Jakarta | Jurnal Inspirasi

Presiden Joko Widodo meleburkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pemerintah juga memisahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional dari Kemenristek menjadi sebuah lembaga otonom yang akan berada dibawah presiden.

Kemenristek memang memiliki sejarah yang panjang dalam birokrasi Republik Indonesia yang ada sejak Presiden Soekarno kemudian dihapus di era Jokowi sekarang ini.

Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui penggabungan dua kementerian itu pada rapat Paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4). Keputusan itu diambil setelah DPR menerima Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Surat itu kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (8/4).

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro pun merasa sedih dengan dileburnya Kemenristek ke Kemendikbud. Pasalnya dengan ada peleburan ini, maka tidak ada lagi Menteri Riset di Indonesia.

“Secara pribadi saya juga merasa tidak enak. Merasa sedih ya. Karena boleh dibilang saya jadi Menristek terakhir karena risteknya tidak lagi sebagai kementerian yang berdiri sendiri seperti dulu,” katanya dikutip dari akun youtube Ikatan Alumni Program Habibie Center (IABIE), Minggu (11/4).

“Seperti Ristekdikti pun, Risetnya pun di awal. Atau kementerian zaman Pak Habibie, Pak Kusmayanto dan seterusnya itu masih Menristek. Mungkin sebelumnya Pak Soemitro Djojohadikoesoemo juga Menteri Riset. Menteri riset pertama Soedjono Djoened Poesponegoro,” tuturnya.

Bambang mengatakan bahwa keputusan sudah diambil bahwa Kemenristek tak ada lagi. Dia mengaku belum tahu detailnya seperti apa. “Unfortunately itu keputusan yang sudah diambil. Dan ya saya belum tahu detailnya bagaimana. Yang pasti itulah yang akan berlangsung,” ungkapnya.

Dia juga tidak mengetahui bagaimana BRIN ke depannya. Dia juga belum tahu nasib lembaga penelitian non kementerian (LPNK) ke depannya. “Saya engga tahu BRINnya dengan format apa. Apa yang terjadi dengan LPNK saya juga sudah menebak. Karena kalau versi saya sejak dulu para LPNK tetap eksis sebagai institusi hanya status berubah dari yang LPNK yang sifatnya birokratis menjadi lembaga yang tidak birokratis,” katanya.

Dia juga mengungkap sejumlah fakta mengenai BRIN sejak berdiri pada 2019 lalu. Selama ini, ia menuturkan BRIN dilandasi dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang bersifat sementara, yakni Perpres 74 tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional berlaku sampai 31 Desember 2019.

“Jadi kalau di sini ada para peserta yang dari BRIN pertama saya mohon maaf, karena selama setahun mereka tidak punya status yang jelas,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi, Minggu (11/4).

Sebetulnya, lanjut Bambang, Presiden Jokowi)telah menandatangani Perpres tentang BRIN pada Maret 2020 lalu. Sesuai ketentuan perundangan, setelah presiden menandatangani perpres, maka Kementerian Hukum dan HAM akan mengundangkan perpres tersebut, agar aturan tersebut menjadi efektif. Sayangnya, setahun berlalu Perpres tentang BRIN tersebut belum diundangkan.

“Sudah ditandatangani presiden 31 Maret 2020, tapi unfortunately, sampai setahun kemudian perpes tersebut tidak pernah diundangkan oleh Kemenkuham,” imbuhnya.

Ia menduga Perpres tentang BRIN tersebut tidak diundangkan lantaran ada sejumlah pihak yang ingin BRIN berdiri sendiri, terpisah dari Kemenristek. “Rupanya, penyebab tidak munculnya (Perpres tentang BRIN) adalah karena ada pihak yang inginkan bahwa BRIN harus terpisah dan BRIN katanya harusnya organisasi yang seharusnya melakukan penelitian secara konkrit,” tuturnya.

Namun, Bambang mengaku memiliki pendapat yang berbeda mengenai keberadaan BRIN. Menurutnya, BRIN merupakan badan yang berada di bawah kementerian. Ini serupa dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Perbedaan pendapat itupun akhirnya menemui jalan buntu.

“Ya kebetulan saya tidak terlalu favour cara itu sehingga ya akhirnya deadlock selama setahun, perpres itu tidak pernah keluar. Sampai akhirnya karena sudah setahun tentunya saya harus sampaikan bahwa ini tidak mungkin lagi diteruskan karena akan sangat sulit kementerian tanpa organisasi, sehingga akhirnya keputusannya dipisah,” terangnya.

