalanan darat. Di mana ada beberapa jenis kendaraan dan moda transportasi yang akan dilarang pada masa mudik Lebaran tahun ini.

Pertama adalah kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Lalu kendaraan motor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor. “Serta kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (8/4).

Selain itu, ada beberapa kendaraan yang masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan, pertama adalah kendaraan pimpinan tinggi lembaga RI. Kemudian kendaraan dinas operasional berplat dinas TIN dan juga Polri. Kemudian ada kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulan dan mobil jenazah. Serta yang terakhir adalah mobil barang yang tidak membawa penumpang.

“Jadi khusus mobil barang yang membawa barang saja, bukan untuk membawa penumpang. Seperti kasus yang tahun lalu, banyak mobil barang yang digunakan untuk membawa penumpang, itu tidak boleh,” jelas Budi

Selanjutnya kendaraan yang digunakan pelayanan kesehatan darurat, ibu hamil dan anggota keluarga intinya juga akan mendampingi. Dan terakhir adalah kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri. “Serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Budi.

Adapun beberapa kelompok masyarakat yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke luar kota, pertama terhadap masyarakat yang melakukan kunjungan terhadap keluarga sakit. Lalu yang kedua adalah masyarakat yang melakukan kunjungan duka atas anggota keluarga yang meninggal. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan ibu hamil dengan 1 orang pendamping.

Kemudian kepentingan melahirkan maksimal 2 orang pendamping. Dan yang terakhir adalah layanan kesehatan yang darurat. “Ada pengecualian bagi masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu yang bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, TNI/Polri, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan dan cap basah dari pimpinannya,” jelas Budi.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kasus gizi buruk di Kota Bogor ternyata masih ada. Hal itu terbukti saat Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin yang blusukan ke Kampung Pasir, RW07, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kamis (8/4).

Di kampung tersebut, Jenal menemukan belasan bayi dan balita dengan kondisi kekurangan gizi. Ia pun kemudian memberikan nutrisi dan protein berupa susu, telur puyuh dan biskuit kepada orang tuanya.

Menurut Jenal, kunjungan ke kampung Pasir ini bagian dari kegiatan Reses DPRD Masa Sidang ke II tahun 2021. Namun, pada reses kali ini, dirinya sengaja melakukan dengan cara door to door atau blusukan langsung ke rumah-rumah warga. Tujuannya, untuk melihat dan mendengar langsung kondisi serta aspirasi masyarakat.

“Jadi awalnya itu saya tergelitik saat melihat status WA Bu Sekcam (Sekretaris Camat) Bogor Timur, dimana status WA-nya seringkali menampilkan kondisi warga di lapangan yang luar biasa yaitu banyak balita dengan kategori stunting atau kurang gizi dan saya pun coba mengkonfirmasi kebenarannya, sehingga saya hari ini ke Kampung Pasir bersama Sekcam dan lurah setempat untuk melihat langsung kondisi warga,” ujarJenal kepada wartawan.

Usai melihat kondisi warga secara langsung, Ia pun mengaku prihatin karena kasus stunting di Kota Bogor ini ternyata masih tinggi, seperti halnya di Kampung Pasir ini yang terindentifikasi terdapat sekitar 13 balita dengan kondisi kekurangan gizi.

“Setelah kita cek ternyata faktanya memang di kampung Pasir ini terdapat sekitar 13 anak balita yang kondisinya kekurangan gizi, dan kasus ini seolah dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Padahal kalau kita lihat kasus stunting di Kota Bogor ini banyak, sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah,” tegasnya.

Ia meminta merintah jangan hanya fokus dalam penanganan kasus Covid-19 saja, karena kasus-kasus seperti stunting dan demam berdarah di Kota Bogor  masih banyak dan cukup tinggi.

“Saat ini kita fokus terhadap covid, sementara stunting, DBD seolah dipandang sebelah mata, seharusnya kita tidak boleh terlalu terbawa isu-isu itu, sedangkan kasus stunting yang kita temukan ini tidak diprioritaskan. Jadi saya selaku wakil rakyat akan menyampaikan kepada walikota agar dibuat suatu kebijakan yang berkelanjutan misalnya setiap bulan ada pemberian gizi dan protein bagi anak balita dengan kategori stunting ini,” tandasnya.

Sementara itu, Lurah Katulampa, Eka Deri mengatakan, kasus stunting ini disebabkan karena pola asuh dari orang tuanya dan juga dengan kondisi di keluarganya. Kendati demikian, pihaknya bersama kecamatan dan puskesmas fokus terhadap penanganan stunting di wilayahnya.

