Rumpin | Jurnal Inspirasi

Tim Gugus Tugas penanganan  Covid-19 Kecamatan Rumpin membubarkan kegiatan hajatan yang berlokasi di Kampung Parung Badak RT 03, RW 03 Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin yang digelar pada Minggu (7/2/2021). Pembubaran ini mengacu aturan PPKM yang diterapkan Pemkab Bogor.

“Pembubaran ini karena pihak penyelenggara  mengadakan hiburan Jaipongan yang mengundang kerumunan massa ditengah pandemi Covid-19, kata Camat Rumpin Rusliandy, Senin (8/2)

Acara tersebut kata dia, dilarang sesuai aturan tim Satgas tingkat Kabupaten Bogor. “Kami melakukan pendekatan, dan pemilik acara membuat pernyataan dan jika dikemudian hari melanggar akan ditindak tegas dari aspek hukumnya,” cetusnya.

Camat Rusliandy menjelaskan, kegiatan hiburan dilarang berdasarkan Instruksi Bupati sejak 5 sampai 9 Februari yang tidak membolehkan acara resepsi selama dua pekan. Namun apabila ada undangan sudah menyebar bisa koordinasi dulu ke tim Satgas.

“Terhitung hari ini ada Peraturan Kemendagri Nomor 3 tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro sudah ada perpanjangan, jadi dimohon kepada masyarakat jangan dulu ada kegiatan yang mengundang kerumunan,” tegasnya.

Sementara itu Sekdes Cidokom Sahrudin mengatakan, pihak desa sebelumnya memang tidak memberikan izin adanya resepsi bahkan adanya hiburan. “Pihak desa sudah melarang bahkan tidak memberikan izin untuk adanya hiburan saat resepsi karena bisa mengumpulkan orang banyak,” kata Sekdes.

Dia pun menyesalkan acara tersebut dan pihak desa melaporkan ke gugus tugas kecamatan. “Saya langsung lapor dan kemarin, Pak Camat, Kapolsek dan Koramil bersama Pol PP datang membubarkan hiburan itu kalau hajatannya gak dibubarkan, karena protokol kesehatan sudah dilaksanakan,” pungkasnya.

** Cevi

Cirebon | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 500 kado sembako disalurkan Filantra untuk para veteran kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Barat. Kado sembako tersebut diberikan kepada veteran yang tinggal di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kota Bogor, dan Kota Sukabumi.

Kado yang diberikan yakni berupa paket sembako serta bantuan renovasi rumah. Penyerahan bantuan sembako diberikan langsung kepada veteran di salah satu markas cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten DT II Cirebon yang berada di Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.

Para veteran pejuang kemerdekaan terlihat antusias saat menerima kado tersebut. Salah satu veteran yang menerima bantuan tersebut adalah Mbah Sukijan. “Terima kasih kepada Filantra yang sudah memberikan kami bantuan sembako ini, semoga bermanfaat bagi kami,” ujar Mbah Sukijan.

** Wan/Yev

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kota dan Kabupaten Bogor termasuk daerah di Jawa Barat yang mesti menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada 9-22 Februari. Pemerintah telah merilis sejumlah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang masuk daftar wilayah PPKM Mikro tersebut.

Pembatasan kali ini mengalami sejumlah perubahan aturan. Pemerintah saat ini berfokus pengendalian di wilayah terkecil, mulai dari kelurahan hingga RT/RW.

“Pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh desa dan kelurahan pada kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai prioritas wilayah pembatasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu,” bunyi poin kesebelas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021, dikutip Senin (8/2).

Di DKI Jakarta, PPKM Mikro berlaku di seluruh kabupaten/kota. Pembatasan itu juga diterapkan di sejumlah wilayah Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta.

Daftar wilayah PPKM Mikro di Jawa Barat meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Bandung Raya.

Sementara di Jawa Tengah, PPKM Mikro berlaku di Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta. Sementara di Jawa Timur, pembatasan berlaku di Surabaya Raya, Madiun Raya, dan Malang Raya.

Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan PPKM Mikro di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo.

Lalu Bali menerapkan PPKM Mikro di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar.

Pada daerah yang masuk daftar wilayah PPKM Mikro, pemerintah kembali mengizinkan perkantoran diisi 50 persen karyawan, restoran diisi 50 persen pengunjung, rumah ibadah 50 persen jemaah.

 Kemudian seluruh sekolah menerapkan belajar di rumah bagi para siswa. Sementara pusat perbelanjaan boleh buka hingga 21.00 waktu setempat. Aturan PPKM Mikro lebih longgar dari PPKM pada 11 Januari hingga 8 Februari.

** ass/cnn

Karawang | Jurnal Inspirasi

Banjir melanda Kabupaten Karawang. Pada Senin (8/2/2021) pagi, banjir sudah merendam 17 desa di 13 kecamatan. Sedikitnya 2.000 orang terpaksa mengungsi karena ketinggian air mencapai 1,5 meter.

“Wilayah banjir terus bertambah, sekarang sudah merendam 17 desa di 13 kecamatan. Kami masih menunggu laporan terakhir karena ada sejumlah desa dilaporkan sudah mulai tergenang,” kata Kepala Pelaksana BPBD Karawang, Yasin Nasrudin.

Menurut Yasin, banjir sudah merendam sebanyak 3010 rumah dan 15.039 jiwa dari 3.521 Kepala keluarga terdampak banjir. Tim SAR masih melakukan evakuasi hingga Senin pagi ini. “Pengungsi sudah mencapai 2000 jiwa dan mungkin bakal bertambah karena sekarang juga masih dalam pendataan petugas kami,” katanya.


Yasin mengatakan ketinggian air di sejumlah wilayah banjir bervariasi. Namun paling parah terjadi di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe, Desa Dauwan Tengah, Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek. Ketinggian air di tiga wilayah itu mencapai 1,5 meter.

“Di wilayah banjir paling parah kami menerjunkan banyak petugas dan relawan. Paling penting saat ini melakukan evakuasi. Meski peralatan kita terbatas,” katanya.

** ass/sindonews

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) se-Jawa Bali akan berakhir pada Senin (8/2) hari ini. Sebagai gantinya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memberlakukan PPKM skala mikro mulai 9 Februari 2021. Sebelumnya PPKM se-Jawa dan Bali diperpanjang dari tanggal 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021.

Kebijakan ini dibuat dalam rangka memutus penyebaran virus Covid-19 di wilayah Bali dan Jawa dan merupakan keinginan langsung dari Presiden Jokowi. Selama PPKM Jawa-Bali diterapkan, penambahan kasus harian justru beberapa kali memecahkan rekor. Bahkan total akumulatif kasus Covid-19 di tanah air telah menyentuh angka psikologis 1 juta sejak 26 Januari 2021 lalu.

Melihat laju penularan Covid-19 di Indonesia yang tak terkendali, Presiden Jokowi pun menyatakan bahwa kebijakan PPKM Jawa-Bali periode 11 hingga 25 Januari 2021 tidak berjalan efektif. Hasil dari kebijakan tersebut tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan agar PSBB atau PPKM Se-Jawa dan Bali dihentikan.

Sebagai gantinya untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19, pemerintah akan menerapkan PPKM berskala mikro yang berlangsung mulai 9 Februari 2021. Pada PPKM skala mikro itu mewajibkan di setiap desa dibentuk posko untuk mendampingi Puskesmas menangani pasien Covid-19 yang diisolasi.

“Berdasarkan keputusan dari Presiden kita, bahwa mulai tanggal 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM skala mikro. Artinya harus ada posko di desa, posko yang mendampingi Puskesmas, yang mendampingi tim pelacak,” kata Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional Alexander Kaliaga Ginting dalam siaran pers di Twitter BNPB, Jumat (5/2).

Sebab, selama pelaksanaan PSBB se-Jawa Bali ada persoalan yang timbul yakni pengawasan terhadap orang yang sedang dalam proses isolasi. Dengan demikian, PPKM skala mikro ini diharapkan bisa membantu petugas puskesma untuk melakukan pengawasan pada pasien yang sedang isolasi mandiri.

“Sehingga mereka yang diisolasi atau dikarantina harus 14 hari memang harus dikurung. Kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi, nah ini yang menjadi masalah, makanya kita harus intervensi sampai ke daerah paling jauh ke rakyat pedesaan. Kita buat program PPKM skala mikro,” ucapnya.

Dia mengharapkan dengan pemberlakuan PPKM skala mikro ini maka diharapkan dapat membuat pelaksanaan protokol kesehatan di tingkat terendah semakin ketat.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 4 provinsi berstatus siaga banjir yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun memberikan peringatan dini soal potensi hujan lebat yang bakal terjadi pada Senin (8/2) hingga besok. Hujan tersebut diprediksi bisa mengakibatkan banjir atau banjir bandang di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta yang berstatus siaga 3 atau waspada hingga pukul 20.00 pada Minggu malam (7/2).

Berdasarkan keterangan dari BMKG, khusus di wilayah Jabodetabek, terdapat 6 wilayah yang siaga banjir. Keenam wilayah tersebut adalah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kota Tangerang, Tangerang, Depok, dan Bogor. Peringatan dini ini berlaku pada Senin (8/2) pukul 07.00 WIB sampai Selasa (9/2) pukul 07.00 WIB.

Sementara banjir sudah mulai  merendam daerah di Kelurahan Pejanten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hingga 1,5 meter pada Minggu (7/2). Air yang menggenangi kawasan tersebut merupakan luapan dari Pintu Air Katulampa, Bogor yang tengah dilanda hujan dengan intensitas tinggi.