Meskipun menerima keputusan pemisahan BRIN dari Kemenristek, ia mengaku mengusulkan agar Kemenristek tetap berdiri sendiri. Selain itu, ia mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang saat ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk dimasukkan kembali sebagai bagian dari Kemenristek.

Dengan demikian, Kemenristek menjadi Kemenristekdikti seperti periode pertama kepemimpinan Jokowi pada 2014-2019. Menurutnya, Kemenristekdikti adalah kombinasi yang baik karena pendidikan tinggi sangat berkaitan dengan riset dan ilmu pengetahuan.

“Tapi rupanya usulan saya bukan usulan yang diambil, keputusan yang diambil adalah yang digabungkan ke Kemendikbud, karena Dikti ada di sana. Dikti tidak dikeluarkan tetap di disitu (Kemendikbud) dan Kemenristek yang akan gabung dengan Kemendikbud,” terangnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Gempa bumi kembali terjadi di Malang, Jawa Timur, Minggu (11/4). Dari Twitter BMKG, gempa dengan magnitudo 5,5 terjadi pukul 6:54 WIB. Gempa ini merupakan gempa susulan setelah sebelumnya, Sabtu (10/4), dengan kekuatan magnitudo 6,1 SR menghancurkan banyak rumah dan sekolah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, delapan orang meninggal dunia akibat gempa bumi tersebut. Sementara, 16 kabupaten/kota dinyatakan mengalami dampak kerusakan.

“Sampai hari ini terdata korban jiwa yang meninggal dunia ada delapan orang di Jawa Timur dampak dari gempa bumi ini,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/4).

Ia menyebutkan, lima orang meninggal dunia di Kabupaten Lumajang, dan tiga orang korban jiwa di Malang. Kebanyakan dari mereka meninggal dunia akibat tertimpa material bangunan. Selain itu terdapat 39 orang yang mengalami luka-luka dan 642 unit rumah mengalami rusak berat, 845 rumah rusak sedang, 1.361 rumah rusak ringan dan 179 unit fasilitas umum rusak. BNPB menyebutkan gempa magnitudo 6,1 dengan episenter atau pusat gempa berada 90 kilometer selatan Kepanjen, Kabupaten Malang, itu berdampak pada kerusakan dan korban jiwa di 16 kota/kabupaten.

Daerah yang alami kerusakan dan korban jiwa itu adalah Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, Blitar Trenggalek, kota Blitar, kota Malang, kota Kediri, Probolinggo, Ponorogo, Jember, Tulungagung, kota Batu, Nganjuk, Pacitan dan Bondowoso.

Raditya menjabarkan bahwa gempa susulan telah terjadi sebanyak delapan kali, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Guncangan terbesar dirasakan ketika gempa magnitudo 5,3 terjadi di sekitar lokasi yang sama.

“Tadi sore Kepala BNPB dari Kupang langsung menuju Malang, Jawa Timur, meninjau lokasi dan telah bertemu dengan ibu Gubernur Jawa Timur, UPT dan pemerintah daerah dan langsung menuju lokasi terdampak,” ujar Raditya.

** ass

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Selain 3 ruang sekolah di SDN Parakanmuncang 01, Desa Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung yang kondisinya sangat memprihatinkan, kondisi serupa juga terjadi di sekolah SDN Parigi, Desa Cisarua Kecamatan Nanggung. Dari 15 lokal, 9 ruangan keadaan rusak parah.

Hal ini dibenarkan, Plt Kepala Sekolah SDN Parigi Juju Juhaeriah, keadaan sekolahnya hampir seluruhnya bangunan materialnya telah lapuk. Juju yang juga Kepala Sekolah di SDN Pasirpeutey, Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung membeberkan,  bukan hanya di SDN Parigi saja  keadaan sekolah yang telah mengalami kerusakan, namun  kerusakan juga terjadi  di gedung SDN Pasirpeuteuy.

“Dari  8 lokal, 6 ruang  kelas telah rusak termasuk ruangan perpustakaan yang dibangun pada 2007 lalu. Kini keadaannya sangat memprihatinkan,” beber Juju kepada Jurnal Bogor, Sabtu (10/4).

Hampir keseluruhan, kata dia, mebeler  meja dan kursi untuk kegiatan belajar siswa sudah pada reyot. “Paling hanya 3 rungan kelas yang mebelernya masih layak, selebihnya sudah reyot karena termakan usia,” kata dia.

Akibat bangunan sekolah sudah pada lapuk, salah satu penjaga menjadi korban disaat memperbaiki genteng bocor. ” Kami minta Pemkab Bogor untuk segera memberikan kejelasan  mengenai rencana pembangunan  SDN Parigi itu,” tuturnya.