“Memang di RW07 ini ada 13 balita dengan kategori stunting dan ini akan kami pantau terus untuk mengetahui ada peningkatan atau tidak. Kegiatan ini juga bukan kali pertama kita lakukan, jadi ini rutin dilakukan oleh kita,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Jelang bulan suci Ramadhan, seorang penyanyi cantik asal Kota Hujan Triana Asoka Dewi, memberikan bantuan ke sejumlah masjid dan musola, salah satunya ke masjid tertua di Kota Bogor, yakni Masjid Al Mustofa di Kampung Bantarjati Kaum, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara.

Wanita berdarah sunda yang akrab disapa Okha Duo Queen ini mengatakan bahwa Ramadhan merupakan bulan berkah dan penuh ampunan, sehingga pantas jika diisi dengan berbagai kegiatan ibadah, salah satunya dengan jariyah ke masjid atau musola sebagai tempat ibadahnya umat muslim.

“Saya berniat semata mata ingin mendapatkan Ridho Allah SWT dengan berjariyah, terlebih lagi memasuki bulan suci Ramadhan. Kiita semua tahu, bahwa Ramadhan merupakan bulan penuh ampunan dan keberkahan,” ujar Okha usai menyerahkan bantuan kepada pengurus DKM Masjid Al Mustofa, Kamis (8/4).

Pelantun lagu Kejujuran karya Rahman Hakim yang berduet dengan Anggi Duo Queen ini menuturkan, dirinya berencana akan melakukan safari selama Rhamadan ke sebanyak 50 masjid dan musola di Kota Bogor. Selain itu, Okha pun berencana ingin berbagi dengan para dhuafa dan anak yatim.

“Insya Allah, rencananya sekitar 50an masjid dan musola pada jelang dan selama Ramadhan ini, doanya saja ya, mas. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran, kesehatan untuk semua,” lanjutnya.

Pemilik Boutique Cimoet ini menjelaskan, penyerahan jariyah tersebut sengaja di awali pada 8 April lantaran bertepatan dengan hari kelahirannya yakni 8 April 1991. Selain itu, jariyah yang dilakukannya sebagai ungkapan rasa syukur atas semua rejeki dan nikmat yang diberikan Allah SWT terhadap dirinya.

“Sekalian syukuran, karena hari ini tepat hari kelahiran saya. Ya sebagai ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DKM Masjid Al Mustopa, Ustadz Kusnadi menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas jariyah yang diberikan Okha.

“Kebetulan kami sedang proses renovasi masjid, jadi Insya Allah jariyah ini sangat bermanfaat. Semoga Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda, dan kesuksesan atas kariernya Mbak Okha sebagai penyanyi,” ungkapnya.

Selain di Masjid Al Mustofa, di hari yang sama jariyah juga diberikan kepada DKM Musola Sirajul Hudda Bantarjati Kaum, Masjid Nurul Hudda, Musola Nurul Hidayah dan Musola Nurul Falah Bantarjati Bawah, Masjid Annaba PWI Kota Bogor, Masjid Mas’a dan Musola Nurul Amal Vila Mutiara Kayumanis, Tanah Sareal Kota Bogor.

** Fredy Kristianto

Babakan Madang | Jurnal Inspirasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto meresmikan Masjid Jami Tine- Tang di Sentul Barat, Kecamatan Babakan Madang, Kamis (8/4).  Dalam kegiatan itu Airlangga Hartanto di dampingi WakIl Bupati Bogor Iwan Setiawan, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi.

Menurut Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, pembangunan Masjid Jami Tine-Tang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesalehan sosial dan ketahanan moral di masyarakat, yang pada akhirnya akan bermuara terhadap peningkatan kualias keberadaan umat di Kabupaten Bogor.

Selain itu kata dia, juga untuk memperbanyak pembangunan masjid sejalan dengan misi Karsa Bogor Berkeadaban di Kabupaten Bogor. “Semoga masjid ini berkah dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Bogor Raya, Kabupaten bogor dan seluruh masyarakat wilayah Sentul Barat maupun masyarakat yang ada di perjalanan melalui jalan tol ini,” kata Iwan Setiawan, Kepada Wartawan.

Selain itu kata Iwan bahwa pembangunan masjid untuk menciptakan ketahanan moral dilakukan juga melalui kegiatan Jumat Mengaji, program bedah pondok pesantren, program Jumat Keliling, peningkatan hidup umat beragama dan lainnya.

Tidak hanya itu Ia juga meminta agar pengurus DKM Masjid Tine-Tang dapat menjaga dan memberdayakan masjid itu dengan maksimal sebagai sarana ibadah bagi mereka yang sedang diperjalanan dan jadi pusat silaturahim, wadah Ukhuwah Islamiyah, untuk mendorong terwujudnya kesalehan sosial di Kabupaten Bogor.

“Karena sebaik-baiknya masjid adalah masjid yang bisa makmur oleh para jamaah,” katanya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, nama masjid Tine-Tang berasal dari panggilan kecil ibunda Menko Perekomomian yakni Tine, sedangkan Tang diambil dari nama panggilan kecil Airlangga Hartarto.

Ia mengaku bahagia dengan terbangunnya masjid yang diinisiasi oleh Yusuf Hamka. Masjid yang sangat berbeda secara arsitektur ikonik dan dari segi lokasi juga sangat strategis, karena persis berada di keluar tol menuju Jakarta.

“Pemilihan nama Tine-Tang ini kami sesuaikan dengan arsitektur masjidnya. Kami akan terus dorong kerjasama baik dengan BUMN dan swasta, karena masjid dan jalan tol ini memang penting untuk kemudahan masyarakat,” ujar Airlangga.

Selanjutnya, Ketua Pengurus PT. Citra Marga Nusapahala Persada, Tbk., Mohamad Jusuf Hamka mengatakan bahwa, nama Tine-Tang itu adalah nama ayahanda dan ibunda Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurutnya tidak ada yang kebetulan melainkan atas izin Allah nama Tine-Tang sesuai dengan karakteristik oriental Chinese book.

“Sebagai panitia pembangunan masjid, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak Kemenko Perekonomian, Pemkab Bogor, Kota Bogor dan seluruh masyarkat. Selain dapat membangun masjid ini, kami dapat membangun Pojok Halal bagi para UMKM untuk memakmurkan masjid. Semoga pembangunan ini dapat bermanfaat bagi kita semua,” tukasnya.

Sementara, Ketua DPD Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi mengaku berbahagia ada masjid yang dibangun atas kecintaan anak kepada orang tuanya.

“Kalau mendengar penjelasan beliau (Airlangga Hartanto) tentang muasal diberi nama Masjid Tine-Tang, terharu sekali ya. Nama yang mencerminkan cinta dan bakti anak kepada orang tuanya,” kata Wanhay mengakhiri.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Guna menjadi Good Corporate Governance, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor meminta ilmu kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor di Hotel Salak pada Kamis (8/4).

Kepada wartawan, Direktur Utama (Dirut) Perumda PPJ Kota Bogor, Muzakkir mengatakan bahwa pihaknya sejalan dengan arahan Pemkot Bogor tentang pengelolaan BUMD yang baik dan transparan. Kata dia, PPJ ingin diberikan masukan bagaimana menyelesaikan kasus hukum, ada problem dilapangan.

“Kami banyak mendapat masukan serta trobosan yang bisa dilakukan kedepan dengan meminta pendampingan dari Kejari Kota Bogor. Meski sudah MoU dengan Kejari Kota Bogor tapi tetap harus ada penguatan,” ujarnya.

Menurut Muzakkir, dengan adanya pemahaman anti korupsi dari Kepala Kejari (Kajari) Kota Bogor Herri Hermanus Horo, jajaran direksi, pejabat serta karyawan mendapatkan ilmu baru. Sehingga direksi tidak salah langkah kedepannya.

“Seminar akan dilaksanakan satu tahun sekali tetapi untuk konsultasi bisa kapan saja dengan Kajari Kota Bogor ataupun Kasi Datun. Intinya acara ini membuka Pemahaman bagi Direksi, manager, asisten manager hingga kepala unit,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Bogor, Herri Hermanus Horo menyampaikan, tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara tertuang dalam pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi ‘di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah’.

“Ada juga dalam pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI: Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Pasal 24 Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Dengan Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” ungkapnya.

Kata dia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada Negara atau Pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Dalam peraturan menteri negara badan usaha milik negara nomor : PER-01/MBI/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance pada badan usaha milik negara. Yang pertama adalah transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan,” ungkapnya.

Poin kedua, kata dia, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Kata dia, pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang undangan dan prinsip prinsip korporasi yang sehat. Ketiga kemandirian yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan prinsip korporasi.

“Kemudian terakhir kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan,” tukasnya.

** Fredy Kristianto