30.4 C
Bogor
Thursday, July 17, 2025

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1178

Meninggal, Warga Bogor Bakal Disantuni

Bogor | Jurnal Inspirasi

Panitia Khusus (Pansus) DPRD tengah menggarap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Santunan Kematian bagi Masyarakat. Legislator pun telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), baru-baru ini.

Dalam RDP itu, terdapat beberapa masukan dari masyarakat Bogor pun bakal dibahas untuk dicantumkan dalam aturan. Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Raperda Santunan Kematian DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah.

Menurut dia, masukan-masukan dari masyarakat pada RDP akan diakomodasi untuk dibahas lebih lanjut. Sebab, sambung dia, memang banyak masukan dari masyarakat Bogor yang terlewat dalam raperda.

“Masukan yang baik akan kami akomodir untuk kami bahas dalam raperda. Karena terbukti banyak yang terlewat oleh kami sebelumnya,” ujar Anna kepada wartawan.

Menurut dia, terdapat poin-poin dalam raperda masih terus dibahas sebelum nantinya ditetapkan jadi perda. Raperda inisiatif dari DPRD ini memang dihadirkan untuk membantu masyarakat Bogor yang tidak mampu saat kehilangan anggota keluarga. Apalagi jika yang meninggal merupakan tulang punggung keluarga.

“Tujuannya seperti itu. Kami ingin bantu untuk seperti biaya pemakaman maupun uang duka. Memang mungkin nanti tidak akan keluar seketika, tapi minimal upaya ini bisa membantu masyarakat miskin,” jelasnya.

Kata dia, banyak poin-poin yang akan dibahas sebelum ditetapkan jadi perda. Misalnya salah satu syarat penyebab kematian yang berhak dibantu adalah yang meninggal kecuali karena bunuh diri dan akibat dari obat terlarang.

“Itu salah satu masukan, sempat dihapus itu. Tapi kami bahas juga itu. Salah satu masukan yang terlewat oleh kami. Harapannya bisa meringankan beban masyarakat miskin,” ungkapnya.

“Ya termasuk syarat-syarat (administrasi) mereka yang berhak. Ini masih dibahas juga. Yang jelas, perda ini harus tepat sasaran dan mudah diakses oleh masyarakat. Persyaratan itu sedang kami fikirkan,bagaimana agar itu bisa memudahkan,” paparnya.

Lebih lanjut, kata dia, berdasarkan data angka kematian secara umum di Kota Bogor pada periode 2013-2016 berjumlah 3.231 orang, yang bersumber dari BPS.

Sedangkan data Disdukcapil, kata Anna, ada 3.404 akta kematian yang dibuat pada 2020. Jumlah itu nantinya akan jadi dasar syarat penerima hingga alokasi besaran anggaran yang disiapkan dalam raperda.

Anna mengku bahwa pihaknya belum memutuskan berapa besaran santunan yang diberikan. Iapun berkaca pada beberapa daerah yang sudah lebih dulu punya peraturan serupa. Diantaranya Kota Depok yang sudah punya aturan serupa, yang memberikan bantuan dengan besaran Rp2 juta.

“Depok sudah punya. Lihat kesana karena secara wilayah dan masyarakat tidak jauh beda dengan kita. Ya, minimal kita bisa segitu,” jelasnya.

Anna menuturkan bahwa pembahasan akan terus dilakukan lantaran perda ini ditarget rampung pada tahun ini.

** Fredy Kristianto

BPTJ Tunggu Sinyal Kejagung

Pemkot Matangkan Perwali TOD Barangsiang

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan keberadaan Transit Oriented Development (TOD) Terminal Baranangsiang. Salah satunya dengan menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) soal TOD tersebut.

“Sekarang masih berproses untuk menyusun perwali terlebih dahulu. Jadi ada TOD intermoda, bisa bus dan juga Light Rail Transit (LRT) dan TOD lokal untuk trem,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim kepada wartawan, Minggu (21/2).

Menurut Dedie, selain TOD besar yang akan terintegerasi dengan Terminal Baranangsiang. Kemudian akan ada dua TOD pendukung lainnya, yakni di Bogor Raya dan Alun-Alun Bogor. “Selebihnya ada di TOD lokal pada beberapa titik halte trem. Tentunya ,” ungkapnya.

Kata dia, untuk merealisasikan pembangunan TOD, saat ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tengah berupaya mendapatkan pandangan hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan restu Kementerian Keuangan. “Semua rekomendasi yang akan meminta adalah BPTJ,” tegasnya.

Sedangkan untuk pembangunan Terminal Baranangsiang, juga masih menunggu rekomendasi dari Jamintel Kejagung terkait dengan jangka waktu kerjasama BOT antara BPTJ dan pemegang konsesi, yakni PT. PGI.

Disinggung bagaimana dengan status PT. PGI apabila TOD dibangun. Dedie menyatakan bahwa hal itu takkan mempengaruhi, sebab tujuan TOD adalah mengintegerasikan titik layanan transportasi seperti LRT dan trem. “Ya, nggak gimana-gimana, kan diintegrasikan saja dengan titik layanan lain seperti LRT dan trem,” ucapnya.

Sebelumnya, Dedie menyebut bahwa pendapat hukum dari Kejagung sangat perlu diperoleh untuk kepastian hukum dalam pelaksaan proses pembangunan terminal. Kemudian, lanjutnya, pelaksaan pembangunan terminal juga harus memikirkan atau terintegrasi dengan rencana LRT Bogor.

“Jadi ada dua hal yang sudah kita dengarkan perkembangan dari BPTJ, termasuk pihak PT. PGI tentang langkah langkah yang sudah diambil. Pada prinsipnya pembangunan ini akan terus dilaksanakan sambil menunggu pendapat hukum dari Kejagung dan rekomendasi dari Kementerian Keuangan. Insyaallah bulan Maret nanti sudah ada kejelasan dari Kementerian Keuangan maupun Kejagung,” jelasnya.

Dedie menambahkan, dalam pembangunan TOD yang mengintegrasikan beberapa mode transportasi publik di Kota Bogor, telah mengundang beberapa pihak terkait seperti PT. Sejahtera Eka Graha (SEG) dan pihak lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan TOD di Kota Bogor.

“Untuk itu dengan dialog ini, diharapkan akan terjalin komunikasi yang efektif, sinergitas antar pihak sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan infrastruktur di Kota Bogor,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah (P2W) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sofie mengatakan bahwa hingga kini kelanjutan pembangunan TOD masih menunggu sinyal dari BPTJ. “Untuk TOD Baranangsiang masih dalam tahap pembahasan oleh BPTJ,” ucap Sofie.

** Fredy Kristianto

Cara Unik Polisi di Bojonggede Bagikan Permen Saat Operasi Yustisi

Bojonggede | Jurnal Inspirasi

Anggota Polsek dan  Koramil 04 Bojonggede melakukan Operasi Yustisi, namun kali ini operasi dilakukan berbeda dari biasanya. Operasi melibatkan Karang Taruna Desa Bojonggede membagikan permen kepada anak kecil, dan orang tua yang melintas di Jalan Raya Bojong Gede, Sabtu (20/2/2021).

Bhabinkamtibmas Desa Bojonggede, Aipda Sodikin mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka edukasi ke masyarakat dengan lebih humanis. “Kegiatan kali ini sebelumnya sama rencana yang sudah sudah pernah kita lakukan saat Operasi Yustisi masker tapi untuk kali ini kita kedepankan secara humanis tidak dengan cara-cara peneguran yang efeknya membuat orang jadi tidak respect sama kitanya,” ujarnya.

Sodikin membeberkan bahwa permen yang dibagikan itu memiliki makna tersendiri. “Untuk humanisnya, kita sama-sama memberikan permen. Permen itu memberikan filosofi bahwa ini kan permen-permen ini sudah dibungkus. Tapi setelah dibuka dalamnya manis. Ini arti kegiatan kita kali ini,” jelasnya.