Termasuk seluruhnya bangunan toilet siswa sudah tak layak. “8 toilet keadaannya tak memadai,” ungkapnya.

SDN Parigi yang memiliki 378 murid dan 17 tenaga pengajar,  dengan kondisi ini, pihaknya meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk turun ke lokasi mengecek keadaan bangunan sekolah. “Takutnya mengada ngada, kami minta  pihak Disdik untuk cek ke lapangan langsung,” papar Juju.

Gedung sekolah SDN Parigi yang berlantaikan ubin, terlebih  dinding tembok terlihat sudah retak akibat gempa bumi yang terjadi pada 2019 lalu. Setiap tahunnya gedung SDN Parigi dan pemagaran sekolah diusulkan  di Musrenbang.

“Tahun 2020 untuk perencanaan bangunan SDN Parigi sudah tercantum di list pembangunan sekitar diangka 700 jutaan. Tetapi faktanya list itu tidak ada,  tahun 2021 juga belum jelas untuk pembangunan SDN Parigi ini,” ungkapnya.

Padahal menurut Juju, Kecamatan Nanggung dalam kondisi ini darurat, musababnya masih banyaknya sarana pendidikan seperti gedung sekolah yang sudah mengalami kerusakan. Maka itu, kata Juju, agar bangunan memperhatikan pada kualitas dan bisa bertahan lama, ketika dibangun nanti perlunya pengawasan dari Dinas Pendidikan.

Sementara Kepala Desa Cisarua H Ipit Idris menyatakan,  pembangunan memang sudah tercantum di list  pembangunan 2020 lalu, untuk wilayah Desa Cisarua,  diantaranya bangunan ruang kelas baru SDN Sidamulya dan SDN Parigi.

“Yang sudah ada di list itu, termasuk perencanaan perbaikan Jalan Lingkar Curugbitung Cihiris Cisarua. Sekali lagi kami sampaikan tahun 2021 kami minta gedung sekolah dan insfrastruktur untuk segera dibangun,” pungkasnya.

** Arip Ekon

Dramaga | Jurnal Bogor

Sekolah Vokasi IPB University bersama PT Charoen Pokphand Indonesia melakukan panen perdana ayam closed house, di Kampus IPB Sukabumi, Sabtu (10/4). “Untuk saat ini kita panen sebanyak 10.000 ekor. Usia ayamnya 32 hari dengan bobot kisaran 2 kilogram. Target kita bisa sampai tujuh kali periode panen dalam setahun,” kata Hendri Wijaya, STP MSi, Wakil Manager Kampus IPB Sukabumi.

Closed house merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki Sekolah Vokasi IPB University Kampus Sukabumi. Sebuah kandang modern dengan sistem tertutup yang disematkan teknologi di dalamnya. Kandang modern ini bisa menampung hingga 50.000 ekor ayam.

Dekan Sekolah Vokasi IPB University, Dr Arief Daryanto mengatakan, dibandingkan dengan sistem terbuka atau open house karena teknologi closed house dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ternak.

“Closed house ini sangat efisien. Jika di kandang terbuka Feed Convertion Ratio-nya bisa sampai 1,6 sampai 1,8, di closed house hanya sekitar 1,3 sampai 1,4. Untuk Indeks produksi (IP) ternaknya juga  mencapai 400,” terangnya.

Sementara, Jemmy Wijaya, Direktur PT Charoen Pokphand Indonesia mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bisa berdampingan dengan dunia pendidikan. Ia menegaskan pentingnya industri dan institusi pendidikan berjalan bersama menciptakan tenaga kerja yang mumpuni.

“Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan bersama ini bisa terus seperti kokohnya kandang modern ini. Kandang ini diperkirakan bisa bertahan lebih dari 20 tahun. Semoga sepanjang itu juga kita bisa memberi manfaat yang lebih banyak,” ujarnya.

Kerjasama IPB University dengan PT Charoen Pokphand Indonesia memang sudah terjalin lama. Sejak 2006, Charoen Pokphand telah membangun kandang modern di Kampus IPB Dramaga.

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan, Prof Agus Purwito menyebut, kerjasama antara IPB University dengan PT Charoen Pokphand Indonesia diharapkan dapat saling mendukung.

“Mudahan-mudahan ini bisa terus berkembang. Semoga kerjasama ini dapat saling membesarkan satu sama lain dan bisa maju bersama-sama,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga hadir Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr Drajat Martianto, Sekretaris Institut, Dr Aceng Hidayat, Direktur PT Charoen Pokphand Indonesia, Ferdiansyah G Tjoe, serta para Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan IPB University.

** Cepi Kurniawan

Cileungsi | Jurnal Inspirasi

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyisakan beberapa catatan yang perlu dikoreksi untuk kinerja DLH kedepannya, Rabu (7/4) lalu.

