Cigombong | Jurnal Inspirasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, melaksanakan kegiatan penerangan hukum bagi aparatur desa di Kecamatan Cigombong, di Hotel Lido, Kamis (18/2). Kepala Kejari Kabupaten Bogor, melalui Kasi Intel, Juanda, mengatakan, Kecamatan Cigombong merupakan wilayah pertama yang menerima penerangan hukum dari Korps Adhyaksa pada tahun 2021.

Kegiatan yang dilaksanakan, jelas dia, bertujuan untuk melakukan pencegahan dini terjadinya penyalahgunaan jabatan dan pengelolaan keuangan negara, termasuk jabatan Kepala Desa dan pengelolaan APBDes.

Selain itu, para aparatur desa juga harus belajar hukum agar paham hukum, karena terkait jabatan publik dan terkait dengan pengelolaan keuangan negara.”Harus belajar dan tahu karena desa saat ini sangat banyak mengelola uang Negara, kalau gak paham hukum bahaya,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, aparatur desa juga harus paham tugas pokok dan fungsi kejaksaan, salah satunya adalah mitra dalam penerangan hukum. “Untuk aparatur desa bisa melakukan konsultasi dan koordinasi dalam tata kelola keuangan desa agar tidak terjerembab dalam kasus tindak pidana korupsi,” terangnya.

Ia mengimbau agar kepala desa dan jajarannya agar melakukan konsultasi dan koordinasi dengan aparatur kecamatan agar administrasi pertanggung jawaban sesuai dengan standar aturan. ”Karena administrasi merupakan pintu masuk untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi,” kata dia.

Camat Cigombong, Minarso mengungkapkan, kegiatan penerangan hukum ini harus dijadikan sebagai lentera penerang dalam tata kelola keuangan desa agar tidak terjerumus pada tindak pidana korupsi.

Minarso mengajak, kepala desa (Kades) bersama jajarannya sebagai penerima amanah dalam penata kelolaan dana desa harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagai siklus yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membuat administrasi pertanggung jawaban yang baku.

 “Saya yakin jika para Kades memahami dan mau belajar hukum, tidak ada Kades yang terjerembab,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Klapanunggal | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Desa Bojong, Kecamatan  Klapanunggal, Kabupaten Bogor dan Pos Indonesia mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk Keluarga Penerima Manfaat  (KPM) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di kediaman Kepala Desa Bojong Ade Nurdiana, Kamis (18/02).

“Ada 859 KPM yang menerima BST di Wilayah kami yang terdampak Covid-19. Maka, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, kami membuat pembagian menjadi dua jam per RW,” ujar Kades Ade Nurdiana.

Menurutnya, masing-masing KPM berhak menerima Rp 300.000 untuk dibawa pulang sesuai yang di berikan Kemensos. “Yang bagikan langsung dari kantor pos dan kami hanya memfasilitasi saja. Pembagian BST ini langsung diturunkan oleh petugas Kantor Pos yang dibantu oleh para aparatur Desa Bojong. Beberapa staf desa kami turut membantu untuk kelancaran protokol kesehatan dan juga percepatan pembagian BST,” jelasnya.

Untuk tetap penerapan protokol kesehatan di masa PPKM Mikro, Desa Bojong bekerjasama Babinsa, Babinmas, Satpol PP, Karang Taruna dan Lintas Masyarakat Desa Bojong. “Kami tidak ada henti-hentinya mengimbau masyarakat untuk terus menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, agar dalam kegiatan ini tidak menjadi klaster penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang sampai saat ini belum juga usai,” jelas Ade.

Di kesempatan yang sama, salah satu penerima BST, Gunawan mengaku terbantu dengan adanya bantuan ini. “Saya sudah dua kali di tahun 2021 ini menerima bantuan ini. Ya ini sangat membantu disaat keadaan serba susah seperti ini. Saya berharap masa pandemi ini cepat berlalu lah, karena sangat menyulitkan buat kami,” ucap Gunawan.

** Nay Nur’ain

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Para korban PHK akibat Covid-19 asal Kampung Liud RT 04 RW 03, Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung beralih menjadi pengrajin bantal guling. Sejak 3 pekan terakhir, sekelompok pemuda ini mendirikan home industry pembuatan bantal guling berbahan kain, busa dan kapuk. Mereka terbilang mahir membuat bantal guling meski proses pengerjaannya dilakukan secara manual.

Muhlis (36) salah satunya menceritakan, awalnya ia bekerja sebagai pengantar sofa dan tempat tidur  di salah satu perusahaan. Ia akhirnya berinisiatif membuat bantal guling setelah banyaknya permintaan dari para pemilik  toko. “Nah disitu, hingga sekarang kita berinisiatif mencoba membuat bantal dan  guling kemudian  hasilnya kita kirim ke took-toko sesuai permintaan,” jelasnya.

“Alhamdulilah responnya cukup baik, dalam per satu minggunya  sementara kami hanya bisa melakukan pengiriman sebanyak 50 bantal berikut guling,” kata Muhlis kepada Jurnal Bogor, Kamis (18/2).

Lelaki yang biasa disapa Bombom itu menuturkan, meski permintaan konsumen belakangan ini cukup banyak, tetapi dengan keterbatasan fasilitas kerja sehingga belum bisa memenuhi sepenuhnya keinginan konsumen. “Proses pengerjaanya hanya menggunakan jarum kaput yang sudah terisi benang,” kata dia.