Sodikin mengatakan, target sasaran dalam kegiatan yang diselenggarakan adalah anak-anak. “Target sasarannya adalah anak-anak. Karena saat ini banyak yang fokus terhadap orang tua saja. Padahal, anak-anak juga perlu diedukasi tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan, terutama pada saat pandemi seperti ini,” paparnya.

“Tujuannya, kita mengapresiasi masyarakat yang menggunakan masker. Dalam pandemi saat ini kan kita diwajibkan memakai masker. Masker ini buat menutup mulut hidung kita ini untuk menjaga kesehatan,” tambahnya.

Sodikin pun menjelaskan bahwa mengingatkan masyarakat terkait kesadaran protokol kesehatan harus dengan edukasi dengan cara humanis. “Mengingatkan orang tidak harus dengan cara-cara yang tegas. Cara apa mungkin cara yang humanis ini warga masyarakat terutama Desa Bojonggede sendiri bisa lebih sadar diri terkait penggunaan masker itu,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Karang Taruna Mandiri Desa Bojonggede, Anggi Tiar mengapresiasi inisiasi kegiatan yang dibuat Bhabinkamtibmas. “Kami mengapresiasi kegiatan humanis ini salah satu cara edukasi,” ungkapnya.

Kendati demikian, Anggi mengatakan bahwa kesadaran masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan masih belum merata sehingga perlu formula sosialisasi yang lebih tepat. “Saat ini Kecamatan Bojonggede, khususnya Desa Bojonggede. Namun kesadaran masyrakat terkait penerapan protokol kesehatan masih rendah. Kami berharap masyarakat dapat memahami terkait pentingnya penerapan prokes. Itu demi hilangnya virus corona,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Hindari Kerumunan, Pembagian KKS Dilakukan di Wilayah RW

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Menghindari kerumunan di masa pandemi Covid-19,  pembagian kartu keluarga sejahtera (KKS) program keluarga harapan (PKH) bagi 202 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung dijadwalkan dibagi menjadi per wilayah  RW.

Kepala Desa Nanggung Muhamad Sodik mengatakan, upaya ini  dilakukan  untuk menerapkan protokol kesehatan. “Pembagian KKS tetap menerapkan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan,” kata M Sodik baru baru ini.

Terlebih kata Sodik, pihaknya sudah menyiapkan masker  bagi warga yang datang tidak memakai masker. “Bagi yang tidak menggunakan masker, pemerintah desa sudah menyiapkan,” kata Sodik.

Ditengah PPKM Skala Mikro,  menurutnya, bagi warga yang belum mendapatkan kartu diminta bersabar karena kalau tidak ada kendala pada Maret dilakukan lagi. “Mudah-mudahan bisa berlanjut,” ucapnya.

“Warga yang belum tercatat, bakal dilakukan pada Maret, karena masih ada tahap berikutnya yang belum dicetak sebanyak  87 KPM lagi ,” sambung pendamping PKH Desa Nanggung, Encep Mulyana

Encep mengatakan, migrasi dari kartu BNI ke kartu Mandiri tidak ada perubahan data karena hanya perpindahan kartunya saja, baik dari nominal maupun dari total keseluruhan penerima. “Dengan jadwal per-RW jadi satu RW itu kita kasih waktu 30 menit, jadi KPM berdatangan sesuai jadwal agar menghindari kerumunan,” tukasnya.

** Arip Ekon

Pemcam Kemang Berikan Korsi Roda dan Alat Bantu Dengar ke Penyandang Disabilitas

Kemang | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kecamatan Kemang bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), menyerahkan bantuan kursi roda dan alat bantu dengar. Pemberian tersebut diwakili Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PM) sebagai wujud peduli disabilitas yang berada di wilayah Kecamatan Kemang.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PM) Amir Sugiono mengatakan, pemberian 2 unit korsi roda dan alat bantu dengar diperoleh berkat sinergitas yang baik antara PSM dan TKSK. “1 korsi diberikan kepada warga Desa Tegal, beliau disabilitas dari kecil. 1 korsi roda lagi diberikan kepada warga Desa Jampang, dan alat bantu didengar diberikan kepada warga Desa Kemang, bantuan ini hasil usulan TKSK ke pihak Kecamatan Kemang dan oleh pihak pemcam disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Salah seorang penerima korsi roda, Oo (32) dengan keterbatasanya mengucap terimakasih. Raut wajah bahagia tampak terpancar saat dirinya diangkat untuk mencoba korsi roda tersebut, bukan hanya Oo, ibu kandungmya pun dengan mengucap alhamdulillah anaknya telah diberikan korsi roda.