Achmad Fathoni Anggota Komisi 3 dari Fraksi PKS tersebut menyampaikan beberapa poin catatan yang membuat dirinya selalu kangen untuk diskusi dengan DLH.

“Disini saya mohon DLH agar memberi perhatian pada pengelola sampah dari hulu dengan berbasis pemberdayaan masyarakat, berikan fasilitas dan support yang memadai bagi KRL, Bank Sampah sebagai bukti penghargaan DLH bagi masyarakat yang sudah mau peduli dan berkaya membantu Pemda mengelola sampah dan lingkungan jangan sampai diabaikan yang berdampak menurunkan semangat di masyarakat,” jelasnya kepada Jurnal Bogor, Minggu (11/04).

Lanjutnya, dirinya berharap DLH juga lebih serius lagi dalam menangani pencemaran Sungai Cileungsi dan beberapa setu serta pencemaran lingkungan lainnya. Tindak tegas dan libatkan masyarakat dalam pengawasan.

“Selain itu saya juga minta penjelasan TPS Zonasi? Zona Barat, Timur, Selatan. mohon dikaji dan ini harus menjadi tempat pengolahan sampah bukan pembuangan sampah,” pungkasnya.

Achmad Fathoni turut menyampaikan rasa terimakasih karena DLH sudah bekerja melayani masyarakat. “Kalau DLH asal-asalan mengurusi tugasnya maka lingkungan kita akan rusak. Jadi semoga DLH terus semangat dan semoga kerja-kerja Kadis DLH dan jajarannya menjadi bagian amal soleh yang diterima disisi Allah. SWT. Aamiin,” kata Achmad Fathoni mengakhiri.

** Nay Nur’ain

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Kepengurusan DPD Organisasi Pekerja Garmen Indonesia (OPGI) Bogor periode 2021-2024 resmi dilantik DPP OPGI di M-One Hotel, Sabtu (10/4/2021). OPGI Bogor menyatakan siap berkolaborasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan dengan pihak terkait dalam menjalankan programnya. “Kami sangat senang, tentu setelah ini kami menyusun program. Dalam waktu dekat ini akan menggelar pelatihan terhadap calon pekerja,” ujar Ketua DPD OPGI Bogor Aries Sunan usai acara, Sabtu (10/4/2021) malam.

Dia memastikan semua programnya dalam upaya menekan jumlah pengangguran, khususnya di Bogor, baik Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor. “Sasaran kami adalah pengangguran agar bisa bekerja, apalagi saat pandemi Covid-19 saat ini dimana banyak orang mengalami kesulitan,” jelas Aries Sunan.

Ketua DPP OPGI Stenly Ngelo menaruh harapan terhadap OPGI Bogor, selain melakukan kolaborasi dengan stakeholder, juga bisa membuat program yang berdampak nyata terhadap masyarakat. “Outcome-nya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, mengurangi pengangguran. Di Jabar ini kurang lebih 2,5 juta orang menganggur, termasuk yang di Bogor ini,” jelasnya.

Sebab kata dia, OPGI memiliki visi menjadikan organisasi dengan anggota yang kompeten, terlatih yang siap bersaing di dunia kerja industri dan dunia usaha dengan salah satu misinya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk calon pekerja industri dan wirausaha berdasarkan standar. “Diklat (pendidikan latihan) sudah jalan dan sedang proses lembaga sertfikasi,” jelasnya.

Sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat juga berharap OPGI dapat menyongsong pasar global dan bisa menciptakan SDM yang unggul sesuai kebutuhan industri garmen dan tekstil. “Jangan sampai kepengurusan sudah dibentuk tapi ‘Tuk Cing’ (duduk cicing/hanya nama), bekerjalah tidak terlihat tapi hasilnya nyata,” ujar Kepala Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Yanu Krisdiyan mewakili Kadisnakertrans Jabar, Rahmat Taufik Garsadi.

Sementara pada acara tersebut, juga dilantik OPGI Kabupaten Bekasi. Ketua Panitia Andie Mahaputra Gunawan mengungkapkan syukur acara berjalan cukup baik dan akan menjadi evaluasi dalam pelaksanaan berikutnya. Hal yang sama juga dikatakan Ketua Dewan Pelindung OPGI Brigjen TNI S.H.Setya Budhi, tujuan OPGI yang ingin mensejahterakan masyarakat mesti mendapat dukungan semua pihak. “Pesen saya, jaga disiplin, hirarki dan jaga kehormatan institusi,” ucapnya saat memberikan motivasi terhadap seluruh pengurus.

** Asep Saepudin Sayyev