Prosesnya jelasnya, dimana selembar kain yang sudah dijahit ditempat lain, selanjutnya lubang yang berukuran sekitar 20 centimeter yang kemudian diisi busa serta kapuk hingga berbentuk bantal dan guling.  “Setelah itu baru proses pengaputan hingga sehari bisa terkumpul hanya beberapa bantal guling,” ujar Bombom.

Para pengrajin mengaku butuh perhatian dari pemerintah. Mereka menghadapi sendiri persoalan yang menghambat berkembangnya usaha. “Kami harap adanya perhatian pemerintah  diantaranya 2 unit mesin jahit 1 unit mesin obras berikut mesin kapuk,” harap Bombom.

Hal serupa dikatakan  Itong Suheri, salah satu penggerak yang ikut dalam usaha ini mengaku lega karena sudah sekian bulan dirumahkan, kini telah memiliki aktivitas sebagai pengrajin bantal guling meski hanya menggunakan peralatan seadanya.

Itong Suheri yang biasa dipanggil Soni sebelumnya bekerja di perusahaan swasta di  Tangerang mengaku beruntung  ada ide untuk membuat usaha sebagai pengrajin bantal guling. “Di tengah situasi wabah Corona saat ini, untungnya ada ide untuk membuat usaha kecil-kecilan,” tukasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Forum UMKM Kecamatan Nanggung Bukhori Muslim menyatakan, bahwa sekelompok remaja itu sudah menunjukan progres sebagai pengrajin yang cukup baik. “Memang masih banyak persoalan untuk mendukung  secara maksimal,” kata Bukhori.

Menurutnya, salah satu permasalahan kerajinan yang belum bisa bangkit karena dengan persoalan klasik seperti minimnya modal atau fasilitas lainnya. “Hal ini  kami akan dorong ke Dinas UMKM Kabupaten Bogor agar para pelaku usaha tersebut bisa mendapatkan perhatian pemerintah.”

Bukhori menerangkan, usaha tersebut salah satu potensi yang harus dikembangkan. ” Tak hanya itu  semua para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Nanggung akan kami dorong. Kedepan kami harap  mereka juga harus diberikan pelatihan  agar hasil karyanya bisa lebih maksimal dan  beraneka ragam model,” pungkasnya.

** Arip Ekon

Leuwiliang | Jurnal Inspirasi

Pasca Bupati Bogor Ade Yasin, mengucurkan dana bantuan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) masing-masing desa langsung melakukan persiapan titik yang akan dibangun. Namun, kondisi ini perlu perhatian khusus karena salah satunya tentang penggunaan anggarannya harus sesuai.

“Ini adalah sebuah kesempatan besar bagi kepala desa, untuk memanfaatkan berbagai ajuan yang utama infrastruktur. Namun, perlu juga diperhatikan tentang penggunaan anggarannya,” kata Camat Leuwiliang Daswara kepada wartawan kemarin.

Daswara meminta untuk melaksanakan Samisade secara aturan dan benar, baik dari sisi program maupun sisi pertanggung jawaban keuangan. “Ini adalah bagian daripada konsekuensi ketika pemerintah meminta supaya melaksanakan baik dan benar. Jangan sampai tidak sesuai ajuan awal,” tegasnya.

Daswara menjelaskan, bahwa ketika ada penyimpangan, program ini akan dihilangkan kalau tidak efisien dan efektif. Karena, anggaran sebesar itu perlu dimanajemen dengan baik agar sesuai peruntukannya. “Ini yang saya takutkan, ketika itu tidak dilaksanakan dengan benar dan berat  buat camat karena menjadi ujung tombak pengawasan pengendalian dan monitoring,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Desa Leuwiliang Iman Nurhaiman mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan serta peningkatan ekonomi masyarakat. “Tahap pertama kami akan sosialisasi dengan RT/RW tindak lanjut dan ketika anggaran sudah turun akan direalisasikan secepatnya, karena kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Leuwisadeng | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kecamatan Leuwisadeng mengultimatum kepala desa agar tidak ikut bermain terkait program bantuan sosial. Karena, desa hanya sebagai koordinator kegiatan bukan penerima bantuan. “Yang jelas saya tekankan jangan coba-coba bermain cukup awasi saja dan ikuti aturan. Karena, bagaimana pun kepala desa itu kan koordinator kegiatan bansos, masa jeruk makan jeruk kan gak bisa lah,” kata Camat Leuwisadeng Rudy Mulyana, kemarin.

Rudy menjelaskan, sebenarnya disaat ada masyarakat bantuan sembako tidak sesuai otomatis kepala desa itu harus turun dan memeriksa kondisi barang yang diberikan, baik segi kuantitas maupun kualitasnya. “Peran kepala desa cukup awasi dan bukan sebagai penyalur mau ngapain karena memang aturannya memang tidak boleh,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, apalagi kalau sampai mengambil keuntungan tentu itu sudah masuk ranah pidana. Karena, bantuan ini dikhususkan warga kurang mampu dan terdampak pandemi Covid-19.

“Masa kita minta atau ngambil keuntungan dari orang miskin. Malu lah kayak beras raskin kalau kita jual itu gimana rasa, artinya  kades cukup awasi dengan baik dan ketika ada keluhan cek dan turun ke lapangan,” tutupnya.

** Cepi Kurniawan