Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar radliallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
Seorang hamba jika setia kepada tuannya dan beribadah dengan baik kepada Tuhannya, maka baginya mendapatkan dua pahala.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menetapkan Direktur Utama RS Ummi Andi Tatat sebagai tersangka dalam kasus dugaan menghalangi kerja Satgas Covid-19. Selain itu, polisi juga menetapkan Habib Rizieq Shihab (HRS) dan menantunya, Hanif Alatas.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Penegakan Hukum pada Satgas Covid-19 Kota Bogor, Agustian Syah mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian untuk menjatuhkan sanksi terhadap RS Ummi. “Sedang dikaji, sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada rumah sakit itu,” ujar Agustian Syah saat dihubungi wartawan, Rabu (20/1).
Menurut dia, RS Ummi telah merahasiakan dan tidak melaporkan hasil swab HRS yang sempat dirawat di rumah sakit itu. Padahal, setiap rumah sakit wajib untuk melaporkan hasil swab pasien. “RS yang wajib melaporkan, bukan pasien. Makanya hal itu kami kejar kan kemarin-kemarin,” ungkapnya.
Bahkan, ia menyebut bila tak ada laporan terhadap hasil swab kepada Dinkes banyak terjadi. Atas dasar itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna menuntaskan hal tersebut. “Ya, kami akan kordinasi dengan Dinkes, agar setiap rumah sakit dan laboratorium yang melakukan swab mandiri,” jelasnya.
Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo selangkah lagi akan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah Komisi III DPR RI memberi persetujuan terhadap Komjen Listyo Sigit dalam fit and proper test di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (20/1). Komjen Listyo Sigit tinggal menunggu Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan dalam waktu dekat, untuk kemudian dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.
Komjenpol Listyo Sigit Prabowo
Dalam paparannya, Komjen Listyo Sigit mengungkapkan keinginannya agar anggota kepolisian lalu lintas tidak lagi melakukan tilang di jalan raya. “Ke depan, saya harapkan anggota lalin turun ke lapangan, kemudian mengatur lalin yang sedang macet, tidak perlu melakukan tilang,” kata Listyo.
Listyo mengingikan agar mekanisme tilang nantinya menjadi serba elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Dengan mekanisme tersebut, diharapkan personel Polri tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya. “Ini kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri, khususnya di sektor pelayanan lini terdepan, yaitu anggota kita di lalin,” ujarnya.
Listyo menambahkan, upaya tersebut merupakan bagian dari memodernisasi mekanisme tilang. Oleh karena itu, Polri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menerapkan mekanime tersebut secara bertahap. “Sehingga kita bisa mencoba meniru di luar negeri terkait pelanggaran jelas, hukumannya jelas,” ucapnya.
Dia juga mengungkapkan tugas Kepolisian Sektor atau Polsek di tingkat kecamatan nantinya diharapkan tidak lagi dibebani tugas penegakan hukum. Tugas Polsek ke depannya adalah mengurusi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), serta menyelesaikan masalah dengan pendekatan restorative justice.
“Menjadikan Polsek sebagai basis resolusi dengan memprioritaskan kegiatan harkamtibmas, sehingga ke depan di beberapa Polsek-Polsek tertentu, tidak lagi kita bebankan dengan tugas penyidikan, sehingga di Polsek-Polsek tersebut nantinya hanya dibebani tugas preemtif dan preventif dan juga penyelesaian-penyelesaian masalah dengan restorative justice,” ujarnya.
Mantan Kapolda Banten ini mengatakan, tugas penegakan hukum di beberapa wilayah, nantinya akan ditarik di tingkat Kepolisian Resor (Polres) atau di tingkat kabupaten/kota. Komjen Listyo Sigit berharap Polsek ke depannya bisa lebih dekat dengan masyarakat. “Melakukan upaya-upaya pemecahan masalah dengan musyawarah, dengan kegiatan yang bersifat restorative justice, dan hal-hal yang tentunya mengutamakan kegiatan-kegiatan yang menghindari penegakan hukum,” ujar Komjen Sigit.
