Dramaga | Jurnal Inspirasi

Muspika Dramaga yang dipimpin Camat Dramaga Ivan Pramudia melaksanakan operasi penertiban sekaligus sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiaatan masyarakat (PPKM) ke sejumlah tempat keramaian seperti kafe.

Dari pantauan, saat operasi penertiban yang yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP kecamatan, terlihat masih saja ada kafe yang buka di atas jam 19.00 WIB. Ivan Pramudia menyampaikan, bahwa pihaknya gencar melaksanakan penertiban dan sosialisasi PPKM, jika siang berada di Pospol Pertigaan Babakan guna mengimbau masyarakat memakai masker.

“Kalau malam seperti sekarang kami sampaikan kepada teman-teman pengusaha yang ada di peraturan Bupati bahwa tempat usaha restoran, kafe itu tutup jam 19.00 WIB,” ujarnya disela-sela kegiatan operasi pada Sabtu (16/1/2021) malam.

Ivan  juga mengatakan, bahwa dalam operasinya kali ini banyak aspirasi dari pihak pengusaha yang nantinya akan menjadi bahan masukan kepada Bupati Bogor supaya roda perekonomian tetap berjalan.

“Tadi sempat terjadi perdebatan mereka mempertanyakan soal jam operasional yang berbeda antara Kabupaten dan Kota Bogor. Tentunya kalau kita balik posisi kita di pengusaha saya anggap wajar ya kalau merasa keberatan karena memang ada jam-jam kalau kafe sendiri mulainya biasanya sore dan ramainya itu malam,” katanya.

Sampai saat ini lanjut Ivan, pihaknya mengusahakan  tindakan persuasif terlebih dahulu dan mengimbau kepada para pengusaha agar saling menjaga kondisi tanpa harus mengabaikan protokol kesehatan dan tanpa mengorbankan roda perekonomian yang sedang berjalan.

“Tetapi apabila memang membandel tentunya ada mekanisme yang akan kami sampaikan mulai dari surat teguran kemudian menyampaikan laporan kepada kewenangannya yaitu Satpol PP Kabupaten,” tegasnya.

** Cepi Kurniawan

Banjarmasin | Jurnal Inspirasi

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk datang langsung ke Kalimantan Selatan menyaksikan bencana yang disebabkan oleh izin pertambangan dan perkebunan sawit yang serampangan.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, menegaskan banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo.

“Saya mendesak Presiden Jokowi bahwa Kalimantan Selatan ini masih Indonesia, jadi tolong, jangan hanya dikuras sumber daya alamnya saja, tapi juga diperhatikan, sekarang Kalsel dalam kondisi darurat bencana ekologis, konflik agraria juga luar biasa, Pak Jokowi segera turun ke Kalsel, buktikan bahwa Kalsel masih Indonesia,” kata Kis dikutip dari Gelora, Sabtu (16/1).

“Kita masih cinta NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor!,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Walhi, di tahun 2020 saja sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah.

“Ini menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, sudah sering kita ingatkan, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit,” ucapnya.

Sebelumnya BPBD Kalsel merilis data harian hingga per tanggal 14 Januari 2021. Tercatat ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun. Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit.

Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu, disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan, sisanya berasal Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan sekitarnya.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor juga sudah mengumumkan wilayahnya kini berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui Surat Pernyataan Nomor: 360/038/Bpbd/2021 tertanggal 14 Januari 2021.

** ass/gelora

Majene | Jurnal Inspirasi

Warga yang diduga pengungsi korban gempa di Majene, Sulawesi Barat mencegat mobil pembawa bantuan logistik viral di media sosial. Adapun lokasi pencegatan mobil pembawa bantuan itu terjadi di Jalan Poros Majene-Mamuju, Sabtu (16/1).

Namun kabar itu dibantah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Dia angkat bicara soal bantuan logistik gempa Sulbar itu bukan merupakan penjarahan. “Sekali lagi, itu bukan penjarahan, jangan dianggap penjarahan. Mereka kelaparan,” kata Risma kepada wartawan di Surabaya.
 
