Bogor | Jurnal Inspirasi

Gerakan Masyarakat Kota Bogor (GMKB) mengunjungi Graha Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk kedua kalinya di Kampung Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Sabtu (1/5).

Diketahui, PSKS yang merupakan rumah tempat para santri tuna netra menimba ilmu dan pembinaan orang terlantar itu berada dibawah binaan Ketua Karang Taruna Kabuoaten Bogor dan Kang Dian Nugraha sebagai pekerja sosial masyarakat.

Ketua Umum GMKB Ridho mengatakan kunjungan tersebut selain untuk ajang silaturahmi juga untuk saling berbagi. Dalam kunjungannya GMKB memberikan bantuan berupa pakaian layak pakai, baju koko serta sarung dan sembako.

“Kami menyampaikan bantuan yaitu sarung baru juga sarung layak pakai dan baju koko selain itu juga sembako berupa beras, telur, tahu dan makanan untuk berbuka puasa,” katanya.

Sumber dana yang disalurkan, merupakan hasil donatur dari sejumlah pihak yang memang nemiliki sosial tinggi untuk berbagi dan menebar kebaikan terhadap sesama.

“Beberapa donatur eksternal yang ikut menyumbang diantaranya adalah Dirut RSUD Kota Bogor Dr.Ilham, Kasi Pelayanan Dinkes dr Tri, Lurah Kedung Bapak Beri dan beberapa warga perum Tasmania juga yang lainnya selain dari sumbangan anggota GMKB,” ujarnya.

Sumbangan tersebut, diberikan dalam rangka meringankan beban pengurus pesantren dan juga sebagai bentuk kepedulian dari GMKB.

“Insyaallah jika ada rejeki lagi kami akan kembali lagi ke pesantren tuna netra ini. Di Graha PSKS juga ada dibina orang dalam gangguan jiwa dan orang terlantar,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Blok F Trade Center Pasar Kebon Kembanh, belum lama beroperasi, namun sudah menjadi incaran kawanan pengutil. Pasalnya, dalam sepekan terakhir dua kejadian pengutilan baju terjadi di pasar tersebut.

Bahkan, baru-baru ini petuga keamanan Blok F menangkap komplotan yang mencuri pakaian muslim di salah satu toko. Saat ditangkap, pelaku kedapatan mengambil 17 pakaian muslim yang disembunyikan dalam salah satu rok pelaku pada pekan lalu. Sebelumnya, security juga membekuk pengutil dengan modus yang sama.

Project Manager PT Mulyagiri Yayat Sudrajat membenarkan perihal kejadian tersebut. “Selain disimpan dalam rok, pelaku juga menyiapkan kantung plastik besar untuk menaruh barang hasil curian. Identitasnya M dan M, usia diatas 50 tahun,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (1/5).

Untuk mengantisipasi kejadian serula terulang, pihaknya memasang 24 titik CCTV. Sebab, jelang Idul Fitri volume pengunjung naik hingga 4 ribu orang per hari.

Terpisah, Kepala Urusan Operasional Blok F Trade Center, Ajie menjelaskan ikhwal peristiwa tersebut. “Awalnya ada ibu-ibu mencurigakan cara berjalannya, setelah didekati dia lari ke arah Blok B. Pas ditangkap dan diperiksa ternyata ada baju dalam rok. Mereka mencuri di Toko Langganan,” katanya.

Namun, kata dia, masalah tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan pelaku diminta membayar 17 baju seharga Rp1,7 juta. “Jadi pemilik toko masih memberikan toleransi saat Ramadan sehingga tidak perlu dibawa ke pihak berwajib. Berdasarkan pengakuan pelaku, mereka berasal dari Tanjung Priok Jakarta,” katanya.

Untuk memberikan efek jera, sambung dia, petugas menempelkan setiap foto pengutil di tiap titik Blok F, agar pemilik toko dan pengunjung dapat mengenali mereka.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan kehadiran trem. Pasalnya, belum lama ini pemkot  telah menyambangi salah satu titik lokasi, yang rencananya akan dijadikan depo trem.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rudy Mashudi mengatakan, terdapat tiga opsi lokasi untuk dijadikan depo trem. Diantaranya, lahan milik Jasa Marga di sisi Tol Jagorawi, Stasiun Bogor dan lahan milik salah satu pengembang perumahan di kawasan Tanah Baru atau tepatnya di sebelah gardu induk PLN.

“Kami sudah meninjau salah satu titik, yakni di kawasan Tanah Baru atau tepatnya di dekat Gardu Induk PLN. Disana ada lahan milik perumahan yang masih kosong. Tapi tentu saja, hal itu harus menempuh studi kelayakan terlebih dahulu,” ujar Rudy kepada wartawan, Minggu (2/5).

Menurut dia, berdasarkan kajian dari Colas Rail agar trem dapat beroperasi di Kota Bogor harus didukung fasilitas seperti depo dan tempat pemeliharaan. “Saat ini lokasinya sedang dikaji,” katanya.

Depo trem, kata Rudy, membutuhkan luasan lahan lima hingga 10 hektar, dan lahan di kawasan Tanah Baru tersebut memungkinkan untuk dijadikan depo.

“Dari hasil pembicaraan dengan pengembang perumahan tersebut, di dalam site plan mereka memang sudah ada frontage sepanjang 10 meter,” katanya.

Rudy menegaskan bahwa pengembang menyambut baik, serta sempat menanyakan bagaimana pola yang digunakan. “Apakah ganti untung, ganti rugi atau sewa. Tetapi urusan tersebut tetap harus menempuh mekanisme appraisal dan studi kelayakan untuk memutuskan, jadi atau tidaknya,” beber Rudy.

Kendati demikian, sambung Rudy, Pemkot Bogor tak mau terburu-buru memutuskan, mengingat masih ada beberapa opsi lokasi penempatan depo trem.

“Sedang dikaji beberapa tempat. Bisa di stasiun, bisa juga di lahan Jasa Marga sepanjang Tol Jagorawi. Ya, kita cari dulu yang layak. Kami masih lakukan penjajakan dengan berbagai pihak, termasuk Jasa Marga,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor dapil Bogor Utara, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) menyambut baik rencana pemkot membuat depo trem di kawasan Tanah Baru. Namun, kata dia, pembangunan di area tersebut harus dapat memberikan efek positif bagi masyarakat sekitar, terutama mengenai perekonomian.

“Yang harus diperhatikan pemerintah, bukan hanya sebatas studi kelayakan dan efek lingkungan saja. Melainkan, bagaimana dengan potensi perekonomian bagi warga sekitar,” jelasnya.

Dengan kata lain, sambung ASB, apabila depo trem nantinya jadi dibangun di kawasan itu, pemerintah harus dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Selain itu, ASB meminta Pemkot Bogor terlebih dahulu memperbaiki permasalahan di kawasan tersebut, seperti banjir lintasan, longsor dan lain sebagainya. “Jangan sampai kehadiran depo, juga malah menyebabkan permasalahan baru,” ucapnya.

Tak hanya itu, ASB pun mempertanyakan seberapa penting kehadiran trem di Kota Bogor, sehingga pemerintah begitu berapi-api mendatangkan moda transportasi berbasis rel tersebut. Sebab, sambungnya, apabila alasannya untuk mengurai kemacetan, Pemkot Bogor juga harus membenahi beberapa hal. Diantaranya perbaikan infrastruktur penunjang, parkir bahu jalan, hingga lebar ruas jalan yang akan dilewati trem.

“Trem itu kan akan melintasi SSA. Sedangkan disana jalur padat. Sementara program seperti konversi 3:1 dan rerouting angkot belum sepenuhnya berjalan. Lantas sudah ada tidak kajian mengenai ketertarikan warga menggunakan trem? Berapa tarifnya? Sesuai tidak dengan kemampuan masyarakat? Saran saya pemkot lebih baik fokus dulu menuntaskan satu program,” jelasnya.