Program ini merupakan transformasi organisasi Polri, dimana ia menawarkan konsep visi dan misi Polri yang Presisi yang merupakan kepanjangan dari prediktif, responsibilitas, dan transparan berkeadilan. “Niat pemikiran dan operasional disertai dengan rencana yang real dan rasional dari Polri yang presisi ini akan menjadi dasar dan kekuatan untuk mewujudkan harapan masyarakat,” ujar.
Konsep tersebutlah yang akan diharapkan dapat mentranformasikan wajah Polri ke depan untuk lebih baik. Serta, menekankan perbaikan pelayanan publik yang terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. “Pemerliharaan kamtibnas dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, dan menjamin rasa keadilan masyarakat,” kata Komjen Listyo Sigit.
Listyo kemudian menjelaskan konsep prediktif, di mana kepolisian akan mengedepankan kemampuan untuk memprediksi situasi dan kondisi. Dengan menganalisis isu dan permasalahan yang berpotensi menjadi gangguan keamanan. “Sehingga, tindakan kepolisian akan lebih tepat dan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas,” ucapnya.
Selanjutnya adalah responsibilitas yang dimaknai sebagai rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan responsif dalam melaksanakan tugas. Bertujuan untuk secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan.
Terakhir adalah transparan berkeadilan. Ini akan terealisasi dari prinsip, cara berpikir, dan sistem yang terbuka, akuntabel, dan humanis. “Kami terbuka untuk diawasi, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kepolisian akan dapat menjamin rasa keamanan dan rasa keadilan masyarakat,” tandasnya.
Sementara seluruh fraksi di Komisi III DPR menyetujui Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis. “Menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri yang selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat dan diproses sesuai aturan perundang-undangan,” kata Herman.
Dalam kesempatan yang sama, Herman mengatakan Komisi III juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri. Menurutnya, keputusan Komisi III akan dibahas dengan seluruh pimpinan DPR. Rencananya, keputusan itu akan dibawa untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar dalam waktu dekat.
Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, Listyo menyatakan dirinya akan mengusung konsep ‘Transformasi Polri yang Presisi’. Presisi dalam konsep tersebut merupakan akronim dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan. Menurutnya, konsep ini merupakan kelanjutan dari konsep Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) yang telah diusung sejak era kepemimpinan Tito Karnavian sebagai Kapolri. Sebelumnya, Listyo dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon Kapolri. Jokowi lantas menyerahkan nama mantan ajudannya itu kepada DPR.
Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi III A Simpang Yasmin – Kayu Manis akan segera dibuka Akhir Januari 2021. Rencananya akan ada penyesuaian tarif. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim usai Rapat Persiapan Pembukaan Akses Tol BORR Seksi 3 A di Balai Kota Bogor, Rabu (20/1).
Menurutnya, pengoperasian jalan tol tersebut sempat tertunda akibat beberapa kendala yang dihadapi PT Marga Sarana Jabar (MSJ) dalam proses pembangunan. “Namun karena ada investasi yang cukup besar dalam proses pembangunan Tol BORR Sesi 3 A, maka kenaikan tarif menjadi konsekuensi,” kata Dedie didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Chusnul Rozaqi.
Saat ini tarif Tol BORR Seksi 3 A mulai dari ruas Sentul Selatan – Simpang Yasmin sebesar Rp 10 ribu. Dengan adanya penambahan jarak sejauh 2,5 KM hingga Salabenda, maka akan ada penambahan tarif sekitar Rp 4 ribu. Tarif tersebut lanjut Dedie telah disetujui Kementerian PUPR dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
“Jadi tarif Tolnya kurang lebih Rp14 ribu. Bagi masyarakat yang biasa menggunakan jalan tol tersebut, kenaikan tarif tol bisa dipahami mengingat nilai investasi yang cukup tinggi yang berdampak langsung pada pembebanan kepada pengguna jalan tol,” katanya.
Dirut PT MSJ, Dedi Krisnariawan Sunoto menjelaskan, terkait kendala yang dihadapi selama proses pembangunan adalah persoalan klasik, yakni pembebasan lahan atau tanah. Selain itu, biaya konstruksi dalam proses pembangunan jalan tol tersebut terbilang cukup besar, sehingga ia berharap agar dipahami pengguna jalan tol mengingat jalan tersebut adalah jalan layang dengan tiga lajur.
“Saya kasih contoh, harga pembangunan jalan tol per kilometernya adalah hampir Rp 600 Miliar. Jadi untuk 2,85 KM kurang lebih menghabiskan dana sebesar Rp 1,66 Triliun,” sebutnya.
Penetapan tarif Rp 14 ribu merupakan hasil dari kajian beberapa aspek, diantaranya pertimbangan kemampuan dan kemauan membayar dari pengguna jalan tol serta pertimbangan pengembalian dana pinjaman yang dilakukan pihak PT MSJ.
Dengan tarif tersebut, pihaknya mengaku akan mengalami defisit terlebih dahulu untuk beberapa tahun kedepan, sambil berharap adanya pertumbuhan lalu lintas mengingat akan adanya bangkitan-bangkitan dampak pembangunan jalan tol baru, yang menyambungkan hingga ke Jakarta melalui Antasari.
“Jalan tol adalah jalan alternatif bukan jalan utama atau bukan sebaliknya. Alternatif agar lebih cepat dan lebih lancar,” jelasnya.
Tol BORR kata dia, menyisakan satu tahapan yakni ke Salabenda dengan perkiraan jarak sejauh 2,5 – 3 KM. PT MSJ tahun 2021 telah membuat beberapa tahapan, mulai dari prinsip desain, kebutuhan bahannya, penetapan lokasi dan lainnya. Kesepakatan dengan BPJT ditargetkan pada tahun 2023 terkoneksi dengan Antasari.
Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna menilai, sebagai cara redistribusi fungsi harus bisa mengembangkan kawasan Kayu Manis. Sebab, ruas jalan tersebut mendorong tumbuh kembangnya kawasan-kawasan baru. Untuk itu, perlu didorong sinergitas pembangunan diatas dengan pembangunan di bawah agar perekonomian tumbuh melalui sharing kerja sama.
“Yang menjadi tantangan adalah koridor dibawah harus cantik, koridor diatas lancar, penataan pedestriannya bagus, disinilah dibutuhkan sharing. Pembangunan jalan tol ini juga menambah road ratio jalan di Kota Bogor, semakin banyak jaringan jalan menumbuh kembangkan kawasan baru, sehingga bisa melaksanakan redistribusi fungsi. Ke depan jika sudah terkoneksi, Bogor akan jadi sentra besar,” papar Yayat.
Terkait penyesuaian tarif Rp 14 ribu kata Yayat, bagi pengguna jalan tol di Kota Bogor tidak terlalu terbebani, karena jalan utamanya tetap dibawah dan jalan tol adalah jalan alternatif sesuai dengan amanat Undang-Undang.
Perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) Nyi Raja Permas, mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Bogor terkait rencana relokasi PKL ke Blok F Pasar Kebon Kembang. Kedatangan perwakilan pedagang diterima Komisi II DPRD Kota Bogor beserta jajarannya, Rabu (20/1).
Sejumlah aspirasi, keluhan dan masukan disampaikan oleh para pedagang kepada para wakil rakyat. Ketua paguyuban PKL Nyi Raja Permas, Umar Sanusi menuturkan, rencana relokasi PKL ke Blok F tidak tepat di masa pandemi Covid-19.
Sebab, situasi kondisi di Pasar sangat sepi pembeli. Pedagang banyak yang bangkrut dan tidak bisa berjualan karena pandemi Covid-19 ini. “Dampak pandemi ini sangat berat bagi pedagang, penjualan sepi dan kami pedagang dihadapkan akan dipindahkan ke Blok F. Kami meminta dilakukan penundaan relokasi pedagang satu atau dua tahun kedepan,” ungkap Uci panggilan pedagang ini.
Selain penundaan, Uci meminta kepada Pemkot Bogor untuk memikirkan nasib pada pedagang ketika direlokasi ke Blok F. Dengan adanya rencana bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), seharusnya dana PEN digunakan membantu pedagang dalam pemulihan ekonomi dan perdagangan.
“Dana PEN itu pakai saja untuk membantu pedagang, supaya pedagang bisa gratis masuk ke Blok F. Kami keberatan apabila harus bayar kios dengan harga puluhan juta itu, karena pedagang tidak memiliki uang,” beberapa Uci.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy mengatakan, semua aspirasi pedagang sudah diterima, nanti akan ditindaklanjuti dengan rapat bersama dan mencari solusinya.
“Pedagang minta penundaan relokasi dan termasuk soal pindah ke Blok F untuk mengisi kios-kios. Kita tindaklanjuti nanti dengan memanggil pihak Perumda Pasar Pakuan Jaya dan Dinas KUKM,” tuturnya.
Kata dia, dalam permasalahan penanganan PKL Nyi Raja Permas, harus ada solusi bersama. “Harus ada solusi bagi pedagang, bagi Perumda Tirta Pakuan yang sudah komitmen membangun Blok F, juga Dinas KUKM yang bertugas merelokasi PKL,” pungkasnya.
Banjir bandang yang melanda kawasan Gunung Mas, Puncak, Kecamatan Cisarua, Selasa (19/01) tak hanya merusak infrastruktur saja, tapi aliran air Sungai Ciliwung yang menjadi bahan baku air bersih Perumda Tirta Kahuripan keruh dan berlumpur kental.
Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang ditugasi menyediakan air bersih itu sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi, diantaranya mengeluarkan himbauan kepada para pelanggan untuk berhemat dan menyiapkan tempat penampuang air sementara.
“Air Sungai Ciliwung yang berlumpur bercampur sampah yang terbawa arus anak Sungai Ciliwung, saat banjir bandang, menyebabkan proses pemurnian air di Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Cibinong, Selasa lalu sedikit terkendala,”kata Direktur Perumda Tirta Kahuripan Hasanudin Tahir, dikonfirmasi di Cibinong, Rabu (20/01).
Namun sekarang, kata Hasanudin, SPAM Cibinong yang melayani pendistribusian air bersih untuk pelanggan di Cibinong dan Kedunghalang, sudah normal lagi. “Dikarenakan cuaca kurang baik sekaligus mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi di SPAM Cibinong, yang air bakunya diambil dari Sungai Ciliwung, kami menghimbau pelanggan berhemat dan juga menampung air,” ujarnya.
Hasanudin menegaskan, untuk mengantisipasi memburuknya kondisi air Sungai Ciliwung, perusahaan sudah menyiapkan beberapa strategi, diantaranya menghentikan mesin pompa di SPAM Cibinong, saat air Ciliwung berlumpur.
“Langkah itu kita ambil untuk mencegah mesin pompa yang harganya mahal itu rusak. Alhamdulillah dari laporan petugas sampai Rabu malam, kondisi air Ciliwung baik, sehingga kami tak perlu mematikan pompa,” tutupnya.
Banjir bandang yang melanda kawasan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Gunung Mas, Kecamatan Cisarua, Selasa (19/01) memunculkan pertanyaan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Ruhiyat. Politisi PKS yang berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor itu meminta pihak berwenang dan instansi terkait melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab bencana banjir bandang itu terjadi.
“Tadi ada penjelasan dari direktur utama PTPN VIII, banjir bandang yang melanda kawasan Gunung Mas, terjadi akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor. Namun, tetap harus ada investigasi,”kata Ruhiyat, saat meninjau lokasi banjir bandang untuk mendampingi Menteri Koordinator Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi bersama Bupati Ade Yasin, Rabu (20/01).
Menurut Ruhiyat, investigasi yang dilakukan pihak berwenang sangat penting, kenapa ? karena dengan investigasi akan diketahui penyebab utama banjir bandang melanda. “Ini memang musibah yang memprihatinkan, tapi akarnya penyebabnya tetap harus dicari dan kami (DPRD Jawa Barat-red) mendesak adanya investigasi kenapa bagian hulu kawasan Puncak bisa terjadi banjir bandang,”tegasnya.
DPRD Jawa Barat, kata Ruhiyat, berharap musibah seperti ini tidak terjadi lagi bukan hanya di Kabupaten Bogor, atau Jawa Barat, tapi diseluruh Indonesia.
“Saya juga mengapresiasi penanganan kepada warga terdampak banjir bandang yang saat ini sudah dievakuasi di lokasi yang aman di areal milik PTPN VII, bahkan logistik untuk warga pun stoknya mencukupi,” katanya.
Senada dengan Ahmad Ruhiyat, Anggota Komisi V DPR – RI Eddy Santana Putra, menyebut banjir yang melanda Puncak harus jadi perhatian serius. “Puncak ini kan hulunya sungai yang menuju Jakarta, kalau dibiarkan banjir tanpa dicari akar masalahnya, gimana Jakarta,” kata Eddy, saat meninjau jembatan roboh di Rawa Dulang, Cisarua, Rabu (20/01).
Eddy Santana Putra
Eddy mengatakan, bencana banjir memang terjadi di mana-mana, namun banjir di kawasan Puncak menjadi fenomena yang luar biasa dan harus dicari akar masalah dan penyebabnya. Sebab, menurut Eddy, sungai yang alirannya menuju Jakarta mayoritas titik hulunya ada di Puncak. Sehingga jika tidak dikendalikan ekosistem hulu sungainya, maka penduduk Jakarta jangan menyalahkan jika ibu kota terus banjir. “Ini isu lingkungan yang serius, kita harus berani keluarkan kebijakan untuk menghentikan ini,” kata Eddy.
Duduk di komisi yang membidangi infrastruktur Eddy mengungkapkan, hasil pengamatannya terhadap pembangunan di kawasan Puncak, terutama pendirian bangunan yang ilegal. Artinya Eddy mengajak kepada pemangku kebijakan untuk berani mengeluarkan kebijakan dan menindak para oknum yang secara semena-mena mendirikan bangunan yang merusak lingkungan.
Eddy menyebut permasalahan tidak hanya diselesaikan secara penanggulangnya, namun perlu juga membangun kesadaran agar bisa saling menjaga ekosistem yang ada. “Saya pernah mendapat laporan, kawasan Puncak Bogor ini hutan lindungnya sudah terbuka 1.200 hektar lebih. Nah ini kan persoalan, harus diselesaikan,” tegasnya.
Saat di lokasi bencana, Eddy yang kini tinggal di Kecamatan Ciawi berkesempatan ngobrol langsung dengan warga yang terdampak. Lalu bersama sang istri memberikan bantuan langsung kepada warga yang terdampak.
Dalam kesempatan berbincang dengan korban, Eddy pun belanja masalah dan mengatakan akan membawanya ke parlemen untuk dibahas bersama rekan anggota Komisi V. “Alhamdulillah di hari ini kebetulan saya Ultah, sekalian berbagi dengan para korban. Aspirasi mereka saya tampung dan nanti akan saya bahas di Senayan,” tutup Edi.
Keberadaan relawan yang banyak di saat terjadinya bencana alam memang sangat dibutuhkan, karena proses evakuasi dan penanganan warga yang terdampak bencana sampai evakuasi korban, baik luka maupun meninggal bisa cepat.
Namun, beda ketika bencana terjadi di tengah pandemi Covid -19 seperti sekarang, saat bencana banjir bandang yang melanda kawasan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua. “Karena masih pandemi, jumlah relawan yang akan membantu warga langsung di lokasi terdampak bencana. Para relawan yang bertugas kita ingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Mustakim, Rabu (20/01) di Posko utama.
Mustakim mengatakan, relawan yang akan bertugas pun tidak serentak, tapi digilir dengan menerapkan sistem ship artinya relawan tidak full bekerja selama 24 jam. “Relawan yang ingin membantu korban longsor untuk saat ini tetap kita atur dengan protokol kesehatan ketat. Kita akan bagi atau bergilir sesuai dengan jumlah relawan yang datang,” ujarnya.
Kebijakan untuk membatasi jumlah relawan di lokasi bencana kata Mustakim, sudah dikordinasikan dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor. Bahkan, Selasa malam, kata Mustakim, Kapolres dan Dandim 0621 mengingatkan soal penerapan protokol kesehatan.
“Relawan yang ingin menyalurkan logistik tetap bisa, tapi ditampung di Posko sebelum masuk lokasi bencana. Saya atas nama pribadi dan Bupati Bogor mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada relawan dari manapun datangnya yang sudah berempati,” katanya.
Klub motor Wara Wiri Trail Supermoto12 (WWTS) turut tergerak membantu korban bencana alam banjir bandang yang menimpa wilayah Gunung Mas Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor. Seluruh anggotanya menghimpun donasi untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena musibah alam tersebut.
Aksi sosial ini dipimpin langsung Firman, sang leader dan partner timnya Abdul Ajis atau biasa dipanggil Batak. Faktor alam dan beratnya medan yang harus dilalui tidak menyerutkan para biker motor trail ini untuk menyalurkan bantuan sejumlah uang, sembako, dan juga sejumlah masker.
Kegiatan positif ini diawali dengan kumpul di Angkringan 62 Jalan Raya Cikereteg, yang terdiri dari 29 motor yang mengangkut bantuan. Dilanjutkan dengan perjalanan menuju Posko Donasi di Komplek Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Rabu 20 Januari 2021 pukul 10:00 WIB.
Dalam kesempatan itu, Firman dan Abdul Ajis selaku leader WWTS menyerahkan bantuan kepada Ketua RT agar bisa didistribusikan kepada warga yang terdampak bencana. “Kami turut bersimpati terhadap warga masyarakat Desa Tugu Selatan yang tertimpa bencana banjir. Semoga selalu diberikan kesabaran dan ketabahan,“ ujar Firman dan Kawan-kawan.
Warga di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor diharuskan menebus sertifikat tanah dari program PTSL sebesar Rp 250 ribu per berkas kepada oknum RT, meski sudah membayar Rp 800 ribu ke pihak panitia PTSL 2019. “Katanya untuk penerangan jalan dan jatah BPN,” ujar salah seorang warga RW 02 Desa Cijujung, berinisial US kepada Jurnal Bogor, Rabu (20/1).
Padahal program PTSL yang digulirkan pemerintah itu guna meringankan beban masyarakat dalam upaya memiliki legalistas tanah yang sah. US pun sangat kesal. “Sudah bayar saat pendaftaran, masa pas udah jadi suruh nebus juga, apa karena sudah pergantian pemimpin?,” keluhnya kecewa.
US tak habis piker padahal dengan kondisi sekarang ini masyarakat sedang berada dalam titik terendah perekonomian. Tapi hal tersebut sepertinya tidak menjadi alasan untuk oknum memanfaatkan situasi. “Kondisi saat ini, bisa bertahan hidup saja sudah bersyukur, kalau sertifikat PTSL harus ditebus lagi tentu keberatan walaupun pada akhirnya tetap ditebus karena ditakut-takuti oleh panitia jika tidak ditebus akan dikembalikan ke BPN,” jelasnya.
“Akhirnya saya menyerahkan uang sebesar Rp 150 ribu kepada pengurus PTSL 2019 berinisal WN yang di kelola RT, yang menurut informasi pengakuannya uang tebusan sertifikat itu untuk BPN dan penerangan lampu jalan,” tandas US.
Sementara Kades Cijujung Wahyu Ardianto saat dikonfirmasi via WhatsApp tidak memberikan tanggapan. Begitu juga saat dihubungi via telepon mengaku sedang rapat. “Maaf saya sedang rapat,” singkatnya.
Kepala Tata Usaha BPN Kabupaten Bogor, Yusef menanggapi permasalahan PTSL 2019 di Desa Cijujung, Yusef mewakili kepala kantor mengaku geram mendengar sertifikat PTSL harus ditebus oleh masyarakat.
“Kejadian penebusan sertifikat PTSL 2019 di Desa Cijujung sangat mencoreng nama baik BPN, terlebih ada oknum yang sengaja mendompleng program PTSL ini tidak boleh untuk kepentingan apapun,” tegasnya.