Sebelumnya sempat viral video amatir yang memperlihatkan mobil pengangkut bantuan makanan cepat saji dijarah. Bantuan tersebut disalurkan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

Penjarahan terjadi di perbatasan Kabupaten Mamuju menuju Majene, tepatnya di batas Kecamatan Tapalang dan Malunda. Sejumlah orang menghentikan paksa iringan mobil pembawa logistik, bahkan ada yang membawa senjata tajam.
 
“Kami mengalami penjarahan di antara desa Malunda dan Tapalang. Rombongan kami dihadang dan dirampok logistiknya,” kata Agus Salim, Wakil Ketua MDMC Makassar.
 
Pihak MDMC mengakui tidak meminta pengawalan TNI/Polri dan tidak memasang spanduk bantuan di badan mobil. Sehingga warga dengan leluasa menghentikan dan menjarah bantuan tersebut. 
 
Risma mengatakan kekacauan yang terjadi lantaran bantuan logistik pemerintah terlambat datang. Pengiriman bantuan terkendala jalur utama menuju lokasi yang terputus. “Jadi yang seharusnya sembilan jam, harus nambah enam jam lagi karena harus memutar. Semoga hari ini material longsor di jalur itu bisa dibersihkan,” tutur Risma.
 
Hingga hari ini, setidaknya terdapat 46 korban jiwa akibat gempa berkekuatan 6,2 magnitudo yang melanda Sulbar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun telah menetapkan status tanggap darurat di Sulbar.

** ass/medcom

Sumedang | Jurnal Inspirasi

Badan SAR Nasional (Basarnas) Provinsi Jawa Barat memperpanjang masa pencarian korban yang tertimbun material longsor di Perumahan Pondok Daud Kampung Bojongkondang Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Kepala Basarnas Jawa Barat, Deden Ridwansyah menjelaskan, data korban meninggal dunia 24 orang, dan jumlah korban dalam pencarian berjumlah 16 orang. 

“Sesuai dengan SOP pencarian dan pertolongan, Operasi SAR berlangsung 7 hari, namun mengingat masih banyaknya korban, dan banyaknya permintaan dari keluarga korban, pencarian diperpanjang hingga 3 hari ke depan,” ujar Deden, Sabtu (16/1).

Deden memastikan pencarian terus diupayakan  meski banyak kendala yang ditemui, seperti cuaca yang tidak menentu, tebalnya material longsor, serta potensi longsor susulan yang masih tinggi.

“Bagaimanapun juga keselamatan tim menjadi yang paling utama, namun kita akan terus memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Tim gabungan SAR yang terlibat yaitu Basarnas Bandung, PUPR,  BPBD Pov Jabar & Sumedang, TNI/POLRI,  TIM DVI Polda Jabar, PMI Prov Jabar,  Dinkes Sumedang, Potensi SAR Jawa Barat dan Potensi SAR Jawa Tengah. Total kekuatan Pers Unsur SAR  yang terdaftar di posko sejumlah 286 Personil. 

Sebelumnya, longsor terjadi di Ds Cihanjuang Kec Cimanggung Kab Sumedang pada Sabtu 9 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 WIB dan longsor susulan sekitar pukul 19.30 WIB. Banyak korban tertimbun akibat dua kali longsor tersebut. 

** ass/viva

Lumajang | Jurnal Inspirasi

Gunung Semeru meletus pada Sabtu (16/1), pukul 17.48 WIB. Gunung api yang berlokasi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini meluncurkan awan panas dengan jarak luncur sekitar 4,5 kilometer (km).

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, sampai saat ini, Gunung Semeru masih mengeluarkan awan panas. Titik awan panas ini terutama di sekitar Sumber Mujur dan Curah Koboan.

“Sore ini, jam 17.24 Gunung Semeru mengeluarkan awan panas. Dengan jarak 4.5 kilo. Daerah sekitar Sumber Mujur dan Curah Koboan, saat ini menjadi titik guguran awan panas,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam cuitan di akun Twitter-nya.

** ass/inews

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan surat dalam pembangunan Rumah Sakit Graha Medika atas terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana kembali digelar di Pengadilan Negeri Bogor, pada Jumat (15/1/2021), dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sidang melalui video conference tersebut, JPU menghadirkan saksi Ali Imron selaku konsultan amdal lalin dan saksi Khaerul Sani selaku sopir proyek dari PT Jakarta Medika. Para terdakwa mengikuti sidang dari Lapas Gunung Sindur.

