Jakarta | Jurnal Inspirasi

Adu mulut pemilik sebuah kafe dengan anggota kepolisian viral di media sosial. Video dengan tulisan Indonesia Dilarang Lapar itu saat pemilik kafe diminta tutup lebih awal sebagaimana penerapan kebijakan jam malam.

Video itu dibagikan akun TikTok @berita_gosip. Di dalam postingannya, akun tersebut juga menambahkan keterangan. “Jangan ganggu customer saya pak, customer saya lagi makan,” tulis akun tersebut.

Dalam video itu, pemilik kafe diminta untuk tutup lebih awal karena penerapan kebijakan jam malam covid-19. Selain itu, petugas polisi juga meminta agar menerapkan protokol kesehatan. Lalu, pemilik kafe pun protes terhadap petugas polisi tersebut. Hingga akhirnya, petugas kepolisian terlihat emosi dan mulai beradu mulut dengan si pemilik kafe.

Menurut si pemilik kafe, pemerintah harus memahami para pemilik usaha dan pedagang lainnya. Sebab, adanya kebijakan jam malam membuat pendapatan menurun. “Bapak dapat gaji pak dari pemerintah, saya dapat apa dari pemerintah?,” ujar si pemilik kafe.

Sementara itu, seorang wanita berusaha menenangkan keadaan di kafe tersebut. Dia pun mengungkapkan akan segera menutup kafe tersebut. Video itu rupanya menuai komentar dari warganet. Mereka kasihan kepada para pemilik usaha yang harus menutup usahanya di malam hari akibat kebijakan jam malam.

“Kalau disuruh tutup harusnya ada kompensasi. Bener kata pemilik tempat makannya. Kasihan lho harus bayar karyawan juga. Kalau nggak dapat duit terus makannya dari mana? Akhirnya bukan meninggal karena virus tapi karena kelaparan,” ujar akun salisa*****. “Emang corona malem hari doang?,” balas akun irf**.

“Hal-hal seperti ini memberi kesan kalau rakyat lebih punya pikiran dibanding pemerintah,” komentar akun rizk*****. “Dia enak ngusir-ngusirin dapat gaji yang diusir ini yang repot. Orang mau cari duit dibuat susah. Hati-hati pak mutusin rezeki orang. Suatu saat rejeki bapaknya yang diputus,” timpal akun azkd****.

** ass/gelora

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menjerat Juliari Batubara saat menjabat Menteri Sosial menemui babak baru. Sejumlah kantor perusahaan penyedia bantuan sosial di Kemensos yang tengah digeledah KPK diduga terafiliasi oleh Herman Herry dan Ihsan Yunus, di mana keduanya merupakan kader PDI Perjuangan.

Dikutip dari Tempo, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi pada keduanya mendapat jatah hingga Rp 3,4 triliun atau separuh dari anggaran bantuan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Menanggapi kasus korupsi bansos yang terjadi di era pandemi ini, pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Rachland Nashidik tegas menyebut bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan semua sila yang ada di Pancasila.

“Korupsi bansos itu melanggar semua dari lima sila dalam Pancasila,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (19/1).

Namun secara satire politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa korupsi bansos tidak akan melanggar jika kelima sila diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Gotong royong yang dimaksud Rachland adalah bersama menilap uang rakyat.

“Kecuali bila lima sila itu diperas jadi ekasila, yaitu gotong-royong, mungkin jadi terdengar masuk akal. Menggarong duit wong cilik secara gotong royong. Betul, Madam?” demikian sindiran Rachland.

** ass/gelora

Oslo | Jurnal Inspirasi

Para dokter di Norwegia tengah menyelidiki kematian 33 lansia setelah disuntik vaksin virus corona (Covid-19) buatan Pfizer/BioNTech, Selasa (19/1). Para dokter tersebut mencari kemungkinan efek samping berbahaya dari suntikan vaksin yang menyebabkan reaksi fatal pada beberapa pasien yang lemah.

Hingga Kamis pekan lalu, sudah ada 42 ribu warga Norwegia yang menerima suntikan dosis pertama vaksin corona.