“Terima kasih banyak bapak ibu yang sudah memberikan korsi roda untuk anak saya. Dan terima kasih juga telah memberikan kami sembako,” jelasnya.

** Arip Ekon

Peduli Masyarakat, PP Desa Tegal Bagikan Masker

Kemang | Jurnal Inspirasi

Sebagai bentuk kepedulian kepada warga dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Covid-19, Pemuda Pancasila Desa Tegal, Kecamatan Kemang, menggelar aksi peduli sosial dengan membagikan 2000 masker secara gratis.

Kegiatan pembagian 2000 masker, sebagai langkah pencegahan wabah Corona di wilayah Kecamatan Kemang ini berlangsung di depan gerbang Perumahan Telaga Kahuripan, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Minggu pagi (21/2/2021).

Dewan Penasihat Pemuda Pancasila, Ranting Tegal, Desa Tegal, Muhaimin mengatakan langkah pembagian masker yang dilakukan ini untuk membantu pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus Corona khususnya di Kecamatan Kemang.

“Saya juga bangga hari ini 4 pilar ikut bersama -sama dalam pembagian masker  sekaligus kami ingin merubah paradigma masyarakat tentang PP yang selalu dicap jelek, kami buktikan sekarang kami juga peduli terhadap kesehatan warga, kedepannya kegiatan ini akan kita laksanakan lagi,” ujarnya.

Muhaimin menambahkan, pembagian ribuan masker merupakan bentuk kepedulian terhadap warga. “Harapan saya pembagian masker ini bisa bermanfaat dan bisa mencegah penularan Covid-19. Doakan kita untuk terus berbuat untuk masyarakat dalam membantu pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Polsek, Satpol PP dan Koramil 2115/Kemang dalam membantu kegiatan ini,” paparnya.

Di tempat yang sama Kanit Lantas Polsek Kemang, AKP Edwin Riswandi menyambut baik langkah Pemuda Pancasila ranting Desa Tegal dalam aksi sosial ini. Langkah nyata yang dilakaksanakan PP dengan terjun ke lapangan sebegai bentuk kepedulian PP terhadap penyebaran Covid-19 ini.

“Sekali lagi saya berterimakasih kepada PP. Pelanggar yang kedepatan tidak memakai masker kami berikan sanksi sosial dengan diwajibkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan membaca Pancasila dan langsung kami berikan masker,” pungkasnya. 

** Cepi Kurniawan

Anak 3,5 Tahun di Pondok Udik Miliki Bola Mata Biru

Kemang | Jurnal Inspirasi

Seorang anak berusia 3,5 tahun di Kampung Pondok Udik RT 02, RW 02, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang memiliki bola mana berwana biru. Bahkan bocah bernama Alesia Juliano Musabali itu menurut orangtuanya bisa melihat sesuatu seperti memiliki indra keenam dan sering berbicara sendiri seperti layaknya orang bercakap-cakap.

“Ini bawaan lahir, memang saat usia satu bulan dua bulan belum ketahuan, namun saat menginjak usia 3 bulan bola matanya terlihat  biru, dan kaget kok ini anak bola matanya biru,”kata Ibu Alesia, Hani (36) kepada wartawan, Minggu (21/2/2021).

Hani yang merupakan seorang janda karena suaminya  belum lama ini meninggal  mengatakan, mengetahui anaknya memiliki bola mata biru, dia kaget. Bahkan, saat itu langsung  pergi ke dokter untuk menanyakan kondisi anaknya.

“karena takut kenapa -kenapa saat itu saya langsung pergi ke dokter untuk menanyakan bola mata anak saya kok berwarna biru, tapi alhamdulillah setelah diperiksa anaknya gak kenapa napa dan sehat,” kata Hani.

Hani mengatakan, sejak usia 3 bulan hingga saat ini menginjak 4 tahun  bola mata anaknya itu tetap tidak berubah masih berwarna biru. “Saya juga bingung padahal ayahnya  warga asal Flores tidak memiliki warna bola mata biru, tapi katanya buyut buyutnya ada yang memiliki bola mata berwarna biru,” kata Hani.

Hani yang memiliki tiga orang anak laki – laki salah satunya putra bungsunya Alesia selain memiliki bola mata berwarna biru, juga menurutnya bisa melihat sesuatu diluar penglihatan orang pada umumnya. Terkadang sering mengobrol sendirian dan tertawa,  tersenyum seperti ada yang mengajak ngobrol dan bercanda.

“Ya kadang saya awal – awal kaget kok anak saya suka ngobrol dan senyum sendiri. Pas saya tanya bilangnya sedang ngobrol sama temennya tapi sama saya gak kelihatan. Tapi dia kalau misalnya liat yang serem ia lari ketakutan. Dulu pernah  lari ketakutan dan memeluk saya serem serem mah,” tutur Hani.

Lebih lanjut Hani menuturkan, anaknya yang memiliki bola mata berwarna biru itu ketika ia ajak bepergian terkadang banyak orang yang tidak  percaya bahwa anaknya itu memiliki bola mata berwarna biru mengiranya memakai lensa.

“Kalau saya pergi ke pasar, kondangan orang mengiranya anak saya pakai lensa, padahal itu memang sejak dari lahir,” ujarnya.

Bahkan tak jarang mengetahui anaknya memilki bola mata berwarna biru banyak orang yang ingin meminta berfoto bareng. Tapi kadang anaknya suka susah kalau diajak foto karena anaknya begitu aktif,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Dua Kali Tebingan Longsor, Warga Pakapuran Minta Dibangun TPT

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Semenjak terjadinya musibah longsor di Kampung Pakapuran di lingkungan RT 04 RW 06, warga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk segera membangun tebing penahan tanah (TPT).

Warga sekitar, Nanang Lukman Hakim (38)  mengatakan,  selama satu pekan terakhir longsor sudah dua kali sehingga tebing tinggi sekitar 10 meter itu mengancam bangunan rumah yang berada dibawahnya. ” Warga  kampung Pakapuran was was karena sudah dua kali longsor,” kata Nanang kepada Jurnal Bogor, Minggu (21/2).

Nanang menyebutkan, warga yang tidak jauh dengan lokasi tebingan itu khawatir longsor bisa kembali terjadi. “Sepanjang musim penghujan ini  longsor susulan kemungkinan bisa kembali terjadi,” sebutnya.

Menurutnya, setelah dua kali dilanda longsor pada ketiggian sekitar 10 meter telah berdampak pada bangunan rumah milik warga yang mengalami retak- retak. Nanang menerangkan, rumah yang terancam antara lain rumah atas nama Hendrik, Ade Oka dan rumah  H Sutarno. “Tebing itu longsor, karena curah hujan tinggi, jadi perlu adanya TPT dibangun,” terangnya.

Terlihat pihak Perintah Desa Parakanmuncang serta BPBD Kabupaten Bogor saat melakukan assessment menyatakan bahwa kejadian longsor ini sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait. “Upaya ini sudah kami sampaikan ke BPBD diharapkan ada solusi untuk dilakukan penanganan,” kata Kepala Desa Parakanmuncang Mauludin.

Terlebih saat ini, kata Mauludin, kondisinya masih sering turun hujan sehingga diharapkan adanya penanganan untuk dilakukan pembangunan TPT. “Paling tidak dilakukan pemasangan  beronjong dulu,” pintanya.

 ** Arip Ekon

Satgas Covid-19 Desa Batulayang Hentikan Hiburan Tamu di Villa

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Satgas Penanganan Covid-19 Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, menghentikan aktivitas hiburan tamu di salah satu villa di Kampung Batu Kasur, RT 04/03, Sabtu (20/2) malam. Ketua Satgas Covid-19 Desa Batulayang, Iwan Setiawan membenarkan tindakan tegas penghentian hiburan kepada tamu di villa yang berasal dari luar daerah.

 “Semalam sekitar pukul 23.00. Saya bersama warga yang menghentikan,” katanya kepada wartawan.

Kepala Desa (Kades) Batulayang itu pun mengungkapkan, pihaknya mendatangi lokasi villa setelah mendapat laporan dari warga, terkait adanya aktivitas hiburan di villa yang menggangu dan melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

 “Setelah dapat laporan warga dan juga intruksi pak camat, kami langsung bergerak ke lokasi. Alhamdulillah malam itu juga selesai. Agar tamu tidak bisa pulang, gerbang villa kami gembok,” ujarnya.

Menurut Kades, pihaknya tidak tahu keberadaan tamu di villa itu. Karena tidak ada laporan izin sebelumnya ke desa maupun pribadinya.  “Saat kami tanya, ternyata dapat izin dari RT. Saya tanya langsung RT soal memberikan izin,” paparnya.

Iwan menjelaskan, untuk pembubaran tamu villa itu, pihaknya bersama Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan Cisarua yang melakukan pada pagi hari.  “Minggu pagi baru dibubarkan. Tapi sebelumnya pelanggar PPKM itu diberikan sanksi berupa push up,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Seksi Trantib Kecamatan Cisarua, M. Efendi menyatakan, setelah mendapat laporan dari warga Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Cisarua langsung bergerak. “Semalam langsung kita hentikan kegiatan hiburan tamu villa tersebut,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Terkait PKL, Camat Ciawi Akan Lakukan Pendataan

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Lemahnya pengawasan dan tidak dilakukannya tindakan tegas terhadap pelaku pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum (Tibum), membuat pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Banjarwaru-Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, bertambah marak.

Seperti terlihat di sekitar tembok Balai Pelatihan Ternak (Baltnak) dan depan SMPN 1 Ciawi, warga tengah membangun lapak dengan menggunakan bambu di bahu jalan alternatif tersebut. Menurut security Balitnak yang saat itu sedang bertugas mengatakan, para pedagang yang berjualan di bahu jalan dengan memanfaatkan lahan depan tembok Balitnak ini, tidak ada izin dari Balitnak.

 “Tidak tahu izin dari siapa. Yang jelas Balitnak tidak pernah mengizinkan mereka (PKL, red),” ungkap pria yang namanya enggan disebutkan kepada wartawan.

Namun, dua orang security itu pun mengatakan, untuk bisa berjualan ada yang mengakomodir oleh oknum warga setempat. “Nanti warga itu yang koordinasi dengan pemerintah desa. Setahu saya sih seperti itu,” paparnya.

Sementara, Camat Ciawi, Adi Henryana menegaskan, pihaknya akan melakukan pendataan terhadap para PKL yang ada di sepanjang jalan alternatif di wilayah Ciawi. “Kita akan lakukan pendataan dulu,” jelasnya.

Adi mengungkapkan, untuk menyelesaikan persoalan PKL, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. “Tentunya kita akan koordinasi dengan desa dan melibatkannya,” paparnya.

Sebelumnya, Ujang Ka’mun, Ketua Forum Masyarakat Ciawi Peduli (Formacip) menjelaskan, para PKL yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat usahanya, sudah lama ada. Namun, keberadaannya sama sekali tidak dilakukan tindakan tegas dari pemerintah, baik kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

 “Kalau tidak ada yang bermain atau membekingi, mana mungkin para PKL itu bisa berjualan dengan aman di bahu jalan,” tegasnya.

Uka menjelaskan, semua ruas jalan yang strategis untuk dijadikan tempat berjualan pedagang di wilayah Ciawi, hampir ditemukan terdapat pada PKL. “Pedagangnya beragam, mulai dari penjual makanan, sayuran, buah dan kebutuhan masyarakat lainnya,” tukasnya.

** Dede Suhendar