Dalam persidangan, Ali Imron melalui layar monitor menjelaskan perihal pengurusan dokumen Andalalin untuk hotel. Kepada JPU, ia mengatakan, untuk pembahasan Andalalin dari pihak hotel diwakili oleh Fikri Salim dan Mujianto. Sedangkan Rina tidak menghadiri pembahasan tersebut.”Setahu saya (Rina) tidak ada,” jawab Ali saat ditanya JPU.

Selama ini, kata dia, yang berkomunikasi dengan Rina adalah Dedi. Setahu dirinya juga, Rina adalah pihak yang membantu proses perizinan. Sementara Fikri adalah pihak pengembang pembangunan hotel.

Untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam menyusun Andalalin, Ali mendapat dari Rina berupa sofcopy yang diterima oleh stafnya.

JPU selanjutnya memperlihatkan kwitansi pembayaran Andalalin hotel dan fasilitas lainnya, yang kemudian dikonfirmasi kepada Ali.

“Yang menerima (pembayaran) staf saya dari Ibu Rina,” jawabnya. Apa ada pembayaran lain selain dalam bukti kwitansi, timpal JPU. “Ada pak. Belum sempat diberikan kwitansi. Yang saya terima cash Pak,” jawab Ali.

Sementara itu, penasehat hukum Fikri Salim mempertanyakan perihal pertemuan saksi dengan Rina. Ali mengakui pernah bertemu dengan Rina. Selanjutnya, penasehat hukum menanyakan terkait Andalalin.

“Setelah presentasi masih ada ini pak, pengecekan dokumen. Posisi sekarang dokumen sudah selesai, sudah diterima. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan BPTJ artinya sudah bisa diterima,” kata Ali.

Penasehat hukum Rina Yuliana pun mempertanyakan atas perintah siapa membuat dokumen Andalalin. “Tidak tahu pak. Untuk dokumen sudah selesai, rekomendasi sudah dikeluarkan BPTJ namun belum ada surat pernyataan kesanggupan dari pihak pengembang sebagai syarat pengambilan,” kata Ali.

Dalam persidangan, Fikri Salim sempat melontarkan sejumlah pertanyaan kepada saksi. Namun ia menyampaikan tidak keberatan dengan keterangan saksi. Sama dengan Fikri, Rina juga tidak keberatan dengan keterangan saksi. “Tidak ada yang mulai,” kata Rina.

Sementara untuk saksi Khaerul Sani yang hadir di ruang sidang, Fikri sempat menyatakan keberatan terhadap saksi kedua dari JPU saat hendak dilakukan pengambilan sumpah. Namun sidang tetap dilanjutkan oleh majelis hakim.

“Keberatan saudara dicatat. Intinya ini saksi tambahan dan keterangannya di bawah sumpah,” kata ketua hakim.

Kepada saksi, JPU mengawali mempertanyakan seputar hubungan saksi dengan para terdakwa. Dalam kesaksiannya, Khaerul mengenal Fikri sejak awal 2017, sedangkan dengan Rina awal 2018.

“Fikri sebagai pelaksana proyek. Saya sopir proyeknya. Sering pak (bersama Fikri). Sering mengantarkan Pak Fikri dengan ibu Rina,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Khaerul juga menyampaikan bahwa ia pernah mengantar Rina ke kantor DPMPTSP. Dia juga mengatakan sempat mengantarkan Fikri untuk pembelian mesin dan pipa bekas.

Saat ditanya JPU, saksi pernah diminta untuk mengambil atau menerima uang. “Pernah pak. Dari klinik. Diserahkan ke pak Fikri Salim,” jawabnya. Khaerul juga mengatakan pernah sekitar dua kali transfer ke Rina atas perintah Fikri.

Sementara Penasehat Hukum Fikri Salim mempertanyakan perihal pekerjaan saksi di proyek. Selain itu dipertanyakan juga seputar pembelian material.

“Kurang lebih 2,5 tahun. Kerja di PT Jakarta Medika,” kata Khaerul. “Material yang dibeli sampai ke proyek. Iya, (kualitas barang dengan harga sesuai),” tandasnya.

** Fredy Kristianto