Seperti kebanyakan negara lain, Norwegia memang memprioritaskan masyarakat rentan seperti lansia, terutama yang memiliki riwayat penyakit berat, untuk menerima vaksin lebih dulu karena memiliki risiko tinggi tertular Covid-19.

“Oleh karena itu, kematian yang terjadi dekat-dekat vaksinasi dapat terjadi. Di Norwegia, rata-rata 400 orang lansia di panti jompo dan fasilitas perawatan jangka panjang lainnya meninggal dunia setiap minggu,” bunyi pernyataan Badan Pengawas Obat Norwegia (NOMA).

NOMA menuturkan pihaknya telah “meninjau dengan cermat” semua kematian yang terjadi beberapa hari setelah vaksinasi. Data kematian, katanya, telah diserahkan ke lembaga kesehatan nasional.

NOMA dan Institut Kesehatan Masyarakat Nasional Norwegia telah meninjau 13 kasus dari total 23 kematian lansia tersebut.

Kepala dokter NOMA, Sigurd Hortemo, mengatakan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa reaksi merugikan yang umum terjadi akibat vaksin jenis mRNA seperti mual dan muntah mungkin berkontribusi pada efek samping yang fatal terhadap beberapa pasien yang lemah.

“Kami tidak dapat mengesampingkan bahwa reaksi merugikan akibat vaksin yang terjadi dalam beberapa hari pertama setelah vaksinasi dapat berkontribusi memunculkan efek lebih serius dan fatal pada pasien dengan penyakit bawaan yang parah,” kata Hortemo.

Selain kematian puluhan lansia, NOMA menuturkan dalam laporannya bahwa sejauh ini ada 21 perempuan dan delapan pria yang mengalami efek samping dari vaksinasi corona.

Sembilan dari mereka mengalami efek samping yang serius tanpa konsekuensi fatal. Efek samping serius itu meliputi reaksi alergi, ketidaknyamanan yang signifikan, hingga demam parah. Sementara itu, tujuh orang lainnya mengalami efek samping yang tidak terlalu serius seperti rasa sakit yang hebat di area lengan yang disuntik.

Meski sejumlah keluhan efek samping vaksin muncul, pemerintah Norwegia tetap menganggap vaksin Pfizer/BioNTech aman.

Norwegia sejauh ini hanya mengubah persyaratan vaksinasi bagi warganya. Pejabat berwenang Norwegia memperingatkan bahwa vaksinasi terhadap lansia dengan kondisi kesehatan serius dapat menimbulkan bahaya.

Sementara itu, perusahaan Pfizer dan BioNTech mengatakan tengah bekerja sama dengan pihak berwenang Norwegia untuk menyelidiki kematian para lansia tersebut.

Namun, kedua perusahaan obat itu menyatakan “jumlah insiden vaksinasi itu sejauh ini tidak mengkhawatirkan dan sesuai perkiraan”.

** ass/cnn

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, menyatakan 474 warga berhasil dievakuasi dari peristiwa banjir bandang di Desa Tugu Selatan, Kawasan Puncak, Cisarua, Bogor pada Selasa (19/1) pagi.

“134 kepala keluarga (KK) atau 474 jiwa sudah berhasil dievakuasi,” kata Sekretaris BPBD Kabupaten Bogor Budi Pranowo dikutip dari Antara.

Menurutnya, ratusan korban banjir bandang itu kini mengungsi di masjid yang lokasinya tak terdampak banjir. Budi mengatakan banjir bandang tersebut menyebabkan puluhan rumah warga rusak, bahkan beberapa akses jalan di wilayah tersebut tak dapat dilalui kendaraan.

Namun demikian, hingga kini ia belum dapat memastikan mengenai korban jiwa atau korban hanyut terbawa aliran sungai yang meluap, karena masih dalam proses penanganan. “Tim BPBD terdiri dari tim evakuasi dan perlengkapan, tim tenda shelter logistik, serta tim P3K dengan ambulans untuk menjemput apabila ada pengungsi,” kata Budi.

** Gita Purnama

Berkurangnya Area Hutan Picu Banjir Terbesar

Banjarmasin | Jurnal Inspirasi

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak banjir di Kalimantan Selatan didampingi Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Senin (18/1). Banjir melanda hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan dengan merendam 13 kabupaten dan kota. Banjir kali ini disebut yang terbesar dan Sungai Barito pun meluap. Data sementara sebanyak 16 orang meninggal dan ratusan ribu orang mengungsi.

“Banjir besar pernah terjadi tahun 2006 tapi tidak sampai merendam 13 kabupaten dan kota. Ini yang terbesar. Kalau hujan, banjir setiap tahun kalau kemarau kebakaran lahan,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono dalam keterangannya, Senin (18/1).

Walhi mencatat 50% dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit. “Tambang 33%, sawit 17%,” ujar Kiworo.

Merujuk pada kondisi itu, ia mengaku telah berulang kali memperingatkan bahwa Kalimantan Selatan dalam kondisi darurat bencana ekologis dan konflik agraria lantaran mayoritas pemilik tambang maupun sawit adalah perusahaan skala besar.

Oleh karena itu, ia tak kaget jika bencana ekologis itu terjadi saat ini dan yang terparah dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh izin-izin yang dikeluarkan. Sebab ia meyakini alih fungsi lahan tersebut menyebabkan degradasi hutan. Sehingga berkurangnya hutan primer dan sekunder yang terjadi dalam rentang 10 tahun terakhir.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menjanjikan bakal melakukan audit secara komprehensif terkait penggunaan lahan di sana agar bencana serupa tidak terulang. Sebaliknya, kata Rokhis, area perkebunan meluas cukup signifikan 219.000 hektare.

Kondisi tersebut, ia melanjutkan, memungkinkan terjadinya banjir di Kalimantan Selatan, apalagi curah hujan pada 12 hingga 13 Januari 2020 sangat lebat berdasarkan pantauan satelit Himawari 8 yang diterima stasiun di Jakarta. “Ya itu analisis kami, makanya disebutkan kemungkinan. Kalau dari hujan berhari-hari dan curah hujan yang besar sehingga perlu analisis pemodelan yang memperlihatkan apakah pengaruh penutup lahan berpengaruh signifikan,” ujar Rokhis, Minggu (17/01).

Data yang ia pegang menunjukkan total area perkebunan di sepanjang Daerah Sungai (DAS) Barito kini mencapai 650.000 hektare. Jika dibandingkan dengan luasan hutan di sekitar DAS yang mencapai 4,5 juta hektare, maka perkebunan telah menghabiskan 12 hingga 14% dari keseluruhan area.

Kendati area hutan masih mendominasi, tapi Rokhis berharap tidak terus tergerus. Sebab kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan Kalimantan Selatan termasuk daerah yang berisiko terhadap bencana banjir. “Kita paham bahwa perkebunan itu berhubungan dengan ekonomi, tapi harus diperhatikan unsur lingkungannya,” imbuh Rokhis.

Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Rokhis Khomarudin, menjelaskan antara tahun 2010 hingga 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektare, hutan sekunder 116.000 hektare, sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektare dan 47.000 hektare.

Pantauan LAPAN setidaknya ada 13 kabupaten dan kota yang terdampak banjir, tujuh di antaranya luas genangan banjir mencapai 10.000 sampai 60.000 hektare. “Kabupaten Barito luas genangan 60.000 hektare, Kabupaten Banjar 40.000 hektare, Kabupaten Tanah Laut sekitar 29.000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kira-kira 12.000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 11.000 hektare, dan Kabupaten Tapin 11.000 hektare.”

Jika dalam audit ada operasi tambang maupun perusahaan sawit yang dianggap memicu bencana, maka ia berharap pemerintah berani mencabut izin tersebut. “Misalnya izin ini dicabut, yang ini digugat, ini izin masih diperlukan. Meskipun kalau Walhi minta cabut semua. Tapi kebijakan pemerintah kan tidak bisa sampai ke sana. Nah evaluasi itu inginnya melibatkan masyarakat sipil jangan hanya konsultan.” “Dan di-share hasil dan kesimpulannya.”

“Karena dampak lingkungan ini sampai ke anak cucu. Kalau hanya denda pasti mereka (perusahaan) sanggup membayar. Kalaupun ditutup bisa bikin perusahaan baru,” ungkapnya.

Sementara sejauh ini, Pemprov Kalsel terkendala dalam mengevakuasi dan menyelurkan bantuan kepada warga yang paling terdampak banjir yakni di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Laut. Pasalnya dua jalan nasional terputus. Karena itu pada Minggu (17/01), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan satu helikopter bantuan.

Kepala Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Muhamad Asfi, mengatakan seribuan orang telah diungsikan ke sejumlah rumah kerabat, masjid, dan stadion di Kecamatan Martapura Kota. Mereka yang prioritas mengungsi yakni lansia dan anak-anak. Sementara beberapa pemuda masih berada di rumah untuk menjaga harta benda.

Asfi bercerita, sepanjang ia tinggal di Kalimantan Selatan bencana banjir tahun ini menjadi yang terparah. Kalau saban tahun banjir merendam persawahan warga, kini termasuk rumah dengan ketinggian hampir satu meter. “Ini banjir terparah dalam hidup saya,” kata Asfi. “Pada hari pertama banjir, kita angkut warga pakai truk. Tapi karena banjir semakin tinggi pakai perahu klotok.”

Kata dia, Sungai Martapura yang dekat dengan desanya sudah bertahun-tahun tidak dikeruk sehingga tak sanggup menampung deras air hujan dari hulu. “Karena sungai-sungai itu dangkal, jadi ke lautnya lambat.” Hingga kini, bantuan makanan dan pakaian sudah dibagikan kepada para pengungsi. Tapi ia memperkirakan makanan berupa beras hanya bertahan dua hari sementara banjir akan surut dalam beberapa hari mendatang.

Karena itu ia berharap pemprov segera mendistribusikan bantuan tambahan. Termasuk pula, popok untuk anak-anak dan bayi. “Bantuan agar diperbanyak. Karena banjir masih satu mingguan, soalnya banjir lama surut.”

Di lokasi pengungsian, lanjut Asfi, tak ada pembatas untuk menghindari penularan virus corona. Sebab tempatnya yang terlalu kecil untuk menampung banyak orang. “Kami enggak ada jarak lagi. Selamat saja sudah mending, jaga-jaga jarak sudah enggak ada lagi,” kata Asfi.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Surat keterangan hasil tes usap (swab) atau PCR Covid-19 yang sering dipalsukan. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan surat itu, PT Angkasa Pura II dan Kementerian Kesehatan akan menerapkan sistem pemeriksaan secara digital melalui aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC).

Melalui aplikasi itu, setiap calon penumpang pesawat yang melakukan tes COVID-19 di fasilitas kesehatan yang terdaftar di eHAC milik Kementerian Kesehatan, akan dapat melakukan validasi surat keterangan secara digital untuk mendapatkan barcode. Barcode itu bisa ditunjukkan langsung di konter check in di bandara.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta Darmawali Handoko mengatakan, validasi digital surat hasil tes Covid-19 melalui eHAC akan dilakukan penuh Februari 2021.

“Saat ini masih ada pemeriksaan manual, tapi melihat kondisi yang ada, maka nantinya pemeriksaan atau validasi akan dilakukan secara digital, dan diterapkan penuh pada Februari 2021,” katanya di kantor Polres Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 18 Januari 2021.

Menurut Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Agus Haryadi, Angkasa Pura II juga tengah membangun sistem Airport ID bagi penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Sistem digital itu untuk mendukung terpenuhinya protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Di Bandara Soekarno-Hatta kini sudah terdapat 8 titik Airport Health Center untuk tes Covid-19 dengan 3 alternatif layanan, yaitu pre-order service, drive thru service, dan walk in service.

Surat hasil dari setiap tes Covid-19 di Airport Health Center juga dapat dikirimkan ke aplikasi eHAC di smartphone calon penumpang pesawat untuk divalidasi oleh KKP Kemenkes dan mendapatkan barcode untuk ditunjukkan di konter check in.

Angkasa Pura mengimbau agar penumpang berhati-hati terhadap upaya penipuan berkaitan dengan surat hasil tes, lalu menolak praktik percaloan yang menawarkan surat hasil tes palsu, dan jangan memalsukan surat hasil tes.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pengurus pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap terkait rekomendasi Komnas HAM soal tewasnya 4 laskar FPI dari 6 yang didor polisi. Muhammadiyah mendukung Komnas HAM agar kasus tersebut dilanjutkan ke ranah pengadilan pidana, sebab menurutnya pembunuhan terhadap 4 laskar FPI bukan hanya pelanggaran HAM biasa melainkan pelanggaran HAM berat.

“Mendukung empat rekomendasi Komnas HAM untuk dilanjutkan ke ranah penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Karena itu, pembunuhan terhadap terutama empat anggota laskar FPI seharusnya tidak sekadar pelanggaran HAM biasa melainkan termasuk kategori pelanggaran HAM berat,” kata Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Yono Reksoprodjo dalam konferensi pers daring, Senin (18/1).

PP Muhammadiyah menilai penyelidikan Komnas HAM belum tuntas. PP Muhammadiyah juga meminta agar Komnas HAM mengungkap fakta lebih mendalam terkait kasus tewasnya 4 laskar FPI dan mengungkap aktor intelektual terkait peristiwa tersebut.

“Mendesak Komnas HAM untuk mengungkap fakta-fakta dalam kasus ini secara lebih mendalam, investigatif, dan tegas karena tugas penyelidikan yang telah berjalan terkesan tidak tuntas dalam pengungkapannya termasuk pengungkapan aktor intelektual di balik penembakan tersebut,” ujarnya.

PP Muhammadiyah juga meminta agar Presiden Jokowi mendukung terkait pengungkapan aktor intelektual tersebut dengan memerintahkan pihak yang berwenang mengungkap aktor intelektual dibalik penembakan tersebut. Selain itu, Muhammadiyah juga meminta Jokowi menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas seperti kasus Munir, Siyono, aktivis lingkungan hidup dan korban kriminalisasi warga oleh perusahaan tambang.

“Mengajak elemen masyarakat sipil untuk terus mendorong dan mengingatkan pemerintah agar jangan menjadikan abai sebagai suatu kebiasaan sehingga pendiaman kasus-kasus yang seharusnya dapat diupayakan keadilan hukumnya tidak tuntas dan menambah daftar ketidakseriusan Pemerintah dalam penegakan HAM yang sama dengan pemerintahan sebelum-sebelumnya. Presiden perlu diingatkan lagi agar jangan sampai kasus tewasnya empat orang laskar FPI sebagai pelanggaran HAM kemudian menjadi hutang masa lampau yang baru di bawah Pemerintahan sekarang,” ujarnya.

PP Muhammadiyah mendukung temuan Komnas HAM yang menyatakan, bahwa 6 orang laskar FPI yang meninggal dunia tersebut terjadi dalam dua peristiwa yang berbeda. Pertama, 2 orang meninggal merupakan akibat peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antara petugas dan anggota laskar FPI dimana didapat temuan saling digunakannya senjata api yang terjadi di sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek.

Kedua, empat orang meninggal merupakan akibat penguasaan petugas resmi negara yang terjadi di KM 50 Tol Cikampek dan ini disebut oleh Komnas HAM sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM dan mengindikasikan telah terjadi unlawful killing (pembunuhan di luar jalur hukum).

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqqodas, menegaskan pernyataan Muhammadiyah tersebut sebagai kontrol terhadap pemerintah. Ia berharap aparat penegak hukum tidak perlu menyikapi dengan berlebihan.

“Saatnya kita sekarang kita pulihkan dengan cara bersikap konstruktif, kalau kami Muhammadiyah kritis bukan kritis penuh kesayangan bukan kebencian dan tidak perlu aparat kepolisian menyikapi dengan mispersepsi atau kesalahan pandangan yang berlebih-lebihan seakan-akan kalau ada masyarakat sipil yang bersikap kritis itu sebagai musuh, sama sekali, kami tidak memusuhi negara, kami tidak memusuhi pemerintah, kami tidak memusuhi TNI Polri,” ujar Buysro.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meluruskan kesimpulan-kesimpulan yang beredar terkait pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya laskar FPI pengawal Habib Rizieq Shihab. Komnas HAM menyatakan ada pelanggaran HAM tapi bukan pelanggaran HAM berat.

“Kami menyampaikan sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan, diasumsikan, sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu,” kata Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam Mahfud Md, Kamis (14/1).

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Rumah Sakit Lapangan (RSL) Covid-19 yang berada di komplek GOR Pajajaran, Tanah Sareal, Kota Bogor, mulai diaktivasi, Senin (18/1). Rumah sakit ini beroperasi atas kolaborasi Pemerintah Kota Bogor dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mengurangi beban RS rujukan sehingga mampu meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian akibat Covid-19.

RS Lapangan tersebut secara simbolis diresmikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, Kepala Pusdiklat BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat dan disaksikan secara virtual oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Pertengahan 2020 saya meminta Dinkes dan RSUD untuk menyusun simulasi skenario terburuk kalau lonjakan (kasus Covid-19) terus meningkat tajam, seperti kebutuhan kita akan tempat tidur, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan seperti apa,” ungkap Bima Arya usai mengaktivasi RS Lapangan.

“Akhir tahun menunjukkan lonjakan terus terjadi. Karena itu di akhir tahun kami memutuskan untuk segera membangun RS Lapangan. Kami berkoordinasi dengan BNPB. Saya berbicara langsung dengan Pak Doni Monardo (Kepala BNPB). Beliau mendukung penuh dan ditargetkan dalam waktu dua minggu dengan dana yang dialokasikan oleh BNPB. Alhamdulillah RS ini diselesaikan dalam waktu dua minggu,” tambahnya.

Bima menjelaskan, RS Lapangan ini dilengkapi 64 tempat tidur, 8 diantaranya di IGD. “Rumah sakit ini khusus untuk pasien Covid gejala ringan namun memiliki komorbid/penyakit penyerta hingga pasien konfirmasi dengan gejala sedang. 70 persen untuk warga Kota Bogor dan 30 persen ada ruang untuk warga luar Kota Bogor,” jelas Bima.

Ia menyatakan, kehadiran RS Lapangan ini merupakan bagian dari ikhtiar Pemkot Bogor dalam menurunkan tingkat keterisian tempat tidur isolasi. “Ikhtiar kita menambah ruang ICU maupun isolasi di RS rujukan Covid-19 di seluruh Kota Bogor. Sekarang ada 766 ruang isolasi dan ICU 36 di Kota Bogor. Ada beberapa RS yang sudah ditambah ruang isolasinya untuk menurunkan bed occupancy ratio (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur isolasi. Minggu lalu ada di angka 82 persen, hari ini Alhamdulillah sudah di angka 72 persen,” ujarnya. 

“Saya harus katakan situasi kritis. Seberapa darurat? Sangat darurat. Saya harus katakan itu kepada warga Bogor. Karena di handphone saya sering menerima langsung laporan ada keluarga yang nangis-nangis karena anggota keluarganya tidak bisa dirawat (karena kekurangan ruang isolasi) dan harus pulang dan kemudian meninggal,” kata dia.

Sementara itu, Kepala RSL Covid-19 Kota Bogor dr Yeti Hariyati menambahkan, fasilitas layanan yang ada antara lain 64 tempat tidur isolasi Covid-19 yang terdiri dari 8 IGD dan 56 tempat tidur rawat inap.

“Ada juga unit layanan fisioterapi, laboratorium, radiologi mobile, pelayanan gizi, farmasi serta rujukan. Tenaga kesehatan yang bersiaga di RS Lapangan 44 perawat, 8 dokter spesialis, 10 dokter umum, 6 radiografer, 2 fisioterapi dan petugas penunjang lainnya,” pungkasnya.

** Fredy K | Prokompim