Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan laporan korban Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus dilakukan oleh korbannya langsung sehingga laporan kasus dugaan UU ITE yang diwakilkan tidak akan diproses. Kapolri pun menyatakan akan membuat Surat Telegram (TR) perihal kasus terkait UU ITE. 

 “Tolong dibuatkan semacam STR (telegram) atau petunjuk untuk bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik saat menerima laporan. Bila perlu laporan tertentu yang bersifat delik aduan, yang lapor ya harus korbannya, jangan diwakili lagi,” kata Sigit di Mabes Polri, kemarin.

Menurut dia, hal itu untuk menghindari, jangan sampai masyarakat main saling lapor dengan menggunakan pasal-pasal UU ITE. Makanya, hal-hal seperti ini perlu diperbaiki kedepannya. “Ini supaya tidak asal lapor dan nanti kita yang kerepotan,” ujarnya.

Kemudian, Sigit mengingatkan jajaran agar tidak perlu melakukan penahanan terhadap pelaku UU ITE yang memang tidak menimbulkan konflik horizontal. Akan tetapi, kata dia, sebaiknya dilakukan proses mediasi. “Bila perlu kalau memang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal, ya tidak perlu ditahan lah. Untuk hal lain sifatnya hanya pencemaran nama baik dan hoax, yang masih bisa kita berikan edukasi, lakukan edukasi dengan baik,” jelas dia.

Kecuali, kata dia, jika memang dampak dari perbuatan pelanggaran UU ITE ada potensi memunculkan konflik horizontal. Harus dilakukan proses hukum seperti kasus ujaran kebencian terhadap Natalius Pigai yang dilakukan Ambroncius Nababan. “Misalkan, isu seperti yang kemarin isu tentang Pigai yang memunculkan reaksi di beberapa tempat dan mereka bergerak. Yang seperti itu, kita harus proses tuntas,” kata dia.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit Kota Bogor dalam dua pekan terakhir mengalami penurunan 14 persen. Pasalnya, saat ini BOR berada pada 48 persen. Humas Satgas Covid-19 Kota Bogor, Rahmat Hidayat mengatakan bahwa standar WHO tentang bed occupancy adalah 50 persen. “Ya, jadi kondisi saat ini dibawah WHO, ini baik,” ujar Rahmat kepada wartawan, Rabu (17/2).

Menurut Rahmat, penurunan BOR dan kasus positif Covid-19 diperkirakan lantaran adanya kebijakan ganjil genap selama dua pekan terakhir lantaran berkurangnya aktivitas warga.“Tren jumlah kasus positif covid yang menurun sangat siginifikan di Kota Bogor,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa penerapan ganjil genap dan PPKM Mikro menyebabkan penurunan di bidang ekonomi. Diantaranya, yakni tingkat hunian hotel, kunjungan restoran, dan kunjungan pasar.

Akibatnya, aktivitas ekonomi akan dibuka secara bertahap. Namun masih sesuai dengan jam operasional yakni 21.00 WIB. “Kami harus mencari titik temu, protokol kesehatan yang utama, tetapi ekonomi diperhatikan,” tandasnya.

Diketahui, dari data Dinas Kesehatan BOR pada 4 Februari lalu menunjukkan angka sebesar 62,9 persen. Dari sebanyak 814 tempat tidur telah terisi sebanyak 512 pasien. Pekan ini ada di angka 48,5 persen, dengan tingkat keterisian 415 bed dari 856 tempat tidur.

Untuk keterisian ICU dari 48 tempat tidur, terisi 31 pasien. Tempat tidur di ruang isolasi Lido dari 100 tempat tidur terisi 36, termasuk Rumah Sakit Lapangan yang sudah terisi sebanyak 40 dari total 64 tempat tidur, terisi 40.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirai

Sidang putusan perkara pemalsuan surat atas perizinan Rumah Sakit Graha Medika Bogor dengan terdakwa Rina Yuliana dinyatakan ditunda pada Rabu (17/2). Sidang tersebut ditunda karena Hakim Anggota Edwin Adrian berhalangan hadir karena sakit.

“Sesuai agenda sidang hari ini putusan. Majelis hakim memberitahukan hakim anggota dua saat ini sedang sakit, maka sidang tidak dapat dilanjutkan, kita tunda,” kata Ketua Majelis Hakim, Arya Putra Negara saat membuka persidangan di ruang Cakra Pengadilan Negeri Bogor.

Selanjutnya sidang putusan tersebut akan kembali digelar pada Rabu (24/2). Dalam kesempatan itu juga, diagendakan sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Fikri Salim dalam perkara yang sama dengan berkas penuntutan terpisah.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak terhadap nota pembelaan atau pledoi Rina Yuliana dan Fikri Salim yang diajukan penasehat hukum masing-masing terdakwa. Dalam perkara ini, JPU menuntut kedua terdakwa masing-masing delapan tahun penjara.

JPU menyakini bahwa Fikri Salim tidak hanya melakukan satu perbuatan pidana dalam perkara tersebut. JPU juga berpendapat keterangan saksi yang dihadirkan pihaknya dalam pledoi Fikri Salim tidak secara keseluruhan hanya sebagian potongan yang dituangkan penasehat hukum terdakwa.

“Kami berpendapat bahwa fakta persidangan bukanlah potongan-potongan keterangan saksi melainkan keseluruhan keterangan saksi. Dengan demikian potongan keterangan saksi yang dituangkan penasehat hukum Fikir Salim tidak memiliki nilai pembuktian apapun,” sambungnya.

Intinya, JPU tetap pada pendirian seperti tertuang pada surat penuntutan yakni hukuman masing-masing delapan tahun penjara. “Kami menyampaikan dengan tegas untuk tetap pada tuntunan yang telah dibacakan pada hari Selasa 26 Januari 2021,” tandasnya.

Seperti diketahui, bahwa dalam dakwaan ke satu, Rina Yuliana dinilai melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Sedangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

Sementara Fikri Salim dalam dakwaan kesatu dinilai melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2)` KUHP. Sedangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

** Fredy Kristianto

Cileungsi | Jurnal Inspirasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Abdul Jalil bersama Bupati Bogor Ade Yasin meresmikan Kantor Perwakilan Pertanahan di wilayah Timur Kabupaten Bogor, bertempat di Kecamatan Cileungsi, Rabu (17/02). Setelah di Cileungsi, juga akan diresmikan di wilayah Bogor Barat di Kecamatan Cigudeg.

Ade Yasin menuturkan,  Kantor Perwakilan Pertanahan Cileungsi ini akan melayani urusan petanahan di tujuh kecamatan yaitu Cileungsi, Jonggol, Tanjungsari, Sukamakmur, Gunung Putri, Klapanunggal dan Cariu.

“Secara luas dan jumlah penduduk, maka setidaknya Kabupaten Bogor butuh dua Kantor Perwakilan Pertanahan yaitu satu di Kecamatan Cileungsi dan satu lagi di Kecamatan Cigudeg, Alhamdulillah hari ini Pak Menteri Sofyan Abdul Jalil berkenan meresmikan Kantor Perwakilan Pertanahan Cileungsi,” tutur Ade Yasin kepada wartawan.

Wanita berusia 52 tahun yang merupakan mantan advokat ini menerangkan, selain membuka Kantor Perwakilan Pertanahan, juga dibutuhkan inovasi untuk terus meningkatkan pelayana administrasi pertanahan. “Kita harus meningkatkan inovasi dalam merumuskan dan melaksanakan program kerja demi mewujudkan keinginan masyarakat akan cepat, mudah, berkualitas, terjangkau dan terukurnya kepengurusan administrasi pertanahan,” terangnya.

Ditempat yang sama, Menteri Sofyan Abdul Jalil mengatakan bahwa melihat jumlah penduduk yang sekitar 6 juta jiwa sudah seperti tiga provinsi di luar Pulau Jawa. “Dengan jumlah penduduk layaknya tiga provinsi di luar Jawa maka butuh langkah kerja  yang inovatif dan menggunakan informasi teknologi. Saya mendukung apabila Kantor ATR / BPN  Kabupaten Bogor membuka kantor perwakilan pertanahan,” kata Sofyan.

Dia berharap agar jajarannnya terus memperbaiki layanan  administrasi pelayanan seperti program  pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), digitalisasi sertifikat hak milik (SHM) tanah dan lainnya.

“Kami terus memperbaiki pelayanan administrasi pertanahan walaupun kami akui masih belum baik hingga seperti di Kabupaten Bogor masih ada kasus sengketa  atau konflik kepemilikan tanah, dengan PTSL, digiltalisasi SHM tanah dan lainnya akan meminimalisir konflik kepemilikan tanah,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) di semua ruas jalan wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor, mulai dari ruas Jalan Raya Ciawi-Sukabumi, Jalan Raya Ciawi-Gadog maupun Jalan Alternatif Seusuepan-Cibedug, diduga ada oknum pemerintah yang bermain. Hal itu dikatakan Ujang Ka’mun, Ketua Forum Masyarakat Ciawi Peduli (Formacip).

Menurut pria yang biasa dipanggil Uka itu, para PKL yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat usahanya, sudah lama ada. Namun, keberadaannya sama sekali tidak dilakukan tindakan tegas dari pemerintah, baik kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Kalau tidak ada yang bermain atau membekingi, mana mungkin para PKL itu bisa berjualan dengan aman di bahu jalan,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Uka menjelaskan, semua ruas jalan yang strategis untuk dijadikan tempat berjualan pedagang di wilayah Ciawi, hampir ditemukan terdapat pada PKL.  “Pedagangnya beragam, mulai dari penjual makanan, sayuran, buah dan kebutuhan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Selain berada di sepanjang bahu jalan, lanjut Uka, di Desa Banjarsari pun terdapat pedagang buah dan makanan lainnya yang dengan jelas sudah melanggar garis sempadan sungai, karena berada di sekitar irigasi.  “Jadi pedagang itu berada di sekitar aliran sungai dan jalan. Sudah mengganggu arus lalu lintas karena menjadi biang macet, merusak irigasi juga,” paparnya.

Uka minta agar Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini pemangku kebijakan daerah, seperti Bupati Bogor menindak tegas oknum pemerintah setempat yang diduga membekingi keberadaan PKL tersebut.  “Kalau tidak diberikan sanksi tegas, bukan mustahil kedepannya akan lebih banyak lagi PKL yang melanggar aturan di wilayah Ciawi,” imbuhnya.

Sementara hingga berita ini diturunkan, dari pihak Kecamatan Ciawi belum bisa di konfirmasi. Sebelumnya, Aab, warga Desa Jambu Luwuk mengaku kesal dengan banyaknya PKL yang berjualan di sepanjang jalur alternatif mulai dari Desa Banjarwaru dan Banjarwangi hingga Desa Cibedug tersebut.  “Hampir setiap hari kami terjebak macet. Apalagi kalau sore, yang beli banyak sampai menghalangi jalan,” jelasnya.

Keluhan sama juga diungkapkan Edi, warga Citapen yang merasa dirugikan dengan banyaknya PKL di sepanjang bahu jalan alternatif tersebut. “Parahnya lagi sekarang jumlahnya semakin bertambah banyak saja,” paparnya.

Edi berharap ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap para PKL yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Tibum. Karena, mereka (PKL,red) mencari rezekinya di tempat yang salah. “Saya harapkan ada penertiban agar jalur ini tidak setiap hari macet,” tukasnya.

** Dede Suhendar