Ia juga menyoroti, mengenai kabar yang berhembus bahwa kehadiran trem salah satunya untuk mendukung fasilitas Transit Oriented Development (TOD). “Kalau benar kabar tersebut. Artinya keberadaan trem ini bukan untuk melayani transportasi warga, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pihak lain,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Lebih satu tahun sudah pandemi Covid-19 melanda dunia. Tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, pandemi telah menyebabkan krisis di berbagai bidang. Hal ini telah membuat masyarakat harus terbiasa dengan banyak kebiasaan baru (new normal).  Dimana berjarak menjadi sesuatu yang biasa dalam interaksi.

Sebagai bagian dari industri perbankan, KB Bukopin berusaha merekonstruksi bisnis setelah mengalami perubahan pengendalian dan sebagai upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.  

“Sebetulnya momen krisis di tahun 2020 menjadi momentum tepat bagi kami melakukan transformasi secara total,” jelas Rivan Purwantono, Presiden Direktur KB Bukopin, di Jakarta, belum lama ini.

Rivan menjelaskan, bahwa penurunan aset dan koreksi pada kinerja, selain dampak dari pandemic juga disebabkan krisis “infodemi” atau banyaknya hoax dan pemberitaan negatif yang terjadi mulai  Maret 2020, hampir bersamaan dengan masuknya Covid-19 di Indonesia.

”Ini adalah titik terendah, begitu banyak hantaman yang kami hadapi, tapi dengan kokoh bersama mengatasi berbagai tantangan dan memulihkan kepercayaan masyarakat, kami akan kembali bangkit lebih kuat. Memasuki tahun 2021 kondisi ini sudah membaik, dan transformasi yang dilakukan sudah on track dan sesuai dengan business plan yang telah dirancang hingga 2025.” tambahnya.

Perseroan telah mencapai beberapa milestone perbaikan dan recovery lebih lanjut di tahun 2021. Diantaranya peningkatan simpanan nasabah dengan biaya dana yang lebih rendah, sedangkan BOPO secara year to date turun.

Naiknya dana pihak ketiga didominasi dengan sentimen positif  dari lini Korean Desk yang pada posisi Maret 2021 telah mencapai Rp 2,4 triliun dan ditargetkan  terus tumbuh untuk memperkaya diversifikasi nasabah KB Bukopin. 

Seperti diketahui, transformasi dimulai sejak September 2020 lalu dengan berbagai inisiatif dan inovasi yang membantu recovery dan improvement berbagai aspek Perseroan. Di sisi bisnis,  misalnya, KB Bukopin telah menjalankan strategi Good Bank yang fokus pada perluasan bisnis  dengan kualitas aset yang baik dan stabil, seperti kredit pensiunan, strategic partnership untuk  memperluas bisnis retail untuk produk KPR, multifinance, credit card, payroll, termasuk perluasan  market ke Korean link business, dan lainnya.

Terkait kesiapan digital banking, Perseroan tengah mematangkan strategi jangka pendek seperti integrasi aplikasi Wokee dengan tabungan Siaga, pengaktifan QR code, simplikasi proses KYC, cardless withdrawal, dan lainnya.

Sedangkan  transformasi digital untuk jangka panjang dilanjutkan hingga KB Bukopin memiliki sistem yang  canggih dan cepat seperti halnya KB Kookmin Bank, yang sistem IT nya dikembangkan sendiri  dan akan diadaptasi oleh Perseroan.

“Transformasi total ini terus berlanjut dengan dilakukan bersama manajemen dan karyawan KB Bukopin, dan kami terus melakukan inovasi untuk percepatan perbaikan kinerja. Dengan semangat ini, kami percaya kami bisa menjadi Bintang Finansial Indonesia.” Tutup Rivan. 

Handy Mehonk | **

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kembali Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Rino Indra Gusniawan, didampingi Direktur Umum Rivelino Rizky serta Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Ardani Yusuf, turun ke lapangan serta bertemu dengan pelanggan sambil menyusuri jalur pipa kondisi pelayanan di wilayah zona 1, beberapa waktu lalu.

Blusukan di wilayah ini dimulai dari arah Gang Gudang Garam Kelurahan Sindangrasa hingga di Muarasari.

Direkrut Utama (Dirut) Perumda Tirta Pakuan Rino Indra Gusniawan menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk upaya penyampaian informasi, sosialisasi ke rumah warga dan tokoh masyarakat sekaligus silaturahmi di bulan Ramadan 1442H.

Dalam kunjungan tersebut, Rino Indra mendengarkan informasi keluhan dan masukan warga tentang kondisi pelayanan di wilayah zona 1 tersebut.

Setelah mendengar sejumlah aspirasi, Rino Indra membeberkan, kondisi sistem pengaliran di wilayah zona 1 tersebut, nanti ada beberapa rencana yang akan dilakukan kedepan. Karena di wilayah zona 1 mulai padat, dengan adanya Mall, Rumah Sakit.

“Kondisi perekonomian mulai bangkit di zona 1 akan tetapi air masih kurang, akhirnya kita mencari solusi menyekat sampai ke Mall Boxies123,” kata Rino dalam keterangan persnya, Minggu (2/5).

Dijelaskannya, langkah itu diambil karena wilayah yang berada di bawah supaya dapat pasokan seperti daerah dari sekitar Boxies123 ke Komplek Pakuan dan Sukasari.

Tak hanya itu, Rino menambahkan, bahwa gangguan pengaliran di wilayah Sindangrasa karena dampak referral server Rancamaya yang belum stabil. “Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sedang berupaya mengatur sistem pengaliran untuk menjaga keseimbangan pasokan air di wilayah zona 1,” ungkap dia.

Agar mengatasi masalah yang ada, Rino menawarkan pemasangan reservoir local kapasitas 50 meter kubik. Untuk membantu sistem pengaliran di wilayah tersebut.

“Warga di persilahkan mencari lahan yang ideal, kemudian Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang mendirikan bangunan tersebut bersama instalasinya,” tandas dia.

Rino mengatakan, sekarang mulai mengurangi jumlah beban pelanggan di masing-masing wilayah tersebut, dan ini terus akan di lakukan.

“Insya Allah di tahun 2021 akan merencanakan penambahan kapasitas air. Nanti kita akan tambah 50 liter per detik airnya, dan mudah-mudahan lancar,” tukasnya.

Rino menuturkan, jika kerjasama dan doa dari masyarakat dan pelanggan, agar program-program perbaikan sistem pengaliran zona 1 dapat terus berjalan supaya pelayanan Tirta Pakuan bisa lebih baik lagi.

** ass/bay/rls

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Rapat Bapemperda dengan agenda pengkajian Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau lebih akrab dengan sebutan CSR, Kamis (29/04), anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni yang juga anggota Bapemperda menyayangkan potensi yang masih kurang optimal.

Achmad Fathoni mengatakan dalam kesempatan memimpin rapat Bapemperda tersebut sekaligus berkesempatan mendengarkan kajian dari tenaga ahli Fakultas Hukum Unpak Muhammad Mihradi dan Nazarudin.

“TJSL di Kabupaten Bogor memiliki potensi yang sangat besar seiring dengan besarnya jumlah perusahaan, hanya sayangnya potensi ini masih kurang dioptimalkan, terlalu lemah dalam perencanaan, koordinasi pelaksanaan serta pengawasan,” jelasnya saat berbincang-bincang di kediamannya bersama Jurnal Bogor, Jum’at (30/04).

Menurutnya, kedepannya Perda akan diubah sekaligus memastikan potensi CSR optimal dalam memperbaiki kondisi masyarakat Kabupaten Bogor terutama yang terdekat dengan perusahaan. Ada beberapa poin dalam rapat tersebut yang dibahas diantaranya, TJSL mestinya tidak berdasarkan prosentase dari keuntungan, tapi kewajiban perusahaan untuk mengalokasikannya.

“Selain itu pemda mestinya berperan lebih baik dengan membuat perencanaan potensi serta perencanaan kegiatan dan kebutuhan masyarakat yang dibiayai dari dana CSR,” tegasnya.

Masih menurut Aleg PKS tersebut, seharusnya ada pelaporan secara berkala dan detail terkait pengumpulan dan penyaluran CSR, baik kepada DPRD maupun publik.

“Dan seharusnya TJSL/CSR tidak dipakai untuk mengganti kewajiban pemda dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat tapi mestinya bersifat perbaikan kondisi dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain