28.3 C
Bogor
Monday, April 6, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1188

Meneladani Sifat Istri Rasulullah, Siti Khadijah

Sayyev
-
0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW memiliki istri yang cantik dan shalihah, salah satunya adalah Siti Khadijah. Mungkin kita sering mendengar kisah-kisah romantis antara beliau dengan Nabi Muhammad.

Kisah bagaimana beliau menemani Rasulullah dalam setiap perjuangannya, istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Para muslimah sepatutnya meneladani apa yang ada pada diri Siti Khadijah.

Meneladani sifat-sifat beliau bagaimana menjadi istri yang setia menemani Rasulullah disaat-saat terberat bagi Rasulullah. Inilah beberapa sifat dari istri rasulullah, Siti Khadijah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari.

  1. Cerdas

Khadijah dikenal sebagai wanita yang cerdas, dengan kecerdasan yang beliau punya, beliau dapat menggelola bisnisnya sendiri. Strategi bisnis yang Khadijah lakukan sangat terkenal di kalangan sahabatnya.

  • Istri yang setia

Bagaiman seorang istri pada umumnya, harus menemani seorang suami pada saat-saat tersulitnya, maupun ketika suami menuju kepada kebaikan istri harus setia berada dibelakangnya.

Khadijah merupakan istri yang sangat disayang oleh Rasulullah Saw. Ketika Rasulullah berada pada masa tersulit bagi dirinya, Khadijah selalu berada disampingnya menemani dirinya, memluk dirinya, bpercaya dengan dirinya, dan berjalan disampingnya.

Ketika Khadijah meninggal dunia pun Rasulullah merasa sangat sedih, karena cintanya terlalu dalam terhadap Khadijah.

  • Mandiri

Siti Khadijah mendirikan bisnisnya sendiri dengan berdagang, hal tersebut yang embuat Khadijah dipandang sebagai sosok wanita yang mandiri. Orang-orang disekitarnya pun sangat segan terhadap dirinya.

  •  Shalihah

Siti Khadijah adalah perempuan yang pertama kali memeluk Islam. Beliau juga menguatkan Rasalullah dalam setiap perjalanan dakwahnya. Rasulullah sangat mencitai beliau karena sfat shalihah yang ada pada dirinya.

  • Lebih dulu melamar

Dari setiap tradisi yang kita ketahu biasanya lelaki yang lebih dulu melamar, mendatangi wanitanya. Namuh hal ini berbeda dengan kisah cinta Nabi Muhammad dan Khadijah, yang pertama kali datang untuk melamar adalah Khadijah.

Kita dapat mengambil teladan dari Siti Khadijah bahwasannya seorang wanita tidak perlu takut untuk mengtutarakan perasaannya untuk menikah dengan lelaki yang diinginkan.

Menikah adalah sebuah kewajiban dan hal yang disenangi Allah, sehingga tidak perlu malu untuk hal tersebut. Jika ditolak maka Allah telah menyiapkah hal lainnya yang lebih baik.

** Salsabila Thifal [MG/UIK-Jb]

BBPP Batu Raih Penghargaan Corporate Card Bank Mandiri

Sayyev
-
0

Malang | Jurnal Inspirasi

Kartu kredit pemerintah merupakan kartu kredit corporate (corporatecard) yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah. Bank penerbit kartu kredit pemerintah merupakan bank yang sama dengan tempat rekening bank penerbit dibuka.

Sebagai alat pembayaran non tunai dalam bentuk kartu untuk melakukan pembayaran belanja negara berdasarkan APBN. Sementara yang berhak atau menggunakan memakai kartu kredit pemerintah ini adalah satuan kerja (satker). Satker akan melakukan pembayaran sesuai dengan APBN dan nantinya akan membayarkan tagihan ke Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Pembayaran dari tagihan itu akan dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo agar tidak mendapatkan bunga atau denda.

Bank Mandiri Area Malang yang diwakili Gulan Chalista Putri, Sales Marketing Card Officer Area Malang, Itsna Mangayu Zainety sebagai Government Business Officer dan Dimas Kurniawan Customer service admin KCP Batu menyerahkan penghargaan  kepada Satker BBPP Batu atas kemenangan pada dua kategori.

Untuk penghargaan yang diberikan oleh Bank Mandiri khususnya kepada satuan kerja pemegang kartu kredit pemerintah berdasarkan catatan transaksi di tahun 2020, jadi satuan kerja yang ditarik sales volumenya, dan frekuensinya itu dari seluruh Jawa Timur, dimana untuk BBPP Batu ini menang di 2 kategori.

Kemenangan  didua kategori ini,  kategori pertama meraih sebagai penghargaan sebagai sales volume tertinggi di tahun 2020 dan yang kedua penghargaan untuk frekuensi transaksi 2020 tertinggi. Jumlah satker lebih dari 100, untuk area Malang saja sekitar 39 satker. Perlu diinformasikan bahwa Bank Mandiri di Jawa Timur ada 7 area, yaitu Genteng Kali, Basuki Rahmat, Niaga,  Gresik, Kediri, Jember dan area Malang, jadi jika dalam 1 area kita ambil 30 saja artinya banyak sekali satker yang memiliki kartu kredit pemerintah.

Lebihlanjut Gulan Chalista Putri, Sales Marketing Card Officer Area Malang Bank Mandiri, mengatakan bahwa pemakaian kartu kredit pemerintah hanya untuk pembayaran belanja negara yang sifatnya UP. Dan tidak semua belanja negara sifatnya UP. Nah berikut daftar belanja negara yang bisa memakai kartu kredit pemerintah.

Belanja untuk keperluan kantor, belanja untuk pengadaan bahan makanan, belanja untuk bahan, belanja untuk sewa, belanja untuk persediaan barang konsumsi, belanja untuk persediaan pemeliharaan gedung serta bangunan, belanja untuk persediaan pemeliharaan peralatan serta mesin, belanja untuk BBM dan pelumas, serta pelumas khusus non Pertamina dan belanja barang untuk perjalanan dinas jabatan seperti tiket, biaya menginap dan sewa kendaraan.

Dalam kesempatan penyerahan penghargaan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si menyampaikan ucapaan terima kasih kepada Bank Mandiri area Malang Raya. Ini satu penghargaan atau apresiasi yang bagi kami menjadi motivasi tentunya latarbelakang kami bekerja menggunakan aplikasi kredit pemerintah untuk efisiensi, menjaga menghindari dari penggunaan dana yang tidak efektif dan tentu ini bagus sekali untuk sistem administrasi keuangan dan sekaligus perubahan mind set selaku aparatur dalam mengelola keuangan negara.

** T2S/BBPP Batu

Permudah Warga di Masa Pandemi, Pemdes Kalongliud Buka Pelayanan Sistem Online

Sayyev
-
0

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Guna mempermudah dalam memberikan pelayananan administrasi ke masyarakat dimasa Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung satu tahun lebih ini, Pemerintah Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung berinovasi menciptakan trobosan baru dengan dibukanya pelayanan secara online.

Kepala Desa Kalongliud Jani Nurjaman, menerangkan dengan membatasi mobilisasi warga dan menghindari kerumunan ditengah  Covid-19, seiring Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, maka pelayanan administrasi masyarakat dengan cara sistem online  telah dibuka.

Menurutnya,  selain untuk membatasi mobilisasi warga serta  tidak terjadi adanya keruamanan massa pihaknya juga mendukung  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kabupaten Bogor.

“Mulai hari ini, Pemerintah Desa Kalongliud membuka pelayanan warga untuk proses administrasi. Dengan cara sistem online, melalui nomor handphone yang telah tersambung dengan perangkat desa,” kata Jani kepada wartawan, Kamis  (3/6).

Dijelaskannya, caranya hanya menuliskan yang menjadi syarat utama dengan mengirimkan biodata seperti  foto KTP/KK/ surat nikah atau biodata lain yang menjadi pendukung pelayanan administrasi desa.

Jani menyebutkan, dengan membawa fotokopi KTP/KK, surat pengantar RT yang sudah diketahui Ketua RW, dan perlengkapan pendukung lainnya.

Setelah itu, berkas itu dapat diambil atau diantar dengan cara dituker dengan persyaratan dokumen pendukung pelayanan tersebut,” pungkasnya.

** Arip Ekon

Jamaah Haji Terancam Batal Berangkat

Sayyev
-
0

Arab Saudi Hanya Perbolehkan 11 Negara

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan 11 negara yang boleh masuk negaranya, namun tak termasuk Indonesia. Jamaah haji Indonesia pada tahun ini pun terancam batal berangkat. Berdasarkan akun Twitter resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, 30 Mei 2021, @MOISaudiArabia, daftar 11 negara yang sudah diizinkan masuk Arab Saudi yaitu Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss dan Uni Emirat Arab.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tenggat waktu soal keputusan pemberangkatan ibadah haji pada 28 Mei. Akan tetapi, Arab Saudi tetap belum memberikan kepastian hingga saat ini. Arab Saudi memang memperketat penerimaan jamaah haji untuk tahun ini dengan jamaah yang akan diterima yakni jamaah yang telah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dari vaksin yang telah menerima Emergency Use Listing Procedure (EUL) dari WHO.

Vaksin yang dimaksud adalah Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca. Indonesia saat ini sudah menggunakan AstraZeneca, itupun dalam jumlah terbatas. Sementara vaksin paling banyak yang digunakan di Indonesia, yakni Sinovac.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa info ini langsung didapatnya mengenai tahun ini Indonesia tak mendapatkan kuota keberangkatan jamaah untuk 2021.”Sementara kita tak usah bahas (vaksin) itu dulu. Karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita tak dapat kuota haji,” kata Dasco, Senin (13/5).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Ia mengatakan informasi resmi soal kuota haji untuk Indonesia tahun ini belum disampaikan Arab Saudi. “Indonesia memang tidak masuk dalam negara yang belum diizinkan masuk ke negara Arab Saudi. Jadi soal kuota, sampai sejauh ini belum ada informasi yang resmi disampaikan pemerintah Arab Saudi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.

Sementara Pemerintah sendiri akan mengumumkan keputusan terkait pemberangkatan ibadah haji 2021 pada Kamis (3/6). Keputusan akan diumumkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Pemerintah dan DPR telah membahas keputusan itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6). Rapat digelar tertutup sekitar dua jam.

“Kita berkesimpulan insya Allah besok siang akan kami umumkan di Kantor Kemenag di Thamrin,” kata Yaqut saat, Rabu (2/6).

Yaqut enggan membocorkan keputusan soal pemberangkatan jemaah haji. Ia bersikukuh ingin mengumumkannya esok hari. Ketua Umum GP Ansor itu berkata ingin keputusan disusun secara rapi. Ia tak ingin ada kesalahpahaman di publik saat keputusan diumumkan.

“Orang sabar itu baik, bagus, cantik. Jadi, kalau mau cantik, ganteng, sabar sebentar,” ucap Yaqut.

Di kesempatan yang sama, Yandri juga irit bicara soal keputusan tersebut. Dia meminta awak media bersabar hingga jumpa pers esok hari. “Tunggu besok siang. Besok kita sampaikan,” ujarnya.

Sedangkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut ke masyarakat. “Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu menjelaskan kepada masyarakat secara resmi mengenai kenyataan Indonesia tidak mendapatkan kuota haji tahun ini. Termasuk menjelaskan alasannya, apakah benar karena vaksin yang tidak terdapat dalam daftar list sertifikasi WHO,” tutur LaNyalla, Selasa (1/6).

Untuk diketahui, vaksin Sinovac yang telah dibeli pemerintah belum terdaftar dalam list sertifikasi WHO hingga kini. Padahal jemaah haji asal Indonesia yang terdaftar divaksinasi menggunakan vaksin asal China tersebut. Namun, LaNyalla meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu apa yang menjadi kendala sebenarnya sehingga Indonesia tidak diberikan kuota haji. “Sejauh ini baru sebatas vaksin yang kita ketahui. Oleh karena itu, pemerintah harus dipastikan dahulu apa yang sebenarnya menjadi kendala. Sehingga tidak terjadi simpang siur di masyarakat,” ujarnya.

LaNyalla mengatakan, pemerintah harus menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi. “Ke depan, pemerintah perlu membuat skala prioritas untuk program vaksinasi, keakuratan informasi vaksin apa yang direkomendasikan untuk jemaah haji sangat penting agar tidak merugikan masyarakat kita,” tuturnya.

** ass

Alpalhankam Capai Rp1,7 Kuadriliun dari Utang?

Sayyev
-
0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) jadi sorotan karena rumornya mencapai Rp 1750 triliun atau Rp1,7 kuadriliun setara US$124.995.000.000. Jumlah fantastis tersebut diajukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam rencana proposal dana APBN untuk pemenuhan alat pendukung pertahanan Indonesia.

Menteri Pertahanan Prabowo Soebianto sendiri usai pertemuan tertutup dengan Komisi I sekitar 7,5 jam, Rabu (2/6), tak banyak bicara saat ditanya wartawan perihal tersebut. Dia menyampaikan sudah menjelaskan secara detail upaya moderenisasi alutsista melalui rancangan Perpres Alpalhankam ke Komisi I.

Langkah serupa bakal dilakukan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. “Dan, pemangku-pemangku kepentingan lainnya,” kata Prabowo.

Dia menyampaikan usia alutsista di Indonesia sudah tua. Peremajaan dianggap hal yang mendesak untuk segera dilakukan. “Sudah saatnya memang mendesak harus diganti,” ujar dia.

Sementara Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, belum ada keputusan terkait dana tersebut yang disebut-sebut diperoleh dari skema utang luar negeri untuk pemenuhan Alpalhankam.

Dahnil menegaskan, adanya pinjaman uang dari luar negeri terkait pembelian Alpalhankam adalah tidak benar. Sebab belum ada keputusan apapun. “Belum diputuskan, jadi yang beredar akan ada belanja Rp 1.750 kuadriliun itu tidak benar. Jadi tidak ada atau belum ada keputusan hal terkait dengan jumlah belanja yang akan digunakan dan akan disepakati karena ini masih penyusunan,” ujar Dahnil, Rabu (2/6).

Oleh sebab itu, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammdiyah ini menduga ada pihak-pihak yang sengaja membesar-besarkan dengan membuat seolah-olah telah terjadi utang luar negeri dalam pembelian Alpalhankam.

“Jadi kalau ada yang mengembangkan isu simpang siur seolah-olah Kemenhan sudah melakukan belanja dan akan belanja Rp 1.750 kuadriliun itu penuh dengan motif politik. Bahkan kami melihat ada motif political jealousy itu yang kami tangkap,” katanya.

Sebelumnya, beredar salinan rancangan Perpres tentang Alpalhankam tahun 2024-2024. Dalam perpres tersebut, dimuat perencanaan kebutuhan (renbut) pembelian alutsista sebesar 124,99 miliar dolar AS atau setara Rp 1.750 tiliun.

Adapun perincian anggaran, terdiri untuk akuisisi Alpahankam sebesar 79,099 miliar dolar AS. Kemudian untuk pembayaran bunga tetap selama lima tahun renstra (rencana strategis) sebesar 13,39 miliar dolar AS. “Untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpahankam ditetapkan sebesar 32,505 miliar dolar AS,” tulis Perpres tersebut.

Selain itu Dalam Perpres, renbut sudah dialokasikan sejumlah 20,747 miliar dolar AS pada daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus tahun 2020-2040. Kemudian itu, selisih dari renbut sejumlah 104,247 dolar AS yang akan dipenuhi pada renstra 2020-2024. “Pendanaam untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam renbut dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri,” bunyi Perpres tersebut.

** ass

Bagikan BLTD Tahap 2, Kang Denz : Ini Kebijakan Desa

Sayyev
-
0

Citeureup | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Desa Leuwinutug kembali membagikan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) tahap 2 yang dibagikan untuk bulan Februari 2021 di aula kantor Desa Leuwinutug, Rabu (02/06). Sebanyak 35 keluarga penerima manfaat (KPM) mengambil BLT-DD secara bergantian dan diberi waktu yang berbeda guna menghindari kerumunan.

Kepala desa Leuwinutug Deden Saipul Hamdi menyampaikan untuk pembagian kali ini dirinya merasa kesulitan karena anggaran yang tidak sekaligus dalam penerimaannya. “Untuk saat ini kami buat lebih selektif dimana kita cari warga yang memang benar-bener membutuhkan dan tidak mampu, ” ujar Kang Denz biasa disapa.

Menurutnya, dari 35 KPM yang menerima BLTD kali ini,a banyak yang diwakilkan oleh anak atau saudaranya karena sedang dalam keadaan sakit. “300 ribu rupiah per bulan sangat berarti bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, dan ini pun BLTD untuk bulan Februari baru turun pada bulan Juni sekarang, itu yang membuat kami sedikit kesulitan,” katanya.

Dirinya berharap, dengan dibagikannya BLT-DD kali ini bisa meringankan sedikit beban warga dan kedepannya anggaran bisa tepat waktu turunnya agar memudahkan pelaksanaan program. “Semoga warga yang berdampak Covid-19 ini bisa segera memulihkan ekonominya agar bisa stabil seperti semula, dan berharap bantuan ini bisa digunakan sebaik-baiknya,” pungkas Kang Denz.

Salah satu KPM merasa bersyukur sudah diperhatikan oleh Pemerintah Desa Leuwinutug mengingat masa pandemi ini turut menyulitkan ekonomi keluarga. ” Alhamdulilah dengan adanya bantuan ini bisa kita manfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok di rumah, semoga pandemi ini segera berakhir dan ekonomi juga kembali pulih,” kata Rosiyah.

** Nay Nur’ain

Bantaran Kali Baru Bakal Dibikin Indah

Sayyev
-
0

Bojonggede | Jurnal Inspirasi

Wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor khususnya bantaran Kali Baru, tahun ini akan ditata menjadi kawasan terbuka yang indah. Citra buruk yang melekat pada kawasan ini perlahan akan menghilang seiring dengan pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP).

Meski saat ini wilayah tersebut tengah dalam proses tahap pembangunan, warga banyak yang belum mengetahui terkait penataan ataupun pembangunan RTP. Warga sekitar, Febri mengaku tidak mengetahui kalau area tepi Kali Baru, Bambu Kuning, Bojonggede, akan disulap menjadi suatu tempat yang bagus.

“Saya tidak tahu kalau akan dibangun ruang terbuka publik, saya kira itu hanya perbaikan drainase, soalnya kan emang kalau hujan deras di area itu air sering tergenang sampai ke jalan,” ujarnya, Rabu (2/6/2021).

Lebih lanjut, Febri mengatakan bahwa dia tidak melihat plang atau papan pemberitahuan pembangunan di area yang saat ini tengah dilakukan pengerjaan. “Benaran tidak tahu, ya soalnya kan kalau pembangunan resmi itu ada plang yang terpampang, pengerjaannya dari kapan sampai kapan, ini saya belum melihat,” ungkapnya.

Sementara itu, pembangunan yang saat ini tengah dikerjakan di area Kali Baru diketahui program dari Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Camat Bojonggede, Dace Hatomi membenarkan bahwa pembangunan yang saat ini dilakukan dalam rangka mempercantik wilayah. “Itu program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), itu program nasional, kalau tidak salah program tersebut ada di Dirjen Cipta Karya PUPR,” tegasnya.

Terkait peran Pemerintah Kecamatan, Dace mengatakan bahwa pihaknya hanya menyediakan lahan yang sudah disepakati untuk dibangun menjadi kawasan terbuka publik. “Kalau kecamatan hanya bertugas dalam pengamanan lahan, maksudnya pengamanan lahan tuh bahwa lahan yang ingin dibangun tersebut sudah siap, prinsipnya cuma itu,” bebernya.

“Ini terintegrasi dalam program Kotaku, mencakup lapangan Siaga, termasuk di Kampung Gedong Bojonggede itu kan ada pengaspalan, perbaikan saluran air,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Dace pun membeberkan bahwa pembangunan tersebut dilakukan berdasarkan usulan hingga akhirnya pemerintah pusat yang mengambil alih dalam pengerjaan demi terciptanya kawasan yang indah.

“Itu program nasional, kalau kabupaten hanya memfasilitasi, jadi misalnya mau membangun dan menata itu tidak seluruhnya dari APBD Kabupaten, jadi ketika mengusulkan ke Provinsi tidak ada, maka itu diusulkan ke pusat,” paparnya.

Dace pun mengaku bahwa program yang saat ini tengah dijalankan telah diajukan dari  tahun-tahun sebelumnya. “Itu perencanaan atau rancangannya sudah lama, sekitar tahun 2017, sebelum pembongkaran bangunan tepi Kali Baru tersebut,” jelasnya.

Untuk urusan transparansi, Dace mengaku, menerima laporan Surat Perintah Kerja (SPK) pengerjaan RTP itu dengan sistem pengerjaan multiyears. “Kalau tidak salah yang saya terima SPK-nya itu sekitar sampai bulan Novemver 2021, lama sih pengerjaannya, karena pengerjaannya itu multiyears, tidak dalam satu tahun anggaran,” tegasnya.

“Jadi misalnya seperti saat ini anggarannya sekitar Rp 8,4 miliar, itu tidak satu tahun, jadi saya juga kurang paham untuk hal tersebut, nah kalau daerah kan anggarannya untuk satu tahun,” sambungnya..

Dace mengatakan, kalau kontrak pengerjaan sudah dilakukan sejak akhir tahun 2020. “Kontrak pengerjaannya kalau tidak salah dari Desember 2020,” jelasnya.

** Cepi Kurniawan

Camat Citeureup Murka, Namanya Dicatut Sekdes Sukahati

Sayyev
-
0

Citeureup | Jurnal Inspirasi

Camat Citeureup Ridwan murka saat namanya dicatut oleh Sekretaris Desa Sukahati Antoni telah menandatangani izin lingkungan untuk keberadaan galian tanah di Tegal Jambu, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup. Ridwan mengatakan, dirinya baru mengetahui ada kegiatan Galian C di Desa Sukahati yang mengakibatkan korban jatuh.

“Saya berterima kasih kepada Jurnal Bogor yang sudah memberikan informasi keberadaan galian tersebut, tapi apa yang disampaikan oleh Sekdes perihal adanya arahan saya untuk membuat izin lingkungan cut and fill itu sama sekali tidak benar, ” tegas Ridwan kepada Jurnal Bogor di ruangannya, Rabu (2/6).

Menurutnya, kegiatan apapun yang ada di Kecamatan Citeureup harus sesuai prosedur yang berlaku Galian C ini jelas tidak mengantongi izin apapun, dan hanya mengantongi izin lingkungan saja, maka akan kami tindak sesuai prosedur yang berlaku. “Akan saya panggil Sekdes Sukahati yang berani mencatut nama saya dan saya pastikan hari ini saya akan panggil Sekdes Sukahati dan pengusaha galian tersebut, selanjutnya saya akan bersurat ke Satpol PP Kabupaten Bogor sebagai penegak Perda untuk menutup galian tersebut,” jelasnya.

“Aktivitasnya saja saya baru tahu, apa yang disampaikan oleh Sekdes itu akan saya pertanyakan dasarnya nanti kepada dia, yang pasti keberadaan galian tanah di Desa Sukahati saya sama sekali tidak mengetahui keberadaannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Senin (31/5), Sekdes Sukahati Antoni saat dimintai keterangan perihal keberadaan galian tanah di Tegal Jambu menyampaikan bahwa sesuai arahan Camat Citeureup pihaknya mengeluarkan izin cut and fill saja dan untuk izin lintas pengusaha sendiri yang mengurus ke Kapolsek dan Koramil.

“Kata Camat kami (Dsa Sukahati) cukup mengeluarkan izin lingkungan saja, biarkan pengusaha yang mengurus izin lintas ke Polsek dan Koramil sendiri, jadi perihal jalan yang kotor dan timbul korban jatuh di teknis yang harus dipertanggung jawabkan oleh pengusaha galian tanah,” kata Antoni.

** Nay Nur’ain

Satpol PP Kembali Bongkar Ratusan Lapak PKL Puncak

Sayyev
-
0

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Kembali Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, menegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum (Tibum) dengan membongkar ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Puncak, Rabu (2/6/2021).

Ratusan PKL tersebut berdiri dilahan milik PTPN VIII tepatnya di blok Riung Gunung dan Kampung Seng, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Bogor, Iman W Budiana mengungkapkan, para PKL yang berada di dua lokasi itu sebelumnya sudah diberitahukan akan ditertibkan.

 “Kemarin kita memberikan toleransi untuk mereka bisa berjualan, karena libur lebaran dan masa pandemi. Hari kemarin batasnya, karena kemarin libur sekarang baru bisa kita eksekusi,” ungkapnya kepada wartawan.

Iman pun menyatakan, antara pedagang sudah ada perjanjian. Bahkan, perjanjian ini juga tidak hanya dilakukan dengan Satpol-PP, melainkan dengan pihak Gunung Mas.  “Pihak Gunung Mas juga memberikan kesempatan sampai tanggal 31 Mei kemarin,” jelasnya.

Ia mengapresiasi terhadap para PKL. Itu lantaran saat Satpol-PP datang ke lokasi, sebagian bangunan sudah ada pembongkaran sendiri. “Walaupun masih ada beberapa bangunan yang harus kita bongkar,” paparnya.

Paska penertiban, lanjutnya, Satpol-PP juga bekerjasama dengan pihak Gunung Mas akan melaksanakan penggemburan tanah di lokasi yang dijadikan berdirinya bangunan PKL. “Bekas PKL ini tanahnya sudah diratakan sama mereka, jadi nampak datar. Maka kita akan gemburkan dan  langsung ditanami pohon-pohon agar mereka tidak kembali berjualan,” imbuhnya.

Untuk mengelabui petugas, para pedagang sengaja menyimpan barang-barangnya di kebun teh sebelum penertiban dilakukan. Tujuannya, setelah penertiban dan petugas Satpol-PP pergi mereka bisa kembali berjualan.

Sementara, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol-PP Kabupaten Bogor, M Teguh yang ikut serta dalam penertiban PKL ini mengatakan, setelah melaksanakan penertiban dan melakukan pembersihan terhadap material sisa, pihaknya melakukan sweeping ke kebun teh. “Ada informasi banyak dari para pedagang menyimpan barangnya di bawah pohon teh,” tegasnya.

Hasil sweeping membuktikan bahwa benar ada sejumlah barang milik pedang ditemukan dibawah pohon teh seperti Meja, kursi terpal dan barang dagangan pedagang. “Kami menduga ada potensi mereka akan buka kembali. Dan benar barang-barang mereka seperti meja kursi, terpal serta lainnya ada di semak-semak kebun teh,” ucapnya

Untuk itu, sambung Teguh, agar tidak kembali berjualan, sejumlah barang pedagang pun akhirnya dibawa ke Mako Satpol-PP Cibinong untuk dilakukan penyitaan. “Kalau barang dagangnya kita koordinasikan dengan para pedagang untuk boleh dibawa. Sedangkan barang seperti meja, kursi dan terpal kita sita,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Kanit Tipidter: Kasus PT SBI Belum Dilimpahkan ke Polres

Sayyev
-
0

Cibinong  | Jurnal Bogor

Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipidter) Polres Bogor, Iptu Genta Pratama Syukur menyatakan bahwa limbah PT. Sinar Banten Indonesia (SBI) masih dalam penyidikan Polisi Sektor (Polsek) Gunung Putri, Kabupaten Bogor dan belum dilimpahkan ke Polres. Dalam kejadian tersebut anggotanya hanya hadir sabagai saksi saja.

“Dari hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Polsek Gunung Putri, laporannnya hingga saat ini sedang ditangani dan dalam proses pemanggilan pemilik perusahaan oleh Polsek Gunung Putri,” jelasnya, Rabu (2/6).

Menurut Genta, DLH tidak melakukan penyidikan, karena PPNS mereka tidak ada di daerah Kabupaten Bogor. “Jadi mereka (DLH) tidak bisa menangani sendiri kasus tersebut. Nah, itu pihak Polsek yang turun dan melakukan proses hokum,” ujarnya.

Masih kata dia, sejak dilakukan penyidakan pada tanggal 27 Meui lalu, pihak Polsek Gunung Putri masih melakukan penyelidikan dan belum melakukan pelimpahan kewenangan ke Polres Bogor. “Dari Polsek belum melimpahkan ke Polres, karena masih dalam proses penyidikan,” tuturnya.

“Andai kasus ini dilimpahkan ke Polres, mangkin nanti baru masuk menjelang penyidikan. Jadi biarkan Polsek dulu yang ngambil tindakan untuk memanggil pihak terkait,” cetusnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Cabang Bogor Putu Lingga, meminta agar pihak berwenang tidak menyembunyikan kasus pencemaran lingkungan ini. “Tentunya kami sangat menyayangkan kejadian tersebut, dimana seharusnya instansi terkait pun juga turun tangan untuk menanganinya,” ujar Lingga.

Dirinya menduga, ada hal yang perlu dicurigai dalam kasus ini, oleh karena itu, ia melalui Undang-undang (UU) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meminta keikutsertaan pejabat daerah untuk menangani masalah ini.

“Saya rasa dan ini hanya dugaan, ada sesuatu yang disembunyikan disini. Sudah jelas tertulis di UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

1...1,1871,1881,189...1,717Page 1,188 of 1,717

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi