Bogor | Jurnal Inspirasi

Bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke75, Kelompok Kerja Wartawan (Pokwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor resmi meluncurkan podcast Sowan (Suara Pokja Wartawan) di sekretariatnya, gedung DPRD Kota Bogor.

Ketua Pokwan DPRD Kota Bogor, Aldo Herman menyampaikan, podcast Sowan memang sudah lama dirancang sejak dua tahun lalu dan kebetulan baru diluncurkan pada momentum syukuran HPN sekaligus HUT PWI ke75.

“Syukuran ini acara untuk mensyukuri sesuatu yang akan dimulai agar ada keberkahan kedepannya. Kami pun berharap dengan di-launching-nya podcast ini dapat menjadi sarana yang baik dalam menyampaikan informasi dari DPRD ataupun Pemerintah Kota Bogor yang diteruskan ke masyarakat,” kata Aldo, Selasa (9/2/2021).

Podcast Sowan ini merupakan salahsatu program Pokwan DPRD yang akan menyuguhkan dialog interaktif dengan menghadirkan berbagai narasumber. Rencananya, kegiatan ini akan dilaksanakan dua kali setiap bulan.

Aldo mengatakan pihaknya mengucapkan terimakasih kepada DPRD dan juga sekretariat dewan yang telah memberikan dukungan penuh atas program yang digulirkan Pokwan DPRD ini. Sejauh ini, imbuhnya, semangat Pokwan ada tapi untuk peralatan memang masih terbatas swadaya dari anggota.

“Saya melihat solidaritas dan kemauan dari teman-teman memang sangat besar untuk mengembangkan podcast ini. yang sebenarnya feed back bukan hanya buat kami tapi juga bagi teman-teman di DPRD ataupun Pemkot Bogor untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya. 

Aldo berharap betul dengan diluncurkannya podcast Sowan juga bisa memberikan sesuatu berbeda menuju ke arah yang lebih baik lagi baik semuanya. Terlebih bisa membawa perubahan dalam melewati pandemi Covid-19.

“Apa yang diharapkan ini sesuai dengan tema HPN tahun 2021 “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan” bisa terwujud menyelesaikan segala permasalahan berkaitan pandemi dengan cepat dan bisa berkumpul dengan normal,” ujarnya.

Acara peluncuran yang berlangsung sederhana dan menerapkan protokol kesehatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin dan Anggota DPRD Ahmad Aswandi. Hadir pula mewakili Sekretariat Dewan, Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan-undangan Imam.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin yang hadir menyampaikan apresiasinya kepada Pokwan DPRD atas diluncurkannya podcast Sowan. “Sejak dimulai awal pembentukan Pokwan saya sudah sangat respek dan mengapresiasi, dimana DPRD ini ternyata tidak sendiri untuk mempublikasi kinerjanya, dan hari ini malah didukung oleh teman-teman insan pers di Kota Bogor,” kata Jenal.

Untuk itu, dirinya melalui lembaga DPRD berjanji akan memfasilitasi peralatan untuk menunjang podcast. Sebab, kata Jenal, kegiatan ini manfaatnya bukan untuk wartawan tapi bagi masyarakat akan mendapatkan informasi akurat terkait dengan kinerja DPRD.

“Dan kami pun merasa terbantu, apa yang dikerjakan selama ini sebagai wakil rakyat tentu masyarakat harus tahu sebagai pertanggungjawaban kinerja semua wakil rakyat di Kota Bogor,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Jenal memohon doanya untuk kesembuhan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto yang masih menjalani perawatan di rumah sakit karena terpapar Covid-19. Ia juga menyampaikan pesan dari pimpinan lain yang tidak hadir agar Pokwan untuk segera mengagendakan rapat kerja dengan fraksi. “Insyaallah kami siap sinergi,” tukas politisi Partai Gerindra itu.

** Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Ada ketakutan berpendapat di masa pemerintahan Joko Widodo. Seperti diungkap ekonom Kwik Kian Gie yang mengaku takut menyampaikan pendapat berbeda atau berlawanan dengan pemerintah. Kwik khawatir usai mengemukakan pendapat berbeda dengan rezim akan langsung diserang buzzer di media sosial.

Pernyataan ini diungkap Kwik di akun Twitter pribadinya, @kiangiekwik. Menurutnya, pendapat berbeda yang diutarakan bukan untuk menyerang, melainkan memberi masukan alternatif yang mungkin bisa digunakan.

“Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal-adil,” kata Kwik dikutip Selasa (9/2).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid itu kemudian membandingkan saat dirinya menyampaikan kritik saat Soeharto berkuasa. Kwik mengaku leluasa melontarkan kritik ke rezim Orde Baru di kolom media massa. Menurutnya, kritik yang dirinya sampaikan saat itu juga tergolong tajam. “Kritik-kritik tajam, tidak sekalipun ada masalah,” ujarnya.

Dalam cuitan lainnya, Kwik Kian Gie juga mengungkapkan bahwa sekalipun berpendapat dengan data yang valid dan konstruktif, ia masih sering mendapat serangan dari para buzzer.

Lebih lanjut, Kwik Kian Gie juga mengungkapkan bahwa Ia masih tak habis pikir dengan adanya isu soal para buzzer yang dibayar untuk menyerang para tokoh yang memberikan nasihat atau pendapat yang bertentangan. “Rasanya kok sulit dibayangkan ya para buzzer itu dibayar. Banyak terima kasih untk semua nasihat yang saling bertentangan,” ujarnya lagi.

Diketahui, Kwik merupakan anggota PDI-Perjuangan (PDIP), partai yang juga menjadi tempat Presiden Joko Widodo bernaung. Kwik mengatakan bahwa dirinya masih menjadi kader PDIP. Namun, kata Kwik, meski satu partai tidak lantas dirinya harus terus menjilat atau mencari muka di hadapan Jokowi.

“Tetap kader sampai saat ini. Satu partai dengan Pak Jokowi. Tapi kan tidak lantas harus menjilat terus dan mencari muka terus? Hubungan dengan Mbak Mega masih super (dekat),” katanya.

Anggota DPR Fraksi PDIP, Andreas Pareira pun merespon pernyataan Kwik Kian Gie. Andreas menilai zaman sudah berubah. Sehingga, menurutnya, Kwik dan masyarakat tak perlu takut lagi untuk mengemukakan pendapatnya. “Zaman sudah berubah,” ujarnya. 

Andreas juga menilai tokoh sekaliber Kwik juga seharusnya memahami era kebebasan berpendapat di zaman Orba dengan saat ini. Menurutnya, di era Orba, era di mana saat perkembangan elektronik yang belum maju saja masyarakat takut untuk mengemukakan pendapatnya, apalagi jika didukung era digital yang seperti saat ini.

“Orang sekaliber dan sesenior Pak KKG (Kwik Kian Gie) baca media meinstream saja, jadi enggak muncul ketakutan-ketakutan seperti itu,” katanya.

Namun faktanya yang terjadi saat ini, para pendengung dan pemengaruh media sosial bersatupadu ramai-ramai mengeroyok demi membunuh karakter mereka yang berani mengkritik penguasa. Siapa berani mengkritik penguasa langsung habis-habisan dihabisi agar jera mengkritik.

** ass/cnn/sindo

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Presiden Joko Widodo menaruh harapan terhadap peran dan fungsi pers. Meskipun pada Hari Pers Nasioanl (HPN) yang jatuh pada 9 Februari 2021 ini, pandemi Covid-19 telah membuat pers berjuang di dua medan sekaligus. Baik itu yang menimpa internal pers itu sendiri, dan tanggung jawab sebagai penyampai informasi.

“Pers Indonesia berjuang di dua medan sekaligus: pandemi yang imbasnya menimpa dunia pers sendiri dan tanggung jawab sebagai penjernih informasi di tengah lautan berita yang beredar di masyarakat,” ujar Presiden Jokowi dalam akun instagramnya @jokowi yang diunggah Selasa (9/2).

Peran pers sendiri, diakui Presiden Jokowi sangat vital. Terutama dalam menyampaikan informasi yang mengandung kebenaran. Apalagi banyak informasi yang bertebaran saat ini. Terutama yang disoroti oleh Kepala Negara adalah dalam hal Covid-19.

“Bagi pemerintah, pers telah menjadi suluh yang menerangi dan membuka pikiran, serta menyingkap segala informasi yang benar dari sumber terpercaya mengenai Covid-19 dan vaksinasi massal yang sudah kita mulai,” katanya. 

Tetapi peran pers juga, tetap harus membuka ruang untuk banyak pihak berpendapat, hingga menyampaikan kritikan atas apa yang terjadi saat ini. “Dan tentu saja, pers menjadi ruang yang lapang untuk diskusi dan kritik untuk penanganan dampak pandemi yang lebih baik,” katanya.

** ass/viva

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Instruksi Mendagri No 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro atau PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dengan instruksi Mendagri tersebut, kepala desa/lurah menjadi ujung tombak dalam pengendalian Covid-19, disertai kolaborasi dengan segenap elemen masyarakat dalam pelaksanaan PPKM.

Pemerintah lalu membatasi aktivitas keluar-masuk di lingkungan Rukun Tetangga (RT) berstatus Zona Merah penyebaran infeksi virus Corona hingga pukul 20.00 waktu setempat selama penerapan PPKM Mikro. Namun telah memperlonggar jam operasional pusat perbelanjaan atau mal hingga pukul 21:00 WIB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Penanganan Covid-19 Airlangga Hartarto mengatakan, penerapan protokol kesehatan di mal sudah berjalan lebih tertib. Airlangga mengatakan, pemerintah juga sudah mengizinkan restoran beroperasi hingga pukul 21.00, dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. “Pelaksanaan di sektor ritel, mal, dan yang lain itu relatif protokolnya lebih ketat. Sekarang sudah berlaku secara ketat,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (8/2).

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah akan menekan mobilitas masyarakat sampai skala mikro atau RT dan RW. Oleh karena itu, kebijakan mengizinkan mal buka sampai pukul 21.00 pun mengundang pertanyaan.

Airlangga memaparkan, selama ini memang mobilitas masyarakat sangat tinggi di level RT dan RW, desa, atau kelurahan. Bahkan, angkanya lebih tinggi daripada pergerakan masyarakat di mal.

Airlangga menyebut, secara tingkat nasional, mobilitas sektor ritel turun minus 22 persen. Sektor mal dan makanan dan minuman, kedua di sektor makanan dan apotek, toko makanan minus 3 persen. Fasilitas umum sudah turun mobilitasnya minus 25 persen. Transportasi minus 36 persen, dan perkantoran minus 31 persen. “Sedangkan yang masih bergerak di sektor pemukiman meningkat 7 persen,” ungkapnya.

Dengan fokus pada pengendalian kegiatan masyarakat di skala RT dan RW, Airlangga berharap masyarakat yang masih beraktivitas ke luar rumah adalah masyarakat yang dalam keadaan sehat, tidak terkena Covid-19.

“Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan yang mikro, di mana pendekatannya di area pemukiman atau tempat tinggal. Dengan demikian yang nanti bergerak di level desa, kelurahan, RT/RW maka tentunya mereka yang bergerak adalah mereka yang negatif atau tidak terkena,” jelasnya.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Syafrizal  dalam konferensi pers di kanal Youtube BNPB, Senin (8/2), juga mengungkapkan hal yang sama. “Karena RT-nya dinyatakan zona merah, keluar masuk warga dibatasi hanya sampai jam 8 malam. Setelah lewat jam 8 malam dan memasuki zona merah, maka aktivitas dalam komunitas itu dibatasi,” kata dia.

Status zona merah ditetapkan pemerintah bila dalam satu RT terdapat lebih dari sepuluh rumah yang terkonfirmasi kasus positif Covid-19 selama tujuh hari terakhir.

Tak hanya itu, Syafrizal meminta agar pihak RT mengaktifkan sistem ‘Tamu Wajib Lapor’ bila ada kunjungan ke rumah warga dalam lingkup RT bersangkutan. Hal itu bertujuan memudahkan langkah pelacakan kontak atau tracing demi menekan laju penularan virus corona.

“Serta memperkuat sistem gawat darurat terpadu. Bagi yang isolasi mandiri dan memperoleh gejala yang lebih kuat dan gejala ini bisa dirujuk ke RS terdekat,” kata dia.

Tak hanya itu, Syafrizal pun meminta Gubernur di Jawa-Bali untuk membuat aturan pelaksanaan dari kebijakan PPKM Mikro tersebut. Baik aturan teknis itu berupa Pergub atau Surat Edaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Mendagri.

“Lalu memastikan dukungan pembiayaan APBD provinsi. Kemudian segera memutuskan mana saja Kabupaten/Kota yang menetapkan PPKM Mikro,” tambah dia.

Kebijakan PPKM level mikro bakal berlaku mulai 9 hingga 22 Februari 2021 mendatang. Selain status zona merah penularan virus corona, pemerintah membagi tiga zona pengendalian wilayah persebaran Covid-19 di masing-masing RT.

Zonasi pertama adalah zona hijau yang menandakan tidak ada kasus penularan virus Corona di satu wilayah RT. Zonasi kedua yaitu zona kuning dengan kriteria terdapat 1-5 rumah yang terkonfirmasi positif virus corona dalam satu RT selama tujuh hari terakhir. Lalu, zonasi oranye yang memiliki kriteria di mana terdapat 6-10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir.

Hampir satu tahun pandemi Covid-19 menjangkiti Indonesia, jumlah kasus positif disebut masih belum mampu dikendalikan. Kondisi ini ditunjukkan dengan masih bertambahnya kasus baru Covid-19 setiap harinya.

Catatan Satgas Penanganan Covid-19 hingga Senin (8/2), kasus positif Covid-19 di Tanah Air mencapai 1.166.079 orang dengan kasus aktif sebanyak 171.288 orang. Dari akumulasi kasus, sebanyak 963.028 orang dinyatakan sembuh dan 31.763 orang meninggal dunia.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kota Bogor menjadi satu-satunya zona merah (risiko tinggi) Covid-19 di Jawa Barat. Padahal, sebelumnya ada delapan daerah berstatus sebagai zona merah. Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa ada beberapa indikator dalam status zona Covid-19. Diantaranta Bed Occupancy Ratio (BOR), Fatality Rate, Tingkat Kesembuhan, Positivity Rate dan lain-lain.

“Angka-angka ini mempengaruhi status zona merah Kota Bogor. Yang paling dominan di Bogor antara lain BOR karena 45 persen pasien di RS adalah warga dari luar Kota Bogor,” ujarnya kepada wartawan, Senin (8/2).

Pemkot, kata Dedie, terus berupaya menambah ruang isolasi atau fasilitas penanganan medis untuk gejala ringan. “Salah satunya dengan menambah kapasitas tempat tidur di RS. Yang sudah ada di Kota Bogor dilakukan adalah pembangunan RS Lapangan,” ungkapnya.

Strategi lainnya, kata Dedie, adalah membuat kebijakan ganjil genap untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Termasuk pembatasan jam operasional, penutupan jalan, pengendalian kerumunan dan lain sebagainya.

Saat disinggung sampai kapan ganjil genap akan dilaksanakan. Dedie menyatakan bahwa kebijakan itu akan terus dilakukan hingga ada bukti statistik penurunan kasus positif. “Seluruh upaya akan kita lakukan utk menekan laju penularan virus dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Asal masyarakat juga mendukung,” katanya.

Sementara itu, Humas Satgas Covid-19 Kota Bogor, Rahmat Hidayat mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan PPKM hingga ke tingkat RW. Apalagi, aturan mengenai zonasi RT sudah diperjelas oleh pusat.

“RW zona kuning kan kasus positifnya lima, zona oranye enam sampai 10, 10 ke atas zona merah. Makanua akan dibuat tim level RW untuk meningkatkan 3T. Mudah-mudahan pekan depan, bisa keluar dari zona merah,” jelasnya.

Rahmat menegaskan, bila kebijakan ganjil genap akan dievamuasi pada pekan depan, bila efektif menurunkan angka positif akan dilanjutkan. “Kami berharap dengan kebijakan ini bisa mengurangi mobilialtas warga, sehingga penularan covid bisa dikendalikan,” katanya.

Saat disinggung mengenai adanya prediksi epidemiolog soal akan adanya lonjakan covid di Kota Bogor pada akhir 2021, yang jumlahnya mencapai 14 ribu kasus. Rahmat menyatakan bahwa Kota Bogor akan berupaya semaksimal mungkin agar itu tidak terjadi. Atas dasar itu, ia berharap pendistribusian vaksin akan lebih cepat.

