Subang | Jurnal Inspirasi

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin meninjau korban banjir di Kabupaten Subang dan Karawang, Sabtu (13/2/2021).

Kang Uu mengatakan, Provinsi Jabar merupakan daerah rawan bencana. Semua jenis kebencanaan, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, sampai tsunami, berpotensi terjadi di Jabar.

“Provinsi Jabar risiko tinggi (bencana), setiap tahun selalu ada bencana, baik bencana alam dan nonalam,” kata Kang Uu.

Dalam menangani bencana, menurut Kang Uu, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya pemerintah kabupaten/kota.

“Dengan sigap, Gubernur Jabar memberikan instruksi dan tindakan yang diperlukan dalam setiap penanganan bencana,” ucapnya.

Kang Uu menyatakan, selain karena curah hujan, kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal menjadi faktor penyebab bencana di Jabar. Oleh karena itu, Pemda Provinsi Jabar intens melakukan sidak dan menutup penambangan-penambangan ilegal.

“Informasi yang kami terima, kenapa ada air banyak ke Subang, adalah akibat saluran air jebol, penyebabnya di samping curah hujan yang sangat tinggi, juga karena air yang datang ke Subang berasal dari Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan Garut,” tuturnya.

“Setelah kami meneliti, ternyata di aliran sungai dan hulu sungai, di wilayah Sumedang, ditemukan adanya penambangan liar di wilayah Cimalaka,” imbuhnya.

Sementara itu, Wapres RI mengatakan bahwa semua pihak harus berkolaborasi untuk menangani bencana. Ia pun mengajak semua pihak untuk turun tangan menolong warga terdampak bencana.

“Penanganan bencana membutuhkan optimisme untuk perbaikan kedepan pascabencana. Seperti pembangunan infrastruktur yang lebih baik, aman, serta membangun budaya masyarakat yang sadar dan waspada terhadap bencana,” ucapnya.

“Tentunya penanganan bencana tidak bisa oleh pemerintah sendirian, organisasi selain pemerintah seperti swasta diharapkan memberikan kontribusinya. Mari sama-sama mengupayakan, pemulihan pascabencana,” imbuhnya.

Menurut Wapres RI, kolaborasi semua pihak dapat mengakselerasi rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

“Saya lihat di lokasi pasca banjir Subang dan Karawang, kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sudah ada pelibatan masyarakat dan relawan seperti dalam pendirian posko gawat darurat, distribusi bantuan, dan yang lainnya,” katanya.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Polresta Bogor Kota bertindak cepat. Kurang dari 24 jam pengendara motor gede (moge) pelanggar ganjil-genap di Kota Bogor berhasil diidentifikasi. Dari 12 moge yang ikut dalam rombongan, tiga motor diantaranya berplat nomor ganjil atau melanggar peraturan yang hari itu dikhususkan nomor genap pada Jumat (12/2/2021).

Ketiga pengendara tersebut kemudian dipanggil Polresta Bogor Kota untuk kemudian ditindak dan diberikan sanksi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Bogor di halaman Balaikota Bogor, Sabtu (13/2/2021).

Mereka mengaku berasal dari Serpong, Tangerang Selatan, hendak melakukan pertemuan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Mereka pun diberikan sanksi berupa denda maksimal masing-masing Rp 250 ribu sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020.

“Kami apresiasi Kapolresta dan jajaran yang bergerak dengan sangat cepat untuk melacak. Karena sudah menjadi kepedulian dan perhatian publik. Saya bisa merasakan bagaimana warga merasakan ada yang tidak adil, ada yang didenda, disuru putar balik, sedangkan ini terkesan dibiarkan. Saya kira ini pembelajaran untuk semua agar mentaati aturan,” ungkap Bima Arya.

“Tadi juga sudah diproses, dikenakan denda maksimal sesuai dengan aturan, sudah diselesaikan juga. Saya kira ini pesan untuk semua bahwa kami tidak pandang bulu siapapun itu pasti akan ditindak sesuai dengan aturan,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan kronologi video viral moge langgar ganjil genap.

“Rombongan ini sekitar 12 motor berangkat dari Bintaro sekitar pukul 6 pagi. Kemudian sekitar pukul 7 mulai memasuki Kota Bogor dengan tujuan ke arah Puncak. Setelah itu kembali melewati Kota Bogor sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu kegiatan sekat dimulai jam 08.00 – 20.00 namun karena kemarin Solat Jumat, banyak warga yang akan sholat Jumat, sehingga kami memutuskan untuk break dari jam 11.30 – 13.00,” terang Susatyo.

Ia menambahkan, kemudian tim Polresta Bogor Kota berusaha mengumpulkan semua video dan bukti lainnya. “Dan pada Sabtu dini hari tadi sekitar pukul 01.00 malam, kami berhasil mengidentifikasi dan mengumpulkan, menemukan semua 12 pengendara tersebut dan diidentifikasi 3 orang itu menggunakan plat ganjil,” katanya.

“Dengan identitas Harfadi menggunakan Harley Davidson warna abu-abu silver dengan plat L 2271 BI ini yang viral. Kemudian Fahrul Rohman (46) warga Tangerang menggunakan Harley Davidson warna oranye AG 5177 REZ. Kemudian Tanu (32) warga Jakarta Utara ini menggunakan Harley Davidson B 6289 ML. Setelah kami bawa ke Polres lalu kami serahkan ke Satgas Covid-19 Kota Bogor untuk dilakukan penindakan sebagaimana ketentuan berlaku,” bebernya.

Usai menjalani proses penindakan, Fahrul, salah satu pengendara moge yang melanggar mengungkapkan permohonan maafnya.

“Kami mewakili teman-teman yang lain memohon maaf kepada Pemerintah Kota Bogor kemudian aparat dari Polresta Bogor dan Satgas atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari kegiatan kami hari Jumat pagi. Kami mohon maaf dan kami sebagai warga negara yang patuh hukum dan juga sama kedudukannya di mata hukum, kami sudah menjalankan sanksi yang diterapkan oleh Pemkot Bogor dan ini jadi pembelajaran buat kami semua,” ujar Fahrul.

“Seperti tadi yang disampaikan, memang kami tidak mengetahui adanya pemberlakukan itu. Sekali lagi kami mohon maaf atas nama pengendara motor besar di Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar video rombongan moge melintas dengan bebas pos pemeriksaan rapid test antigen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor di kawasan Gadog pada Jumat pagi.

Kemudian, video lainnya menunjukan konvoi moge melintasi Jalan Raya Tajur, Pajajaran, Tugu Kujang, Otista, Juanda, Kota Bogor diduga saat akan kembali ke Jakarta pada Jumat siang, saat petugas melaksanakan ibadah sholat Jumat.

** Fredy Kristianto

Pamijahan | Jurnal Inspirasi

Puluhan kendaraan roda empat wisatawan asal Jakarta, Depok, Tangerang dan Serang, Banten yang akan berlibur ke wisata Curug Gunung Salak Endah, Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Sabtu siang (13/2/2021) diputar balik oleh petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Pamijahan, lantaran tidak bisa menunjukan surat hasil tes rapid antigen serta masa berlaku habis.

Kanit Pol PP Kecamatan Pamijahan Agus Jamaludin mengatakan, kegiatan ini upaya mencegah penyebaran Covid- 19 saat PPKM berbasis mikro.

“Ini kegiatan PSSB yang ke-10 yaitu PPKM berbasis mikro dengan melakukan penyeketaan bagi wisatawan dan melakukan pemeriksaan surat tes antigen bagi wisatawan yang ingin berlibur dari luar Bogor, pemeriksaan dilakukan di dua titik depan Kantor Kecamatan dan Gerbang dua wisata Curug Gunung Salak Endah,” kata Agus Jamaludin kepada wartawan.

Agus mengatakan, sejak Sabtu siang hingga sore ini sudah ada puluhan kendaraan yang diputar balik.

“Mereka yang diputar balik karena tidak bisa menunjukan surat hasil rapid antigen dan telah habis masa surat hasil tes antigenmya, kan itu ada masa kalau rapid tiga hari, dan antigen empat belas hari jadi mereka tetap kami putar balik,” kata Agus.

Kegiatan itu dilakukan karena saat ini libur panjang Imlek dan Pemkab menginstruksikan agar Prokes dilakukan mengingat Kecamatan Pamijahan sendiri masih zona merah karena adanya yang terkonfirmasi Covid -19.

“Di kecamatan Pamijahan masih ada yang terpapar jadi perlu penekanan untuk mengantisipasi penyebaran dengan penyekatan wisatawan luar Bogor,” kata Agus.

Sementara dalam kegiatan tersebut salah seorang wisatawan asal Jakarta sempat memprotes kegiatan PPKM Mikro itu. Ia kecewa karena meskipun sudah menunjuk surat hasil Rapid antigen, namun tetap diputar balik.

“Kecewa cuma hanya terlewat tiga hari masa berlaku rapid antigen. Tapi, disuruh pulang, kecewa tapi sudah peraturan begitu mau gimana lagi,” cetus Budi.

Hal senada diungkapkan wisatawan asal Tangerang, David. Dia berniat libur pasca isolasi mandiri karena positif dan pada 25 Januari 2021 dinyatakan negatif dan ingin berlibur, namun setelah beberapa kilometer lagi masuk ke gerbang wisatawan malah diputar balik.

“Mana jauh dari Tangerang diperjalanan hampir 3 jam pas mau nyampe disuruh pulang lagi, ya dari hati kecil kecewa,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga kini masih terus bergulir, bagi keluarga penerima manfaat (KPM) saat pandemi seperti ini begitu berarti. Namun, kondisi ini malah dijadikan bisnis bagi segelintir pihak yang tak bertanggungjawab.

Seperti diketahui, bantuan BPNT tersebut, tampaknya banyak pihak yang ingin masuk mengelolanya. Pasalnya bantuan untuk msyarakat kecil terdapat keuntungan besar dibalik beberapa komoditi sembako yang diberikan.

Disinyalir para pejabat setingkat desa ingin juga merasakan bantuan tersebut, di wilayah Kabupaten Bogor Barat sejak bergulirnya bantuan tersebut pun pernah terjadi kekisruhan bahkan beberapa kali Kadinsos terdahulu sampai turun ke beberapa kecamatan.

Dengan kondisi itu, sejumlah pihak meminta agar ada keseriusan dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk mengawasi dan menertibkan carut marut bantuan BPNT itu.

“Tentu perlu adanya keseriusan Dinsos jangan sampai ada oknum di tingkat desa yang ikut mengatur komoditi BPNT tersebut,” kata Aktivis Bogor Barat Robi Faisal.

Ia pun mendesak Dinsos lebih serius Dalam mendata kembali jangan sampai ada oknum kepala desa yang ikut-ikutan berbisnis di balik bantuan BPNT.

“Harusnya Dinsos lebih serius dalam pengawasan dibawah,” kata Robi.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Mustakim saat dikonfirmasi justru seolah tak serius menanggapi hal tersebut, bahkan saling lempar terjadi antara Kadis dan bawahannya.

“Nanti saya arahkan ke Kabid, nanti saya kasih nomor untuk teknis supaya dapat penjelasan yang sejelasnya saya kasih nomor pejabat yang terkait ya,” kilahnya.

** Cepi Kurniawan

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Seorang wanita paruh baya hanyut terbawa arus saat mencuci di sungai Cikaniki. Korban bernama nenek Sawiah berusia 70 tahun warga Kampung Kalongkarees RT 03 RW 01, Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung diduga terpeleset dan hanyut di Sungai Cikaniki yang tidak jauh dari rumahnya, Jum’at pagi (12/2).

Menurut warga yang merupakan tetangga korban Evin mengatakan, bahwa saat ini korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga.

“Sudah dimakamkan, tadi sudah ada kesini dari kepolisian, kalau awal kejadian almarhumah memang biasa suka ke sungai untuk mencuci baju,” cetusnya.

Senada dikatakan Sekdes Kalong Liud Muhamad Isa Prihatna. Dia menjelaskan, korban mengalami sakit karena setiap harinya mencuci dan mandi di sungai Cikaniki. Awalnya tidak ada yang mengira kalau korban  itu masih warga sekitar.

“Korban tersangkut di bebatuan yang tidak jauh dari tempat biasa nenek  mandi dan mencuci, sekitar 150 meter jaraknya,” pungkasnya

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari Polsek Nanggung. Namun, korban hanyut sudah dimakamkan oleh keluarganya.

** Arip Ekon

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama jajaran kepolisian dan TNI kembali turun ke jalan memantau penerapan Ganjil Genap di libur panjang Imlek, Jumat (12/2/2021).

Wali Kota Bogor Bima Arya, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Dandim 0606 Suryakancana Kolonel Inf. Roby Bulan beserta jajaran mendatangi cek poin pertama di Tugu Kujang, Jalan Pajajaran, Kota Bogor.

Di cek poin Tugu Kujang ini, kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat di arahkan ke dua sisi jalan sesuai plat motornya. Jika plat kendaraan bernomor ganjil akan didata terlebih dahulu anggota Satpol PP dan dimintai keterangan.

Jika keperluannya untuk jalan-jalan maka akan langsung diarahkan putar balik, sementara sisi kanan Jalan Otista diperuntukkan kendaraan bernomor genap.

Usai memantau cek poin Tugu Kujang, Wali Kota Bogor dan rombongan melanjutkan pemantauan ke Exit Tol Bogor Baranangsiang, lalu ke Cek Poin Terminal Wangun yang mana disini masih banyak kendaraan bermotor plat ganjil dan langsung diminta putar arah. Peninjauan Wali Kota Bogor dan rombongan berakhir di Cek Poin Simpang Tol Kedung Halang.

“Minggu ini teman-teman kepolisian, Satpol PP dan Dinas Perhubungan berkoordinasi untuk memulai menerapkan sanksi atau denda,” ujar Bima Arya.

Wali Kota mengatakan, sementara sudah ada 18 pelanggar dengan nilai masing-masing sekitar Rp 50 ribu yang pembayarannya ditransfer. Denda ini dilakukan bukan untuk dikecualikan. Pasalnya jika tidak bisa membuktikan dan tidak bisa menunjukkan keperluannya atau hanya sekedar jalan-jalan keluar, maka akan di denda.

“Pokoknya target kita adalah orang yang jalan-jalan tanpa tujuan, kalau tujuannya jelas seperti bekerja silahkan lewat,” katanya.

Bima Arya menerangkan, terkait mobilitas sudah pasti lebih rendah yang terlihat dari jalanan yang masih belum padat. Meski begitu, diakuinya untuk melihat dampak apakah berpengaruh pada lonjakan Covid-19 masih perlu dilihat Sabtu dan Minggu ini.

“Masih harus kita kaji lagi, karena kan pertama yah harus dilihat dari lonjakan kasus Covid-19 nya, kedua tujuannya untuk apa, yah kalo nanti tujuannya untuk kemacetan beda lagi analisisnya, beda lagi pemetaannya, beda lagi pembahasan dengan kepolisiannya nanti kita lihat lagi,” tuturnya.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, untuk pekan ini ada beberapa hal yang berbeda dengan pekan lalu. Yakni pada pekan lalu ada enam titik sekat dan tujuh cek poin, tetapi di pekan ini hanya enam sekat dengan lima cek poin tetapi ada satu tim untuk Crowd Free Road.

Crowd Free Road ini akan diturunkan apabila ruas-ruas jalan yang dilakukan penyekatan ataupun cek poin masih padat, sehingga akan dilakukan penutupan secara insidentil.

“Misalnya di jalan-jalan tertentu yang padat maka kita akan lakukan penutupan selama satu atau dua jam dan sekaligus memberlakukan untuk ganjil genap,” ujarnya.

Kapolresta mengatakan, pekan ini juga pihaknya mulai melakukan penerapan sanksi bagi yang tidak mematuhi ketentuan Ganjil Genap ini. Sanksi ini bukan sanksi tilang dari kepolisian tetapi sanksi yang diatur di Perwali.

Ia menjelaskan, pekan kedua ini juga ada perubahan titik cek poin dari pekan lalu. Jika pekan lalu cek poin di Ciawi kini bergeser ke Wangun, kemudian di simpang Pomad digeser ke pintu Tol BORR.

“Dengan enam sekat, lima cek poin dan satu tim Crowd Free Road secara mobile, hasilnya bisa lebih baik dari Minggu kemarin,” katanya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Polresta Bogor Kota bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor saat ini sedang melakukan penelusuran terhadap rombongan motor gede (moge) yang diduga melanggar peraturan ganjil-genap saat hendak melintas menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jumat (12/2/2021).

Hal tersebut diungkapkan Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro usai berdiskusi dengan Wali Kota Bogor yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Bima Arya di Mapolresta, Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, tadi malam.

Susatyo mengucapkan terimakasih kepada semua warga dan juga para jurnalis yang telah mengidentifikasi dan merekam kejadian tersebut.

“Memang enam titik sekat dan lima cek point dan tim mobile, tentunya tidak bisa untuk mengcover seluruh kota. Tetapi pada prinsipnya bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota, kami akan mengidentifikasi, menelusuri, melakukan penyelidikan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Kemudian akan mengidentifikasi juga apakah kendaraan-kendaraan tersebut bernomor ganjil atau genap,” ungkap Susatyo.

Ia menambahkan, petugas dari Polresta Bogor dan Satpol PP Kota Bogor selanjutnya akan melakukan penindakan terhadap pengendara yang melanggar tersebut. “Kami sedang melakukan pencarian terhadap pengendara tersebut dan tentunya ini menjadi evaluasi buat kita semua apakah akan ada pergeseran (pos) atau menambah titik sekat dan lain sebagainya, tetapi kami pelajari untuk pola-pola pembatasan mobilitas masyarakat tersebut,” katanya.

Susatyo juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Polres Kabupaten Bogor untuk melihat rekaman-rekaman video saat melintas di kawasan Gadog, Kabupaten Bogor terkait pengawalan terhadap rombongan tersebut.

“Karena yang ada rekaman dengan pengawalan itu ada di Polres Bogor (Kabupaten). Kalau kita lihat video-video yang ada di Kota Bogor itu tidak ada pengawalan, tetapi nanti kita akan lihat. Sejak sore tadi sudah melakukan koordinasi dengan Kabupaten,” ujar dia.

“Kalau dari salah satu (kendaraan) yang kita lihat itu platnya L, yang paling jelas itu. Kami sedang mencari nomor-nomor lainnya, apakah dari CCTV dan lain-lain. Tentu kita akan serius menangani ini. Saya ingatkan bahwa aturan yang dilakukan Satgas Covid-19 Kota Bogor adalah untuk kepentingan semuanya dalam rangka menekan tingginya angka Covid-19. Sehingga semua harus mengikuti aturan tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Bima Arya mendukung langkah kepolisian dalam menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. “Saya menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati aturan. Jangan mentang-mentang. Aturan dibuat untuk semua. Saya tadi berkoordinasi dengan Pak Kapolresta dan sepakat untuk melakukan pelacakan. Karena hukum ini harus tegak untuk semua, untuk kebaikan semua, untuk kemaslahatan semua,” tegas Bima.

Bima mengaku baru mendapatkan informasi itu Jumat menjelang sore. Sampai saat ini, Satgas masih berkoordinasi dengan Polresta Bogor untuk menelusuri siapa, dari mana dan tujuan ke mana.

“Informasi yang kami dapat adalah HDCI Bogor telah membuat aturan untuk meniadakan kegiatan atau aktivitas (touring/kopdar, dll). Tidak ada yang dikecualikan, kecuali yang memang sudah disepakati yang memang ada tujuan penting. Kalau untuk rekreasi, kalau untuk jalan-jalan, apalagi touring, tidak bisa. Jadi, saya kira kita sepakat bahwa aturan harus ditegakkan dan kita pun melakukan evaluasi secara internal, kita akan perbaiki lagi koordinasi di lapangan, baik dari unsur Pol PP, Dishub bersama rekan kepolisian agar barisan ini semakin rapat,” jelas Bima.

Sebelumnya, beredar video rombongan motor besar melintasi pos pemeriksaan rapid test antigen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor di kawasan Gadog pada Jumat pagi. Kemudian, video lainnya menunjukan konvoi moge melintasi Jalan Raya Tajur, Pajajaran, Tugu Kujang, Otista, Juanda diduga saat akan kembali ke Jakarta pada Jumat siang.

** Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Budayawan Sujiwo Tedjo menyindir keberadaan buzzer yang tak jelas di media sosial yang seharusnya jadi tanggungjawab pihak keamanan seperti Polri. Jika mengkritik pemerintah, maka buzzer di media sosial merespons menyerang balik pengkritik.

“Kalau perlu ya bagaimana caranya, aku nggak ngerti kan telekomunikasi. Apa Polri bekerja dengan Kominfo sehingga setiap orang yang punya akun di sosmed hanya memiliki satu akun dan jelas. Itu satu. Jadi lebih jelas,” kata Sujiwo, Sabtu (13/2).

Dia khawatir dengan keberadaan buzzer penumpang gelap. Menurut dia, buzzer jenis ini menyerang pribadi dengan tak rasional. “Karena setiap orang itu punya buzzer, hanya pikiran diserang dengan pikiran. Buzzer penumpang gelap, pikiran diserang dengan pribadi, dan lain sebagainya,” lanjutnya. 

Sujiwo meminta buzzer penumpang gelap ini tak dibiarkan. Sebab, ia cemas akan memunculkan yang tak diinginkan untuk kondisi keamanan negara. Ia pun mengutip pesan dari Presiden RI pertama Soekarno atau Bung Karno.

“Aku takutnya kalau buzzer penumpang dibiarkan, akan tumbuh revolusi. Kenapa? karena revolusi menurut Bung Karno tidak berasal dari banyak orang. Bahkan, selalu tidak berasal dari segelintir orang, Tapi, revolusi berasal dari hanya, hanya, hanya, hanya segelintir orang,” jelas Sujiwo.

Pun, ia khawatir imbas buzzer penumpang gelap ini akan berpengaruh terhadap pihak kritikus yang seharusnya ada dalam negara demokrasi. “Artinya kalau buzzer penumpang gelap ini terus nanti kritikus akan berguguran. Yang nanti tumbuh hanya satu kritikus saja tetapi itu sangat berbahaya,” sebutnya.

Sementara sebelumnya, Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman menyampaikan Indonesia adalah negara hukum. Jika memang ada yang melanggar maka sudah seharusnya dihukum. 

Dia mengatakan saat ini mempersilakan Kapolri bari, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Namun, ia mengingatkan saat ini sedang dalam kondisi pandemi informasi.

Menurut dia, pandemi informasi ini adalah musuh bersama. Kata dia, bukan hanya musuh orang waras, tapi juga musuh pers. “Makanya sekali lagi kita butuh bantuan kepada pers,” ujarnya. Dia membantah pemerintah tak memiliki buzzer. Namun, ia tak menampik jika saat ini memakai jasa influencer. Itu pun hanya untuk keperluan vaksinasi Covid-19. dan tak berbayar.

** ass/viva