Kepala Pleton Grup C Sektor IX Kecamatan Pasar Minggu, Yusuf Setiawan menuturkan air banjir di wilayah tersebut telah menggenang sejak siang hari tadi. Hingga saat ini, banjir pun belum surut sepenuhnya. “Intensitas hujan di hulunya tinggi. jadi pintu air di Katulampa dibuka. Aliran dari Katulampa itu,” kata Yusuf, Minggu (7/2).

Dia mengatakan sejauh ini timnya masih menunggu genangan banjir di wilayah tersebut surut. Pasalnya, kata dia, air dapat surut apabila Pintu Air Manggarai telah dibuka. Hanya saja, banjir dapat kembali terjadi jika air kiriman dari wilayah Bogor kembali mengalir. Menurut dia, kuantitas air yang menggenang masih dapat bertambah mengingat di lokasi kondisi cuaca masih gerimis.

“Tinggal nunggu surut aja ini. Yang penting nggak ada kiriman lagi dari sana, kalau dari sananya ada kiriman bisa naik lagi,” tambah dia.

Berdasarkan pendataan tim Yusuf, banjir menerjang setidaknya tiga RW di kelurahan tersebut antara lain RW 005, RW 006, dan RW 007. Kondisi ini membuat setidaknya 13 KK mengungsi. Namun demikian untuk sementara ini belum ada korban jiwa akibat banjir dari hasil penyisiran petugas gabungan. Sebagian warga lainnya hingga kini masih ada yang mengungsi di lantai dua rumahnya.

“Kalau sekarang 1,5 meter. Untuk hari ini itu, kalau sekarang sudah mulai surut sekitar 1 meteran. Kalau di depan masih ada beberapa yang sedengkul lah,” ucap Yusuf.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkap Bendungan Katulampa, yang merupakan lokasi pemantauan aliran air dari Bogor ke DKI Jakarta, telah ditetapkan pada status Siaga III atau waspada.

Mengutip informasi dari akun Twitter @BPBDJakarta, ketinggian permukaan air di sana mencapai 90 centimeter per pukul 14.15 WIB. Ini sudah surut dari pantauan pukul 06.00 WIB yang mencatat permukaan air hingga 130 centimeter.

BPBD memberikan peringatan waspada untuk lintasan Sungai Ciliwung pada 6-9 jam ke depan akan sampai di pintu air Manggarai. BPBD juga mewanti-wanti masyarakat di sekitar lintasan air sungai untuk waspada.

Adapun beberapa daerah yang berada di sekitar lintasan di antaranya Balekambang, Bali Mester, Baru, Bidara Cina, Bukit Duri, Cawang, Cikoko, Cililitan, Duren Tiga, Gedong, Jagakarsa, Kalibata, Kalisari, Kampung Melayu, Kampung Tengah, Kebon Baru, Kebon Manggis, Lenteng Agung, Pal Meriam, Pancoran, Pejaten Timur, Pengadegan, Rawajati, Srengseng Sawah, Tanjung Barat, dan Manggarai.

Sedangkan banjir di Semarang telah berdampak terhadap operasional di simpul-simpul transportasi, khususnya di bandara dan stasiun kereta api. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Minggu (7/2).

Keduanya membahas rencana aksi penanggulangan musibah banjir yang disebut Menhub akibat cuaca ekstrem. Rapat itu dihadiri oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Dirjen Perhubungan Udara, dan PT Angkasa Pura I.

“Untuk bersama-sama mencari solusi penanggulangan musibah banjir di Semarang yang berdampak pada operasional simpul transportasi seperti di Bandara Ahmad Yani dan Stasiun Tawang,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya.

Beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR, yang secara umum untuk menanggulangi banjir di Semarang seperti membuat peredam air atau dam. “Kemudian melakukan pengerukan sungai dan membuat tanggul untuk mengantisipasi adanya rob (air pasang).”

PT Angkasa Pura I juga akan melakukan langkah-langkah konkret, seperti inventarisasi sistem pengendalian air dan mengoptimalkan saluran pipa. Juga menambah kapasitas pompa air untuk menyedot genangan air dengan cepat dan mengoptimalkan tanggul di bandara.

Curah hujan yang tinggi di Semarang sejak Jumat (5/2) mengakibatkan genangan air di Bandara Internasional Ahmad Yani sehingga bandara tidak dapat beroperasi pada Sabtu (6/2). Esok harinya genangan air terpantau surut dan bandara mulai beroperasi kembali meski secara terbatas.

4  Provinsi Serstatus Siaga

1. Banten (Siaga)
2. DKI Jakarta (Siaga)
3. Jawa Barat (Siaga)
4. Jawa Tengah (Siaga)

Peringatan Waspada Banjir

5. Bengkulu (Waspada)
6. Lampung (Waspada)
7. DI Yogyakarta (Waspada)
8. Jawa Timur (Waspada)
9. Bali (Waspada)
10. Nusa Tenggara Barat (Waspada)
11. Nusa Tenggara Timur (Waspada)
12. Sulawesi Tengah (Waspada)
13. Sulawesi Selatan (Waspada)
14. Papua Barat (Waspada)
15. Papua (Waspada)

** ass