“Hari ini (kemarin, red) sudah mendekati hampir 10 ribu kasus. Pemkot menargetkan agar vaksinasi bagi 700 ribu warga Kota Bogor selesai pada Juni 2022,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, saat ini klaster keluarga masih menjafi penyumbang terbanyak Covid-19. “Ya tertinggi masih dari klaster keluarga. Awalnya ada anggota keluarga yang terinfeksi dari kantor atau luar kota, akhirnya menularkan ke anggota lain. Ini yang mesti diantisipasi,” tandasnya.

Diketahui berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) pada Senin (8/2) telah terjadi penambahan 175 kasus. Dengan demikian, jumlah keseluruhan sejak Maret 2020 telah mencapai 9.814. Sedangkan untuk kasus aktif mencapai 1.516, bahkan 172 diantaranya meninggal dunia.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa Pemkot Bogor saat ini sedang berupaya menekan penyebaran Covid-19. “Karawang yang sebelumnya selalu ada di zona merah sekarang sudah tidak lagi,” ujar Ridwan Kamil saat konferensi pers di Makodam III Siliwangi, Senin (8/2).

Menurut dia,  tingkat kedisplinan penggunaan masker di Jabar naik menjadi 85,4 persen. Sedangkan kedisiplinan masyarakat menjaga jarak ketika berada di luar rumah menjadi 83,8 persen. “Tingkat kepatuhan penggunaan masker paling baik ada di Kabupaten Bandung,” katanya.

Ia mengatakan, untuk kepatuhan jaga jarak Kabupaten Bandung pun masih paling baik. Sementara yang kurang patuh dalam menjaga jarak ada di Kabupaten Garut.

Berita baik lainnya, kata Emil, tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit Jabar sekarang tinggal 63 persen. Di mana sebelumnya tingkat keterisian sempat menyentuh angka 80 persen. “Ini menandakan orang yang sakit Covid-19 secara nyata di Jabar itu menurun,” ungkapnya.

Mengenai data Kementerian Kesehatan yang dirilis, ia mengklaimbahwa ada beberapa yang tidak tepat karena masih memakai data lama. RK mencontohkan, beberapa hari kemarin ada rilis di mana penambahan kasus di Jabar per hari mencapai 3.000. Namun, 2.000-an kasus tersebut merupakan data lama yang baru dipublikasikan Kemenkes.

“Kemenkes berjanji bahwa pertengahan Februari perbedaan data ini akan selesai, Sehingga yang dilaporkan adalah benar-benar kasus harian dari laboratorium,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Masih masuk zona merah Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pemerintahan yang dipimpinnya telah resmi melakukan perpanjangan PSBB yang kesepuluh.

“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kabupaten Bogor dimulai pada 9 hingga 22 Februari mendatang,” ujar Ade kepada Wartawan, Senin (8/2).

Ketua DPW PPP Jabar itu menerangkan, ada penguatan peran dalam perpanjangan PSBB yang tertuang pada Keputusan Bupati Bogor nomor:443/141/Kpts/Per-UU/2021. “Dalam perpanjangan ini agar peran Satgas mulai dari tingkat desa semakin aktif terhadap penanggulangan Covid-19,” terangnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2019 itu menambahkan, pihaknya juga melakukan perubahan terhadap sejumlah segmen peraturan. “Untuk WFH tadinya 75 persen jadi 50 persen. Bukan hanya itu, pusat perbelanjaan atau toko juga jam tutup tadinya 8 malam menjadi 9 malam,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto memaparkan, perpanjangan PSBB wilayah Bumi Tegar Beriman itu implemantasi peraturan pemerintah pusat. “Perubahan tersebut berubah atas dasar Inmendagri nomor 3 tahun 2021. Oleh karena adanya instruksi tersebut maka Pemkab menindaklanjuti.Aturan teknisnya sudah diatur dalam Inmendagri tersebut terkait penganggaran, klasifikasi hingga jam operasi diatur didalamnya,” papar Rudy.

Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam yang tertuang dalam;

a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menetapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan secara daring/online;

c. Sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan,  makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;

e. Pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan/mall/supermarket/minimarket sampai dengan pukul 21.00 WIB;

f. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

g. Tempat ibadah dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

h. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara; dan

i. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum sebanyak 50%.

Demikian pesan ini disampaikan, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021, PPKM Berbasis Mikro dilakukan dengan pembentukan Pos Komando (Posko) di level Desa & Kelurahan dengan melibatkan TNI, Polri, Tokoh Agama & Relawan lainnya.

** Noverando H